Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

  Selasa, 01 Agustus 2017     Sudi     LAPORAN DISKUSI

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi dukungan dengan menggunakan pesan-pesan anti-minoritas. Begitu pula dengan peran negara dan aparatus hukum turut memengaruhi dinamika hubungan antara mayoritas dan minoritas. Misalnya, kebijakan travel ban di Amerika terhadap pendatang dari negara-negara muslim dan penggunaan pasal penistaan di Indonesia untuk memenjarakan kandidat berlatar belakang Tionghoa dan Kristen, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Untuk mendiskusikan persoalan kekinian dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas agama dengan negara di Indonesia dan Amerika, The United States-Indonesia Society (USINDO) menggelar Special Open Forum di Jakarta Design Center (JDC), pada Senin 31 Juli 2017. Hadir sebagai panelis dari pihak Amerika, Brett Scharffs yang menjabat Direktur Pusat Studi Internasional untuk Hukum dan Agama dan profesor hukum di Brigham Young University's J. Reuben Clark Law School. Panelis dari Indonesia, co-chair Indonesia-U.S. Council on Religion and Pluralism dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Ferimeldi PhD, dan Ketua Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection (SUAKA) dan Kepala Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Febi Yonesta. Forum dipandu oleh peneliti Setara Institute Aminuddin Syarif.

Bagi Yenny Wahid, kasus seperti Ahok merupakan kecenderungan politik populisme yang tengah marak di sejumlah negara. Kemunculan tokoh-tokoh seperti Marine Le Pen dalam pemilihan presiden (Pilpres) Prancis dan Pauline Hanson di Australia, umpamanya. Dalam konteks Indonesia, agama merupakan hal sangat penting bagi masyarakat, sehingga bisa diyakini kasus Ahok bukan yang terakhir. “Wahid Foundation secara rutin mengeluarkan indeks kekerasan agama setiap tahun,” kata Yenny. Laporan Wahid Foundation menunjukkan adanya aktor-aktor kekerasan dari pihak negara maupun non-negara. Tercatat sebagai aktor-aktor negara adalah kepolisian, pemerintah daerah, dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Sedang aktor-aktor non-negara secara khusus Front Pembela Islam (FPI) dan beragam organisasi massa sejenis serta majelis ulama daerah.

“Survei nasional Wahid Foundation menunjukkan 0,4% penduduk atau setara 600 ribu orang pernah melakukan tindakan radikal, sedang 7,7% atau sekira 11 juta orang berkomitmen untuk melakukannya,” ungkap Yenny.  Faktor penjelasnya menurut Yenny adalah adanya persoalan ketidakadilan, keinginan untuk mengoreksi sistem, dan paparan virus kebencian dan radikalisme. Dalam kasus Amerika, problem kesenjangan sosial mendorong anak-anak muda turun ke jalan menduduki Wall Street, mengecam 1% kelompok yang menguasai ekonomi. Selebihnya lari ke narkoba dan kriminalitas. Di Indonesia, anak-anak muda lebih mendengarkan suara kalangan ulama radikal yang menyerukan jihad dalam pengertian perang suci. “Sisi baik dari kasus Ahok adalah terbukanya ruang yang semula dikuasai kalangan radikal oleh golongan silent majority,” tutur Yenny.

Prof Schaarfs mengutip studi global Pew Research tentang restriksi agama dan ketegangan sosial yang diakibatkannya. Angkanya cukup tinggi baik di negara-negara mayoritas muslim maupun agama lain, seperti Buddha dan Kristen. “Menariknya, di negara-negara mayoritas Katolik seperti Meksiko angkanya cukup rendah, berbanding terbalik dengan kenyataan 200 tahun lalu ketika Gereja Katolik pernah sangat berkuasa,” ungkap Schaarfs. Perubahan terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, terutama didorong pemahaman mendalam tentang martabat manusia, atau karomah dalam tradisi Islam. Schaarfs meyakini adanya prinsip-prinsip toleransi dalam sumber-sumber keagamaan Islam. “Prinsip syariah dan hak asasi manusia (HAM) dapat dipertemukan melalui konsep damai, seperti makna kata salam,” tutur Schaars.

