Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi

Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi

Sinkronisasi aspek kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi adalah alasan utama pembentukan Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19. Bagaimana mekanisme kerja serta gebrakan apa yang akan dilakukan Tim dengan “dua sayap” pimpinan Menteri BUMN ini?

Populi Center dan Smart FM Network bekerjasama dengan The MAJ Senayan membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan tema “Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi”. Diskusi diselenggarakan pada Sabtu, 25 Juli 2020, pukul 09.00-11.00 WIB‎, secara daring menggunakan aplikasi zoom.

Diskusi yang diselenggarakan turut mengadirkan empat pembicara diantaranya yakni: Dr. Dipo Alam yang pernah menjabat sebagai Menteri/Sekretaris Kabinet pada 2010-2014, kemudian Dr. Anggawira yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, ada pula Nur Hidayati, Direktur Eksekutif WALHI, Koalisi Indonesia Bergerak, dan Dr. Sofyan Sjaf yang merupakan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan/PSP3-IPB.

Anggawira mengapresiasi langkah pemerintah yang juga concern pada pemulihan ekonomi. faktanya kita harus jujur dan terbuka bahwa kondisi perekonomian kita cukup sulit. Singapura dan Korea Selatan sudah masuk resesi, harapan saya keberadaan lembaga ini harusnya bisa lebih cepat mengeksekusi program yang selama ini sudah dibicarakan pemerintah. Secara makro perencanaan sudah ada tapi implementasi masih jauh panggang dari api. Komite pemulihan ekonomi saat ini perannya belum dalam, faktanya bantuan UMKM mekanisme dan teknis penyalurannya belum jelas. Anggawira menyampaikan bahwa hal-hal teknis penyaluran bantuan kepada masyarakat harus diatur secara konkret dan detail.

Nur Hidayati memandang bahwa kondisi saat ini sebenarnya bukan kondisi given, tapi akumulasi akibat penanganan Covid-19 sejak awal yang kurang tegas. Permasalahan intinya ada pada leadership dan strategi. Sejak awal pemerintah dianggap tidak memiliki strategi yang concern yang membuat segala hal dilakukan secara tanggung. Ia menilai seharusnya dari awal dilakukan karantina wilayah dengan membatasi penyebaran dan memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah yang dikarantina.

Dipo Alam mengatakan bahwa Covid-19 ini kan belum pernah dialami. Jadi tidak ada contohnya bagaimana cara menanganinya. Akan tetapi pemerintah sebelumnya juga pernah menghadapi situasi darurat yang belum pernah dialami sebelumnya juga. Kuncinya ada pada kepemimpinan, seperti halnya Habibi dalam 512 hari menjadi pemimpin transisi dapat melakukan kebijakan yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat krisis moneter 1998. Pemerintah harus segera melakukan relaksasi untuk menghadapi krisis yang juga dapat dengan cepat direspon rakyat.

Sofyan Sjaf mengatakan bahwa semenjak SK Komite Pemulihan Ekonomi turun, ia belum bisa membaca apa yang diinginkan pemerintah dari adanya Komite tersebut. Ia lebih menyoroti bagaimana pemerintah harus terlebih dahulu melihat struktur perekonomian Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan intervensi dalam penanggulangan krisis. Data menunjukkan ada 84 ribu Desa dan 87 persen warganya bertumpu pada pertanian. Apa pun namanya PSBB atau lockdown pasti pandemi akan bermuara pada kemiskinan. Melihat struktur ekonomi tersebut harusnya pemulihan ekonomi berangkat dari Desa. Jantung pertahanannya ada di Desa itu sendiri.

Di akhir diskusi, Anggawira mengatakan bahwa ia sepakat bahwa saat ini ada problem kepemimpinan, ada adagium yang isinya adalah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Miss data di Indonesia ini cukup luar bisa, bagaimana bisa membuat kebijakan yang tepat apabila datanya salah. Konteks sekarang jangan juga dikotomikan urban rural, apa yang dilakukan harus komprehensif. Dipo Alam mengatakan bahwa dari dulu data menjadi hal yang krusial. Akan tetapi, dalam situasi saat ini manajemen kabinet turut menjadi hal krusial. Orkestra kabinet harus kelihatan, tidak hanya cukup diserahkan pada masing-masing Menteri.

Nur Hidayati mengatakan bahwa pemerintah perlu melihat kelas ekonomi mana yang harus fokus diperhatikan. Selama ini kebijakan yang ada hanya berpusat pada perusahaan besar, mengalangi utang BUMN dan lain-lain. Saatnya pemerintah harus fokus ke kelas menengah bawah, karena jika tidak mereka akan lebih cepat jatuh pada jurang kemiskinan. Sofyan Sjaf menyambung bahwa mengoneksikan UKM di Desa dan Kota menjadi penting, produsen dan konsumen harus di pertemukan. Ia juga mengatakan bahwa keberpihakan itu bagaimana memotret pola kehidupan masyarakat kita yang sangat bergantung pada sektor pertanian baik produksi maupun olahan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.