Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan

Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan

JAKARTA. Persoalan pangan adalah persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rencana pemerintah yang ingin membuat holding company alias perusahaan induk bagi perusahaan pelat merah alias BUMN di bidang pangan perlu ditelisik kemanfaatannya.

Untuk membahas permasalahan ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan” pada Sabtu (17/9) di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Anggota DPR Viva Yoga Mauladi, Guru Besar Universitas Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin, Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) M. Said Didu, dan Ketua Bidang organisasi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira.

Anggota DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan pemerintah telah mempunyai Undang Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Melalui UU ini, dalam rangka mewujudkan kemandirian kedaulatan dan ketahanan pangan dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan dan berada langsung di bawah presiden. Badan ini yang kemudian bisa dinamakan sebagai Badan Pangan Nasional mengusulkan kepada presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN yang bergerak di bidang pangan untuk melaksanakan fungsi produksi, pengadaan hingga penyimpanan bahan pokok yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah harus serius melaksanakan hal ini,” ujar Viva. Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan pemerintah sudah terlambat hampir dua tahun dalam membentuk Badan Pangan Nasional. Padahal waktu yang diberikan yang tertera dalam UU adalah tiga tahun.

Viva bilang, pemerintah harus memaksimalkan fungsi BUMN di bidang pangan. Ketika seluruh BUMN bidang pangan bisa diintegrasikan dalam komando Badan Pangan Nasional ini, maka tidak akan ada pengulangan kebijakan yang sekian tahun tidak terselesaikan dan Indonesia tidak akan menjadi negara impor terus menerus. Guru Besar Universitas Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin menjelaskan holding pangan menjadi sebuah keniscayaan. Holding pangan sendiri sudah dimulai dari sektor semen.

Untuk pangan, menurutnya, tidak banyak perusahaan pelat merah yang memfokuskan diri pada bidang pangan. Bustanul bilang, pemerintah harus memfokuskan diri pada rencana pembentukan kegiatan produksi. Jikapun ada, BUMN yang bersangkutan tidak memproduksi pangan, melainkan benih. Saat ini yang memproduksi pangan di Indonesia adalah petani.

“Holding pangan itu idealnya adalah konsolidasi power,” terangnya. Mantan Sekretaris Menteri BUMN M. Said Didu menerangkan, holding BUMN merupakan rencana lama. Pertanian pangan di negara manapun adalah posisi yang strategis.

Pembentukan holding pangan tidak boleh disederhanakan menjadi konsolidasi neraca atau disamakan dengan pembentukan holding lainnya. Pemerintah harus menggunakan waktu ini untuk merekonstruksi lagi kebijakan pertanian dan pangan. Holding pangan harus mencakup kegiatan dari hulu hingga hilir.

“Tidak ada negara manapun yang membebaskan pangannya ke swasta. Ini betul-betul harus negara yang kendalikan pangan,” tandasnya. Ketua Bidang organisasi BPP Hipmi Anggawira menambahkan, pemerintah harus melakukan inovasi dalam pengelolaan pangan.

Dirinya menyepakati adanya komitmen pemerintah mengenai pangan. “Kalau pangan mau tidak mau arah ke sana (holding) agar lebih efektif dan efisien, tapi yang terpenting harus ada inovasi,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply