Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?

  Jumat, 21 Juli 2017     Sudi     LAPORAN DISKUSI

Jelang rapat paripurna DPR RI untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, terjadi perdebatan di kalangan partai politik (parpol) mengenai 5 paket opsi. Opsi yang paling krusial menimbulkan perdebatan adalah mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold)besaran daerah pemilihan (dapil) dan metode konversi suara. Isu-isu krusial tersebut menjadi bahasan dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Populi Center, Rabu (19/7) di Jakarta.

Paket-paket opsi yang ada dinilaibelum menyentuh hal-hal substantif. Terkait Presidential Threshold misalnya, ambang pencalonan yang basisnya pemilu legislatif tidak mungkin terjadi karena pemilihan akan berlangsung secara serentak. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (P2P LIPI) Profesor Syamsuddin Haris menyampaikan bahwa sebaiknya basisnya jangan menggunakan desain pemilu legislative, melainkan koalisi partai-partai peserta pemilu legislatif. Lebih jauh Prof. Haris menuturkan bahwa pencalonan dengan koalisi partai bisa berkisar antara minimum 30% atau maksimum 60% dari jumlah partai peserta pemilu. 

Prof. Haris melihat bahwa dampak dari skema opsi-opsi yang ditawarkan, menunjukkan bahwa tidak banyak kemajuan yang akan dicapai dari UU Pemilu yang baru. Beberapa elemen masih tidak terangkum di dalamnya sehingga dapat melahirkan calon yang memang memiliki kapabilitas, misalnya pelembagaan pemilihan mekanisme pendahuluan dari Pilpres atau Pileg. Yang dimaksud dari pemilihan pendahuluan adalah pemilihan internal semacam konvensi di internal partai. Pemilihan pendahuluan bertujuan untuk mencegah calon-calon yang diusung karena kemampuan finansial atau popularitas belaka. 

Prof. Haris menambahkan bahwa maksimal di DPR RI ada 6 parpol. “Kalau parpol sedikit, transaksinya minim, kalau parpol banyak malah makin transaksional,” ujar Prof. Haris. Bagi masyarakat, sulit untuk meyakinkan pemimpin partai soal pengerucutan dapil. Padahal pengecilan ini bermanfaat supaya wakil-wakil rakyat menjadi lebih bertanggungjawab di dapil sehingga konstituen dapil mengenal dapilnya. Fakta saat ini menunjukkan bahwa tidak kenal semua konstituen dapil mengenal dapilnya karena terlampau banyak. 



Selain RUU Pemilu, seharusnya juga harus ada revisi untuk UU Partai. Pemilu tidak memberikan sumbangan apa-apa kalau tidak dibarengi sistem kepartaian yang ideal. Partai politik menjadi satu-satunya lembaga yang belum melakukan reformasi. Contoh yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah Setya Novanto yang masih belum juga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Ketua DPR RI, padahal sudah berstatus tersangka. Secara etika, seharusnya saat dinyatakan menjadi tersangka, saat itupun harus mundur dari jabatan strategis. 

RUU Pemilu juga mendapat kritik keras dari anggota DPR RI asal PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari. Eva menjelaskan bahwa UU Pemilu saat ini tidak membuat partai menjadi negarawan mengingat selalu berubah-ubah jelang pemilihan. Seharusnya ada konsensus UU Pemilu yang berlaku untuk 10 tahun yang akan datang sehingga pembuatannyatidak berdasarkan kepentingan rezim, melainkan dibuat dengan rasa kenegarawanan yang tinggi. Guna mewujudkan output yang visioner, maka strategi pun harus visioner. Saat ini, Eva menyayangkan bahwa sikap legislatif terhadap RUU Pemilu maupun Perppu Ormas masih bersifat jangka pendek dan transaksional. 

Menanggapi Perppu Ormas yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, Eva memberikan teguran kepada para akademisi. Seharusnya prinsip-prinsip Pancasila juga dijadikan dasar untuk mengatur negara. Pemerintahan Joko Widodo melalui Perppu Ormas ingin menyelamatkan Pancasila demi pembenahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya beberapak kalangan yang tidak setuju dengan penerbitan Perppu seperti ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bukan berarti semata menghentikan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluaran pendapat. Masyarakat pun harus jeli melihat, apakah kebebasan tersebut tidak kebablasan dan tidak destruktif? Di beberapa negara, rekam jejak Hizbut Tahrir tidak baik karena beberapa negara sudah menolak dan dinilai meresahkan dan tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut. 

Pakar kajian Islam Dr. Ali Munhanif mendukung sikap pemerintah yang dinilai demokratis. Ali menambahkan bahwa saat ini banyak muncul organisasi radikal, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Riset Setara Institute pada Juli 2017 menemukan belasan juta orang bersimpati pada ISIS, di antaranya 0,3% pelajar SMA mendukung ISIS. Hal ini sangat disayangkan karena pelajar SMA sebagai generasi muda seharusnya memahami falsafah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Perppu Ormas, menurut Dr. Ali, secara politik sudah tepat karena memang saat ini Indonesia dalam keadaan genting, semakin banyak orang yang percaya pada khilafah sebagai alternatif. Perppu menjadi langkah strategis rezim Jokowiuntuk agenda transformasi masyarakat. 

Profesor Dewi Fortuna Anwar menegaskan perlunya demokrasi universal, artinya masing masing negara berhak membangun sesuai keinginannya dan cocok dengan situasi dan kondisi yang ada. Indonesia sudah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sudah teruji sebagai dasar negara karena sudah menyelamatkan Indonesia di tengah paham-paham lain seperti PKI. Pemerintah juga tidak boleh memarjinalkan hal-hal yang bersentuhan dengan Pancasila seperti dalam hal kurikulum seperti penataran P4. Masyarakat Indonesia harus menyantuni nilai-nilai dasar kebangsaan. 

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top