Pilkada Serentak Antiklimaks? - Edisi 5 Desember 2015

  Senin, 20 Februari 2017     Engge     INDONESIA

JAKARTA. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tinggal menghitung hari. Namn, perhelatan akbar demokrasi lokal di 269 daerah yang bakal berlangsung 9 Desember ini terasa kurang bergairah.

 

Kampanye calon kurang hidup, calon pemimpin daerah kelihatan susah mengasah kehebatan, dan pemilih sepertinya kehilangan ruang untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah pilkada serentak bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas?

 

Membahas persoalan tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM menggelar diskusi bertema "Pilkada Serentak Antiklimaks?" pada Sabtu, 5 Desember 2015 di Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi tersebut hadir Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)/Kawal Pilkada Grace Natalie, dan Ketua Populi Center Nico Harjanto. 

 

Ketua Perludem Didik Supriyanto mengatakan pilkada yang sepi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kewenangan gubernur, walikota ataupun bupati terbatas. 

 

Kedua, pilkada yang dilakukan serentak. Alhasil, penyokong dana pun menjadi terbatas. Didik bilang, sejak pencalonan hingga sekarang pasangan calon merasa kesulitan untuk melakukan kampanye karena tidak adanya uang.

 

"Ini akan berdampak pada sejauh mana partisipasi pemilih," ujarnya, Sabtu (5/12). Seberapa banyak masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menjadi legitimasi calon yang terpilih. 

 

Maka dari itu, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah pengenalan calon. Publikasi ke masyarakat relatif terbatas sehingga masyarakat dikhawatirkan hanya mengenal incumbent saja.

 

Ketua JPPR Masykurudin Hafidz menjelaskan keramaian proses domekrasi saat ini turun. Sekarang ini pelaksanaan pilkada masih ramai dengan pencalonan. Seharusnya, ramainya pencalonan ini sudah selesai satu bulan lalu. 

 

Menurut Masykurudin, salah satu penyebab sepinya pilkada dipengaruhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengalokasikan 50% anggaran pilkada untuk sosialisasi pasangan calon seperti alat peraga dan debat publik. Namun, pada sisi lainnya KPU tidak membatasi berapa uang yang perlu dikeluarkan pasangan calon untuk bersosialisasi.

 

Akhirnya terdapat kampanye di bawah meja. Sebagian besar pasangan calon menghabiskan uang di atas Rp 5 miliar untuk pertemuan langsung dengan masyarakat. "Kekhawatiran kita adalah politik transaksional yang terjadi 4 hari ke depan karena kita kurang komprehensif untuk antisipasi itu," terangnya.

 

Ketua FORMAPPI Sebastian Salang mengakui pilkada serentak tahap pertama memang mengalami banyak kelemahan. Prosesnya belum matang. Misalnya, masih ada penolakan terhadap keberadaan satu pasangan calon yang pada akhirnya diikuti dengan diskualifikasi pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 

 

Padahal, harapannya adalah 269 kepala daerah yang terpilih nantinya bisa menjadi pioner perubahan. Perubahan dalam skala nasional harus dimulai dari daerah. 

 

Orang yang terpilih nantinya diharapkan bisa dipercaya karena mempunyai track record yang baik. Namun harapan tersebut bakal sulit terwujud.

 

Ketua Populi Center Nico Harjanto menuturkan input pilkada mengalami banyak persoalan. Alhasil munculnya pemimpin-pemimpin yang inovatif dan kreatif sulit terjadi.

 

Salah satu persoalan yang mengganjal adalah keharusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keharusan ini menyebabkan pasangan yang naik ke permukaan adalah mereka yang haus akan jatah.

 

PNS yang baik dan ingin mencalonkan diri terhalang dengan kewajiban harus mundur sehingga tidak mendaftar. Pada sisi lain, Nico bilang pemilih Indonesia semakin rasional dalam menentukan pilihannya.

 

Pemilih yang loyal tidak lebih dari sepertiga karena sebagian besar pemilih menentukan pilihannya di akhir. "Di awal mereka hanya menentukan preferensi," papar Nico.

 

Ketua PSI Grace Natalie menambahkan, masyarakat harus diberikan informasi seluas-luasnya terhadap pilkada agar bisa memilih dengan benar. Untuk mendukung itu, dirinya membuat Gerakan Nasional #KepoinPilkada yang diharapkan mampu mengedukasi masyarakat. 

 

"Kita maksimalkan betul teknologi," tandasnya. Jangan sampai masyarakat salah memilih karena kalau salah memilih maka penderitaan yang dialami adalah lima tahun. 

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top