Langkah Antisipasi Pandemik Corona

Langkah Antisipasi Pandemik Corona

WHO menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemik. Penyebaran virus Covid-19 ini sudah menjangkit beberapa negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak lepas dari penyebaran tersebut. Beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah. Sudah efektifkah langkah-langkah yang diambil?

Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Langkah Antisipasi Pandemik Corona”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2020 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertempat di Pizza Kayu Api, The MAJ Senayan, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Jakarta.

Adapun diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Muhammad Kamaluddin (Corporate Secretary, MRT), Eko Juniarto (Presidium Mafindo, bagian Fact Checking), dan Rafif Pamenang Imawan (Peneliti, Populi Center). Diskusi ini dipandu oleh Olla Nurlija.

Mengawali diskusi, Eko Juniarto mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakteristik suka menyebarkan informasi, meski informasi tersebut kadang tidak boleh disebarkan, atau tidak diketahui kebenarannya. Hal ini terlihat dari kasus data pasien 1 dan pasien 2, sebelumnya pemerintah tidak mengeluarkan data nama terkait dengan kedua pasien tersebut, hanya saja dikarenakan masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan ada orang yang mengetahui data tersebut, maka tersebarlah data kedua pasien ini. Hal  ini menunjukkan bagaimana perilaku media sosial di masyarakat kita.

Poin lain yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa pemerintah sedikit terlambat dalam memaparkan informasi. Saat ini terdapat kanal informasi terkait dengan penyebaran Covid-19 bernama kawalcovid19.id yang memiliki cara kerja hampir sama dengan kawalpemilu. Keberadaan situs ini secara tidak langsung mendesak pemerintah untuk segera membuat situs-situs yang dapat menjadi rujukan terkait dengan data penderita Covid-19. Dengan kata lain, dibutuhkan tekanan dari elemen masyarakat sipil terlebih dahulu, sebelum pemerintah mengambil aksi nyata.

Muhammad Kamaluddin mengatakan bahwa penyebaran virus Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap transportasi publik. Hal yang menjadi persoalan adalah bahwa transportasi publik ini sangat terintegrasi, ada masyarakat yang berpindah transportasi dari KRL ke MRT, KRL ke Trans Jakarta, dan MRT ke Trans Jakarta. Untuk MRT, kami membersihkan kereta-kereta yang ada, termasuk membersihkan pegangan tangan penumpang, dan tempat duduk. Di samping hal tersebut, MRT juga telah mengimplementasikan kebijakan social distancing pada loket pembelian tiket, serta mengimplementasikan kebijakan physical distancing di dalam kereta.

Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki dimensi psikologis massa yang cukup kuat. Oleh karenanya pendekatan pemerintah saat ini sudah tepat, dengan memberikan anjuran kepada masyarakat. Meski demikian, dibutuhkan pendekatan yang lebih keras, apabila di perlukan, termasuk menertibkan masyarakat. Hal lain yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah adalah pola komunikasi ke publik. Terdapat beberapa konten komunikasi dari pejabat publik yang tidak tepat, seperti qunut bisa menangkal Covid-19, hingga pemberian sertifikat anti Covid-19 bagi yang pulang dari luar negeri.

Di akhir diskusi, Muhammad Kamaluddin mengatakan terdapat dua peran terkait dengan peran transportasi publik. Pertama, terkait dengan mitigasi penyebaran wabah Covid-19. Kami sudah membuat beberapa langkah antisipasi, termasuk pemeriksaan suhu tubuh penumpang. Kedua, tetap memberikan pelayanan sesuai dengan protokol, agar kebutuhan transportasi tetap terjaga, namun tidak mengurangi aspek keselamatan.

Eko Juniarto  mengingatkan bahwa masyarakat butuh untuk melakukan fact checking sendiri. Mafindo sudah membuat gugus tugas mandiri untuk mengamati penyebaran virus Covid-19, juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mengatasi wabah ini. Sebagai penutup, Rafif Pamenang Imawan menegaskan pentingnya  masyarakat untuk  mengikuti arahan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk menerapkan social distancing dan physical distancing.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.