Dalam konteks Amerika, muslim sebagai kelompok minoritas beberapa kali berhasil memenangkan gugatan terhadap tindakan diskriminasi. Misalnya, kasus larangan tahanan muslim memanjangkan jenggot yang dibela oleh Mahkamah Agung (MA) dengan suara mutlak 9 berbanding 0. Dalam kasus travel ban, penerapan hanya terhadap 9 negara muslim, meskipun dalam kampanye pemilu Presiden Donald Trump berkeinginan melarang total seluruh pendatang muslim, dengan sedikit pengecualian. Kebijakan itu dipersoalkan ke tingkat MA, karena dinilai menyakiti kalangan minoritas muslim. Hal yang paling merusak, Trump menciptakan masalah terhadap kalangan muslim. Kasus lainnya adalah pertentangan antara hak kelompok gay dan kebebasan beragama dalam kasus toko kue di Colorado. Pemilik toko menolak pesanan kue untuk pernikahan sejenis dengan alasan keyakinan agamanya.

Mewakili pemerintah, Ferimeldi menjelaskan konteks mayoritas dan minoritas di Indonesia. Secara nasional Islam adalah agama mayoritas, tetapi di beberapa daerah agama lainlah yang mayoritas, sebut saja Hindu di Bali, Kristen di Sulawesi Utara dan Papua, serta Katolik di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tingkat administratif yang lebih rendah, bisa jadi 100% misalnya Islam di Aceh dan Kristen di Maluku. “Dalam upaya menjaga persatuan Indonesia dari tantangan kelompok-kelompok penganjur teokrasi, pemerintah harus sangat berhati-hati,” kata Ferimeldi. Relasinya berkelindan dengan persoalan politik dan ekonomi, terefleksi dalam kasus Ahok yang dipandang mewakili kalangan minoritas yang mendominasi perekonomian. Tetapi di daerah lain seperti di Kalimantan terdapat pula masyarakat yang mayoritas muslim tetapi dipimpin kepala daerah dari kalangan minoritas.

Dalam hubungan antar-agama, pemerintah membagi dalam tiga kategori, yaitu hubungan antara sesama penganut agama, antara kalangan yang berbeda agama, dan hubugan penganut agama dengan negara. Dalam kasus kekerasan seperti dilaporkan Wahid Foundation dan Setara Institute, Ferimeldi menjelaskan rumitnya persoalan. Bukan hanya dalam satu agama, tapi antar-agama, termasuk negara sendiri punya masalah. Sejauh ini pemerintah hanya mengakui enam agama resmi, sementara ada 4 juta penganut agama lain yang tidak bisa dilayani. “Pemerintah tengah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) soal itu, tolong dukung kami di parlemen,” pinta Ferimeldi. Di tingkat daerah, pemerintah membentuk forum-forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang bekerja keras untuk menjaga harmoni. “Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada FKUB, apalagi di daerah-daerah yang sulit akses internet,” lanjut Ferimeldi.

Febi Yonesta menekankan aspek kerangka legal sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan konvensi HAM dengan realitas di lapangan. Terdapat banyak kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama hingga kriminalisasi dan restriksi hukum. Dalam kasus Eden, Ahmadiyah dan Syiah, mereka tetap dikriminalisasi meskipun sudah dipaksa pindah keyakinan. Minimnya political will dari pemerintah dinilai Febi akan memberi warna gelap dalam demokrasi Indonesia. Munculnya pasal penistaan pada masa Soekarno yang ditujukan terhadap penganut kepercayaan tradisional kemudian ditingkatkan menjadi UU oleh rezim Orde Baru. Efek dominonya, terjadi miskonsepsi tentang enam agama resmi yang diterjemahkan dalam administrasi sipil sehingga menyulitkan penganut agama lain mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).

Pasal penistaan juga menjadi justifikasi untuk melakukan kekerasan, didorong oleh kalangan ulama yang mengafirkan mereka yang berbeda interpretasi. Misalnya, aliran Milah Abraham yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dicap sesat oleh tim Pakem dan kemudian dikriminalisasi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keluar surat keputusan bersama (SKB) menteri-menteri yang menyulitkan penganut Kristen mendirikan rumah ibadah. Terakhir, keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang memasukkan pasal penistaan, meskipun tujuan utamanya adalah ormas-ormas anti-Pancasila yang dianggap mengganggu stabilitas. Febi memaparkan sejumlah rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia.

