KONTESTASI DI BALIK DAMAI: Dua Kelompok Ekonomi Dominan di Kabupaten Banyumas

  Selasa, 04 Juli 2017     Yudha     LAPORAN SURVEI

Membaca kembali asumsi dominan dalam interaksi warga yang selama ini dinilai stabil dan harmonis, itulah tujuan utama dari penulisan tulisan pendek ini. Tulisan ini hendak melihat apakah di balik asumsi harmoni masyarakat Kabupaten Banyumas yang kuat mengadopsi nilai brayan urip (hidup rukun), tidak terdapat gejolak atau potensi gejolak yang dapat merusak komitmen hidup rukun tersebut. Investigasi ini berusaha melihat, apakah tidak terdapat ikatan-ikatan eksklusif yang dapat bertentangan dengan demokrasi.

Tulisan ini menunjukan bahwa terdapat eskalasi dua kelompok bisnis dominan dalam kelompok bisnis Tionghoa dan kelompok bisnis Arab yang berpotensi untuk merusak tatanan hidup rukun. Argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini mendasarkan pada penelusuran data sekunder melalui internet dan melakukan wawancara dengan ahli sebagai data primer. Tulisan ini dipersiapkan sebagai laporan atas observasi dari kegiatan survei Populi Center di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada bulan Mei 2017.


Pendahuluan

Provinsi Jateng dikenal sebagai “kandang banteng”. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa Jateng merupakan basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kuatnya PDI-P di Jateng menunjukan bahwa basis pemilih di Jateng merupakan pemilih abangan. Oleh karenanya, ketika di daerah lain seperti DKI Jakarta, muncul secara kuat mobilisasi massa dengan menggunakan isu agama. Dapat dipastikan mobilisasi massa dengan isu tersebut akan mendapatkan resistensi dari masyarakat.

Kuatnya dominasi abangan di wilayah Jateng dapat dilihat dari tren perolehan suara PDI-P di Jateng. Pada Pemilu 2009 PDI-P memperoleh suara 3.305.944 suara, sedangkan Partai Demokrat 2.403.459 dan Partai Golkar 1.923.709 suara (Rumah Pemilu, 2012). Hasil ini tidak jauh berbeda pada Pemilu 2014, PDI-P menang jauh dengan perolehan suara 4.295.598 suara, Golkar 2.497.282 suara dan PKB 2.305.444 suara (Detik, 01/05/2014). Hasil Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan dominasi atau bahkan peningkatan dukungan kepada PDI-P di Jateng.

Pemaparan PDI-P di sini dihadirkan untuk memberikan illustrasi bahwa mayoritas penduduk di Jateng tidak terlalu terikat dengan ikatan-ikatan primordial keagamaan. Lebih generik dari diskusi mengenai partai, tulisan ini hendak melihat bagaimana interaksi sosial terbangun di Jateng. Penulis akan mengelaborasi bagaimana ikatan-ikatan sosial terbangun di Kabupaten Banyumas. Pemilihan Banyumas dilatari oleh dua motif utama. Pertama, Banyumas merupakan salah satu kabupaten besar di Jateng. Hal ini ditunjukan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.605.579 jiwa dengan luas wilayah 1.327,59 km2 pada 2013. Jumlah ini hanya kalah dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki luas wilayah 2.138,51 km2 dengan jumlah penduduk 1.676.089 jiwa (BPS, 2017a).

Kedua, dilihat dari kacamata ekonomi, Banyumas memiliki tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jateng. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PAD Banyumas terus meningkat dari Rp 193.263.340 pada 2011 menjadi Rp 242.106.509 pada 2012 dan Rp 308.349.434 pada 2013. Jumlah ini hanya kalah dari Kota Semarang yang mendapatkan PAD sebesar Rp 522.925.031 pada 2011, naik menjadi Rp 786.563.412 pada 2012 dan Rp 925.919.311 pada 2013 (BPS, 2017b).

Berangkat dari dua motif tersebut, Banyumas dapat menjadi sampel dari kota besar di Jateng. Dengan perputaran modal ekonomi yang cukup kuat, fragmentasi identitas menjadi teka-teki yang menarik untuk diteliti. Dalam kajian ilmu sosial dan politik, lazim dalam teori modernisasi bahwa ekonomi menjadi variabel dominan dalam mendorong proses modernisasi tersebut. Dalam konteks Banyumas, khususnya Purwokerto, perkembangan ekonomi secara tidak langsung mendorong mobilisasi orang untuk hilir mudik ke Banyumas. Hal ini secara tidak langsung dapat mendorong dua hal, semakin kuatnya ikatan sosial antar masyarakat, ataukah justru terdapat fragmentasi identitas yang mendorong ikatan-ikatan sosial yang lebih eksklusif.

Dalam budaya kewargaan di Banyumas, terdapat satu nilai khas yang menjadi basis dari interaksi sosial antar kalangan masyarakat. Nilai tersebut adalah Brayan (disebut juga Brayan Urip), yang berarti hidup rukun atau hidup berbagi. Dalam konsep brayan urip, fundamen utama untuk dapat bekerjanya nilai ini adalah keadilan, kebersamaan, dan proporsional (Tempo, 14/03/2016). Nilai untuk hidup rukun inilah yang menunjukan kohesivitas yang kuat dalam diri masyarakat. Metode interaksi sosial yang dibangun pun menggunakan nilai cablak,  yang memiliki arti asal bicara (KBBIonline, 2017). Dalam konteks interaksi sosial, cablak mengandung makna interaksi yang tidak merahasiakan sesuatu dan bersifat adil. Hal inilah yang kemudian menjadi basis terbangunnya kepercayaan antar warga sehingga hidup rukun antar warga terwujud.

