Kas Partai politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat?

Kas Partai politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat?

JAKARTA. Dapur partai harus tetap ngepul. Ongkos partai untuk bergerak sejak reformasi memasuki era biaya tinggi. Tak heran apabila ada salah satu partkader politik partai harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kas partai.

Untuk membahas itu, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network dalam Perspektif Indonesia mengangkat topik “Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat?”. Dalam diskusi ini hadir Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga, Anggota DPR PDI Perjuangan Erwin Muslimin Singajuru, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Faridz, dan Ketua Populi Center Nico Harjanto.

Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera mengatakan dalam partai berlambang padi dan bulan sabit ini terdapat potongan setiap bulannya dari kader ke kas partai. Istilahnya adalah kewajiban infaq bulanan.

Potongannya berbeda-beda. Mardani bilang, ada yang potongannya di atas 5% yaitu Rp 6,5 juta per bulan, ada yang 4% yaitu Rp 3 juta-Rp 5 juta per bulan, dan ada yang 2,5% yaitu Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan. Pungutan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan daerah pun ada setiap bulannya.

DPR pusat Rp 25 juta per bulan, DPR provinsi Rp 5 juta per bulan, dan DPR kabupaten/kota Rp 1,5 juta per bulan. “Ini agar partai bisa lakukan kaderisasi dan pelayanan,” ujarnya, Sabtu (9/1).

Meskipun sudah mendapatkan pemasukan dari kader ataupun anggotanya, Mardani mengakui PKS masih saja defisit. Bahkan defisit biayanya mencapai Rp 1,1 miliar tiap bulannya yang dibutuhkan untuk pembayaran listrik, gaji, transportasi, dsb.

Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga pun mengakui dalam partai berlambang pohon beringin ini terdapat pungutan. Dalam Partai Golkar yang kuat adalah individu-individunya dan bukan pada partainya. Maka dari itu, pembiayaan Golkar bersumber dari individu.

Untuk satu kali kegiatan seperti musyarawah nasional (munas), Golkar menghabiskan nominal yang besar. “Ideal munas itu Rp 4 miliar per satu kali. Di Golkar angka itu tidak ada. Bisa 5x lipatnya,” terangnya.

Dalam Golkar sendiri banyak yang tidak menyetujui pemborosan tersebut. Namun, hal itu merupakan bagian dari pencitraan. Harapannya, Andy bilang, Golkar akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Meskipun dalam tubuh Golkar sendiri terdapat tarik menarik ideologi yang luar biasa. Senada dengan PKS dan Golkar, partai penguasa pemerintahan yaitu PDI Perjuangan juga melakukan hal serupa.

Anggota DPR PDI Perjuangan Erwin Muslimin Singajuru menuturkan potongan yang diberikan relatif setiap anggotanya. Dalam hal ini, Erwin berpendapat sesuai dengan norma atau kaidah di Undang Undang Dasar Pasal 22E ayat 3 tentang peserta pemilih pemilu.

Hal ini memposisikan partai politik (parpol) berada dalam UU dasar. Konsekuensi logisnya adalah posisi parpol sama dengan lembaga-lembaga negara yng lain sehingga negara harus bertanggung jawab.

Peneliti ICW Donald Faridz mengakui Indonesia mengalami persoalan pemetaan. Untuk itu dibutuhkan revisi UU parpol. Masing-masing partai harus mempunyai baseline anggaran yang sama.

“Sehingga mendorong aspek fairness. Seluruh partai dibangun dari fondasi yang sama,” akunya. Di sisi lain, tata kelola keuangan parpol perlu dibenahi.

Ketua Populi Center Nico Harjanto menambahkan, skema pendanaan politik bisa sangat variatif. Di Amerika, pemilu dilakukan secara rutin dan setiap 2 tahun selalu ada pemilu.

Oleh karena itu, dalam konteks Amerika fund raising akan dilakukan secara rutin dan meningkat menjelang masa kampanye. Kalau kandidat dapat mengumpulkan banyak fund raising maka artinya dirinya sudah didukung banyak orang.

Di Eropa, variasinya beragam. Misalnya, untuk Jerman parpol mendapat orientasi tertentu dari APBN dan itu ilegal. Indonesia sendiri, subsidi negara perlu diperbanyak jenisnya.

“Bisa dalam bentuk fasilitas dan tidak hanya uang. Untuk rapat partai bisa mendapat fasilitas pemerintah,” imbuh Nico.

Tags:
No Comments

Leave a Reply