Kerjasama Penanganan Banjir Antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor

  Selasa, 04 Juli 2017     Yudha     LAPORAN SURVEI

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Kerjasama Antar-Daerah (KAD) sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan serius seperti pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan antar-daerah yang kerap terabaikan. Hubungan KAD yang sering kali menyedot atensi publik adalah antara Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kabupaten Bogor dengan isu seputar banjir. Selama ini banjir dilihat sebagai kesalahan Bogor di mata Jakarta, sebaliknya Bogor melihat Jakarta semena-mena melemparkan tuduhan. Tulisan ini dipersiapkan sebagai laporan atas observasi dari kegiatan survei Populi Center di Bogor pada April 2017. Melalui tulisan ini, kita hendak melihat apa tantangan KAD antara Jakarta dan Bogor, dan bentuk kerjasama seperti apa yang diinisiasi. Dengan melakukan penelusuran berita di internet, tulisan ini hendak mengkonstruksi bentuk kerjasama tersebut dan berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan dalam tulisan pendek ini. 


Pendahuluan

Perkembangan Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya ditulis Bogor), tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan DKI Jakarta (selanjutnya ditulis Jakarta). Selama ini Bogor lekat dengan stigma negatif, seperti daerah yang berkontribusi terhadap persoalan banjir di Jakarta. Di luar narasi negatif tersebut, Bogor juga dilihat dari kacamata positif sebagai alternatif beban kota Jakarta. Pertama, Bogor khususnya kawasan Puncak dilihat sebagai destinasi wisata favorit bagi penduduk Jakarta. Pada masa libur panjang, jumlah pengunjung di kawasan Puncak dapat berkisar sebanyak 5 ribu wisatawan per hari (Berita Satu, 06/05/2016). Kedua, Bogor menjadi kota satelit yang menjadi kantong hunian baru bagi para penduduk Jakarta. Konsekuensinya, terdapat peningkatan jumlah penduduk yang signifikan di kawasan Bogor. Berdasarkan prediksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), akan terdapat peningkatan jumlah kepala keluarga (KK) di Bogor, dari semula 1,3 juta pada 2012 menjadi 3,1 juta pada 2030 (Kabar 24, 07/10/2014). 

Di samping citra positif dan negatif, Bogor memiliki masalah yang tidak kalah serius, berupa tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Bogor menduduki posisi 10 daerah termiskin dari 27 kabupaten/kota se-Jabar. Pada 2016, jumlah penduduk miskin Bogor mencapai 8,92% dari jumlah penduduk yang mencapai 5,5 juta jiwa. Terjadi peningkatan angka kemiskinan, mengingat tingkat kemiskinan pada 2014 sebesar 8% (Jawapos, 04/03/2017). Persoalan kemiskinan dapat menjadi kian problematis ketika pendekatan prosedural kewilayahan lebih ditekankan. Dengan kata lain, kakunya birokrasi antardaerah harus segera disiasati untuk mendorong kerjasama antardaerah (KAD). Dalam konteks ini, KAD yang perlu untuk didorong adalah kerjasama antara Bogor dan Jakarta. 

KAD menjadi krusial ketika mobilitas penduduk kian tinggi dari satu daerah ke daerah lain, di samping itu mobilitas modal ekonomi yang kian mudah berpindah tempat. KAD menjadi kunci penting untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Tulisan ini hendak melihat apa problema dari pembangunan KAD dengan melihat contoh kasus hubungan antara daerah Bogor dan Jakarta. KAD antara Jakarta dan Bogor sebenarnya telah mulai terinisiasi di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Gubernur Jakarta dengan Rahmat Yasin kala masih menjabat sebagai bupati Bogor, sesuatu yang tidak pernah terjalin pada masa-masa sebelumnya (Detik, 27/01/2014; Kompas, 28/01/2014).

Fokus tulisan ini ada pada upaya untuk melihat tantangan-tantangan dari KAD dengan kasus kerjasama Bogor dengan Jakarta. Argumentasi dibangun berbasiskan data sekunder dari internet berupa jurnal, data statistik, maupun berita. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama membahas profil daerah Bogor. Bagian kedua berisikan diskusi teoretik mengenai KAD, melingkupi prakondisi apa yang dapat mendorong KAD dapat dilakukan. Termasuk di dalamnya, tantangan yang melingkupi terbentuknya KAD tersebut. Bagian ketiga berisikan analisis terhadap kerjasama antar daerah antar Bogor dan Jakarta. Bagian keempat merupakan kesimpulan dari tulisan ini. 