Apabila mengacu pada premis bahwa nilai brayan urip kuat mengakar dalam interaksi masyarakat, maka basis investigasi tulisan ini menjadi sia-sia, mengingat tidak akan ada dimensi yang diteliti. Namun justru dikarenakan kuatnya nilai brayan urip dalam interaksi sosial inilah, maka penulis ingin melihat apakah “tidak terdapat arus yang kuat di laut yang tenang”. Artinya, stabilnya masyarakat bisa jadi merupakan indikasi bahwa terdapat potensi pergolakan dalam interaksi sosial di masa akan datang.

Tulisan ini hendak melihat apakah terdapat potensi pergolakan dalam day-to-day demokrasi di Banyumas, ketika nilai brayan urip menjadi nilai yang hegemonik dalam interaksi sosial masyarakat. Basis analisis dalam tulisan ini berdasarkan wawancara dengan ahli sebagai data primer dan penelusuran dari internet berupa jurnal dan berita sebagai data sekunder. Fokus utama dari tulisan ini hendak melihat apakah terdapat eskalasi ekskusifitas kelompok masyarakat yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan day-to-day demokrasi di Banyumas, terutama di Kecamatan Purwokerto.


Profil Kabupaten Banyumas

Secara geografis, luas Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan topografi berupa daratan dan pegunungan. Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, dengan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di sebelah timur, dengan Kabupaten Cilacap di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes di sebelah barat (BPS, 2015, p.1). Di Kabupaten Banyumas terdapat Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Penduduk di sekitar Gunung Slamet banyak melakukan aktivitas utama bercocok tanam di ladang.

Dari kacamata administrasi pemerintahan, Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Cilongok dengan luas 10.534 ha dan terbagi menjadi 20 desa, sedangkan kecamatan terkecil adalah Purwokerto Barat dengan luas 704 ha (ibid, p.2). Kabupaten Banyumas dipimpin oleh bupati dan wakil bupati yang membawahi dinas-dinas terkait. Dari kacamata legislatif, jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 50 kursi, terdiri dari 16 anggota dari PDI-P, 7 PKB, 6  Golkar, 6 Gerindra, 4 PKS, 4 PAN, 3 Demokrat, 3 PPP dan 1 Nasdem (Banyumaskab, 20/08/2014).

Dari kacamata penduduk, hasil proyeksi penduduk pada 2014 menunjukan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.620.918 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Banyumas memiliki piramida penduduk tua karena angka median di atas 30 tahun. Angka ketergantungan (dependency ratio) sebesar 50,20 persen, yang berarti setiap 100 orang produktif menanggung 51 orang tidak produktif (ibid, p.4). Namun apabila kita melihat dari persentase penduduk miskin, terjadi tren penurunan dari 2007 hingga 2014. Pada 2007 jumlah penduduk miskin 333.000 jiwa, menurun menjadi 296.800 jiwa pada 2014. Angka ini berbeda dengan angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Banyumas sebesar 71,92 atau berada 0,96 di bawah AHH Jateng yang mencapai 73,88 (ibid, p.10).

Penurunan juga terdapat pada komoditas pertanian. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2014, produksi pertanian menurun, di mana tahun 2014 produksi padi mencapai angka 316.926 ton atau turun 8,98 persen dari 2013. Begitu pula di sektor peternakan, turun sebesar 14,43 persen pada 2014 dari semula berjumlah 17.058 ekor pada 2013 menjadi 14.597 ekor pada 2014 (ibid, p.11). Dalam bidang eksplorasi sumber daya alam, Kabupaten Banyumas dikenal dengan kegiatan penggalian dengan komoditas pasir, batu, dan sirtu. Dari sisi industri, di Kabupaten Banyumas terdapat sekitar 88,41 persen industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK), industri logam, mesin, dan elektronika (ILME) sebesar 5,74 persen, dan perusahaan industri kimia anorganik (IKA) sebesar 5,85 persen (ibid, p.13). Di bidang pariwisata, Kabupaten Banyumas meningkat dari sebesar 852.380 orang pada 2011 menjadi 1.450.038 orang pada 2014 (ibid, p.15). Hal ini tidak mengejutkan mengingat kawasan Kabupaten Banyumas merupakan kawasan yang terkenal dengan wisata alamnya, yakni Baturraden. Dari sisi pendapatan regional, pendapatan terbesar Kabupaten Banyumas berdasarkan data 2014 didominasi oleh sektor industri sebesar 23,10 persen, diikuti dengan perdagangan sebesar 17,48 persen, dan sektor pertanian sebesar 12,56 persen (ibid, p.21).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang unik, mengingat penduduknya memiliki dialek berbahasa yang khas. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Jawa, namun memiliki dialek yang khas yang sering disebut dengan bahasa ngapak. Keberadaaan bahasa ngapak sebagai medium interaksi sosial inilah yang menjadikan masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki semangat egalitarianisme. Berbeda dengan bahasa Jawa di Yogyakarta misalnya, di mana terdapat tingkatan berbahasa yang disesuaikan dengan status atau strata seseorang. Di Yogyakarta, bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan, seperti bahasa Jawa ngoko yang merupakan bahasa yang terhitung kasar dan dapat dipergunakan kepada seseorang yang memiliki usia sepadan. Sedangkan bahasa Jawa krama inggil merupakan bahasa Jawa halus yang digunakan untuk berinteraksi dengan lawan bicara yang lebih tua.


