Pilkada Serentak Antiklimaks? - Edisi 5 Desember 2015

  Senin, 20 Februari 2017        Engge        Publications

JAKARTA. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tinggal menghitung hari. Namn, perhelatan akbar demokrasi lokal di 269 daerah yang bakal berlangsung 9 Desember ini terasa kurang bergairah.


 


Kampanye calon kurang hidup, calon pemimpin daerah kelihatan susah mengasah kehebatan, dan pemilih sepertinya kehilangan ruang untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah pilkada serentak bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas?


 


Membahas persoalan tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM menggelar diskusi bertema "Pilkada Serentak Antiklimaks?" pada Sabtu, 5 Desember 2015 di Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi tersebut hadir Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)/Kawal Pilkada Grace Natalie, dan Ketua Populi Center Nico Harjanto. 


 


Ketua Perludem Didik Supriyanto mengatakan pilkada yang sepi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kewenangan gubernur, walikota ataupun bupati terbatas. 


 


Kedua, pilkada yang dilakukan serentak. Alhasil, penyokong dana pun menjadi terbatas. Didik bilang, sejak pencalonan hingga sekarang pasangan calon merasa kesulitan untuk melakukan kampanye karena tidak adanya uang.


 


"Ini akan berdampak pada sejauh mana partisipasi pemilih," ujarnya, Sabtu (5/12). Seberapa banyak masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menjadi legitimasi calon yang terpilih. 


 


Maka dari itu, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah pengenalan calon. Publikasi ke masyarakat relatif terbatas sehingga masyarakat dikhawatirkan hanya mengenal incumbent saja.


 


Ketua JPPR Masykurudin Hafidz menjelaskan keramaian proses domekrasi saat ini turun. Sekarang ini pelaksanaan pilkada masih ramai dengan pencalonan. Seharusnya, ramainya pencalonan ini sudah selesai satu bulan lalu. 


 


Menurut Masykurudin, salah satu penyebab sepinya pilkada dipengaruhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengalokasikan 50% anggaran pilkada untuk sosialisasi pasangan calon seperti alat peraga dan debat publik. Namun, pada sisi lainnya KPU tidak membatasi berapa uang yang perlu dikeluarkan pasangan calon untuk bersosialisasi.


 


Akhirnya terdapat kampanye di bawah meja. Sebagian besar pasangan calon menghabiskan uang di atas Rp 5 miliar untuk pertemuan langsung dengan masyarakat. "Kekhawatiran kita adalah politik transaksional yang terjadi 4 hari ke depan karena kita kurang komprehensif untuk antisipasi itu," terangnya.


 


Ketua FORMAPPI Sebastian Salang mengakui pilkada serentak tahap pertama memang mengalami banyak kelemahan. Prosesnya belum matang. Misalnya, masih ada penolakan terhadap keberadaan satu pasangan calon yang pada akhirnya diikuti dengan diskualifikasi pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 


 


Padahal, harapannya adalah 269 kepala daerah yang terpilih nantinya bisa menjadi pioner perubahan. Perubahan dalam skala nasional harus dimulai dari daerah. 


 


Orang yang terpilih nantinya diharapkan bisa dipercaya karena mempunyai track record yang baik. Namun harapan tersebut bakal sulit terwujud.


 


Ketua Populi Center Nico Harjanto menuturkan input pilkada mengalami banyak persoalan. Alhasil munculnya pemimpin-pemimpin yang inovatif dan kreatif sulit terjadi.


 


Salah satu persoalan yang mengganjal adalah keharusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keharusan ini menyebabkan pasangan yang naik ke permukaan adalah mereka yang haus akan jatah.


 


PNS yang baik dan ingin mencalonkan diri terhalang dengan kewajiban harus mundur sehingga tidak mendaftar. Pada sisi lain, Nico bilang pemilih Indonesia semakin rasional dalam menentukan pilihannya.


 


Pemilih yang loyal tidak lebih dari sepertiga karena sebagian besar pemilih menentukan pilihannya di akhir. "Di awal mereka hanya menentukan preferensi," papar Nico.


 


Ketua PSI Grace Natalie menambahkan, masyarakat harus diberikan informasi seluas-luasnya terhadap pilkada agar bisa memilih dengan benar. Untuk mendukung itu, dirinya membuat Gerakan Nasional #KepoinPilkada yang diharapkan mampu mengedukasi masyarakat. 


 


"Kita maksimalkan betul teknologi," tandasnya. Jangan sampai masyarakat salah memilih karena kalau salah memilih maka penderitaan yang dialami adalah lima tahun. 

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top