Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

  Selasa, 01 Agustus 2017     Sudi     LAPORAN DISKUSI

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor di Jakarta. Sebagai akademisi, area penelitian yang dikaji oleh Jeffrey Winters meliputi bahasan mengenai oligarki dan elite, demokrasi liberal dan kesenjangan kesejahteraan, ketimpangan (inequality), dan negara pascakolonial.

Dalam buku Oligarchy (2011), Winters melakukan analisis sejarah Abad Pertengahan untuk melihat bagaimana peran oligarki dalam mempertahankan kekayaannya. Oligarki dideskripsikan sebagai sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memiliki kekayaan berlipat-lipat dibandingkan mayoritas. Winters masuk ke dalam analisis ini dengan kacamata pluralis sebagai kenyataan politik, bahwa tidak ada satu pun kekuasaan yang monolitik. Berangkat dari titik tolak ini, Winters melihat apapun model olgarki tersebut, mereka memiliki kesamaan tujuan yakni untuk mempertahankan kekayaan dari ancaman masyarakat secara luas. Dari kacamata studi wilayah, Winters banyak melakukan penelitian mengenai elite dan oligarki di Amerika dan Asia Tenggara. Bahkan kasus Asia Tenggara menjadi salah satu bahan Winters untuk membangun corak oligarki dalam Oligarchy.

Pada 13 Juni 2017 Winters mengisi diskusi yang diselenggarakan oleh Institute of Public Policy (IPP) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan tema “Policy Dialogue on Managing Radicalism in Democracy”. Dalam diskusi Winters meminta pemaparannya tidak dipublikasikan oleh media massa, tetapi penulis merasa penting untuk mengkajinya secara akademik. Pada diskusi kali ini, Winters mendefinisikan radikalisme dari kacamata yang lebih luas. Radikalisme tidak sebatas pada kelompok terorisme, tetapi mengacu pada individu yang memiliki paham ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dalam konteks demokrasi. Persoalan menguatnya ekstrem kanan dan ekstrem kiri inilah yang menjadi tantangan di dunia saat ini, termasuk bagi Indonesia. Menurut Winters, Indonesia menghadapi dua kemungkinan, apakah akan makin mengecil dengan separatisme dan federalisme, ataukah membesar dan menguat dalam formasi negara kesatuan.

Radikalisme mengacu pada perubahan yang mengakar. Radikalisme dipahami dari kacamata liberal, yakni sejauh mana kebebasan diberikan. Termasuk di dalamnya, radikalisme juga dapat berarti apakah akan mempertahankan status quo. “Yang membuat orang menjadi takut akan radikalisme dalam demokrasi adalah takut kehilangan identitas sebagai orang Indonesia,” ungkap Winters. Persoalan identitas dilihat Winters menjadi persoalan serius bagi Indonesia, mengingat orang Indonesia masih belum dapat “bangga” menjadi orang Indonesia. Hal ini muncul kala kita menanyakan pertanyaan sederhana: apa yang kamu banggakan sebagai orang Indonesia? Jawaban akan pertanyaan ini beragam dan kebanyakan ragu-ragu, menunjukan bahwa masih terdapat kebingungan identitas sebagai orang Indonesia.

Jika orang tidak bisa menjawab siapa atau apa yang mereka banggakan, ini menunjukan bahwa orang telah kehilangan identitas, sehingga memberi bagi masuknya identitas atau ideologi ekstremis. “Kehilangan identitas bisa jadi sama dengan kehilangan harapan, dan orang tidak dapat kehilangan harapan,” tutur Winters. Lebih lanjut Winters berargumen bahwa identitas oran Indonesia sebenarnya ada pada Pancasila. Apabila Pancasila mati atau tidak berfungsi, maka Indonesia juga mati atau menjadi negara gagal. Pancasila merupakan konsep yang merangkul seluruh identitas yang otonom dan beragam  sebagai sebuah jatidiri (self identity).

Pancasila dapat berkembang dan mendapatkan penerimaan secara sosiologis pada masa Soekarno ketika menemukan musuh bersama dalam diri pemerintahan kolonial Belanda. Jika tidak, Winters berpendapat bahwa gagasan Pancasila dapat segera hilang, jika musuh bersama tidak ada pada saat itu. Persoalan radikalisme di Indonesia saat ini disebabkan oleh vakumnya Pancasila setelah jatuhnya Orde Baru. Kevakuman tersebut menjadi celah bagi masuknya ideologi luar untuk menggantikan Pancasila. Persoalannya, bagi Winters, sampai sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa Pancasila harus diajarkan dengan cara-cara indoktrinasi. Cara ini merupakan cara militeristik dan kental dengan gaya Orde Baru, tidak bisa untuk jangka panjang. Bagi Winters, ideologisasi tidak dapat dilakukan secara paksa dan membutuhkan waktu. Paham radikal yang masuk ke Indonesia pun tidak melalui paksaan, tetapi ada unsur sukarela dari individu untuk menjalankan nilai-nilai tersebut.