Teorisasi: Modal Sosial

Pada bagian ini akan dipaparkan konstruksi berpikir yang akan menjadi basis analisis dari tulisan pendek ini. Mengingat tujuan dari penulisan adalah untuk melihat kembali bagaimana konstruksi interaksi sosial di Kabupaten Banyumas, terutama Purwokerto, maka teorisasi yang digunakan dalam tulisan ini adalah teorisasi mengenai modal sosial. Penggunaan teorisasi modal sosial digunakan untuk melihat apakah nilai brayan urip yang kuat di masyarakat diikuti pula dengan saling berinteraksinya masyarakat yang berbeda identitas (bridging social capital). Dalam bahasa sosiologis, interaksi yang saling bersilang tersebut dalam perspektif struktural fungsional dikenal sebagai cross cutting affiliation, di mana lintas identitas saling bersilang dalam masyarakat untuk membentuk kohesi sosial.

Dari kacamata terminologi, konsep modal sosial pertama kali muncul dalam studi Lyda J. Hanifan (1916) yang melihat pentingnya keterlibatan komunitas dalam mendorong peningkatan kualitas sekolah (Putnam, 2001, p.19). Dalam karyanya, sebuah sekolah dapat ditingkatkan kualitas siswa didiknya apabila terdapat keterlibatan masyarakat dalam mengontrol baik sekolah maupun siswa didik. Perkembangan selanjutnya mengenai konsep modal sosial tidak dapat dilepaskan dari jasa dua sosiolog, dalam diri Pierre Bourdieu dan James Coleman yang membahwa diskursus mengenai modal sosial ke dalam ranah akademik (Häuberer, 2011, p.35), meskipun keduanya memiliki titik tolak epistemologis yang berbeda. Perkembangan konsep modal sosial saat ini banyak didorong dari cara pandang new-institusionalism dalam karya-karya Robert Putnam. Modal sosial dewasa ini dilihat sebagai elemen penting dalam diskursus teoretik dalam kajian-kajian pembangunan.  

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, membahas konsep mengenai modal sosial tidak dapat dilepaskan dari tiga ilmuwan sosial yang memiliki karya yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep ini, yakni Pierre Bourdieu, James Coleman, dan Robert Putnam. Pembahasan mengenai modal sosial oleh Bourdieu dan Coleman tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kedua ilmuwan tersebut, yang berasal dari disiplin sosiologi. Berbeda dengan keduanya, Putnam justru berangkat dari latar belakang ilmu politik untuk melihat bagaimana konstruksi modal sosial tersebut.


Pierre Bourdieu

Bagi Pierre Borudieu, modal sosial didefinisikan sebagai relasi permanen yang sangat berguna ketika dibutuhkan. Relasi ini bersifat stabil, saling menghormati, dan membangun kepercayaan di antara orang yang terlibat dalam relasi tersebut. Keberlangsungan relasi ini tergantung pada pertukaran material atau simbol sebagai jaminan terinstitusionalisasinya jejaring yang telah terbentuk (ibid, p.38). Konsep modal sosial dalam konsepsi Bourdieu tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran Marxisme yang mempengaruhi cara pandangnya. Hanya saja, berbeda dengan Marxisme Ortodoks, dalam kacamata Bourdieu terdapat banyak sekali varian dari modal sosial, seperti modal budaya atau modal manusia (human capital).

Dari kacamata Bourdieu, modal sosial sudah terdapat dalam struktur, tinggal bagaimana individu dapat mengakses jejaring yang telah terstruktur tersebut untuk dapat menguntungkan dirinya. Premis penting yang perlu diperhatikan apabila membaca Bourdieu adalah bahwa setiap individu dalam kacamata Bourdieu akan memaksimalkan beragam varian modal sosial yang ada untuk dikonversi menjadi modal ekonomi. Modal ekonomi inilah yang menjadi motif utama untuk mengasah variasi modal-modal yang lain. Dalam definisinya, modal sosial oleh Pierre Bourdieu dilihat sebagai: “made up of social obligations (‘connections’), which is convertible, in certain conditions, into economic capital and may be institutionalized in the form of a title of nobility” (Bourdieu, 1986, p.47).


James Coleman

Berbeda dengan Bourdieu, unit analisis yang digunakan oleh James Coleman adalah individu dengan perspektif rational choice. Bagi Coleman, modal sosial ada dalam relasi antar individu (Häuberer, 2011, p.40). Modal sosial bagi Coleman dilihat dari kacamata fungsional dan dalam kerangka rational choice theory, di mana modal sosial merupakan properti dari masyarakat dan individu menggunakannya untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Dalam hal ini, Coleman melihat bahwa motif ekonomi menjadi basis dari pengembangan modal sosial dengan prinsip timbal balik. Apabila seseorang membantu orang lain, maka secara tidak langsung orang yang dibantu tersebut memiliki “kewajiban” untuk juga membantu orang yang telah membantu dirinya ketika dibutuhkan (timbal balik). Hal ini merupakan modal sosial bagi Coleman. Syarat utama dari bekerjanya mekanisme ini ada pada kepercayaan dan kewajiban (obligation) dalam relasi sosial yang terbangun.

Bagi Coleman, modal sosial dipahami sebagai berikut: “Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different entities having two characteristic in common: They all consists of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure” (Coleman, 1990, p.302).


Robert Putnam

Berbeda dengan dua teoris mengenai modal sosial di atas, Robert Putnam melihat modal sosial dari kacamata yang berbeda. Jika dalam kerangka teoritik Bourdieu dan Coleman, modal sosial diletakkan di dalam struktur dan kemudian individu menggunakannya untuk kepentingan individu tersebut. Dalam kacamata Putnam, justru modal sosial ada pada individu yang kemudian interaksi di antara individu tersebutlah yang mendorong terbentuknya struktur.

