Kampanye Cerdas Berbasis Data

2018-10-27T05:54:14+00:00
Forum Populi
Engge Kharismawati
Engge Kharismawati
October 27, 2018

Pemilihan Presiden akan dilakukan pada 17 April 2019 mendatang. Masa kampanye politik menjelang kontestasi tersebut adalah wadah pendidikan politik bagi masyarakat. Sebagai pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, masyarakat membutuhkan informasi yang benar dari masing-masing pasangan calon. Maka dari itu, kampanye berbasis data sangat diperlukan agar dapat memberikan pengetahuan politik dan mencerdaskan pemilih. Namun realisasinya, kontestasi kampanye yang sudah berjalan lebih dari satu bulan ini masih menyajikan ragam ujaran kebencian, berita bohong, black campaign, dan perdebatan fakir data lainnya. Bagaimana melawan kampanye hoaks dan menciptakan kampanye cerdas bagi masyarakat?

Populi Center menyelenggarakan Forum Populi Edisi Pemilu 2019 dengan tema “Kampanye Cerdas Berbasis Data” pada Jumat (26/10). Pada diskusi kali ini hadir pembicara Heni Mulyati (Wakil Ketua Komite Edukasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia/Mafindo) dan Rafif Imawan (Peneliti Populi Center).

Heni Mulyati mengatakan pengguna digital yang sangat besar di Indonesia menyebabkan sisi negatif dari dunia teknologi yaitu penyebaran hoaks atau berita bohong tidak terhindarkan. Literasi masyarakat Indonesia tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita yang memiliki judul bombastis cenderung tinggi. Apalagi, masyarakat pun enggan untuk membaca berita tersebut hingga selesai. Penyebarluasan informasi bohong menjadi sulit dibendung.

Mafindo mencatat, jumlah penyebaran hoaks terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2015, terdapat 61 hoaks dalam 6 minggu dengan rata-rata 10 hoaks per bulan. Lalu, di 2016 naik menjadi 330 hoaks selama setahun dengan rata-rata 27 hoaks per bulan. Selanjutnya, naik menjadi 710 hoaks dengan rata-rata 59 hoaks per bulan sepanjang 2017. Kemudian, selama sembilan bulan pertama 2018 jumlah hoaks telah mencapai 865 dengan rata-rata 96 hoaks per minggu. “Di Juli-September 2018 sendiri, jenis konten hoaks yang paling banyak adalah politik dengan total 135 hoaks atau 58,7 persen dari total keseluruhan hoaks,” ujar Heni.

Lebih detil, pada Juli hingga September 2018 ini, alat atau tools yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks adalah narasi dan foto dengan perolehan 116 hoaks. Sementara itu, dari sisi saluran penyebaran hoaks, facebook adalah media yang paling banyak digunakan dengan total 110 jumlah hoaks. Media lain seperti Twitter ataupun Whatsapp memberikan kontribusi yang tidak signifikan.

Heni mengakui, hoaks berdampak dalam pemilu seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu. Menurutnya, hoaks menyebabkan kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu menurun, merusak rasionalitas pemilih, menimbulkan konflik sosial, dan menyebabkan disintegrasi nasional. Maka dari itu, Mafindo sendiri aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait hoaks. Dirinya menjelaskan bahwa masyarakat perlu untuk mengatur privasi di semua layanan atau akun jejaring sosial. “Juga harus berpikir panjang pada apapun yang akan kita unggah. Cari tahu kebenaran berita atau informasinya. Jangan sampai kita terjebak dalam hoaks tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, Rafif Imawan menuturkan bahwa persoalan hoaks menyangkut pemenuhan perasaan emosional seseorang agar merasa tergugah. Sebuah informasi dianggap sebagai kebenaran apabila menyentuh sisi emosionalnya. Misalnya, diksi tempe setipis ATM. Diksi tersebut tidak bersifat data yang terdapat di lapangan. Politik saat ini, aku Rafif, mengarahkan masyarakat pada hal-hal yang bersifat emosional. Hoaks menjadi salah satu produksi yang juga diulang-ulang untuk meningkatkan elektoral seseorang.Inilah era di mana saat ini Indonesia dapat digolongkan dalam post-truth, dengan banjir informasi yang mana semua pihak dapat membuat dan menyebarkan konten. Sentimen-sentimen negatif yang dimainkan untuk dapat meraih suara. Menurut Rafif, jika para aktor demokrasi tidak merespon ini dengan baik dan parpol tidak melakukan klarifikasi maka konsekuensinya akan berat. “Ini masalah trust ke pemerintah dan parpol juga akan kehilangan pengaruh organisasinya,” pungkasnya.