Profil Daerah: Kabupaten Bogor

Pada bagian ini pemaparan berisikan mengenai profil daerah meliputi luas wilayah, batasan geografis Kabupaten Bogor, komoditas utama dalam perdagangan, dan pemerintahan. Pemaparan pada bagian ini didominasi oleh data dari BPS Kabupaten Bogor. Sub-bagian ini diletakkan pada awal pembahasan dengan maksud untuk memberikan gambaran atau nuansa pada pembaca mengenai kondisi Kabupaten Bogor. 

Bogor merupakan kabupaten yang tidak berbatasan secara langsung dengan DKI Jakarta. Di antara Bogor dan Jakarta terdapat Kota Depok. Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 434 desa/kelurahan. Secara luas wilayah Jasinga merupakan kecamatan terluas dengan 208,06 km2, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Ciomas sebesar 16,30 km2 (BPS, 2016, p.9). Pusat pemerintahan Bogor pada awalnya berada di Kota Bogor, yakni di Panaragan. Pusat pemerintahan bergeser ke Kecamatan Cibinong melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1982, dan baru secara efektif berjalan pada 1990 (ibid, p.27). Secara umum Cibinong merupakan kecamatan yang banyak dihuni oleh para pekerja di Jakarta, selain Kecamatan Cileungsi. 

Bogor dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang membawahi dinas-dinas yang ada sebagai eksekutif. Bogor memiliki lembaga perwakilan (legislatif) di tingkat daerah. Jumlah wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bogor sebanyak 50 orang yang terbagi kedalam 4 komisi (ibid). Dalam hal jumlah penduduk, pada 2015 penduduk Bogor tercatat sebanyak 5.458.668 jiwa, atau meningkat sebanyak 2,39% dibandingkan proyeksi penduduk pada 2014. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada 2015 kepadatan Bogor mencapai 2.049 jiwa/km2, dengan rata-rata jumlah penduduk 4 orang per rumah tangga. Jumlah angkatan kerja di Bogor pada 2015 sebanyak 2.315.088 orang, di mana dari angka tersebut sebanyak 2.083.234 orang bekerja, sedangkan 231.854 orang menjadi pengangguran terbuka (ibid, p.48-49).

Dalam sektor pertanian, Bogor mengalami peningkatan produksi padi sawah dan padi ladang, dari semula 549.154 ton pada 2011 menjadi 596.727 ton pada 2013, atau meningkat sebanyak 8,66%. Selain produksi padi, Bogor juga memiliki komoditas lain berupa palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan talas. Produksi jagung pada 2013 mencapai 944 ton dengan luas panen 217 ha atau dengan produktivitas mencapai 4,3 ton per hektar, ubi kayu sebanyak 130.225 ton dengan luas panen 6.209 ha, dan ubi jalar sebanyak 48.371 ton dengan luas panen 3.144 ha (ibid, p.128). 

Dibandingkan sektor pertanian, Bogor dikenal sebagai wilayah yang memiliki perusahaan industri besar. Wilayah konsentrasi industri berada di Kecamatan Cileungsi, Gunungputri, dan Citeurep. Jumlah unit usaha industri menengah besar yang ada di Bogor sebanyak 1.837, dengan kemampuan menyerap 174.148 tenaga kerja (ibid, p.160). Di sektor perdagangan, pada 2015 Jepang menjadi negara yang menjadi tujuan ekspor terbesar dibandingkan negara-negara tujuan ekspor lainnya, dengan komoditas pakaian hasil industri garmen (ibid, p.172).  Dari sisi sarana prasarana terutama jalan, di wilayah Bogor jalan yang ada sepanjang 1.742.090 km, di mana 1.502.160 merupakan jalan aspal. Kondisi jalan di Bogor pada 2015 tercatat 1.262.914 km berkondisi baik, sedangkan sisanya berkondisi sedang, rusak, dan rusak berat (ibid, p.198).