Investigasi Putnam terhadap konsep modal sosial dipengaruhi oleh cara pandang new-institusionalism, terutama pada karya Alexis De Tocqueville mengenai “American Democracy”. Konsepsi yang dibangun oleh Putnam berawal dari investigasinya mengenai bagaimana relasi vertikal dan horizontal dalam struktur sosial berpengaruh terhadap budaya kewargaan di utara dan selatan Italia. Dalam karyanya, Putnam sampai pada kesimpulan bahwa etika dan perkembangan kapitalisme di Utara Italia berpengaruh positif terhadap perkembangan asosiasi yang menjadi fondasi dari budaya kewargaan (civic culture), dibandingkan dengan budaya patron-client yang masih kuat di Selatan Italia.

Bagi Putnam, keterlibatan individu dalam asosiasi menjadi sangat penting untuk memahami kepadatan modal sosial atau struktur sosial yang terbentuk. Hal ini muncul dalam definisi modal sosial yang digagas oleh Putnam, bahwa modal sosial adalah: “Social capital here refers to features of social organization, such as trust, norms, and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions.” (Putnam et al, 1994, p.167). Perlu untuk diperhatikan bahwa berdasarkan definisi ini, modal sosial bukanlah asosiasi atau organisasi sosial. Namun modal sosial ada pada organisasi sosial dengan beberapa prinsip seperti kepercayaan, norma dan jejaring. Ketiga aspek inilah yang mempengaruhi kepadatan modal sosial di dalam organisasi sosial.


Kerangka Berpikir

Tulisan pendek ini berusaha untuk melihat ikatan-ikatan sosial yang ada di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan kacamata modal sosial oleh Robert Putnam. Dalam karyanya dengan judul “Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community” (2001) dan “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century” (2007), Putnam memberikan definisi yang lebih ringkas mengenai modal sosial. Bagi Putnam, modal sosial adalah: “the connections among individuals, with social networks, the norm of reciprocity and trustworthiness that arise among them” (Putnam, 2001, p.19; 2007, p.137).

Salah satu kontribusi terbesar Putnam adalah ketika dia membagi dua jenis modal sosial dari dimensi keterbukaannya. Yakni bonding social capital  yang mengacu pada ikatan orang yang memiliki kesamaan atribut dengan diri kita, dan bridging social capital yang mengacu pada ikatan orang yang tidak memiliki atribut yang sama dengan kita (Putnam, 2007, p.143). Dalam perspektif Putnam, bonding social capital menunjukan ikatan yang eksklusif dikarenakan hanya mengerangkai orang-orang yang memiliki atribut yang sama dengan diri kita. Sedangkan bridging social capital menunjukan ikatan yang inklusif dikarenakan mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki atribut yang sama dengan kita.

Dalam diskursus teorisasi mengenai bridging dan bonding social capital, bentuk dari bridging social capital dilihat lebih memiliki dampak positif bagi masyarakat dikarenakan dapat mendorong terbentuknya demokrasi yang stabil dan perkembangan ekonomi yang kuat (Putnam, 1994, p.175-176, 2001, p.19, 2007, p.144). Hal ini berbeda dengan bonding social capital yang dilihat tidak berdampak negatif bagi terbentuknya demokrasi yang stabil maupun perkembangan ekonomi. Meski demikian, banyak pula studi yang melihat bahwa bonding social capital memiliki efek positif terhadap beberapa aspek seperti sebagai sumber utama dari gerakan sosial (Widmalm, 2005, p.86; 2008, p.196).

Berangkat dari operasionalisasi Putnam, tulisan pendek ini hendak melihat apakah nilai brayan urip (hidup rukun) yang menjadi nilai utama dalam interaksi sosial di Kabupaten Banyumas. Apakah brayan urip merupakan manifestasi dari bekerjanya bridging social capital ataukah justru ekspresi dari bonding social capital. Jika berangkat dari premis Putnam dengan kasus Italia, perkembangan kapitalisme ditandai dengan kuatnya ekonomi sebuah daerah tersebut, menunjukkan kuatnya bridging social capital yang bekerja di daerah tersebut. Berdasarkan logika berpikir tersebut, pertanyaan yang mendasar adalah apakah peningkatan ekonomi diikuti pula dengan semakin menguatnya bridging social capital?


Analisis: Interaksi Sosial Masyarakat Kabupaten Banyumas

Pada bagian pendahuluan telah dipaparkan bahwa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jateng yang memiliki PAD yang tinggi. Jika kita kembali melihat ke data BPS, maka PAD Banyumas terus meningkat dari tahun ke tahun. PAD Kabupaten Banyumas terus meningkat dari semula 193,263,340 pada 2011, menjadi 242,106,509 pada 2012 dan 308,349,434 pada 2013 (BPS, 2017b). Bahkan PAD Banyumas terus meningkat jumlahnya menjadi 450.492.114.220 pada 2016 dan ditargetkan 518.437.196.183 pada 2017 (Radar Banyumas, 03/10/2016).

Di sisi lain, dari segi interaksi sosial, secara tidak langsung kita melihat bahwa tidak terdapat gejolak yang berarti dalam interaksi antar warga di Banyumas. Masyarakat Banyumas dalam taraf tertentu dapat membedakan pola interaksi sosial dengan memisahkan “relasi ketauhidan” dan “relasi sosial” (Kurniawan, 2010, p.138). Pemisahan ini membuat tidak tercampurnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial dalam interaksi sosial, terlebih lagi kuatnya nilai-nilai brayan urip dalam interaksi sosial masyarakat. Hal inilah yang menjelaskan kenapa dalam kasus Islam Aboge, tidak mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang disebabkan oleh kuatnya pula nilai-nilai kearifan lokal dalam ajaran Islam Aboge (Fidiyani, 2013, p.480).