Dalam pandangan Winters, Indonesia adalah contoh dari eksperimen sosial yang dinantikan hasilnya. Sama halnya dengan Amerika yang hingga saat ini mencoba untuk melakukan eksperimen sosial. Indonesia adalah gift for the world, disebabkan dengan banyaknya orang dengan beragam identitas di Indonesia, dicoba untuk dapat hidup bersama dalam perbedaan. Indonesia dapat menjadi contoh bahwa perbedaan bukan hal yang membahayakan. Apa yang terjadi di Indonesia merupakan satu kasus unik, mengingat dalam premis dominan terkait dengan identitas, identitas-identitas kecil cenderung menjadi satu dalam satu mono-identitas yang biasanya mengacu pada identitas mayoritas. Dalam kasus indonesia, identitas tersebut tidak harus melebur untuk mempunyai satu identitas tunggal.

Lantas kebijakan apa yang dirasa tepat untuk mengatasi persoalan radikalisme? Kekerasan dan represi dilihat Winters bukan solusi jangka panjang. Hal yang dapat dilakukan sekarang adalah kebijakan jangka pendek untuk memperpanjang waktu (buying time) agar radikalisme tidak meledak. Winters menawarkan upaya untuk mendorong fragmentasi dari kelompok radikal yang menguat. Caranya dengan penerapan regulasi yang sangat keras (hyper enforcement of regulation), membuat bingung atau mengganggu pemimpin kelompok-kelompok radikal (distract and harass the leader of radical group), sebisa mungkin menyingkirkan kalangan oportunis (try to coup the opportunist), dan menargetkan pada kelompok yang berpikir bahwa ideologi ekstremis dapat digunakan dan dibuang begitu saja sesuai dengan kepentingan kelompok ini (target the enablers).

Persoalan Indonesia sekarang adalah situasi yang semakin timpang (unequal) dibandingkan 20 tahun lalu. Oleh karenanya perlu didorong kebijakan pembangunan ekonomi untuk mengatasi persoalan ini. Persoalan lain adalah NU dan Muhammadiyah yang mulai kehilangan basis, karena kedua organisasi ini masih menggunakan model manajemen kultural yang sama, meskipun realitas sudah berubah. Selain itu, sudah waktunya bagi generasi muda utuk menjawab persoalan identitas dengan mendefinisikan “apa menjadi Indonesia pada hari ini”. Dengan kata lain dibutuhkan nasionalisme baru (new nationalism) yang lepas dari intepretasi golongan tua mengenai apa itu makna menjadi orang Indonesia.

Dalam sesi tanya jawab, mencuat persoalan bagaimana Presiden Jokowi tampak disibukkan dengan permainan elite. Jokowi diombang-ambingkan oleh elit dan dipaksa untuk dapat memposisikan dirinya diantara elit-elit yang ada saat ini. Konsekuensinya, Jokowi tidak memiliki massa dan juga basis dukungan politik. Jokowi tidak memegang kendali atas partai politik (parpol). Di sisi yang berseberangan, Prabowo yang menjadi kompetitornya terus membangun aliansi. Berbeda dengan Prabowo yang fleksibel dalam membangun aliansi, Jokowi tampak lebih kaku.


Oleh: Rafif Pamenang Imawan
(Peneliti Populi Center)

Berita Terkait


Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Update Kajian Indonesia Timur dan Tenggara

Kawasan timur Indonesia seringkali dilihat sebagai wilayah yang bermasalah, dari ancaman separatisme, daerah rawan konflik, hingga persoalan keterbelakangan. Adakah perspektif yang bisa memberikan energi positif bagi kita dalam memandang Indonesia timur dan tenggara? Populi Center membahas hal tersebut dalam seri kedua Forum Populi dengan tema “Update Kajian Indonesia Timur” pada

  Senin, 31 Juli 2017        Sudi        FORUM POPULI

Potret Konflik Syiah Sampang di Karang Gayam

Sebagai bangsa yang multikuktural, Indonesia dianugerahi kemajemukan baik dari segi sosial budaya maupun agama. Kondisi ini pada satu sisi merupakan nilai plus dalam kerangka memperkaya khazanah bangsa. Namun di sisi lain dapat menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa jika kebhinekaan tersebut tidak disikapi secara bijak. Konflik Syiah di

  Senin, 31 Juli 2017        Sudi        ESSAI/OPINI
Top