Teorisasi: Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Pada bagian ini kita akan membahas teorisasi mengenai kerjasama antardaerah (KAD). Diskursus dominan mengenai KAD banyak berada pada domain studi ilmu administrasi negara. Perkembangan diskursus dominan ini tidak lepas dari pergeseran paradigma pembuatan kebijakan dari government ke governance. Secara singkat, pendekatan government mengandaikan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang mendorong (agenda setting) pembuatan kebijakan. Hal ini berbeda dengan pendekatan governance yang melihat bahwa pembuatan kebijakan haruslah mendorong keterlibatan aktor lain seperti masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi.

Salah satu karya yang banyak membahas mengenai dimensi government dan governance ini ada pada karya R.A.W. Rhodes (1996) dengan judul “The New Governance: Governing Without Government”. Rhodes menekankan bahwa struktur governance adalah struktur jejaring yang membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak dalam menyusun kebijakan publik. Dalam tulisannya, Rhodes mendefinisikan governance sebagai “self-organizing interorganizational networks” (Rhodes, 1996, p.666). Dari kacamata Rhodes, network menjadi kata kunci bagi bekerjanya governance. Kritik utama terhadap Rhodes adalah usangnya pendekatan lama yang berpusat pada pemerintahan sebagai satu-satunya aktor dan pendekatan intra-organization. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan publik yang dibuat tidak sensitif dengan kepentingan pasar, karenanya dibutuhkan sebuah pendekatan baru.  

Lebih lanjut Rhodes memaparkan pentingnya membentuk kerjasama dalam bentuk yang baru tersebut, sebagai berikut: “Network already deliver services and the resulting problems of steering and accountability. It shows the limits to managerial reforms which stress either intra-organizational control and management by objective or competition, masking the need of trust and cooperation with the languge of the market. The focus of governance is to seek the new forms of co-operation.” (Rhodes, 1996, p.666). 

Seperti yang telah dipaparkan, pergeseran dari government ke governance telah mendorong perkembangan teorisasi mengenai KAD. Paradigma dominan dalam teorisasi KAD saat ini adalah paradigma new-institusionalism. Dari kacamata disiplin ilmu administrasi negara, KAD (Intergovernmental Cooperation) didefinisikan sebagai “an arragement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem” (Patterson, 2008 dalam Warsono, 2009, p.18). Berdasarkan definisi ini, KAD merupakan kerjasama yang diinisiasi oleh dua atau lebih pemerintah untuk mencapai tujuan bersama guna memecahkan persoalan bersama. 

Terdapat perubahan pendekatan teorisasi KAD dari konsep intra-organization menjadi inter-organization. Seperti yang dipaparkan pada narasi sebelumnya, perubahan paling mencolok ada pada relasinya yang mendorong relasi horizontal dan mengedepankan semangat kolaborasi (Warsono, 2009, p.13). Semangatnya dari sekadar co-operation (kerjasama) menjadi collaboration (kolaborasi), atau dari sentralistis menjadi desentralistis. Pemahaman terhadap perubahan relasi ini menjadi penting, jika kita tidak ingin terperangkap dalam jebakan birokratisme dalam hal KAD, karena paradigma yang masih dipakai adalah birokrasi Weberian (Warsono, 2009, p.15-16)

Konsep kerjasama (cooperation) yang dipaparkan berbeda dengan konsep kolaborasi. Kolaborasi merupakan wujud dari kerjasama yang menggabungkan duaa sifat, yakni saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling menguntungkan. Dari kacamata tindakan kolektif, kolaborasi memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan kerjasama, dimana terdapat hubungan timbal balik dari pihak-pihak yang bekerjasama (Warsono, 2009, p.19). Hal ini berbeda dengan konsep intra-organization yang hanya berfokuskan pada kerjasama di dalam birokrasi itu sendiri.   

