Menyoal Dinasti Politik di Indramayu

  Senin, 31 Juli 2017     Sudi     ESSAI/OPINI

Pendahuluan

Kejatuhan rezim Orde Baru merupakan momentum bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan sosial politik yang lebih demokratis. Pasca-reformasi 1998 sudah dilaksanakan empat kali pemilu, yaitu pada 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam konteks demokrasi elektoral, terdapat beberapa catatan menarik dalam pelaksanaan pemilu pasca-reformasi. Pertama, komposisi legislatif (pusat) bertambah dengan adanya unsur senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana setiap provinsi masing-masing diwakili empat orang anggota DPD. Kedua, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dipilih secara langsung. Ketiga, pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai dilaksanakan secara serentak sejak 2015.

Sistem pemilihan langsung presiden/wakil presiden dan kepala daerah pada satu sisi adalah kemajuan yang positif dalam sejarah demokrasi Indonesia. Mekanisme tersebut memungkinkan munculnya pemimpin berkualitas atas pilihan rakyat. Dalam perjalanannya terjadi tarik ulur banyak kepentingan terutama dalam persoalan regulasi. Belum lagi konflik pilkada yang kerap muncul sebagai konsekuensi logis pelaksanaan pilkada itu sendiri, seperti terjadinya benturan antar-kelompok pendukung dan maraknya praktik politik kekerabatan atau dinasti.  Meskipun demikian secara umum perjalanan pemilu pasca-reformasi itu sendiri berjalan secara demokratis.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu contoh kecil bagaimana pergolakan politik melalui pilkada pasca-reformasi berlangsung. Berbeda dengan kondisi politik pada level nasional yang lebih dinamis dalam hal suksesi kepemimpinan baik melalui pemilu legislatif (pileg) maupun presiden (pilpres), Indramayu lebih tepat berada dalam status quo pemerintahan yang ditandai dengan sirkulasi elite yang berpusat pada satu keluarga. Tulisan singkat ini berupaya mendeskripsikan sekelumit persoalan terkait preferensi politik masyarakat dan sirkulasi elite di Indramayu.


Sekilas Tentang Kabupaten Indramayu

Indramayu adalah sebuah kabupaten di sebelah utara provinsi Jawa Barat (Jabar), berbatasan dengan Laut Jawa. Berbeda dari wilayah-wilayah Jabar lain yang kebanyakan berbahasa Sunda, sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa dialek Indramayu. Dialek Dermayon hampir serupa dengan dialek yang banyak dituturkan di Cirebon, kabupaten tetangga di sebelah tenggara Indramayu. Sedangkan di bagian selatan dan barat daya banyak masyarakat yang berbahasa Sunda, karena berbatasan dengan lingkungan budaya Sunda. Indramayu berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang di sebelah selatan, serta Kabupaten Subang di sebelah barat.

Secara administratif Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 317 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten terletak di Kecamatan Indramayu yang berada di pesisir Laut Jawa, tetapi titik keramaian yang ada di kabupaten ini terletak di Jatibarang, berjarak 19 kilometer arah selatan kota Indramayu. Jatibarang menjadi titik temu antara jalur lalu-lintas pantai utara (Pantura) Jawa dengan jaringan rel kereta api. Jalur utama Pantura melintas dari Patrol hingga Jatibarang menuju Cirebon, tidak melewati kota Indramayu. Jalur alternatif melalui Lohbener, berbelok ke timur laut arah Indramayu, lalu ke arah tenggara ke Karangampel hingga Cirebon.

Selain dikaruniai hasil bumi khususnya padi dan buah mangga, Indramayu juga merupakan lokasi eksplorasi kilang minyak Pertamina yang terletak di Balongan dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Sumuradem. Potensi lain Indramayu adalah objek wisata pantai, Pulau Biawak, dan situs-situs bersejarah. Dari Indramayu Dalam Angka 2016 terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, penduduk Indramayu pada 2015 sebanyak 1.718.495 jiwa dengan kepadatan penduduk 819 jiwa/km2. Dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan BPS Jabar, sejak 2013 hingga 2015 berturut-turut Indramayu menempati posisi 4 terendah di antara kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini memunculkan ironi mengingat banyaknya sumber daya alam di daerah tersebut.


