Pilkada Serentak Antiklimaks? - Edisi 5 Desember 2015

  Senin, 20 Februari 2017     Engge     INDONESIA

JAKARTA. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tinggal menghitung hari. Namn, perhelatan akbar demokrasi lokal di 269 daerah yang bakal berlangsung 9 Desember ini terasa kurang bergairah.

 

Kampanye calon kurang hidup, calon pemimpin daerah kelihatan susah mengasah kehebatan, dan pemilih sepertinya kehilangan ruang untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah pilkada serentak bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas?

 

Membahas persoalan tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM menggelar diskusi bertema "Pilkada Serentak Antiklimaks?" pada Sabtu, 5 Desember 2015 di Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi tersebut hadir Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)/Kawal Pilkada Grace Natalie, dan Ketua Populi Center Nico Harjanto. 

 

Ketua Perludem Didik Supriyanto mengatakan pilkada yang sepi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kewenangan gubernur, walikota ataupun bupati terbatas. 

 

Kedua, pilkada yang dilakukan serentak. Alhasil, penyokong dana pun menjadi terbatas. Didik bilang, sejak pencalonan hingga sekarang pasangan calon merasa kesulitan untuk melakukan kampanye karena tidak adanya uang.

 

"Ini akan berdampak pada sejauh mana partisipasi pemilih," ujarnya, Sabtu (5/12). Seberapa banyak masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menjadi legitimasi calon yang terpilih. 

 

Maka dari itu, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah pengenalan calon. Publikasi ke masyarakat relatif terbatas sehingga masyarakat dikhawatirkan hanya mengenal incumbent saja.

 

Ketua JPPR Masykurudin Hafidz menjelaskan keramaian proses domekrasi saat ini turun. Sekarang ini pelaksanaan pilkada masih ramai dengan pencalonan. Seharusnya, ramainya pencalonan ini sudah selesai satu bulan lalu. 

 

Menurut Masykurudin, salah satu penyebab sepinya pilkada dipengaruhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengalokasikan 50% anggaran pilkada untuk sosialisasi pasangan calon seperti alat peraga dan debat publik. Namun, pada sisi lainnya KPU tidak membatasi berapa uang yang perlu dikeluarkan pasangan calon untuk bersosialisasi.

 

Akhirnya terdapat kampanye di bawah meja. Sebagian besar pasangan calon menghabiskan uang di atas Rp 5 miliar untuk pertemuan langsung dengan masyarakat. "Kekhawatiran kita adalah politik transaksional yang terjadi 4 hari ke depan karena kita kurang komprehensif untuk antisipasi itu," terangnya.

 

Ketua FORMAPPI Sebastian Salang mengakui pilkada serentak tahap pertama memang mengalami banyak kelemahan. Prosesnya belum matang. Misalnya, masih ada penolakan terhadap keberadaan satu pasangan calon yang pada akhirnya diikuti dengan diskualifikasi pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 

 

Padahal, harapannya adalah 269 kepala daerah yang terpilih nantinya bisa menjadi pioner perubahan. Perubahan dalam skala nasional harus dimulai dari daerah. 

 

Orang yang terpilih nantinya diharapkan bisa dipercaya karena mempunyai track record yang baik. Namun harapan tersebut bakal sulit terwujud.

 

Ketua Populi Center Nico Harjanto menuturkan input pilkada mengalami banyak persoalan. Alhasil munculnya pemimpin-pemimpin yang inovatif dan kreatif sulit terjadi.

 

Salah satu persoalan yang mengganjal adalah keharusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keharusan ini menyebabkan pasangan yang naik ke permukaan adalah mereka yang haus akan jatah.

 

PNS yang baik dan ingin mencalonkan diri terhalang dengan kewajiban harus mundur sehingga tidak mendaftar. Pada sisi lain, Nico bilang pemilih Indonesia semakin rasional dalam menentukan pilihannya.

 

Pemilih yang loyal tidak lebih dari sepertiga karena sebagian besar pemilih menentukan pilihannya di akhir. "Di awal mereka hanya menentukan preferensi," papar Nico.

 

Ketua PSI Grace Natalie menambahkan, masyarakat harus diberikan informasi seluas-luasnya terhadap pilkada agar bisa memilih dengan benar. Untuk mendukung itu, dirinya membuat Gerakan Nasional #KepoinPilkada yang diharapkan mampu mengedukasi masyarakat. 

 

"Kita maksimalkan betul teknologi," tandasnya. Jangan sampai masyarakat salah memilih karena kalau salah memilih maka penderitaan yang dialami adalah lima tahun. 

Berita Terkait


RILIS MEDIA - KANDIDAT IDAMAN WARGA JAWA TENGAH DI PILGUB 2018

Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  (Pilgub  Jateng) 2018 mendatang, Populi Center melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan preferensi pilihan masyarakat Jateng tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub‐cawagub). Selain itu, survei dilakukan untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Survei dilakukan pada 15‐23 Maret

  Rabu, 14 Juni 2017        Yudha        RILIS SURVEI

Membedah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

Kelas menengah muslim Indonesia masih terus berupaya membangun ruang eksistensi dan ruang idealitas, serta perlu membangun gagasan konstruktif alih-alih hanya di arena konsumtif. Demikian dipaparkan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi Forum Populi, 7 Juni 2017 di Jakarta. Diskusi ini membedah buku karya Wasisto Politik

  Jumat, 09 Juni 2017        Yudha        PENULISAN

“Merancang Pemilu Plus Plus”

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus

  Jumat, 09 Juni 2017        Anto        INDONESIA

Perspektif Indonesia 20 Mei 2017: Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia

JAKARTA. Tidak bisa dibantah jika Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pemain penting dunia. Beberapa lembaga internasional membuat proyeksi Indonesia akan besar, bahkan masuk lima besar dunia dalam satu dekade mendatang. Apakah kondisi domestik kita siap? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi besar?


Untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut,

  Selasa, 30 Mei 2017        Engge        INDONESIA
Top