Terdapat dua pola KAD jika dilihat dari pola kerjasama dalam teorisasi KAD. Pertama, intergovernmental relations yang merupakan pola kerjasama organisasi antardaerah yang hanya memungkinkan koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerjasama. Kedua, intergovernmental management yakni sebuah pola organisasi antardaerah yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas. Contohnya pengelolaan transportasi umum di Washington State (Warsono, 2009, p.21)

Dalam hal bentuk kerjasama terdapat tiga macam bentuk KAD. Pertama, Intergovernmental Service Contract, di mana suatu daerah membayar kepada daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara atau pembuangan sampah. Kedua, Joint Service Agreement, biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, seperti komunikasi antar-polisi dan pemadam kebakaran. Ketiga, Intergovernmental Service Transfer, yakni transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain, seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, serta kesehatan dan kesejahteraan (Warsono, 2009, p.28-29). Ketiga bentuk KAD ini akan menjadi operasionalisasi basis analisis dari tulisan ini. 


Tabel 1. Bentuk Kerjasama Antar Daerah 

Bentuk KerjasamaDefinisi
Intergovernmental Service   ContractSuatu   daerah membayar kepada daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan   tertentu seperti penjara atau pembuangan sampah
Joint Service AgreementDilakukan   untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan   tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, seperti komunikasi antar-polisi   dan pemadam kebakaran
Intergovernmental Service   TransferTransfer   permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang   pekerjaan umum, prasarana dan sarana, serta kesehatan dan kesejahteraan


Paradigma dominan di atas menekankan pada paradigma new-institusionalism. Namun bukan berarti tidak terdapat paradigma alternatif untuk menjawab persoalan KAD. Dalam proposisi yang ditawarkan oleh Santoso (2011), bekerjanya governance justru dapat diinisasi dari manajemen pengetahuan (knowledge management). Dengan kata lain, KAD yang dibayangkan bukanlah mutlak dari pendekatan administratif, tapi bagaimana terdapat pembelajaran antardaerah yang didasarkan pada mekanisme pembelajaran antardaerah. Dalam hal ini Santoso memberikan label dengan istilah “horizontal learning”. Pendekatan ini menekankan pada cara pandang konstruktivis untuk melihat bagaimana governance dapat dimaknai dengan kacamata yang berbeda.  

Jika berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya, banyak fokus yang dilihat. Studi yang dilakukan Post (2002) melihat hubungan kepadatan penduduk sebuah kota metropolitan terhadap semakin banyaknya komunitas dan pentingnya pengembangan modal ekonomi (economic capital) di daerah tersebut. Post berargumen bahwa kepadatan penduduk yang tinggi akan mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan daerah lain sebagai solusi terhadap dua masalah utama, yakni kebutuhan ekspansi geografis kota dan pentingnya untuk ekspansi modal ekonomi (Post, 2002, p.26). 

Studi lain yang dilakukan oleh De Mello & Lago-Penas (2012) dalam kasus Brazil menunjukan hubungan asosiasi dengan probabilitas terbangunnya KAD. Dalam studi tersebut, semakin tinggi partisipasi asosiasi masyarakat dengan pihak pemerintah dan swasta, maka semakin tinggi kemungkinan kerjasama antar-pemerintah daerah terbangun (De Mello & Lago-Peñas, 2012, p.19). Studi lain yang dilakukan Muktiali (2013) melihat tiga KAD yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah, meliputi Subosukowonosraten, Barlingmascakeb dan Sampan. Studinya menunjukan bahwa KAD berkorelasi positif terhadap aspek ekonomi regional, berupa daya saing dan peningkatan investasi. Terdapat multiplier effect berupa peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan output regional. Selain itu terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam bidang lainnya (Muktiali, 2013, p.1, 15).

Dalam kasus Indonesia, terdapat perubahan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan UU tersebut secara tidak langsung telah mengubah pola KAD. Dalam banyak kasus, KAD sudah banyak diterapkan, salah satunya KAD yang ada di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti Pancimas (Jateng-DIY), Java Promo (Jateng-DIY), atau Ratubangnegoro (Jateng-Jatim) (Warsono, 2009, p.11). Tulisan ini akan menggunakan kerangka yang digunakan oleh Warsono (2009) mengenai bentuk KAD, untuk melihat kerjasama antara Jakarta dan Bogor. 