Pilkada Indramayu Pasca-Reformasi

Mencermati perjalanan sosial politik Indramayu pasca reformasi amat menarik. Tidak berlebihan jika daerah ini merupakan “miniatur Orde Baru” pada era pasca-reformasi. Setidaknya tercermin dari preferensi masyarakat terhadap pilihan parpol tertentu serta sirkulasi elite kekuasaan yang berkutat pada satu poros saja. Indramayu merupakan salah satu lumbung terbesar suara Partai Golongan Karya (Golkar) di Jabar (Lihat Tabel 1). Selain itu elite kepemimpinan di Indramayu selalu dipegang oleh kader-kader Golkar.


Tabel 1. 10 Daerah di Jawa Barat dengan Jumlah Suara Golkar Terbanyak Pada Pemilu Legislatif 2014

NOKABUPATEN/KOTAJUMLAH SUARA 
1Kabupaten Bogor         377.588 
2Kabupaten Bandung         325.163 
3Kabupaten Indramayu         299.702 
4Kabupaten Karawang         211.639 
5Kabupaten Bekasi         209.572 
6Kabupaten Garut         204.429 
7Kabupaten Sukabumi         191.455 
8Kabupaten Cianjur         186.036 
9Kabupaten Subang         145.282 
10Kabupaten Tasikmalaya         129.937 

Sumber: Diolah dari hasil rekapitulasi KPU (Model Form DD 1 DPR RI)


Pasca-reformasi 1998 Indramayu telah mengalami empat kali pemilihan bupati (pilbup), yakni pada 2000, 2005, 2010 dan 2015. Pada 2000 Pilbup Indramayu masih menggunakan mekanisme pemilihan oleh DPRD. Saat itu pasangan Irianto M.S. Syafi’uddin (Yance) dan Dedi Wahidi terpilih sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) Indramayu untuk periode 2000-2005. Komposisi pasangan ini dianggap ideal, terlebih sosok wakil bupati dari PKB dianggap representatif kaum santri mendampingi sosok Yance yang dianggap bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Sayangnya duet Yance-Dedi tidak berlanjut sesudahnya. Pada periode berikutnya, kedua tokoh ini pecah kongsi, masing-masing maju maju dengan pasangan berbeda. Pilkada langsung di Indramayu dimulai pada 2005. Yance maju lagi, kali ini berpasangan dengan Harry Sudjati. Wabup Dedi harus mengalah mendampingi pelawak Nurul Qomar yang maju sebagai calon bupati (cabup). Basis dukungan massa yang solid dan pengaruh bupati petahana yang mengakar mengantarkan Yance mengungguli rivalnya. Yance pun terpilih kembali sebagai bupati Indramayu untuk periode 2005-2010.

Kepiawaian Yance dalam dunia politik diakui kawan maupun lawan. Program-program yang selalu jadi jargon kampanye pun sangat populis, seperti pembangunan pertanian, sarana dan infrastruktur jalan, dan tunjungan guru agama dan marbot masjid. Pilbup Indramayu 2010 dan 2015 merupakan pilkada yang didominasi oleh elit tertentu saja. Meskipun tak lagi menjabat bupati, dominasi Yance masih ampuh mengantarkan istrinya, Anna Sophana, menjadi pemenang berturut-turut. Praktis dalam kurun waktu 2000 hingga sekarang, Indramayu dikuasai oleh dinasti keluarga Yance.


Upaya Membangun Dinasti Politik di Indramayu

Tanpa mengesampingkan tokoh-tokoh lokal lainnya, berbicara tentang Indramayu tidak bisa lepas dari figur sentral Yance. Selain menjabat bupati Indramayu dua periode dan memenangkan isterinya untuk dua periode sesudahnya, Yance pernah maju sebagai calon gubernur (cagub) Jabar. Tidak pelak, sosok Yance adalah politisi Golkar yang sangat berpengaruh di Jabar (Lihat Tabel 2). Sebagai catatan, Anna Sophana pindah ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) setelah Yance menjadi pesakitan dan tidak lagi menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Golkar Jabar.


