KAMPANYE NEGATIF, MASIH EFEKTIF?

KAMPANYE NEGATIF, MASIH EFEKTIF?

Pemilu kita hari ini kian diwarnai oleh maraknya kampanye negatif, dimana tim atau pendukung satu paslon mengkritik paslon lainnya. Tujuannya jelas, untuk mendiskreditkan kubu lawan politiknya Terbaru, muncul Tabloid Indonesia Barokah yang tersebar di beberapa daerah, yang berisi informasi yang menyudutkan kubu Prabowo-Sandiaga. Fenomena ini mengingatkan kita akan persebaran Tabloid Obor Rakyat pada pemilu 2014 yang isinya menyerang calon presiden saat itu, Joko Widodo. Berdasarkan berbagai pengalaman pemilu di masa lalu, masihkah kampanye negatif efektif digunakan?

Populi Center bekerjasama dengan Smart FM mendiskusikannya dalam Perspektif Indonesia, edisi 26 Januari 2019. Bertempat di Atjeh Connection, Jakarta, diskusi menghadirkan empat narasumber, yakni Ace Hasan Sadzily (Jubir Pasangan 01), Imelda Sari (Jubir Pasangan 02), Ali Munhanif (Pengajar UIN Syarif Hidayatullah), dan Budi Setyarso (Jurnalis).

Ada pun jalannya diskusi dipandu oleh Ichan Loulembah, yang memberikan kesempatan pada Ace Sadzily untuk menanggapi tema diskusi. Bagi Ace, jika kampanye negatif dilakukan berdasarkan data dan fakta, maka hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari kritik, yang secara hukum diperbolehkan. Persoalannya ialah kampanye negatif yang terjadi hari ini lebih banyak mengandung fitnah dan dimana isu yang dimainkan jauh dari kepantasan. “Temuan sebuah survei menunjukkan dimana hoaks, terutama yang beredar melalui media yang kebanyakan sulit dipertanggungjawabkan, sangat mempengaruhi tingkat dukungan terhadap paslon”. Terkait hal ini, Ace menyatakan pihaknya merupakan yang paling sering dirugikan dengan adanya informasi hoaks. Ia mencontohkan bagaimana pasangan 01 seringkali mengalami fitnah, mulai dari PKI, anti islam, dan lain sebagainya. “Oleh karena itu kami tentu sangat menentang cara-cara seperti itu,” sambungnya.

Sementara itu terkait munculnya Tabloid Indonesia Barokah, Imelda selaku narasumber yang mewakili paslon 02, menyatakan pihaknya telah mengadukan ke Dewan Pers. “Setelah di cek oleh Dewan Pers, ternyata tabloid tersebut tidak terdaftar. Oleh karena itu kami akan melakukan pelaporan secara resmi ke pihak kepolisian,” ujarnya. Langkah hukum yang ditempuh ini diambil lantaran isinya merugikan pasangan 02. Ia sepakat dengan Ace Sadzily bahwasanya kritik haruslah didukung oleh data dan fakta. “Misalnya, ada yang menjanjikan berjuta-juta lapangan kerja, namun ternyata angka pengagguran masih tinggi. Bagi kami ini bukan termasuk hoaks karena ada argumentasi dan data. Ini lumrah terjadi di negara demokrasi”.

Bagi Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Ali Munhanif,  kemunculan hoaks pada dasarnya berasal dari kekecewaan terhadap keadaan yang berujung pada kecemasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kekecewaan dan kecemasan ini kemudian digunakan dalam merespon keadaan, sehingga fenomena yang terjadi disekitarnya dipelintir sedemikian rupa berdasarkan perasaan tersebut. Keadaan ini semakin mendapatkan momentumnya dalam kontestasi politik sehingga lahirlah apa yang disebut kampanye hitam. “Kampanye hitam ini memang beda tipis dengan kampanye negatif. Boleh jadi, suatu kampanye hitam terkandung suatu fakta, namun fakta ini ditafsirkan sedemikian rupa untuk menyerang lawan politik, ujarnya. Ia menambahkan, kampanye hitam yang terjadi hari inilah yang menurunkan kualitas demokrasi. “Harusnya demokrasi ialah ajang selebrasi gagasan tentang imaji dimasa yang akan datang. Namun adanya kampanye hitam membuat demokrasi kita menjadi ajang selebrasi kebencian satu sama lain,” tegasnya.

Terkait dengan produksi dan persebaran kampanye negatif, menurut Budi Setyarso, tidak saja dilakukan baik oleh orang awam mau pun politisi untuk menyerang lawan politiknya. “Sebuah pemberitaan surat kabar di Singapura menunjukkan aktifitas penyebaran informasi yang salah atau hoaks, sudah menjadi sebuah industri. Dengan kata lain hoaks di produksi bukan semata untuk tujuan politik, melainkan untuk penghasilan sehari-hari,” uangkapnya. Persebaran hoaks, lanjutnya, ditunjang dengan adanya media sosial yang menjejali setiap orang kapan pun dan dimana pun, hingga ke ranah privat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya media konvensional untuk terus memperbaiki dirinya agar menjadi katalisator sebuah berita atau informasi. ‘Karena jika kita perhatikan betul, apa yang dipercaya oleh publik setelah mendengar informasi hoaks justru dijadikan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan oleh pemerintah. Kita bisa lihat beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung ingin memberangus buku-buku PKI hanya karena anggapan sebagian masyarakat bahwa Presiden Jokowi itu PKI, meski pun itu hoaks. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya mengkhawatirkan,” ujarnya.

Di akhir sesi diskusi, keempat narasumber sepakat bahwa di sisa hari jelang pemilihan cara-cara kampanye negatif yang menjurus kampanye hitam merupakan cara yang tidak elok, bukan hanya dalam konteks pemilu, melainkan untuk kepentingan hidup kebangsaan yang lebih besar di masa yang akan datang.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.