Analisis: Kerjasama Antar-Daerah (KAD) DKI Jakarta dan Kab Bogor

Hubungan antara pemerintah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor mengalami pasang surut. Persoalan banjir yang sering kali menjadi bumbu hubungan antar daerah ini. Pada masa pemerintahan Jakarta di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo (Foke), sering kali terjadi ketegangan antara kedua daerah, disebabkan oleh banjir yang sering kali melanda Jakarta. Pada Mei 2012 kala banjir menggenangi Jakarta, Foke mengatakan bahwa persoalan banjir Jakarta tidak dapat dilepaskan dari hujan di yang ada di kawasan Depok dan Bogor. Lebih lanjut Foke memaparkan kepada wartawan di Balaikota Jakarta: "Itu secara umum, itu kalau saya bilang tadi Kali Krukut, Pesanggrahan juga sama, karena sumbernya sama kurang lebih dari Bogor" (Sindonews, 07/05/2012). 

Inisiasi kerjasama sudah dilakukan sejak masa Foke. Pada medio Januari 2008, Foke datang menemui Wali Kota Bogor untuk membahas kerjasama antisipasi banjir. Inisiasi Foke untuk menemui Wali Kota Bogor agar dapat bekerjasama dengan wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Saat ditemui wartawan, Foke memaparkan: "Kerjasama yang kita lakukan ini masih dengan pokja (kelompok kerja) yang sedang dalam proses pembentukan” (Detik, 09/01/2008). Selain kerjasama dalam format pokja untuk mengatasi banjir, Foke pada kesempatan tersebut juga menekankan persoalan transportasi, mengingat terdapat 120 ribu? orang tiap hari berangkat kerja dari Bogor menuju Jakarta pada 2007. Kala itu diperkirakan dalam waktu 5 tahun jumlahnya akan bertambah menjadi sekitar 500 ribu orang. Foke memaparkan: “Kita harus jamin transportasi berjalan lancar. Wali Kota usul ingin membangun underpass yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan seperti di Jakarta. Kita juga membahas taksi yang izinnya di Jakarta tetapi memenuhi Kota Bogor dan sebaliknya. Itu akan diatur secara baik" (ibid).

Format pokja dalam kerjasama antara pemerintah Jakarta dan Bogor pada masa Foke tidaklah efektif mengingat kesepakatan ini tidak mengikat kedua belah pihak. Kerjasama yang coba diinisiasi tidak menjadi kolaborasi. Hal ini terlihat dari macetnya program rehabilitasi waduk. Seperti diungkap oleh Foke sebagai berikut: "Sejauh ini saya melihat sejumlah program rehabilitasi situ dan waduk tidak berjalan, padahal kesepakatan semua pihak usai banjir besar di Jakarta awal 2007 lalu salah satunya adalah komitmen untuk melakukan rehabilitasi waduk dan situ" (Gatra, 09/01/2008).

Pada kesempatan tersebut Foke menegaskan perlunya realisasi pembangunan waduk di Ciawi, Bogor. Foke memaparkan: "Dari sekian banyak alternatif saya lebih memilih pembangunan waduk di Ciawi sehingga kelebihan air dapat ditampung di situ. Selain dapat sebagai salah satu sistem pencegahan banjir, dapat juga digunakan untuk sarana rekreasi dan sumber air minum di Bogor dan Jakarta" (ibid). Berangkat dari pernyataan ini, maka seharusnya kerjasama yang dibangun dengan pemerintah Bogor merupakan Intergovernmental Service Transfer, di mana terdapat kerjasama kolaboratif antara kedua daerah untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap menggenangi Jakarta. Dalam skema ini, Bogor idealnya menjadi pelaksana dari kebijakan. Pokja yang terbentuk tidak diikuti dengan transfer keuangan yang memungkinkan pembangunan sarana prasarana. 

Lebih krusial lagi, jika mengacu pada premis awal fondasi KAD, maka terlihat tidak terdapat kesamaan tujuan dari pemerintah Jakarta dan Bogor terkait dengan agenda mengatasi banjir di Jakarta. Hal ini terlihat dari seringnya digunakan alasan kesalahan ada pada curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor. Melempar kesalahan kepada pihak lain inilah yang kemudian menjadi basis untuk menyelamatkan alpanya kerjasama inter-organizational antara pemerintah Jakarta dan Bogor. Pada masa Foke sudah terlihat Intergovernmental Service Transfer merupakan tipe kerjasama yang paling potensial untuk mengkerangkai hubungan kerjasama antara Jakarta dan Bogor. 

