KEAMANAN DAN PENGAMANAN MENJELANG PEMILU

KEAMANAN DAN PENGAMANAN MENJELANG PEMILU

Masih teringat di benak masyarakat tentang adanya ledakan petasan di area parkir timur senayan sewaktu debat kedua capres digelar. Belum lama ini, terjadi pula ledakan bom di Sibolga, Sumatera Utara. Padahal, perhelatan besar negeri ini yaitu pemilu serentak tinggal menghitung hari menuju 17 April 2019. Patutkah publik khawatir akan keamanan dan pengamanan Pemilu?

Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Keamanan dan Pengamanan Menjelang Pemilu”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 16 Maret 2019 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertempat di  Gado-Gado Boplo, Jalan Cikini Raya 111, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Wawan Purwanto (Juru Bicara BIN/Pengamat Intelijen), Yohan Wahyu (Peneliti, Litbang Kompas), dan Rafif Pamenang Imawan (Peneliti, Populi Center). Diskusi ini dipandu oleh Zacky Housein.

Mengawali diskusi, Wawan Purwanto mengatakan bahwa persoalan keamanan dan pengamanan dalam Pemilu membutuhkan partisipasi publik, termasuk laporan dari masyarakat terkait dengan potensi ancaman keamanan. Bagaimanapun juga, dalam demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting bagi agar stabilisasi dari social politik dapat menghindarkan dari konflik horizontal. Dalam konteks pemilu saat ini, potensi gesekan justru muncul dari bekerjanya politik SARA. Ini adalah sumber yang dapat menjadi pengganggu keamanan dan pengaman, dimana penyebaran politik SARA ini tidak jarang kuat dilakukan melalui media sosial. Dengan kata lain, kecerdasan dan partisipasi publik menjadi kunci utama bagi keamanan dan pengamanan.

Yohan Wahyu dari Litbang Kompas mengatakan bahwa potensi kerawanan pemilu bisa saja hadir dikarenakan regulasi. Saat ini yang lebih banyak adalah kampanye hitam, sehingga sejauh ini kampanye yang ada lebih banyak noise dibandingkan voice. Akibatnya tidak ada pembicaraan yang benar-benar substantive, berbeda dengan pilkada DKI 2017, meskipun banyak kontroversi namun public memperdebatkan konsep seperti dp 0 persen ataupun oke oce. Hal yang paling penting pula adalah membangun kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi, baik itu penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, maupun peserta pemilu yakni Partai Politik. Salah satu cara untuk menjawab atau meminimalisir potensi gangguan keamanan dan pengamanan adalah dengan cara melakukan pendidikan politik.

Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan mengatakan bahwa dalam kasus Indonesia paska reformasi, justru potensi gangguan keamanan dan pengamanan itu ada paska pemilu. Banyak persoalan-persoalan seperti massa yang memblokir kantor desa, maupun kerusuhan-kerusuhan lainnya. Hanya patut dicatat, bahwa kerusuhan-kerusuhan ini muncul di daerah, sebagai ekspresi dari bekerjanya politik klientalistik. Tantangan instabilitas ini juga muncul di Pemilu 2019, mengingat sentiment dan polarisasi di masyarakat sudah terjadi sejak pemilu 2014. Terlebih lagi, saluran ekpresi politik warga Negara saat ini dibatasi oleh KPU. Akibatnya dapat saja terjadi potensi ledakan frustrasi politik dari warga Negara. Belum lagi banyak saat ini indikasi-indikasi untuk melemahkan kepercayaan public terhadap pelaksanaan pemilu. Meski demikian, selama potensi-potensi gesekan tersebut dapat diselesaikan dalam mekanisme demokratis, maka gangguan keamanan dalam pemilu 2019 terbilang rendah.

Di akhir diskusi, Wawan Purwanto mengatakan pemilu ini seharusnya dapat menjadi mekanisme dari pengelolaan konflik. Oleh karenanya, kualitas dari bagaimana pemilu terlaksana akan sangat menentukan bagaimana kualitas sebuah bangsa. Keamanan dan pengamanan pemilu sangat tergantung pada kedewasaan dari pelaksanaan pemilu ini. Pada dasarnya keamanan dan pengamanan sangat membutuhkan partisipasi public untuk tetap menjaga stabilitas.

Yohan Wahyu menekankan pentingnya untuk tetap memperjelas pangawasan partisipasi public, serta bagaimana menjadikan pemilu sebagai pendidikan politik. Bahwa kekalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Di akhir, Rafif Pamenang Imawan mengatakan bahwa masyarakat perlu untuk memaksimalkan saluran politik yang ada, meski saat ini saluran ekspresi politik yang ada dibatasi. Bagaimanapun juga, pemilu 2019 adalah momen penting suksesi kepemimpinan, dan sudah seharusnya suksesi tersebut berjalan damai.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.