Dalam sesi tanya jawab, Schaarfs mengakui sejak awal hubungan antara HAM dan hukum Islam sudah kontroversial. Pada 1948 Saudi Arabia abstain terhadap Deklarasi Universal HAM (DUHAM) terkait hak untuk berpindah keyakinan agama. Sedangkan Pakistan menyetujui, dengan alasan tidak ada masalah bagi yang mau pindah ke agama Islam, meskipun tidak mengatur soal pindah keyakinan ke agama lain. Di Amerika, tradisi agama menghormati HAM, demikian pula pada tingkat konstitusi penuh dengan bahasa-bahasa HAM. Tapi pada tingkat kota-kota bisa terdapat perselisihan. Radikalisme di Amerika dicirikan dengan keberadaan kelompok Ku Klux Klan (KKK). Meskipun demikian Amerika relatif berhasil mengendalikan masalah, dengan dua langkah. Pertama, tidak ada institusi seperti kementerian agama ataupun partai-partai berbasis agama. Kedua, persoalan terkait agama diselesaikan dengan hukum kriminal biasa. Dalam hal pelecehan seksual, tidak pandang bulu apakah pelakunya pendeta atau bukan. Demikian pula dalam kasus female genital mutilation (FGM) atau sunat perempuan.

Yenny menambahkan, di Amerika bahkan orang bebas menghina kepala negara, tidak seperti dalam kasus demonstrasi membawa kerbau pada masa SBY. Yenny juga menceritakan ketika mencari makanan halal di Amerika, ternyata masyarakatnya lebih peduli tentang hak-hak binatang (animal rights). Terkait soal larangan murtad versus DUHAM, Yenny melihat adanya kearifan yang dikembangkan oleh masyarakat, seperti muncul dalam konsep Islam Nusantara. Dalam kenyataannya orang bisa pindah agama, kembali lagi ke agama sebelumnya, dan seterusnya. Begitu pula soal larangan gay, selain bukan hanya terjadi di Islam, realitasnya tidak ada gay yang dipersekusi. Dalam Islam pun terdapat beragam penafsiran, termasuk dalam mazhab hukum. Misalnya, pandangan tentang najis air liur anjing dalam mazhab Syafii yang dianut masyarakat muslim Indonesia, sedang dalam mazbah Hanafi tidak mengharamkan.

Terkait pengakuan terhadap agama Yahudi, perhitungan politik dan prioritas jadi masalah. Bahkan dalam kasus Konghucu, sempat muncul tudingan soal penyembahan berhala. Begitu pula dengan agama Bahai yang puluhan tahun masih dalam proses pengakuan. Menurut Ferimeldi, pada prinsipnya pemerintah mengakui semua agama, tetapi tidak dapat melayani semuanya. Misalnya, ketika Konghucu diakui, pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak pelajar untuk mendapatkan pengajaran agama. Untuk mencetak guru agama, harus dibuka pendidikan setingkat sarjana, demikian seterusnya hingga tingkat mahasiswa. Perwakilan dari jemaah sinagog Yahudi di Manado pernah mendatangi pemerintah. Jawaban pemerintah, silakan beraktivitas, tetapi jangan minta dilayani oleh pemerintah, karena masalahnya kompleks dan memberatkan. Disambung oleh Yenny, seandainya semua agama dijadikan agama resmi, implikasi birokrasinya akan sangat rumit. Belum lagi adanya hari libur keagamaan yang sudah sangat banyak, apakah sebaiknya tidak perlu ada agama resmi sekalian.

Untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal, Yenny mendorong kelompok-kelompok moderat untuk merebut ruang dan bertindak dengan passion serupa. Terkait Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran, Yenny membandingkan faktor-faktornya dengan daerah lain. Yenny menengarai persoalan kepemimpinan daerah, problem sosial ekonomi, dan alasan historis Jabar sebagai bekas basis Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan tersebut berhasil ditumpas, tetapi nilai-nilainya berkembang dari generasi ke generasi.


Oleh: Sudiarto
(Senior Manager – Knowledge and Network)

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top