Hubungan kerjasama antara Jakarta dan Bogor mengalami peningkatan kala Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Peningkatan KAD ini tidak pernah terjalin pada masa-masa sebelumnya, baru terjalin ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta dan Rahmat Yasin menjadi bupati Bogor (Detik, 27/01/2014; Kompas, 28/01/2014). Pada periode ini bentuk kerjasama Intergovernmental Service Transfer mulai terealisasi di mana kedua dua daerah ini berkomitmen untuk membangun waduk Sukamahi dan Cimahi di wilayah Bogor. Dalam proyek ini pemerintah Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 triliun dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 untuk pembebasan lahan dalam pembangunan kedua waduk tersebut (Bisnis Indonesia, 08/05/2014).

Anggaran untuk pembebasan lahan sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, namun anggaran tersebut belum diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lantaran tim pembebasan tanah belum terbentuk. Seperti ditegaskan oleh Jokowi sebagai berikut: "Itu uangnya pembebasan tanah sudah ada, tinggal diserahkan. Tapi belum diserahkan, timnya memang baru disiapkan. Kemudian dari Pak Gubernur Jabar juga masih dalam proses, apa surat menyurat" (Merdeka, 08/05/2014). Kendala dari keberlangsungan proyek ini ada pada ditangkapnya Rachmat Yasin sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan tukar menukar kawasan hutan dengan luas lahan mencapai 2.754 hektar (Bisnis Indonesia, 08/05/2014, Merdeka, 08/05/2014). 

Proyek waduk ini pada akhirnya dilanjutkan dengan komitmen dari Nurhayanti selaku bupati pengganti Rachmat Yasin yang terkena kasus. Dalam penjelasannya, pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi akan segera dilakukan setelah menunggu langkah Kementrian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan fisik serta Pemprov DKI dalam pembebasan lahan. Harapannya dengan dibangunnya waduk ini, saling tuding terkait dengan pemasalahan banjir dapat diatasi. Lebih lanjut Nurhayanti mengatakan: "Tinggal menunggu dari Kementrian PU untuk urusan fisik serta dalam pembebasan lahan akan ditangani oleh Jakarta, segera pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi akan segera berjalan sehingga persoalan banjir akan segera selesai" (Bogor, 02/10/2014). 

Salah satu indikator penting dari bekerjanya Intergovernmental Service Transfer antara Jakarta dan Bogor adalah adanya transfer anggaran dan tanggung jawab permanen kepada Bogor untuk membangun waduk Ciawi. Langkah KAD ini dilanjutkan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang menganggarkan dana Rp 1 triliun setiap tahunnya untuk kerjasama dengan Depok, Tangerang, dan Bogor guna mengatasi banjir Jakarta. Penanganan ini tidak dapat dielakkan mengingat 13 aliran sungai yang melintas di Jakarta berasal dari ketiga daerah tersebut (Wartakota, 29/11/2016). Proyek Waduk Ciawi diprediksi akan selesai pada Juni 2019, di mana waduk ini adalah salah satu dari 40 proyek waduk yang dibangun pada pemerintahan Jokowi (Tribunnews Bogor, 12/04/2017).


Kesimpulan

Berangkat dari proses KAD antara Jakarta dan Bogor, tantangan utama ada pada absennya komitmen anggaran memadai pada masa Foke. KAD yang terbentuk merupakan kerjasama Intergovernmental Service Transfer, dimana salah satu pihak dalam hal ini Bogor menjadi pelaksana dari kepentingan bersama antara Jakarta dan Bogor terkait dengan banjir. Komitmen anggaran tersebut baru dapat terlaksana pada masa pemerintahan Jokowi selaku gubernur Jakarta. 

