Kita dan Sengketa Laut China Selatan

Kita dan Sengketa Laut China Selatan

JAKARTA. Sengketa Laut China Selatan (LCS) yang diputuskan oleh pengadilan arbitrase tidak dibicarakan dalam komunike pertemuan Menteri Luar Negeri Asean di Laos. Meskipun begitu, persoalan ini masih menyisakan beragam persoalan masing-masing di antara negara Asean dengan negara China.

Untuk membahas permasalahan ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Kita dan Sengketa Laut China Selatan” di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta, Sabtu (30/7). Dalam diskusi ini hadir Mantan Kepala Staf Angkatan laut (KSAL) Laksamana Purnawirawan Ahmad Sucipto, Pengamat Masalah Pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, dan Sinolog/Ahli China Prof. Dr. A. Dahana.

Mantan KSAL Ahmad Sucipto mengatakan LCS memang menjadi kepentingan nasional China. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan. Pertama, kekayaan LCS baik dari sisi minyak ataupun gas yang hampir menyamai Timur Tengah. Kedua, traffic atau arus lalu lintas. LCS adalah salah satu traffic terpadat di dunia dan mempunyai nilai ang luar biasa dari sisi militer atau ekonomi.

Ketiga, tuntutan. “Makin kaya suatu negara, dia harus memproyeksikan dirinya keluar,” ujar Ahmad. Banyak alasan yang dilakukan China seperti historical claim dalam melegalisasi keinginannya untuk memproyeksikan kekuatan negaranya. Mengenai persoalan ini, menurutnya sulit untuk berunding dengan China.

Maka dari itu, Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk yaitu berperang melawan China. Dalam persoalan ini, Indonesia harus siap dengan apa yang dinamakan short sharp war yaitu perang cepat untuk memukul musuh pertama kali. Bentuk kesiapan ini salah satunya adalah menyiapkan Natuna sebagai pangkalan utama yang lengkap yang menjadi basis. Untuk itu, peran TNI signifikan dalam meyakinkan Kementerian Pertahanan dan DPR serta Presiden dalam menentukan langkah yang akan diambil.

Sinolog/Ahli China Prof. Dr. A. Dahana menjelaskan, ada dua hal yang menjadi masalah bagi China ketika menolak putusan mahkamah internasional. Pertama, dengan menolak putusan maka China akan dijauhi negara lain dan menjadi the lonely super power. Kedua, permasalahan ini harus dilihat dari situasi dalam negeri China sendiri.

“Deng Xiao Ping mengenalkan pada transformasi di mana ditekankan pada ekonomi dan politik sebagai panglima,” terang Dahana. Akibatnya adalah China mau tidak mau menjadi negara kapitalis dan ketika kapitalisme berjalan makin banyak orang yang tidak percaya pada sosialisme atau komunisme.  Yang dilakukan pemerintah China saat ini adalah menggali kembali nasionalisme.

Untuk Asean sendiri dalam kasus LCS, menurut Dahana, Asean lemah karena tidak mempunyai figur pemimpin yang kuat seperti Soeharto atau Lee Kuan Yew. Kekhawatirannya adalah, apabila Filipina dan Vietnam merasa tidak mendapat dukungan dan tidak ada manfaat masuk dalam Asean maka akan terjadi hal serupa seperti Inggris.

Pengamat Masalah Pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, China sejak awal sudah mempunyai rencana jelas yang sedang ia bangun sebagai kekuatannya. Sejak tahun 70-an China sudah merencanakan akan membangun ground water navy pada 2010. Dari 2010-2030 China akan membangun green water navy dan ini sudah sampai hingga Laut Jawa. “Dan di tahun 2050 akan menyelesaikan blue water navy dan menguasai samudera hindia dan pasifik,” tandas Connie.

Tags:
No Comments

Leave a Reply