Meneguhkan Tradisi Politik Jawa Tengah

Meneguhkan Tradisi Politik Jawa Tengah

Survei tentang kandidat idaman warga Jawa Tengah (Jateng) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dilakukan Populi Center pada 15-23 Mei 2017 lalu. Untuk mendiskusikan temuan-temuan dalam survei tersebut, Populi Center melakukan rilis media di Hotel Shantika Premiere Semarang, Rabu (14/6). Sebagai penanggap diskusi adalah pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Juwono dan pakar komunikasi Undip Muchamad Yulianto. Direktur Populi Center Usep S. Ahyar memaparkan sejumlah temuan menarik. Di antaranya, nama Ganjar Pranowo sebagai gubernur petahana masih jauh mengungguli nama-nama lain, baik tokoh-tokoh nasional maupun lokal.

Meskipun mengapresiasi survei Populi Center, Teguh Juwono mengakui Pilkada di Jateng lebih “kering” dibanding provinsi-provinsi tetangga, katakan Jawa Barat (Jabar) atau Jawa Timur (Jatim). “Apakah karena publik tidak peduli, atau situasi dan konteks politik yang berbeda?” ungkap Teguh. Selain itu, Pilkada Jateng dianggap sesuatu yang biasa saja, something usual. Tidak ada kejutan apa-apa, mengingat Jateng adalah lumbung suara nasional bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Publik mengiyakan saja siapa calon yang diajukan, atau ini semakin meneguhkan pilihan-pilihan politik dalam masyarakat,” lanjut Teguh. Hasil survei ini meneguhkan tradisi politik Jateng, demikian kesimpulan awal Teguh.

“Secara teoretik begitu, tetapi belum bisa disimpulkan, karena hasil survei terikat waktu dan tempat,” kata Teguh. Survei ini dilakukan pada Mei 2017, tunggu beberapa bulan lagi hasilnya seperti apa, lanjut Teguh. Tradisi politik Jateng pasca-reformasi menunjukkan pula merosotnya peran tentara dalam politik. Bibit Waluyo pernah maju dan menang Pilgub Jateng, tetapi karena didukung pula oleh PDIP. “Di sisi lain, survei ini juga memunculkan optimisme, mungkinkah membangun tradisi politik baru, ketika calon penantang berangkat dari basis bukan PDIP dan bukan dari partai-partai nasionalis,” kata Teguh.

“Faktor lain yang membedakan Jateng dan Jabar atau Jatim adalah degree of competition, yaitu di kedua provinsi tetangga itu tidak calon incumbent,” jelas Teguh. Jadi calon-calon yang ada berada pada posisi yang sama, saling bertarung. Di Jateng memang ada beberapa bupati dan walikota yang berhasil seperti di Jabar dan Jatim, sebut saja Musthofa (bupati Kudus) dan Yoyok Riyo Sudibyo (mantan bupati Batang). Tetapi di tingkat provinsi, ada calon petahana. Nama-nama tokoh nasional seperti Sudirman Said dan Marwan Jafar tidak kelihatan kiprahnya di Jateng, lebih sebagai faktor pengganggu yang dimunculkan media massa. “Di belakang mereka ada Jusuf Kalla dan Cak Imin, masyarakat terhipnotis dinamika politik,” kata Teguh.

“Aspek lainnya, PDIP mampu mensuplai kepemimpinan, yang berarti menguatkan tradisi politik Jateng 10 tahun terakhir,” kata Teguh. Sejumlah nama bupati atau walikota yang dinilai berhasil bermunculan dari tubuh PDIP Jateng. Selain Musthofa, ada nama-nama seperti Hendrar Prihadi (walikota Semarang) dan Wardoyo Wijaya (bupati Sukoharjo). “Harus diingat, dalam budaya Jawa dikenal sikap ewuh-pakewuh, kalau Pak Gubernur (petahana) maju lagi masak mereka mau gege mongso (mendahului takdir),” tutur Teguh. Sangat kecil kemungkinan mereka berani tampil di media massa atau memasang baliho di jalan-jalan, lanjut Teguh. Bisa disimpulkan, Pilgub Jateng sangat berbeda dibanding provinsi-provinsi lain, misalnya DKI dengan pemilih yang sangat cair. Jateng memiliki pemilih yang loyal dan tradisional dari kalangan PDIP.

“Dari sudut partai pengusung, seperti meneguhkan tradisi politik Jateng, siapa yang diusung oleh PDIP hampir dipastikan menang,” kata Teguh. Calon-calon yang diusung oleh partai-partai selain PDIP peluangnya sangat kecil. Kalau calon dari PDIP melawan beberapa calon dari non-PDIP, selesai satu putaran, lanjut Teguh. “Peluang masih terbuka, kalau terjadi head-to-head antara calon PDIP dan calon non-PDIP,” ungkap Teguh. Dari sudut budaya politik, Jateng dikenal sebagai basis nasionalis, ditambah sedikit kaum santri. Beberapa partai selain PDIP seperti Golkar dan Gerindra secara teori politik dan ideologi juga membawa semangat nasionalis.

