May Day dan Selusin Paket Deregulasi

May Day dan Selusin Paket Deregulasi

JAKARTA. Permasalahan buruh dan kebijakan ekonomi saling berhubungan. Beragam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah seyogyanya menjadi perbaikan bagi para buruh dalam memperbaiki perekonomian nasional.

Pengamat Ekonomi Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan buruh di Indonesia masih menghadapi permasalahan. Apa yang dirumuskan pemerintah dalam paket kebijakan pertama hingga dua belas belum menyentuh persoalan. Yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana mensinkronkan antara kepentingan buruh dan dunia usaha, di mana pemerintah hadir di dalamnya.

“Kehadirannya (pemerintah) masih terbatas, tapi secara komitmen kita apresiasi,” ujar Enny. Misalnya, Enny melanjutkan, dalam paket kebijakan 12 pemerintah menyederhanakan prosedur perijinan dari sebelumnya 94 prosedur menjadi 49 prosedur. Kemudian, pemerintah juga memangkas perijinan yang berjumlah 9 ijin menjadi 6 ijin.

Yang menjadi pertanyaan dan belum dijawab adalah apa langkah pemerintah untuk memangkas perijinan tersebut. Selama ini apa saja hambatan yang menjadi penghalang perlu diperjelas pemerintah. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang UKM Eric Hidayat menjelaskan kalangan usaha menyambut baik seluruh paket kebijakan ekonomi. Pemerintah mempunyai daya pandang yang semakin baik untuk meningkatkan pengusaha kelas kecil dan menengah.

Menurut Eric, yang dihindari oleh pengusaha adalah pemecatan yang massif. Pasalnya, dari pemecatan itu akan timbul permasalahan-permasalahan lainnya. Untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi terutama dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kadin memberikan pelatihan kepada para buruh. “Dari Kadin kita lakukan pelatihan untuk mengantisipasi itu (pemecatan),” terangnya.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengakui dari sisi pemerintah masing-masing kementerian teknis mengelaborasi paket kebijakan ekonomi. Ambil contoh Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang disusun untuk memberikan kepastian pada dunia usaha dan pekerja bahwa upah akan naik setiap tahunnya. Dengan begitu, pengusaha akan memiliki rencana yang lebih baik dalam mengatur keuangannya.

Dalam hal ini, dirinya mengakui regulasi harus ada yang disempurnakan misalnya kebijakan yang terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Tugas kami dari kementerian untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya,” akunya.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Mudhofir Khamid menambahkan, serikat buruh bukanlah serikat yang anti investasi. Serikat buruh mendukung adanya paket kebijakan ekonomi. Persoalan yang perlu diselesaikan adalah pengupahan. Menurutnya, sistem pengupahan di Indonesia sudah salah kaprah dengan tidak membedakan upah minimum dan upah yang layak. “Definisi layak tidak ada. Harus baik sistem pengupahannya agar seimbang,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply