Mengapa ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat?

Mengapa ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat sejumlah 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana kasus Korupsi belum dipecat. Hal ini menimbulkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp. 6,6 miliar setiap bulan atau Rp. 72 miliar dalam satu tahun. Mengapa lambat? Bagaimana dampaknya bagi upaya pemberantasan korupsi?

Populi Center bekerjasama dengan Smart FM dan didukung oleh Gado-Gado Boplo membahasnya dalam acara “Mengapa ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat?”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 2 Maret 2019 pukul 09.00-11.00 WIB dan bertempat di Gado-Gado Boplo, Jalan Cikini Raya 111, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun diskusi ini menghadirkan empat pembicara, yakni Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), Irham Dilmy (Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara), Hery Firmansyah, SH, M.Hum, MPA (Pengajar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara), dan Wana Alamsyah (Peneliti Indonesia Corruption Watch). Diskusi ini dipandu oleh host Perspektif Indonesia, Ichan Loulembah.

Dalam pemaparannya, Wana Alamsyah menuturkan bahwa “Dari tahun 2010-2018 ASN selalu menempati posisi pertama orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, setelah ditelisik lebih lanjut ternyata di tahun 2016 terdapat sejumlah 7.000 ASN yang belum dipecat karena terjerat kasus korupsi dan di akhir tahun 2018 datanya berkurang menjadi 2.357 ASN”.

Robert Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif KPPOD menilai bahwa belum adanya salinan putusan peradilan yang ditembuskan kepada Pemerintah Daerah bukan menjadi alasan untuk menunda pemecatan ASN yang terjerat kasus korupsi. Robert Endi Jaweng  mengatakan “Saat ini leputusan peradilan itu langsung dapat di akses melalui sistem informasi peradilan, sehingga pemerintah daerah harus pro aktif.” Secara umum, korupsi birokrasi di Indonesia merupakan korupsi kekuasaan atau korupsi politik. Birokrasi itu secara umum hanyalah operator terkait korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau DPRD.

Irham Dilmy sebagai Wakil Ketua KASN, menyatakan bahwa persoalannya, di tahun 2012 terdapat surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa mereka yang sudah di pidana apapun itu termasuk karena kasus korupsi, masih dibolehkan untuk tetap bekerja setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya. Irham Dilmy mengatakan “Sehingga ini berlanjut, ini kan seperti pencucian dosa, hukum pidana tidak harus diikuti sanksi administratif”.

Hery Firmansyah selaku pengamat hukum pidana memberikan catatan bahwa kalau berbicara mengenai hukum sudah tidak kurang-kurang terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bahkan pemecatan bagi ASN yang terkena korupsi. Beliau menuturkan bahwa “Masalahnya bukan di Peraturan Perundang-undangannya tetapi di pelaksanaannya.” Sehingga ketika ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri itu hanya mengevaluasi surat edaran Mendagri di tahun 2012 yang dianggap mengganjal. Hery Firmansyah menambahkan “Ironinya saat ini adalah adanya playing victim yang menyatakan bahwa ASN itu juga korban, hal ini menunjukkan bahwa budaya atau cara berfikir dan berperilaku untuk menghilangkan praktik korup ini yang belum ada”.

Robert Endi Jaweng menekankan bahwa bola dari hal ini berada di dua pihak yakni Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menghentikan atau memecat dan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina dan Pengawas Umum jalannya pemerintahan di daerah. Di luar hal tersebut, terdapat pula masalah buruknya sistem informasi peradilan, Irham Dilmy menyampaikan bahwa pemerintah daerah terkadang juga kesulitan mendapatkan informasi dari pengadilan setempat, bahkan kejaksaan sebagai penuntut juga seringkali tidak tahu ASN yang dituntut tersebut bekerja di instansi apa dan jabatannya apa.

Wana Alamsyah dari ICW sepakat dengan yang disampaikan Irham Dilmy dengan mengatakan “di Kota Pematang Siantar dari 11 ASN koruptor, 5 lainnya itu BKD setempat bingung mencari informasinya, oleh karenanya kita surati Mahkamah Agung untuk mensurati seluruh pengadilan di daerah terkait hal tersebut, jadi ini perlu sistem informasi terintegrasi”. Menutup jalannya diskusi, Irham Dilmy menyampaikan bahwa, “Kita harus lakukan law enforcement secara kuat dan kalau tidak dilaksanakan sanksinya tegas bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah), ini harus segera dilaksanakan dan akhir Maret harus sudah selesai”.

Kemudian terkait pencegahan, jaman sekarang infrastrukturnya sudah lengkap dan batang tubuh korupsi Indonesia adalah persoalan suap. Irham Dilmy menambahkan “Hubungan dengan ASN dan pejabat kepegawaian ada beberapa Provinsi dan Kabupaten yang kita harus awasi terus, dan kita harus buat tidak hanya Hall of Fame tetapi juga Hall of Shame”. Setidaknya saat ini ada empat Provinsi yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang korupsi ASNnya nol dan tidak ada sama sekali. Hal ini perlu dilihat dan dijadikan contoh, khususnya bagaimana kepala daerah di Provinsi tersebut mengelola daerahnya tersebut sehingga integritas ASN tetap terjaga dengan baik.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.