Memaknai Pidato Presiden

Memaknai Pidato Presiden

Pidato tahunan Presiden Jokowi di depan parlemen kali ini amat istimewa. Selain masih dalam situasi krisis kesehatan global akibat Covid-19, tahun ini negara kita berusia 75 tahun. Berbagai isu strategis secara lugas disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Bagaimana membacanya?

Populi Center dan Smart FM Network serta didukung The MAJ Senayan mengulas pertanyaan tersebut dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Memaknai Pidato Presiden”. Diskusi yang dilaksanakan pada Sabtu, 15 Agustus 2020, itu mengundang empat narasumber, yakni Asfinawati (Ketua YLBI), Awalil Rizky (Ekonom Kepala Institut Harkat Negeri, Pengamat APBN), Herry Gunawan (Pengamat BUMN), dan Jilal Mardani (Pengamat Keuangan Daerah). Ichan Loulembah memandu diskusi tersebut sejak pukul 09.00 – 11.00 WIB via aplikasi Zoom.

Asfinawati menjelaskan, ada perubahan dalam pidato Presiden Jokowi. Sebagai ilustrasi, ketika pertama kali terpilih, Jokowi sama sekali tidak ada menyebutkan kata ‘hukum’ dan ‘HAM’ dalam pidatonya. Namun, kali ini terdapat tiga kata kunci yang dinyatakan oleh presiden, yakni hukum, HAM, dan demokrasi. Walaupun terdapat perubahan, tidak ada langkah khusus guna mewujudkan ketiganya. “Jadi, ini hanya jadi seperti pernyataan moral,” ucapnya.

Sementara itu, Awalil Rizky menyebutkan, beberapa tahun yang lalu terdapat pertanyaan yang beredar luas, yakni “duitnya sudah ada, tinggal kerja, kerja, kerja”. Dalam pidato kedua Presiden Jokowi soal APBN, rencana kerja memang banyak dipaparkan. Persoalannya, duitnya yang masih dalam harapan. Dengan kata lain, rencana kerja kelihatan, akan tetapi duitnya tidak kelihatan. Lebih jauh, lanjutnya, salah satu problem terbesar pengelolaan APBN kita di saat pandemi ini adalah ketidakpastian yang terlalu tinggi. “Jadi, pemerintah kesulitan untuk menyusun garis besar pokok kebijakan fiskal,” ujarnya.

Herry Gunawan mengatakan, pemerintah sedang tidak berdaya di tengah pandemi ini. Namun, pemerintah terlalu optimis menghadapi tahun depan. Padahal, negeri ini tengah krisis, dan dihadapkan pada resesi ekonomi. Dalam sejarah negeri ini, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga selalu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan. Di tengah persoalan itu, lanjutnya, pemerintah diharapkan bisa memanfaatkan BUMN. “Sayangnya, pemerintah tidak menyinggung soal itu,” tambahnya.

Adapun Jilal Mardani menyatakan, apa yang sedang terjadi di hari ini bisa disebut tragedi sentralisasi. Sejak 1998, cita-cita reformasi adalah penguatan otonomi daerah. Kenyataannya, apa yang tengah berlangsung adalah upaya sentralisasi. Hari ini, upaya sentralisasi itu menjadi beban yang sangat berat. “Sebab begitu bergantungnya seluruh wilayah di Indonesia pada kebijakan penganggaran pemerintah pusat,” tandasnya.

Di akhir diskusi, Awalil Rizky mengatakan, pemerintah perlu memilih belanja yang memiliki efek pelipatan pada daya beli masyarakat. Herry Gunawan kembali menekankan, negeri ini sedang krisis, dan resesi tengah menjemput. Di tengah persoalan itu, BUMN harus kembali sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yakni sebagai penyangga dan penggerak perekonomian. Jilal Mardani mengutarakan, masyarakat harus diselamatkan pertama di tengah pandemi ini. Untuk itu, pemerintah pusat harus berani bekerja sama dengan pemerintah daerah.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.