Mencoba Mengerti Kerumitan Masalah Jiwasraya, dll.

Mencoba Mengerti Kerumitan Masalah Jiwasraya, dll.

Jika ekonomi itu tubuh manusia, maka semua organnya adalah sektor riil, dan darahnya adalah keuangan. Demikian tamsil yang jamak dipakai. Olehnya, masalah di sektor keuangan biasanya berimplikasi kait-mengait.

Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Mencoba Mengerti Kerumitan Masalah Jiwasraya, dll.”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 18 Januari 2020 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertempat di The MAJ Senayan, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Jakarta.

Adapun diskusi ini menghadirkan empat pembicara, yakni Dadan Supardjo Suharmawijaya, S.Ip, MSi (Anggota Ombudsman RI bidang Ekonomi), Ryan Kiryanto (Ekonom Senior), Stevanus Alexander Sianturi (Praktisi Forensik Keuangan), dan Herry Gunawan (Pengamat BUMN, Data Indonesia). Diskusi ini dipandu oleh Ichan Loulembah.

Mengawali diskusi, Stevanus Alexander Sianturi mengatakan bahwa seluruh stakeholders akan melihat laporan keuangan dari lembaga tersebut. Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor, laporan tersebut sudah dinilai layak untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila banyak yang mendewakan auditor. Meski demikian, dalam kasus Jiwasraya ini ada baiknya melakukan forensik accounting yakni membedah secara mendalam transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Hal ini dimungkinkan dikarenakan segala transaksi tercatat oleh PPATK.

Dadan Supardjo Suharmawijaya mengatakan bahwa terdapat beberapa potensi fraud dalam kasus jiwasraya. Pertama terkait dengan investasi dari perusahaan tersebut, tidak menjadi masalah apabila laporan keuangan perusahaan tersebut tidak menjadi masalah. Kedua, terkait dengan peran oknum-oknum, memang akan ada transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan ke publik, meski demikian dapat ada cashback dari transaksi tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah.

Ryan Kiryanto mengatakan bahwa saat ini apabila terdapat masalah di perusahaan, maka saat ini pemecahan persoalan tersebut. Persoalan-persoalan di BUMN itu ada pada bagaimana persoalan politik, dikarenakan beberapa BUMN terdapat persoalan politik, karena tidak semua the best men duduk di tempat-tempat strategis. Seharusnya persoalan penempatan individu diletakkan dengan menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi.

Herry Gunawan mengatakan bahwa KPI utama BUMN adalah pemberian deviden. Persoalannya, di beberapa perusahaan yang nakal, secara operasional untungnya sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengambil utang, supaya masuk ke dalam laba. Kemudian laba tersebut yang dijadikan deviden untuk pemerintah. Hal yang terjadi seperti Krakatau Steel dan Garuda Indonesia, dimana daya tahannya lama-lama melemah, tumbang dan kemudian praktik ini terbuka.

Di akhir diskusi, Dadan Supardjo Suharmawijaya mengatakan bahwa bisnis harus dikembalikan ke rohnya, yakni jaminan ke para peserta asuransi tersebut. Sebagai BUMN, persoalannya adalah bahwa tidak ada persoalan terhadap para pemegang polis mereka. Stevanus Alexander Sianturi mengatakan bahwa kompetensi untuk laporan keuangan ini harus diperbaiki. Pada dasarnya segala aturan sudah ada, hanya saja memang persoalan di Indonesia adalah penegakan aturan tersebut.

Ryan Kiryanto mengatakan untuk industri non-banking, harus segera dilakukan reformasi, supaya nanti dikelak kemudian hari tidak muncul kasus-kasus serupa. Herry Gunawan mengatakan persoalannya adalah bahwa korupsi di BUMN itu pasti dilakukan secara sistemis. Bagaimanapun juga, hal tersebut berkaitan juga dengan para pemegang regulator. Untuk dapat menegakkan hak para pemegang polis, maka dibutuhkan pansus di DPR RI untuk dapat mengusut hal ini.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.