Islam Aboge merupakan bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa yang dapat dilihat dari situs dan ritus yang ada di Desa Cikakak. Bentuk kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh lelulur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. Ajaran pada Islam Aboge apabila dilihat dari tiga pendekatan teologi adalah sebagai berikut. Pada umumnya mereka tidak berbeda dengan Islam secara umum dalam hal kitab suci, nabi, rukun Islam, rukun Imam, dan sebagainya. Perbedaan yang mencolok adalah diyakininya kebenaran akan perhitungan penanggalan mereka yang diwariskan secara turun temurun, dan ini menjadi simbol formal dari Islam Aboge (Fidiyani, 2013, p.480).

Pemisahan relasi dipengaruhi pula oleh mobilitas orang Banyumas yang rendah, mengingat banyak dari masyarakat Banyumas merupakan masyarakat subsisten, sehingga kebutuhan sehari-harinya telah terpenuhi sejak awal (Bambang Suswanto, 17/05/2017). Rendahnya mobilitas ini pula yang mendorong kuatnya nilai-nilai tradisional di Banyumas. Persoalannya, bagaimana dengan pertarungan simbolik yang berada di balik interaksi sosial damai di masyarakat. Interaksi damai dalam kasus Banyumas tidak berarti nihilnya kontestasi simbolik di tengah masyarakat.

Jika kita melihat ke beberapa kasus seperti, kasus pendirian rumah ibadah Vihara Prajan Maitreya dan Masjid Baiturrahman di Purwokerto Timur, terdapat dua motif yang berbeda dari alasan penolakan pendirian tempat ibadah tersebut. Pendirian Masjid Baiturrahman mengalami kendala karena secara umum 90% belum berizin, sedangkan pendirian Vihara Prajna Maitreya mendapatkan penolakan dari masyarakat dengan alasan untuk menghindarkan konflik yang mungkin muncul. Berbeda dengan argumentasi Mustolehudin (2016) bahwa masyarakat terbuka dan menerima keberadaan vihara, banyaknya catatan seperti tidak boleh mengubah bentuk ruko, menyalakan dupa, atau membunyikan peralatan ibadah telah menunjukan terdapat penolakan simbolik agama dari warga.


Identitas Dominan Dalam Pilkada 2013

Penolakan simbolik agama tersebut tidak muncul dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Banyumas. Persoalan dalam Pilkada Banyumas relatif sama dengan persoalan pilkada di daerah lain, seperti persoalan kampanye hitam maupun vote buying. Tidak menguatnya narasi identitas agama seperti dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 disebabkan salah satunya oleh kultur Nahdlatul Ulama (NU) dan Kejawen yang kuat (Agus Margiwiyatno, 17/05/17).  Dalam kasus Pilkada Banyumas pada 2013, kekalahan Mardjoko yang merupakan incumbent adalah bentuk resistensi warga NU yang sudah dikecewakan. Sedangkan kemenangan Husein sama sekali tidak berkaitan dengan mitos yang terbangun, bahwa NU setia dengan PKB, atau PKB adalah NU. Mitos itu dipatahkan bahwa apapun partai yang menjadi tunggangan, selagi kepentingan NU turut dibawa, maka NU akan setia menemani dan membantu. Perilaku politik NU dapat dijelaskan dengan kacamata bahwa NU hanya berpihak kepada kubu yang dapat menjamin kemaslahatan umatnya kelak (Febrina, et.al, 2016, p.112-113). Hal yang penting untuk menjadi catatan adalah tidak bekerjanya isu identitas dalam politik elektoral, bahkan NU tidak menggunakan isu tersebut dalam kontestasi elektoral di Kabupaten Banyumas.

Secara umum, Pilkada Banyumas 2013 menunjukan dua gejala. Pertama, jika dilihat dari kacamata peranan Kyai, terlihat bahwa peran kyai semakin tidak dominan mengingat kyai yang paling banyak aktif dalam kontestasi elektoral adalah kyai politik. Sedangkan kyai panggung dan kyai spiritual atau tarekat tidak berperan, padahal dari kacamata otoritas, kyai spiritual merupakan kyai yang memiliki otoritas paling kuat (Indaru Setyo Nurprojo, 17/05/2017; Luthfi Makhasin, 19/05/2017). Kedua, kuatnya isu identitas agama dalam proses elektoral di Banyumas. Pada Pilkada 2013, dr. Budi Setiawan (wakil bupati terpilih) adalah ketua DPC PDI-P dengan latar belakang Katolik dan keturunan Tionghoa. Padahal di sisi lain, PDI-P cukup mengakar di Banyumas. Strategi untuk memasangkan Budi Setiawan dengan Hussein tidak lain dikarenakan isu agama masih penting di Banyumas dibandingkan isu etnis. Hal ini berbeda dengan konteks Kota Surakarta (Solo) yang lebih mengedepankan isu etnis dibandingkan isu agama (Luthfi Makhasin, 19/05/2017). Apa yang terjadi di Banyumas menunjukan bahwa politik identitas tidak dikonstruksikan untuk bermain di politik elektoral seperti Pilkada DKI 2017 (Triana Ahdiati, 17/05/2017). Identitas dalam pengalaman elektoral di Banyumas tidaklah menjadi komoditas dalam politik elektoral yang berlangsung.


