Mengapa Galau pada Omnibus Law?

Mengapa Galau pada Omnibus Law?

Undang-undang Omnibus bisa diartikan upaya menyatukan berbagai macam soal dalam satu kali pukul. Agar tidak rumit hal pokoknya tentu saja memangkas serta mencabut sejumlah undang-undang yang dianggap tumpang tindih. Mengapa publik meributkan, bahkan menakutinya?

Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Mengapa Galau pada Omnibus Law?”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 22 Februari 2020 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertempat di Pizza Kayu Api, The MAJ Senayan, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Jakarta.

Adapun diskusi ini menghadirkan empat pembicara, yakni Alamsyah Saragih (Ombudsman RI), Bivitri Susanti, SH, LLM (Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera), Andi Syafrani, SHI, LLM (Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Pengamat Hukum), dan Nur Hidayati (Direktur Eksekutif WALHI). Diskusi ini dipandu oleh Ichan Loulembah.

Pembicara pertama, Andi Syafrani mengatakan pada dasarnya model omnibus law merupakan istilah lama, hanya saja model omnibus law dianggap tidak memberikan ruang bagi demokrasi deliberatif. Terdapat beberapa perbedaan terkait dengan penerapan sistem omnibus law, apabila Presiden didukung oleh mayoritas parlemen, maka cenderung tidak ada perlawanan. Kedua, terdapat kondisi eksternal ekonomi yang mendorong pemerintah untuk segera menerapkan omnibus law. Ketiga, terdapat persoalan pajak yang harus segera diresmikan.

Bivitri Susanti mengatakan pada dasarnya omnibus adalah metode, saat ini yang hendak kita bahas adalah RUU Cipta Kerja serta RUU Pemindahan Ibukota. Hal yang sekarang terjadi adalah UU Cipta Kerja merupakan upaya menarik kekuasaan ke pusat, terutama menarik kekuasaan ke Presiden. Termasuk pasal 170 yang dikatakan salah ketik, dimana ketika ada hal yang belum diatur oleh UU ini, maka akan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Pada dasarnya, UU tidak dapat digantikan oleh Peraturan Pemerintah, mengingat bagaimanapun perwakilan kita adalah parlemen dalam sistem demokratis.

Nur Hidayati mengatakan bahwa Walhi keberatan terhadap sisi proses, termasuk hak-hak untuk mendapatkan informasi dan partisipasi. Dari segi substantif, hal yang beredar saat ini kan hanya bocoran-bocoran isi terkait dengan UU. Hal yang paling kami soroti adalah persoalan ijin lingkungan, amdal dihapuskan, padahal itu merupakan syarat untuk ijin lingkungan. Pada dasarnya, ijin lingkungan merupakan alat dari pemerintah untuk mengontrol aktivitas korporasi.

Alamsyah Saragih mengatakan pada dasarnya ini merupakan gagasan lama, mengingat orientasi dari pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Sudah ada perbaikan infrastruktur, mencoba memangkas perijinan, termasuk biaya transportasi. Hanya saja agenda pertumbuhan ekonomi belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa memang ada upaya re-sentralisasi. Menurutnya terdapat persoalan mal administrasi dikarenakan tidak ada proses pembuatan yang terbuka untuk publik.

Di akhir diskusi, Alamsyah Saragih mengatakan persoalan utama dari omnibus law adalah proses penyusunan yang tertutup. Oleh karenanya omnibus law dalam prosesnya masuk kategori sangat berpotensi mal administrasi. Nur Hidayati mengatakan bahwa perlu untuk kembali ke esensi apa itu cipta kerja. Pemerintah lupa bahwa Indonesia memiliki 240 juta orang yang dapat terlibat dalam ekonomi yang signifikan. Masalahnya akses-akses tersebut tidak diberikan oleh pemerintah, termasuk tanah dan modal.

Bivitri Susanti mengatakan perlu untuk mendorong proses yang transparan dan partisipasi. Bagaimanapun juga, proses legislasi itu mulai dari proses perencanaan. Persoalan yang harus dipahami bahwa pemerintah saat ini sedang mendekati organisasi-organisasi yang tidak setuju dengan omnibus law dengan pendekatan keamanan. Andi Syafrani mengatakan bahwa apabila pemerintah hendak menggunakan omnibus law, maka harus dikurangi cakupan dari RUU. Contoh model omnibus law adalah UU Pemilu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.