KONTRADIKSI DALAM SEBUAH BANGSA

KONTRADIKSI DALAM SEBUAH BANGSA

Sebagai bangsa yang dibangun atas dasar komunitas yang beragam dan memiliki geografi kepulauan yang luas, Indonesia secara alami dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari isu kemiskinan, keadilan pembangunan, ketimpangan antar daerah, dan berbagai kontradiksi sejenis lainnya. Kondisi atas isu-isu tersebut membuat kita kita patut untuk melakukan refleksi, apa yang salah dari bangsa ini? Sudah tepatkah tata kelola pemerintahan kita hari ini? Lebih jauh lagi, sudahkah kita menjadikan Indonesia sebagai proyek bersama?

Untuk itu Forum Populi pada Senin (23/9) mengangkat tema ”A Nation in Contradiction” (Kontradiksi Dalam Sebuah Negara). Acara yang dimulai pada pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Populi Center ini menghadirkan narasumber Dr. Riwanto Tirtosudarmo, yang juga merupakan mantan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pada awal diskusi Riwanto meyampaikan beberapa kontradiksi Indonesia. Hal pertama yang paling mendasar ialah kegandrungan bangsa kita menyandingkan kata ‘persatuan’ dan ‘kesatuan’. Dua kata penting ini sering diucapkan berbarengan, padahal keduanya memiliki makna dan implikasi yang bertentangan. Disatu sisi persatuan menekankan pada proses penyatuan berbagai hal yang beragam, yang didalamnya terkandung unsur pengakuan terhadap perbedaan dan heterogenitas. Sementara disisi lain persatuan menekankan pada konsep keharusan untuk satu dalam konteks keseragaman. Ketika dua kata ini dirangkai menjadi ‘bersatu dalam perbedaan’ yang menjadi jargon bangsa kita, disinilah letak kontradiksinya; sebagai negara (state) yang berlaku ialah kesatuan, sementara di masyarakat bangsa (nation) dengan segala keragamannya, yang ditekankan ialah persatuan.

Di awal kemerdekaan, ketika bangsa ini hendak merumuskan bentuk negara, para pemimpin nasionalis yang sering disebut sebagai kaum republik menempatkan nasionalisme tidak dalam konteks nasionalisme etnis, yang menekankan pada pengakuan terhadap perbedaan politik, bukan keseragaman politik. Oleh sebab itu muncul gagasan tentang federalisme sebagai bentuk negara, selain negara kesatuan. Sistem federal pernah diterapkan dalam bingkai Republik Indonesia Serikat beberapa tahun setelah proklamis kemerdekaan. Hanya saja federalisme kemudian menjadi gagasan yang bertentangan dengan semangat nasionalisme waktu itu, dimana sistem ini dianggap merupakan strategi Belanda untuk memecahbelah pergerakan kaum nasionalis. Sejak saat itu, gagasan tentang federalisme tidak lagi menjadi wacana yang diperbincangkan dengan jernih.

Di era kepemimpinan Sukarno, persatuan dan kesatuan memang digaungkan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Namun tahun-tahun berikutnya setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, persatuan dan kesatuan tidak sepenuhnya mewujud, ditandai dengan munculnya berbagai ketidakpuasan daerah yang berujung pada beberapa pemberontakan. Presiden Sukarno pada tahun 1959 bahkan mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan Dewan Konsitutante. Padahal Dewan Konstituante yang terbentuk waktu itu ialah hasil pemilu 1955 yang sangat demokratis, dimana setiap elemen masyarakat berhak dipilih dan terpilih untuk membicarakan Undang-Undang Dasar. Pada titik inilah terjadi kontradiksi pertama, yaitu penguburan aspirasi politik yang beragam hasil pemilu demokratis.

Di era kepresidenan Soeharto, birokrasi negara dikelola dengan melibatkan campur tangan militer, dimana jargon persatuan dan kesatuan digunakan sebagai kontrol efektif terhadap berbagai hal yang dipandang berbahaya. Inilah yang menjadi kontradiksi selanjutnya, dimana beragam pandangan yang hidup dimasyarakat yang dianggap dapat menganggu keamanan dan kenyamanan hidup, direpresi dan dipinggirkan. Dalam beberapa hal, kondisi tersebut masih terjadi di era pasca Orde Baru, meski pun tidak secara langsung dilakukan oleh organisasi bernama negara. Demokratisasi yang terjadi di Indonesia tidak membuat kelompok-kelompok minoritas terpenuhi hak-haknya, seperti penganut kepercayaan, kelompok agama minoritas, masyarakat adat, dan lain-lain. Kelompok ini bahkan terancam oleh kelompok lain yang dominan dan menghegemoni secara politik dalam sistem negara kesatuan.

Menurut Riwanto, isu-isu kelompok minoritas seperti disebut diatas dapat tersalurkan dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan politik kita dalam bingkai federalisme. Sayangnya, seperti di era-era sebelumnya, gagasan federalisme yang sempat muncul diawal reformasi yang disuarakan beberapa kelompok intelektual, dengan cepat menguap, seiring dengan kuatnya jargon ‘NKRI harga mati’. Beberapa orang yang dulu pernah mewacanakan gagasan ini diperkirakan mendapat ancaman dari kelompok tertentu. Kekakuan berpikir seperti inilah yang menyebabkan wacana federalisme tidak pernah berkembang. Diakhir diskusi, Riwanto menekankan pentingya membuka ruang dialog yang lebih luas tentang Indonesia sebagai negara-bangsa. Dirinya juga menyayangkan masih minimnya ruang dialog secara akademis yang serius mendiskusikan persoalan tersebut. Meski pun begitu, ia juga mengingatkan agar pemerintah hari ini dan yang akan datang dapat bisa mengarahkan persoalan dengan tepat terutama yang terjadi di daerah.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.