Mencegah dan/atau Menindak: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

Mencegah dan/atau Menindak: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

JAKARTA. Tidak bisa tidak, pemberantasan korupsi menjadi persoalan serius yang perlu ditangani. Namun dalam penanganannya, pemberantasan korupsi memberikan pertanyaan besar tentang proses mana yang perlu diperhatikan antara pencegahan atau penindakan korupsi.

Untuk membahas persoalan tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM mengadakan diskusi bertema “Mencegah dan/atau Menindak: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi” pada Sabtu (12/12) di Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Sinolog Universitas Indonesia (UI) A. Dahana, Praktisi Hukum Maqdir Ismail, Ahli Hukum Tata Negara Susanti Bivitri, dan Praktisi Hukum Umar Husin.

Praktisi Hukum Umar Husin mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia harus ada pembenahan. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersifat komprehensif, menyeluruh dan seimbang.

Sekuat apapun upaya penindakan yang dilakukan, korupsi akan terus terjadi apabila aspek pencegahan tidak dibenahi. Misalnya, pemberantasan pada sektor tambang.

Sektor ini harus diaudit hingga tuntas.”Mulai dari peraturan dan kebijakan sehingga terungkap mengapa orang korupsi di sektor ini,” ujarnya.

Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini menuturkan tidak adanya komandan yang jelas dalam pemberantasan korupsi baik dari sisi pencegahan atau penindakan. Komandan ini harus jelas karena menyangkut persoalan politik terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara yang tidak tersentuh.

Ahli Hukum Tata Negara Susanti Bivitri menjelaskan Indonesia butuh desain besar dalam memberantas korupsi dengan pendekatan yang sistemik. Terkait pencegahan, Indonesia membutuhkan pendidikan seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempunyai sekolah anti korupsi.

Terkait penindakan, Indonesia membutuhkan sorotan terhadap wilayah-wilayah di luar kamera yang membutuhkan penyelesaian. Hal ini erat kaitannya dengan mereka yang tidak bisa tersentuh oleh hukum.

Memang tidak bisa terelakkan jika masih banyak kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ini melihat terdapat jalinan yang erat antara politik dan korupsi.

Maka dari itu, operasi tangkap tangan harus disetujui pimpinan KPK. “Tidak ada jalan lain. Butuh operasi tangkap tangan untuk orang yang tidak tersentuh ini,” terangnya.

Praktisi Hukum Maqdir Ismail mengakui Indonesia membutuhkan KPK namun KPK yang kuat. Salah satu contohnya adalah pemilihan komisioner KPK. Pemilihan komisioner ini mengalami cacat.

Syarat pemilihan formal adalah 20 tahun bergerak dalam bidang penegakan hukum. Namun ada yang kurang dari 20 tahun tapi tetap saja mendaftar.

Sinolog UI A. Dahana menambahkan Indonesia bisa belajar dari China dalam pemberantasan korupsi. Negeri tirai bambu ini memberantas korupsi dengan lebih mudah karena salah atau benar diputuskan oleh satu badan yang dikuasai oleh satu partai.

“Lebih sederhana,” imbuhnya. China mempunyai badan sendiri untuk memberantas korupsi. Indonesia sendiri memerlukan suatu pembinaan yang kuat dalam menentukan kebijakan.

Tags:
No Comments

Leave a Reply