Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat? – Edisi 14 Mei 2016

2018-02-07T09:00:47+00:00
Indonesia
Dimas Ramadhan
Dimas Ramadhan
November 14, 2017

JAKARTA. Listrik menjadi komponen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Sayangnya, program pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt hingga sekarang masih berjalan lambat.

Untuk membahas permasalahan listrik, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network menggelar diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat?” pada Sabtu, 14 Mei 2016 di Gado Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Dewan Energi Nasional Prof. Tumiran, Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UPK3N) Agung Wicaksono, dan Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya.

Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UPK3N) Agung Wicaksono mengatakan program listrik 10.000 megawatt yang dicanangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan Jusuf Kalla belum terealisasi secara penuh. Padahal program tersebut sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. Permasalahannya adalah pada persoalan mindset para pemimpin.

Menurut Agung, persoalan listrik adalah persoalan ekonomi sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi atau bisnis, namun juga harus mempunyai hati infrastruktur. Apabila memiliki hati infrastruktur, meskipun program 35.000 megawatt secara bisnis tidak menguntungkan maka tetap harus dicari jalan keluarnya.

Listrik harus diperlakukan seperti kereta api sehingga semua palang pintu harus tutup ketika kereta api lewat. “Artinya, seluruhnya harus mengatakan listrik nomor satu. Kalau ada peraturan yang memperlambat harus diganti peraturan itu,” ujarnya.

Persoalan lainnya adalah pemerintah perlu menunjuk orang, bisa setingkat menteri, yang mempunyai kewenangan menyajikan persoalan listrik kepada presiden. Kepemimpinan dari level tertinggi yaitu presiden hingga level eksekusi paling bawah perlu ada keselarasan dan harus dimonitor secara ketat. Berly Martawardaya menjelaskan listrik adalah salah satu point penting dalam investasi. Keinginan pemerintah untuk mendorong investasi masuk tidak sejalan dengan ketersediaan listrik. Padahal, listrik adalah jantung dari pembangunan. “Kalau pertumbuhan Indonesia ini jantungnya lemah ya susah. Harus gerak cepat,” tandasnya.

Menurut Berly, pemerintah dalam hal ini harus membuat Key Performance Indicator (KPI). Dalam KPI tersebut akan dijelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pembangunan listrik. Reward dan punishment pemerintah harus jelas berikut dengan target hingga akhir tahun. Tentu saja, jika KPI tersebut tidak tercapai maka harus dikenakan sanksi.

Dewan Energi Nasional Prof. Tumiran menambahkan, kapasitas listrik Indonesia saat ini untuk 250 juta penduduk baru sebesar 53 gigawatt. Ini berarti kapasitas listrik Indonesia adalah 200 watt per kapita. Bandingkan dengan Malaysia yang saat ini mempunyai kapasitas 950 watt per kapita.

China sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia pun mempunyai kapasitas listrik yang besar. Pada Desember 2014 pembangkit listrik China berkapasitas 1.350 gigawatt lalu pada Desember 2015 naik menjadi 1.506 gigawatt. “Indonesia kalau mau maju maka kapasitasnya harus 1.000 watt per kapita,” terang Tumira. Dengan begitu perekonomian Indonesia akan jalan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.