Dua Kelompok Ekonomi Dominan

Di Kabupaten Banyumas, tepatnya di ibukota kabupaten yakni Purwokerto, terdapat dua kelompok ekonomi dominan dalam diri kelompok bisnis Tionghoa dan kelompok bisnis Arab. Kedua kelompok ini tidak pernah terlibat konflik, kecuali pada medio 1990-an di daerah sekitar yaitu Kabupaten Kebumen. Dari catatan sejarah, konflik antar-etnis yang paling lama terjadi pada 1945-an dan 1965-an. Pada 1945-an terdapat milisi cina yang bernama Pao Ang Tui, yang dalam catatan sejarah tidak pernah akur dengan orang-orang asli yang dikenal dengan pasukan pelajar Imam. Konflik pun berlanjut pada 1965-an ketika banyak pengambilalihan aset tanah milik komunitas Tionghoa oleh Banser yang dilindungi oleh militer (Luthfi Makhasin, 19/05/2017). Dua peristiwa tersebut secara tidak sadar mendorong perubahan strategi dari komunitas Tionghoa di Banyumas.

Tidak seperti komunitas Tionghoa yang berada di daerah lain, komunitas Tionghoa di Banyumas secara sadar mulai berintegrasi dengan komunitas lokal. Komunitas Tionghoa ini mulai membangun bisnis dengan orang-orang asli. Meleburnya komunitas Tionghoa dengan orang-orang asli ini merupakan strategi untuk menjamin stabilitas agar tidak terjadi goncangan dalam bisnis yang mereka bangun (ibid). Dari kacamata kultural, komunitas Tionghoa ini mengikuti nilai-nilai tradisional dalam nilai brayan urip dengan interaksi yang cablak. Nilai ini merupakan egalitarianisme yang kemudian meleburkan identitas yang beragam ini dalam interaksi sosial. Komunitas Tionghoa ini kuat dalam mengakar ke masyarakat dan mulai membangun jejaring bisnisnya tidak hanya di bisnis properti dan perhotelan, tapi juga masuk kedalam bisnis pendidikan (Solahuddin Kusumanegara, 17/05/2017).

Stabilitas yang terbangun dalam relasi sosial ini, mendorong terbentuknya dua komunitas ekonomi dominan yang ada pada diri komunitas Tionghoa dan komunitas Arab. Kedua komunitas ini saling bersaing untuk menguasai bisnis properti dan hasil bumi, termasuk di dalamnya bisnis perhotelan di kawasan Purwokerto dan Baturraden yang merupakan daerah wisata. Jika dilihat dari aspek kesejarahan, sebenarnya terdapat satu elit dominan lagi dalam diri militer. Hanya saja, pengaruh militer semakin berkurang dewasa ini disebabkan runtuhnya rezim Orde Baru (Luthfi Makhasin, 19/05/2017). Ketiga kelompok tersebut tidaklah sepenuhnya solid, mengingat di masing-masing kelompok terdapat fragmentasi didalamnya.

Berbeda dengan komunitas Tionghoa, komunitas Arab di Banyumas dikenal dengan kelompok Al-Irsyad. Keberadaan kelompok ini sudah ada sejak 1940-an, dan muncul sebagai kekuatan ekonomi, sosial, dan kultural baru pada 1990-an yang didukung oleh penguasa-penguasa lokal pada saat itu untuk bergerak di industri properti sebagai penyeimbang komunitas Tionghoa. Ketua Al-Irsyad saat ini bernama Syarif Ba’asyir yang merupakan saudara Abu Bakar Ba’asyir (ibid; Indaru Setyo Nurprojo, 17/05/2017). Kiprah Syarif Ba’asyir dikenal sebagai mantan aktivis masjid Salman ITB dan melakukan gebrakan pertama dengan membangun masjid di tengah-tengah Universitas Jenderal Soedirman dengan nama Fatimatul Zahra. Kawasan ini terintegrasi dengan pesantren, training center mahasiswa, dan minimarket. Sejak 1992, pengusaha-pengusaha Arab membangun unit-unit usaha termasuk 2 Sekolah Dasar (SD) yang cukup besar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terintegrasi, di mana sasaran utama dari jejaring ini adalah kelas menengah atas. Bahkan rencana kelompok ini akan membangun boarding school di Baturraden dengan luas wilayah 6 hektar, hanya saja terhambat oleh resistensi dari komunitas NU (Luthfi Makhasin, 19/05/2017).

Secara singkat, kelompok Al-Irsyad ini beraliran Salafi dan secara masif cukup kuat masuk kedalam masjid-masjid serta berusaha untuk melakukan Islamisasi kawasan urban. Secara terminologi sosial, istilah salaf berasal dari “Salaf as-Shalih” yang dimaksudkan pada tiga golongan generasi Muslim di periode awal Islam. Yakni sahabat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, golongan pengikut Nabi tetapi tidak mengalami masa kehidupan Nabi, dan generasi yang mengikuti orang yang pernah semasa dengan sahabat Nabi. Istilah ini berkembang menjadi metode untuk mengajarkan Islam tanpa tambahan maupun pengurangan. Metode ini disebut dengan “salafiyyah”, sedang pengikutnya dinamakan “salafi”. Aliran ini memiliki kecenderungan semangat untuk memurnikan Islam. Artinya, aliran ini menghilangkan pendekatan-pendekatan pengetahuan yang berkembang, baik dari perkembangan umum maupun teologis. Bagi aliran ini, perkembangan harus diuji secara ketat, cenderung kolot, karena berpotensi menjadi bid’ah yang mengotori agama. Singkatnya, kelompok ini kemudian mengeksklusifkan alirannya dan menganggap bahwa aliran lain sebagai golongan yang tidak murni (Tirto, 06/04/2017).

