Lampu Kuning Utang Luar Negeri – Edisi 30 Januari 2016

2018-02-07T08:24:22+00:00
Indonesia
Dimas Ramadhan
Dimas Ramadhan
November 14, 2017

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2015 sebesar US$ 304,59 miliar atau naik 0,34% dibanding bulan sebelumnya. Posisi ULN ini didominasi oleh utang swasta yang memakan porsi 54,78% atau US$ 166,85 miliar.

Kekhawatiran akan tingginya ULN Indonesia mencuat. Di tengah perlambatan ekonomi domestik dan global, utang dalam mata uang asing terus tumbuh. Untuk membahas itu, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network dalam Perspektif Indonesia, Sabtu (30/1) mengangkat tema “Lampu Kuning Utang Luar Negeri”. Dalam diskusi ini hadir Pengamat Ekonomi Hardy Hermawan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Eka Sastra, dan Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta.

Pengamat Ekonomi Hardy Hermawan mengatakan ULN Indonesia bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) belum terlalu mengkhawatirkan. BI mencatat, rasio ULN terhadap PDB pada akhir triwulan III 2015 sebesar 34,76%. Yang perlu dilihat dari data terakhir utang adalah utang swasta.

Utang swasta sudah lebih besar porsinya dibanding utang swasta yaitu mencapai 54%. Permasalahannya adalah masih banyak perusahaan swasta yang tidak melakukan hedging alias lindung nilai terhadap utang-utangnya. Persoalan lainnya adalah pemanfaatan ULN swasta kecenderungannya untuk refinancing (membayar kembali utang).

“Pada akhir 2010 2,5% porsinya (utang untuk refinancing). Sekarang sudah 9%,” ujar Hardy. Menurutnya, tidak apa-apa berutang asalkan utang tersebut dilakukan untuk meningkatkan akumulasi modal.

Permasalahannya, saat ini dengan ekonomi yang lesu, swasta sulit melakukan kegiatan produksi. Alhasil mereka berutang untuk menutupi utang yang ada. Anggota Banggar DPR Eka Sastra mengakui utang sendiri berapapun jumlahnya merupakan lampu kuning bagi perekonomian.

Eka bilang, yang perlu dilihat utang ini adalah pada pengelolaannya. Harus dilihat pada kemampuan Indonesia baik pemerintah, swasta ataupun bank sentral untuk membayar utang tersebut. Melihat struktur utang sendiri, kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan struktur utang saat ini berbeda dengan 1997 atau 1998 ketika krisis terjadi.

Utang swasta memang meningkat namun hal ini wajar lantaran perkembangan ekonomi. Dari sisi tenor, tenor utang sekarang bersifat jangka panjang. Kalau dulu tenornya di bawah 1 tahun. Yang perlu dicermati dari ULN adalah ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data BI, posisi ULN dalam mata uang dollar AS pada November 2015 adalah US$ 217,71 miliar atau 71,47% dari keseluruhan ULN. Dollar AS menduduki posisi pertama ULN menurut jenis mata uang, diikuti oleh rupiah, yen, dan euro. “Dengan rencana AS menaikkan suku bunga ini bahaya. Dengan tingkat struktur utang, ketergantungan terhadap dollar perlu didiskusikan secara serius,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta menuturkan, negara maju untuk memajukan perekonomiannya membutuhkan utang terutama bagi sektor ril. Yang terpenting adalah utang tersebut dipergunakan untuk aktivitas atau kegiatan yang produktif sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dari sisi swasta, swasta membutuhkan utang untuk kepentingan investasi atau modal kerja. Dari sisi pemerintah, utang yang dilakukan pemerintah digunakan untuk menutupi defisit pembiayaan karena kurangnya penerimaan negara. Pemerintah membutuhkan kegiatan fiskal yang lebih ekspansif untuk mendorong ekonomi.

Apalagi jumlah masyarakat miskin di Indonesia besar. “Maka dari itu sektor-sektor kebijakan pengeluaran anggaran atau belanja negara harus dilakukan dari sektor konsumtif ke produktif,” tandas Staf Ahli Menteri Keuangan tersebut.