MENGAPA BAGASI BERBAYAR ?

MENGAPA BAGASI BERBAYAR ?

Keputusan beberapa maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar membuat konsumen protes. Keberatan muncul dimana-mana. Apa penyebab utamanya? Bagaimana dilihat dari perspektif persaingan usaha? Ataukah ini bisa disebut kartel?

Populi Center bekerjasama dengan Smart FM dan didukung Gado-Gado Boplo membahasnya dalam acara diskusi radio Perspektif Indonesia dengan tema “Mengapa Bagasi Berbayar”. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2019, pukul 09.00 – 11.00 WIB bertempat di Gado-Gado Boplo di Jl. Boplo jl. Cikini Raya 111, Jakarta Pusat.

Adapun diskusi ini menghadirkan empat pembicara, yakni Marsekal (Purn) Chappy Hakim (Mantan KSAU, Pengamat Penerbangan), Ir. Satrio Witjaksono, MM (Ketua Kompartemen Kebandarudaraan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), Bhima Yudhistira, MSc (Pengajar FE UGM, Peneliti INDEF), dan Prof. Dr.Ir. Ine Minara S Ruky (Pengajar FEB UI). Diskusi ini dipandu oleh host Perspektif Indonesia, Ichan Loulembah.

Pada kesempatan pertama, Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengawali dengan menjelaskan tentang persepsi masyarakat yang salah selama dalam dunia penerbangan. Jika kita memasuki dunia penerbangan maka ada tiga hal yang menyertainya, yakni Harga mahal, Manajemen yang harus selalu up to date, dan masalah penerbangan yang rumit namun untung sedikit. Lebih lanjut Chappy Hakim mengatakan “Terbang itu mahal karena salah satu keuntungannya adalah masalah kecepatan ( speed ), jadi tidak ada yang namanya penerbangan itu murah. Makanya tidak ada maskapai penerbangan yang membeli pesawat cash, pada umumnya leasing. Jadi sebenarnya yang membeli pesawat itu adalah penumpang.”

Di sisi lain, dalam 10-20 tahun terakhir muncul LCC (low cost carrier) dalam industry udara yang membuat persepsi masyarakat terhadap bisnis penerbangan yang terlanjur murah. SEhingga ketika tiba-tiba terdapat bagasi berbayar, maka terjadi polemic di masyarakat. Meskipun di sisi lain, LCC banyak mendorong dunia pariwisata melalui penerbangan kita.

Pada kesempatan yang sama, Satrio Witjaksono menilai memang dalam bisnis induk penerbangan limitasi benar-benar diperhatikan, baik dalam volume maupun berat. Sehingga airline juga perlu mensiasati dalam startegi bisnisnya, misalnya pada tahun 1995 muncul istilah “buy one get one” untuk menggaet penumpang yang pada intinya untuk menutup biaya maintenance pesawat. Jadi berkaitan dengan masalah bagasi berbayar adalah yang biasa, namun menjadi masalah ketika beberapa maskapai menerapkan bagasi berbayar sebagian maskapai yang lain tidak.

Bhima Yudhistira (Peneliti INDEF) menyampaikan pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta lesunya investasi di tahun politik adalah masalah besar bagi perekonomian Indonesia tahun ini. Pariwisata menjadi harapan dan tumpuan perekonomian. Maka perlu didorong leisure ekonomi yaitu ekonomi rekreasi atau jalan-jalan. Sebesar 90 Juta milenial yang hobby jalan-jalan jangan dibunuh dengan kebijakan tiket yang naik dan bagasi berbayar. “Ini ada implikasi dengan naiknya ongkos bagasi implikasinya ternyata panjang ke ekonomi, ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Ine Minara S. Ruky (Guru Besar Ekonomi Industri FEB-UI) lebih menyoroti peran pemerintah yang sangat penting dalam mengatasi kebijakan bagasi berbayar yang diajukan oleh maskapai-maskapai LCC. Namun pemerintah sebagai regulator tidak boleh mengambil keputusan bisnis. Lebih lanjut Prof. Dr. Ir. Ine Minara S. Ruky mengatakan “Jika pemerintah sebagai regulator itu harus bersikap netral bagaimana mempertimbangkan kepentingan publik, konsumen, kepentingan perusahaan agar bisa sehat, dan kepentingan ekonomi secara makro”.

Secara umum, keempat pembicara menekankan perlu adanya evaluasi terhadap regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan angkutan udara, karena hal ini akan memiliki dampak terhadap inflasi dan tenaga kerja. Di sisi yang lai, pemerintah harus bisa mendorong pariwisata sehingga sebaiknya dalam menerapkan harga tidak harus harus murah namun terjangkau. Perlu dibentuk kembali Dewan Penerbangan Nasional seperti pada Oktober 1993, walau kemudian dibubarkan pada Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 tahun 2014. Peran dewan penerbangan ini sangat strategis terutama menyangkut hal yang fundamental yakni kedaulatan NKRI yang berbentuk kepulauan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.