Tabel 2. Sirkulasi Elite Kekuasaan di Indramayu Pasca-Reformasi

PERIODEBUPATIPARTAI
2000-2005Irianto M.S. Syafi’uddin (Yance)Golkar
2005-2010Irianto M.S. Syafi’uddin (Yance)Golkar
2010-2015Anna ShopanaDiusung Golkar
2015-2020Anna ShopanaPindah ke Nasdem 


Keberlanjutan program-program Yance yang dianggap baik oleh masyarakat, seperti pembangunan pertanian, infrastruktur jalan, dan tunjangan guru ngaji dan marbot masjid menjadi isu ampuh agar dirinya yang tidak lagi bisa terpilih bisa diteruskan oleh keluarganya. Dengan ungkapan lain, terbengkalainya program-program pro-rakyat Yance seiring dirinya tak lagi bisa menjabat, menjadi momok sebagian besar rakyat Indramayu. “Jika saja tidak ada aturan pembatasan maksimal dua periode, niscaya Kang Yance akan menjabat Bupati sampai kapan saja seperti Pak Harto,” kata M. Sholeh, tokoh muda Indramayu yang ditemui penulis.

Ungkapan ini terdengar berlebihan, namun bukan tanpa alasan. Sosok Yance memang kontroversial, di satu sisi banyak masyarakat Indramayu mengapresiasi kinerjanya, namun tidak sedikit kebijakannya yang menuai kritik. Protes terhadap penerbitan Al-Qur’an yang menampilkan kover bergambar dirinya maupun jerat kasus korupsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadikannya pesakitan tidak mengendurkan kecintaan masyarakat Indramayu kepadanya. Terbukti setelah dirinya tidak bisa lagi maju, istrinya terpilih sebagai penerusnya selama dua periode.

Yance yang saat itu menjabat Ketua DPD I Golkar Jabar mencoba peruntungan maju sebagai cagub Jabar. Sebelumnya Yance mengamankan daerah yang ditinggalkannya dengan mendudukkan istrinya sebagai bupati. Yance membantah apa yang dilakukannya adalah upaya melanggengkan kekuasaan. Pada awalnya Yance mengaku melarang isteri atau anaknya maju mencalonkan diri. Menurut Yance, keluarganya maju atas desakan dan dukungan masyarakat Indramayu. Apa yang terjadi di Indramayu dalam dua dekade terakhir sesungguhnya upaya untuk mempertahankan status quo, membiarkan kondisi sosial politik sembari mencari celah untuk langgengnya kekuasaan.


Mencegah Berkembangnya Politik Dinasti dan Etika Politik

Dalam banyak fakta, dinasti politik menjadi salah satu penyebab utama suburnya budaya koruptif. Upaya mencegah praktik ini melalui regulasi formal tidak mudah. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada diatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, mencakup ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu, kecuali setelah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Pasal tentang “dinasti politik” tersebut justru dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang putusan pada 8 Juli 2015, MK menyatakan tidak menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana memiliki berbagai keuntungan. Namun menurut MK, pembatasan ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Apa yang diputuskan oleh MK tidaklah salah dalam konteks konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara. Meskipun demikian upaya meminimalkan praktik politik dinasti bukan berarti menemui jalan buntu.

Kerja-kerja politik yang baik diyakini dapat menekan hal tersebut dinasti daripada sekadar membuat regulasi. Selain itu harus dihidupkan kembali etika politik di kalangan elite agar muncul kesadaran bersama mewujudkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Cara lainnya adalah mendorong kaderisasi terbuka dan baik oleh partai politik agar lahir tokoh-tokoh alternatif. Penulis meyakini bahwa sebenarnya Indonesia memiliki banyak tokoh muda potensial, sayangnya karena dukungan politik yang kurang potensi itu seolah tenggelam. Tidak terkecuali di Indramayu, satu di antara 58 daerah yang disebut oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tengah mengembangkan dinasti politik.


Oleh: Ade Ghozaly
(Peneliti Populi Center)


Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top