Gejolak Islamisasi kawasan urban mulai terasa setelah 2000-an, kala kelompok Al-Irsyad mulai sering membangun masjid. Bahkan kelompok ini membangun masjid Jendral Soedirman di tanah milik Komando Daerah Militer (Kodam) dan berhadap-hadapan langsung dengan gereja Kathedral. Saat ini ada rencana dicanangkan untuk membangun menara masjid, namun mendapatkan penentangan, karena menara tersebut akan tepat mengarah ke gereja Kathedral (ibid). Politik dengan cara memperebutkan ruang inilah yang kemudian menjadi manifestasi dari bekerjanya politik simbolik. Tujuannya adalah peneguhan identitas dan memperkuat jejaring ke dalam (bonding social capital) kelompok itu sendiri.

Dari kedekatan organisasi, kelompok Al-Irsyad ini tidak dekat dengan Front Pembela Islam (FPI). Pada dasarnya FPI merupakan orang Nahdliyin garis keras, sedangkan kelompok Al-Irsyad merupakan kelompok yang kuat secara ekonomi. Keberadaan FPI di Banyumas merupakan pecahan dari Nahdliyin, di mana Kyai Slamet (Ketua FPI Banyumas) sebagai orang Banser merasa kecewa dan bergabung dengan FPI (ibid). Keberadaan FPI mendapatkan tantangan keras, namun di satu sisi juga mendapatkan penerimaan dari kalangan NU, karena FPI menggunakan jaringan habaib yang merupakan kelompok yang dihormati dalam jaringan tradisional NU.

Menariknya, terdapat resistensi yang sangat kuat di masyarakat Banyumas terhadap FPI. Resistensi tersebut tidak mengena kepada kedua kelompok ekonomi dominan seperti kelompok Tionghoa dan kelompok Arab. Resistensi muncul dari Koalisi Benteng Nusantara yang terdiri dari GP Ansor, Pemuda Pancasila, LIBAS (Lingkar Banyumas), GEBRAK, KNPI, dan ormas-ormas lain yang bergabung. Isu yang diangkat adalah isu NKRI harga mati. Kelompok-kelompok ini juga aktif dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik, terutama isu mengenai anggaran pro-rakyat (ibid). Resistensi juga muncul dari masyarakat Banyumas di luar ormas-ormas tersebut terhadap keberadaan FPI (Solahuddin Kusumanegara, 17/05/2017). Langkah yang diambil oleh FPI dianggap bertentangan dengan nilai-nilai brayan urip yang menjadi nilai tradisional masyarakat Banyumas.  


Bergerak di Bawah Tanah

Melihat konteks Banyumas, peningkatan ekonomi di kawasan ini dapat dikatakan didorong oleh dua kelompok ekonomi dominan dalam diri kelompok Tionghoa dan kelompok Arab. Akses ekonomi yang kuat dalam bidang properti dan pendidikan menjadi kunci dari berkembangnya jejaring bisnis ini. Menariknya, keduanya merupakan ekspresi jejaring yang eksklusif (bonding social capital). Akumulasi kapital pada dua kelompok bisnis ini tidak terlalu terlihat, karena keduanya dapat mengakulturasi diri dalam norma yang disepakati bersama yang dikenal dengan brayan urip (hidup rukun). Dalam norma ini, terdapat metode berkomunikasi yang dikenal dengan cablakan, dimana orang  berbicara secara terbuka untuk menjaga nilai-nilai egalitarianisme. Kultur ini merupakan kultur pesisir, dan semangat egalitarianisme ini  secara tidak langsung mendorong komunitas Tionghoa dan komunitas Arab untuk melakukan kamuflase kelas sosial. Tidak terdapat perbedaan menonjol secara simbolik antara kelas ekonomi dominan dan basis, membuat benturan kelas tersebut terhindarkan. Dengan begini, dua kelompok ekonomi dominan ini dapat menjalankan bisnisnya dan membangun identitas kelompoknya dengan jaminan stabilitas sosial.

Hanya saja situasi ini dapat berubah atau terancam di kemudian hari, mengingat norma kultural cablakan yang melekat dalam bahasa dan interaksi sosial, terancam dengan makin banyaknya generasi muda saat ini untuk menggunakan bahasa indonesia. Norma cablakan bagaimanapun melekat dalam konsepsi berbahasa dan interaksi sosial. Pun demikian dengan semakin menguatnya Islamisasi dari kelompok Salafi di daerah perkotaan dan terutama kampus (Luthfi Makhasin, 19/05/2017). Hal ini secara tidak langsung akan merubah norma interaksi dalam masyarakat dalam jangka panjang.

Perubahan ini membutuhkan waktu yang lama, mengingat budaya membutuhkan waktu untuk dapat mengakar (crafting) dan menjadi norma sosial (Triana Ahdiati, 17/05/2017). Sejauh ini, identitas tidak menjadi variabel dominan dalam konflik di Banyumas. Variabel dominan masih didorong oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi menurunkan kohesi sosial dan mendorong terjadinya gesekan (Wuryaningsih & Suryanto, 2004, p.120). Selama pembagian ekonomi dapat merata dan tidak terjadi kesenjangan kelas baik secara ekonomi maupun simbolik, maka konflik horizontal dapat terhindarkan.

Hal yang patut diperhatikan adalah kontestasi kuat antara dua kelompok ekonomi dominan Tionghoa dan kelompok Arab, diikuti pula dengan pengukuhan identitas masing-masing. Dalam kajian modal sosial, jaringan yang terbentuk semakin eksklusif, yang berimplikasi semakin kuat identitas dari masing-masing kelompok. Saat ini pola ini dapat mendorong perekonomian di Kabupaten Banyumas untuk maju. Pada saat ini pula, norma interaksi sosial berupa brayan urip masih cukup kuat, namun bukan tidak mungkin norma ini melemah dan digantikan oleh norma yang merupakan hasil kontestasi dari dua kelompok ekonomi dominan.