Tulisan pendek ini menunjukan bahwa tantangan utama KAD adalah bagaimana koordinasi antar pemerintah daerah, terutama dalam hal penyamaan tujuan serta pembagian komitmen anggaran. Dalam kasus KAD Jakarta dan Bogor, komitmen pimpinan politik (gubernur atau bupati) menjadi krusial untuk menentukan komitmen anggaran. Governance yang mengandaikan bekerjanya jejaring dalam pembuatan kebijakan, tidak akan terlaksana tanpa komitmen politik dari pimpinan. Dalam kasus KAD Jakarta dan Bogor, bentuk kerjasama Intergovernmental Service Transfer di mana Pemprov DKI menanggung biaya pembebasan lahan dengan komitmen anggaran dari APBD, menjadi satu langkah maju. Tidak dapat dipungkiri pula peran pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian PU turut menentukan terealisasinya pembangunan waduk Ciawi.

Tulisan pendek ini hendak berkontribusi dengan cara membantu melihat apa tantangan dari KAD dengan mengambil contoh kasus Jakarta-Bogor. Kelemahan tulisan ini ada pada bangunan argumentasi yang didasarkan semata pada data internet, terutama data pemberitaan di media massa online. Untuk dapat memahami dan memperkuat argumentasi dalam tulisan ini, diperlukan penggalian data lebih lanjut dengan wawancara kepada instansi terkait untuk mendapatkan data primer. Di tengah keterbatasan ini, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan penjelas mengenai bentuk KAD Jakarta dan Bogor. 


Daftar Pustaka

Berita Satu, 8/6/2017. “Ribuan Pengunjung Padati Tempat Wisata di Puncak-Cipanas” dalam Berita Satu, Jumat 6 Mei 2016. Tautan URL: http://www.beritasatu.com/nasional/363643-ribuan-pengunjung-padati-tempat-wisata-di-puncakcipanas.html (diakses pada 8 Juni 2017 pukul 13.02 WIB).

Bisnis Indonesia, 8/5/2014. “Pembangunan Waduk: Rachmat Yasin Tersangka. Jokowi Belum Tahu Kelanjutan Kerjasama Jakarta-Bogor” dalam Bisnis Indonesia, 8 Mei 2014. Tautan URL: http://jakarta.bisnis.com/read/20140508/77/226182/pembangunan-waduk-rachmat-yasin-tersangka.-jokowi-belum-tahu-kelanjutan-kerjasama-jakarta-Bogor (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 16.05 WIB).

BPS Bogor. 2016. Bogor Dalam Angka 2016. ID: BPS Bogor. Tautan URL: https://Bogorkota.bps.go.id/index.php/Publikasi (diakses pada 21 April 2017).

De Mello, L. R., & Lago-Peñas, S. 2012. Local Government Cooperation For Joint Provision: The Experiences Of Brazil And Spain With Inter-Municipal Consortia. US: Andrew Young School of Policy Studies.

Detik, 27/1/2014. “Bupati Bogor Sebut Kerjasama dengan DKI Baru Terjadi di Era Jokowi” dalam Detik, Senin 27 Januari 2014. Tautan URL: http://news.detik.com/berita/2479945/bupati-Bogor-sebut-kerjasama-dengan-dki-baru-terjadi-di-era-jokowi (diakses pada 8 Juni 2017 pukul 14.20 WIB).

Detik, 9/1/2018. “Fauzi Bowo-Walikota Bogor Bahas Banjir” dalam Detik, Senin 9 Januari 2008. Tautan URL: https://news.detik.com/berita/d-876952/fauzi-bowo-walikota-Bogor-bahas-banjir (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 14.34 WIB).

Gatra, 9/1/20108. “DKI Bahas Banjir dengan Kota dan Bogor” dalam Gatra, Senin 9 Januari 2008. Tautan URL: http://arsip.gatra.com/2008-01-13/artikel.php?id=111073 (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 14.54 WIB).

Jawa Pos, 4/3/2017. “Tingkat Kemiskinan Bogor Masih Tinggi” dalam Jawa Pos, Sabtu 4 Maret 2017. Tautan URL: http://www.jawapos.com/read/2017/03/04/113828/tingkat-kemiskinan-Kab.-Bogor-masih-tinggi (diakses pada 8 Juni 2017 pukul 13.44 WIB).