“Perlu dicatat, PDIP selalu mengajukan calon-calonnya pada last minute,” kata Teguh. Di DKI DKI, ketika PDIP mengusung Ahok, masih ada waktu dua hari bagi partai-partai lain untuk menyusun paket alternatif. Di Jateng, waktunya hanya tersisa beberapa jam sebelum ditutup tengah malam. “Dalam konteks nasional, jika Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo, basis Gerindra di Jateng cukup besar dan bisa mengkristal,” kata Teguh. Kesimpulan sementara, lanjut Teguh, belum ada kejutan di Pilgub Jateng, PDIP mampu mensuplai banyak calon pemimpin, dan masih sulit untuk memisahkan antara faktor figur dengan dukungan partai. “Belum bisa dipastikan, apakah dukungan terhadap Ganjar karena faktor PDIP ataukah Ganjar sebagai figur,” ujar Teguh.

Menanggapi temuan survei, Muchamad Yulianto menilai Ganjar biasa-biasa saja, jika dibandingkan dengan Ahok. “Elektabilitas belum mencapai 60%, belum bagus, masih ada peluang dikalahkan, apalagi tingkat kemantapan baru 44%” kata Yulianto. Dari survei memang ditemukan publik tidak percaya Ganjar terlibat kasus korupsi e-KTP, tetapi Yulianto menilai belum lengkap. “Perlu ditanyakan tentang perilaku calon, soal kesantunan dan sikap njawani,” lanjut Yulianto. Gubernur-gubernur sebelumnya seperti Bibit dikenal celometan (bicara keras), sebaliknya Mardiyanto dinilai santun. Atau kriteria ganteng, berpengaruh terhadap pemilih perempuan yang mencapai 50%. Untuk faktor agama, di Jateng tidak terlalu berpengaruh karena cenderung sekuler dan abangan. “Berbeda dengan penggunaan SARA seperti di DKI, faktor perilaku bisa cukup menentukan di Jateng,” ungkap Yulianto.

“Dari survei, akseptabilitas Ganjar tinggi, tapi bagaimana faktanya di lapangan,” kata Yulianto mempertanyakan. Survei belum menjelaskan latar belakang pemilih dari kalangan buruh, petani, dan perempuan. Ganjar masih ditagih janji-janjinya, dan setelah berjalan separuh periode Ganjar belum cukup hebat karena elektabilitas belum 60%. Secara geopolitik pun Jateng dinilai Yulianto berbeda dengan DKI. Program yang ditawarkan calon gubernur DKI sangat berpengaruh di seluruh wilayah DKI. Lain halnya dengan di Jateng, wilayah-wilayah seperti Banyumas dan Cilacap mungkin tidak terlalu peduli dengan Pilgub. “Pemilih di beberapa wilayah merasa Pilgub Jateng tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka, jadi biar saja Ganjar terpilih lagi,” lanjut Yulianto.

Teguh menguatkan pendapat Yulianto soal segmen masyarakat mana yang mendukung Ganjar. “Ganjar masih ditagih soal kartu tani dan SPBU untuk nelayan,” kata Teguh mencontohkan. Terkait geografi wilayah, survei ini tidak bisa merefleksikan kecenderungan di daerah-daerah tertentu. “Dengan hanya 800 responden, kalau mau mewakili perlu 100 responden dikalikan 35 kabupaten/kota, mahal sekali biaya surveinya,” celetuk Teguh. Usep S Ahyar mengakui survei ini hanya bersifat indikatif untuk membaca tiap daerah, mengingat unit analisisnya adalah Jateng. Misalnya, Sudirman Said yang angkanya masih sangat kecil, tidak bisa dibaca di tiap-tiap daerah. Lebih lanjut Usep menilai faktor rekomendasi internal PDIP sangat menentukan nasib Ganjar, meskipun hasil survei masih kuat mengunggulkan Ganjar.

Terkait soal rekomendasi partai, Teguh mengingatkan kembali dukungan awal Ganjar pada Pilgub lalu hanya berkisar 5%. Begitu didukung PDIP, dukungannya melesat. “Lebih dari itu, bukan sekadar dukungan partai, tapi sifat gotong-royong yang dikedepankan PDIP,” lanjut Teguh. Ketika Bibit dicalonkan PDIP, dia tidak membiayai seluruh pencalonannya, anggota-anggota dewan turut menyumbang, dan kepala-kepala daerah membantu. “Memilih kandidat itu kompleks, tidak bisa dipisahkan antara figur dan partai,” kata Teguh. Elektabilitas Ganjar 51,6%, sedang keterpilihan PDIP 42,3%, artinya figur Ganjar yang maju dengan dukungan PDIP mendapat tambahan sekitar 10%. Diakui Teguh, logikanya tidak persis seperti itu, tapi hanya sekadar menggambarkan hubungan antara figur dan partai.

Yulianto menilai tidak ada yang spektatuler dengan Pilgub Jateng. Ada calon petahana, dengan pemain utama PDIP, dan partai-partai penantang belum bisa menyediakan calon. “Bagaimana dukungan Sudirman Said di Brebes, sebelumnya Suswono yang mantan Menteri Pertanian pun kalah telak,” kata Yulianto. Begitu pula dengan Marwan Jafar, dipertanyakan Yulianto apakah cukup solid dukungan di kalangan NU. Sementara faktor SARA dinilai tidak akan bisa diangkat di Jateng. Soal agama, mayoritas penduduk Jateng beragama Islam. Isu PKI, dianggap sudah masa lalu. Yang perlu ditonjolkan adalah soal prestasi dan komunikasi. Usep menilai pemilih mantap sebesar 44% berangkat dari kalangan tradisional PDIP, berbeda dengan pemilih DKI yang cenderung rasional.

Oleh: Sudiarto

No Comments

Leave a Reply