Jelang Usai PSBB Transisi

Jelang Usai PSBB Transisi

Pembatasan Sosial Berskala Besar transisi hampir usai. Apakah kelaziman baru (new normal) benar-benar akan terjadi, tanpa kemungkinan gelombang baru lagi? Bagaimana sebaiknya langkah mitigasi?

Populi Center dan Smart FM Network serta didukung The MAJ Senayan membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Jelang Usai PSBB Transisi”. Diskusi daring ini berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2020 pukul 09.00-11.00 WIB‎. Diskusi dilakukan menggunakan aplikasi Zoom.

Adapun diskusi ini menghadirkan Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Lely Pelitasari Soebekty, SP, ME (Wakil Ketua Ombudsman RI), Pandu Riono,MPH, PhD (Epidemiolog, Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI), dan Dr. Muhammad Qodari (Direktur Eksekutif IndoBarometer), serta dipandu oleh Ichan Loulembah.

Ahmad Riza Patria mengawali diskusi dengan menjelaskan tentang riwayat PSBB di DKI Jakarta. Mulai dari awal penerapan PSBB di tanggal 10 April hingga masa PSBB Transisi. Pada masa PSBB transisi bertujuan untuk tetap mengedukasi masyarakat agar tetap waspada meskipun beberapa sektor mengalami pelonggaran. Untuk itu di masa PSBB transisi tersebut, DKI Jakarta menerapkan mekanisme keluar-masuk bagi warga yang ingin mudik.

Pandu Riono menjelaskan bahwa ini merupakan wabah yang mendunia. Cara yang tepat menghentikan wabah adalah mekanisme kerja bumi ini dihentikan, maka sebaiknya lockdown. Namun lockdown itu jangan diartikan tidak sepenuhnya beraktivitas, karena tidak semua aktivitas di belahan bumi mana pun bisa 100 persen dihentikan.  Akan tetapi sesuai dengan regulasi, kita lebih memilih kata PSBB atau social distancing, namun tetap intinya adalah tidak melakukan banyak pertemuan secara langsung.

Muhammad Qodari menjelaskan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia berada pada ranah Undang-undang karantina kesehatan. Terkait dengan PSBB transisi, Qodari memang tujuannya untuk melangkah ke kehidupan baru atau terminologi kenormalan baru. Meskipun demikian, Qodari lebih memilih atau mengusulkan istilah THC (Tatatan Hidup dengan COVID). Maksudnya adalah agar masyarakat tetap waspada dengan keberadaan virus COVID-19 tersebut, karena jika menggunakan istilah kenormalan baru, ditakutkan bahwa masyarakat semakin acuh dengan keberadaan virus tersebut.

Lely Pelitasary, dalam menangani wabah memang pemerintah daerah harus melakukan banyak tes untuk masyarakatnya agar lebih cepat mengetahui persebaran dan penanganan di wilayah masing-masing. Respon, kecepatan, dan ketepatan bertindak adalah salah satu kunci penanganan di daerah. Di ranah pemerintah, mekanisme bantuan seperti bansos, keamanan, dan berbagai sektor adalah hal yang perlu dilakukan karena kebijakan restrukturisasi dalam penanganan COVID-19.

Di akhir diskusi, Lely kembali menekankan bahwa peran negara sangat krusial dalam menekan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Pandu Riono menekankan bahwa untuk menciptakan validitas data terkait penyebaran virus, lebih baik menggunakan PCR daripada hanya rapid test. Qodari kembali menekankan bahwa penyematan nama COVID dalam kebijakan itu perlu, agar masyarakat tidak lalai. Satu hal lagi yang ditekankan adalah ketersediaan rumah sakit agar tidak overload. Ahmad Riza Patria menekankan bahwa rasanya perlu waktu 2-3 tahun untuk mendapatkan vaksin. Selama proses tersebut kita harus melaksanakan protokol COVID-19 yang sangat ketat sebagai fashion kita sehari-hari.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.