Temuan ini menjadi temuan menarik, dikarenakan bertentangan dengan teorisasi dominan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat terwujud apabila modal sosial yang berkembang merupakan modal sosial yang inklusif (bridging social capital). Apa yang terjadi di Banyumas, justru modal sosial yang esklusif (bonding social capital) mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan kuatnya nilai brayan urip, sehingga meskipun interaksi antar individu tidak berupa interaksi yang intens, namun nilai-nilai kebersamaan tetap dijunjung tinggi. Tentu proposisi ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, untuk kembali meyakinkan bahwa modal sosial eksklusif dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini bisnis, di suatu daerah.


Daftar Pustaka

Banyumaskab. “Anggota DPRD Kab. Banyumas Masa Keanggotaan 2014-2019 Resmi Dilantik” dalam Pemkab Banyumas, 20 Agustus 2014. Tautan URL: http://www.banyumaskab.go.id/read/16341/anggota-dprd-kab-banyumas-masa-keanggotaan-2014-2019-resmi--dilantik (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 16.29 WIB).

Bourdieu, P. 1986. “Forms of Capital”, dalam J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press.

BPS. 2015, Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2015. Banyumas: BPS.

BPS. 2017a. “Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013” dalam BPS. Tautan URL: http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/633 (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 18.28 WIB).

BPS. 2017b. “Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 - 2013 (Ribu Rupiah)” dalam BPS. Tautan URL: http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/943 (diakses pada 14 Juni 2017 pukul 10.25 WIB).

Coleman, J. S. 1990. Foundations of Social Theory. Harvard University Press.

Detik, 13/6/2017. “Ini Perolehan Suara Partai di Jawa Tengah, PDIP Jawara” dalam Detik, Kamis 1 Mei 2014. Tautan URL: https://news.detik.com/berita/2570551/ini-perolehan-suara-partai-di-jawa-tengah-pdip-jawara (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 16.55 WIB).

Febrina, R. H., Mustika, B. U., & Dedees, A. R. 2016. Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013. JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 18(2), 99-113.

Fidiyani, R. 2013. “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)” dalam Jurnal Dinamika Hukum, 13(3).

Häuberr, J. 2011. Social Capital Theory. Springer Fachmedien.

KBBI Online. 2017. “Arti Kata Cablak” dalam KBBI Online. Tautan URL: http://www.kbbionline.com/arti/gaul/cablak (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 19.18 WIB).

Kurniawan, H. 2010. Dialogisasi Kesadaran Kolektif dalam Relasi Antarumat Beragama pada Masyarakat Banyumas. Hubungan Antarumat Dan Kebebasan Beragama, 118.

Mustolehudin, M. 2016. “Pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas” dalam Al-Qalam, 21(1), 55-66.

Putnam, R. D. 2001. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster.

Putnam, R. D. 2007. E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty‐First Century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174.

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. 1994. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Radar Banyumas, 3/10/2016. “Tahun 2017, PAD Banyumas Naik Rp 67,945 M” dalam Radar Banyumas, 3 Oktober 2016. Tautan URL: radarbanyumas.co.id/tahun-2017-pad-banyumas-naik-rp-67945-m/ (diakses pada 15 Juni 2017 pukul 14.32 WIB).

Rumah Pemilu. 2012. Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2009. Tautan URL: http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_11_14_02_13_51_13.%20JATENG.pdf (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 17.06 WIB).

Tempo, 14/3/2016. “Membangun Kota dengan Brayan Urip” dalam Tempo, Senin 14 Maret 2016. Tautan URL: https://koran.tempo.co/konten/2016/03/14/395406/Membangun-Kota-dengan-Brayan-Urip (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 19.13 WIB).

Tirto, 6/4/2017. “Pesantren Modern, Salaf, dan Istilah Salafi” dalam Tirto, 6 April 2017. Tautan URL: https://tirto.id/pesantren-modern-salaf-dan-istilah-salafi-cmgb (diakses pada 15 Juni 2017 pukul 23.30 WIB).

Widmalm, S. 2005. “The Utility of Bonding Social Capital” dalam Journal of Civil Society, 1(1), 75-95.

Widmalm, S. 2008. Decentralisation, Corruption and Social Capital: From India to the West. India: SAGE Publications.

Wuryaningsih, T., & Suyanto, E. 2004. “Konflik Antardesa: Sebuah Kajian Sosiologis Tentang Kekerasan Kolektif Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas” dalam Pembangunan Pedesaan, 4(2).


Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Pribadi

Dr. Ir. Agus Margiwiyatno. (FGD,  17 Mei 2017)

Drs. Bambang Suswanto, M.Si. (FGD, 19 Mei 2017)

Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si. (FGD, 17 Mei 2017)

Indaru Setyo Nurprojo, S.IP., M.A. (FGD, 17 Mei 2017)

Luthfi Makhasin, M.A., Ph.D. (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2017)

Triana Ahdiati, M.Si. (FGD, 17 Mei 2017)


Kata Kunci: Bonding Social Capital, Brayan Urip, Cablakan, Banyumas

Oleh: Rafif Pamenang Imawan
(Peneliti Populi Center)

Berita Terkait


Rilis Survei Nasional & Diskusi Media: 3 TAHUN “INDONESIA SENTRIS”: PENILAIAN DARI RAKYAT

Populi Center melakukan Rilis Survei Nasional yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017

Rilis Survey selengkapnya dapat didownload disini

  Kamis, 02 November 2017        Yudha        RILIS SURVEI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top