Kabar 24, 7/10/2014. “Ledakan Penduduk: Bogor Masuk Daftar Backlog Tinggi” dalam Kabar 24 Bisnis Indonesia, 7 Oktober 2014. Tautan URL: http://kabar24.bisnis.com/read/20141007/78/262836/ledakan-penduduk-Kab.-Bogor-masuk-daftar-backlog-tinggi (diakses pada 8 Juni 2017 pukul 13.13 WIB).

Kabupaten Bogor. “Samakan Persepsi, Beberapa Kepala Daerah Lakukan Kerjasama” dalam Kabupaten Bogor, 2 Oktober 2014. Tautan URL: http://kecamatansukamakmur.BogorKab.go.id/index.php/post/detail/460/samakan-persepsi-beberapa-kepala-daerah-lakukan-kerjasama (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 16.20 WIB).

Kompas, 28/1/2014. “Baru di Era Jokowi-Basuki Ada Kerja Sama dengan Pemkab Bogor” dalam Kompas, 28 Januari 2014. Tautan URL: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/28/0806496/Baru.di.Era.Jokowi-Basuki.Ada.Kerja.Sama.dengan.PemKab.Bogor (diakses pada 8 Juni 2017 pukul 14.21 WIB).

Merdeka, 8/5/2014. “Bupati Bogor ditangkap, Jokowi tak ngerti kelanjutan Waduk Ciawi” dalam Merdeka, 8 Mei 2014. Tautan URL: https://www.merdeka.com/jakarta/bupati-Bogor-ditangkap-jokowi-tak-ngerti-kelanjutan-waduk-ciawi.html (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 16.10 WIB).

Mohammad, M. A.. 2013. Manfaat Kerjasama Daerah Terhadap Ekonomi Regional dan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Manfaat Berdasarkan Impact Chain Analysis Terhadap KAD di Wilayah Jawa Tengah. ID: UNDIP.

Post, S. 2002. Local Government Cooperation: The Relationship Between Metropolitan Area Government Geography And Service Provision. In Annual Meeting of American Political Science Association (August 2002). Boston, Massachusetts.

Rhodes, R. A. W. 1996. The New Governance: Governing Without Government. Political studies, 44(4), 652-667.

Santoso, P. 2011. Horizontal Learning: Alternative To Centralized Governance. In Presented at Exploring Leadership and Learning Theories in Asia [ELLTA] Conference (Vol. 2011, pp. 15-17) (February 2011).

Sindonews, 7/5/2012. “Jakarta Banjir Foke Salahkan Bogor” dalam Sindonews, Senin 7 Mei 2012. Tautan URL: https://metro.sindonews.com/read/625014/31/jakarta-banjir-foke-salahkan-Bogor-1336371616 (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 14.27 WIB).

Tribunnews Bogor, 12/4/2017. “Proyek Pembangunan Waduk Ciawi Harus Selesai di Masa Pemerintahan Jokowi” dalam Tribunnews Bogor, Rabu 12 April 2017. Tautan URL: http://Bogor.tribunnews.com/2017/04/12/proyek-pembangunan-waduk-ciawi-harus-selesai-di-masa-pemerintahan-jokowi (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 16.33 WIB).

Warsono, H. 2009. Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama antar Daerah (Ringkasan Disertasi). Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM).

Wartakota, 29/11/2016. “Jalin Kerjasama Bogor, Depok, Tanggerang, Ahok Berencana Gelontorkan Dana Rp 1 Triliun” dalam Wartakota, Selasa 29 November 2016. Tautan URL: http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/29/jalin-kerjasama-Bogor-depok-tanggerang-ahok-berencana-gelontorkan-dana-rp-1-triliun (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 16.29 WIB).


Kata kunci: Intergovernmental Service Transfer, Banjir, Jakarta, Bogor 


Oleh: Rafif Pamenang Imawan
(Peneliti Populi Center)

Berita Terkait


Rilis Survei Nasional & Diskusi Media: 3 TAHUN “INDONESIA SENTRIS”: PENILAIAN DARI RAKYAT

Populi Center melakukan Rilis Survei Nasional yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017

Rilis Survey selengkapnya dapat didownload disini

  Kamis, 02 November 2017        Yudha        RILIS SURVEI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top