Mengapa Timpang Data Pertanian? – Edisi 28 November 2015

2018-02-07T07:24:19+00:00
Indonesia
Hartanto Rosojati
Hartanto Rosojati
November 14, 2017

JAKARTA. Data pertanian yang berbeda antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) membuat bingung. Kredibilitas dua lembaga pemerintah tersebut dalam menyajikan data resmi pemerintah dipertanyakan.

Untuk membahas isu terkini tersebut, Populi Center dan Smart FM menggelar diskusi bertemakan “Mengapa Timpang Data Pertanian?” pada Sabtu, 28 November 2015 di Gado-Gado Boplo, Jakarta. Diskusi ini menghadirkan Ahli Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin, Pelaku Usaha Pangan dan Pertanian Nur Iswan, dan Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan Medrial Alamsyah.

Sebagai gambaran diskusi, BPS merilis data 2015 yang menyatakan Indonesia diperkirakan mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebesar 75 juta ton atau setara dengan 43,940 juta ton beras. Data ini kemudian direvisi kembali oleh BPS menjadi 74,99 juta ton karena El Nino.

Di sisi lain, berdasarkan data Kementan konsumsi beras nasional tahun ini adalah 33,368 juta ton. Dengan begitu Indonesia mengalami surplus beras. Namun kenyataannya, pemerintah tetap butuh impor sehingga data BPS dianggap tidak valid.

Ahli Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin mengatakan yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini adalah mereka yang mempublikasikan data, yang dalam kasus ini adalah BPS. Data produksi pangan dipublikasikan BPS secara berkala yaitu 4x dalam setahun.

Menurut Bustanul, sampel yang dijadikan BPS dalam penghitungan produksi padi adalah lahan seluas 22.000 hektar. Setengah sampel yaitu 11.000 diambil oleh BPs dan setengahnya lagi oleh dinas pertanian setempat.

Kalau mau membagi persentase tanggung jawab maka BPS 25% dan 75% dari dinas pertanian yang ditunjuk oleh Kementan. “Namun tanggung jawab BPS jadi 100% karena dia yang mempublikasikan,” ujar Bustanul.

Data adalah unsur penting dalam menentukan kebijakan. Maka dari itu, peran masyarakat dalam kelancaran memberikan data juga sangat dibutuhkan.

Data yang tumpang tindih ini tidak hanya membingungkan pemerintah, tapi juga kalangan pengusaha. Pelaku Usaha Pangan dan Pertanian Nur Iswan mengakui dirinya harus mempunyai data pembanding sebagai penyeimbang data pemerintah yang tidak akurat.

Dengan mempunyai data pembanding maka ia perlu memberikan ekstra waktu, energi dan biaya yang lebih besar untuk riset. “Kita cari cara untuk berhasil,” terangnya.

Dalam hal ini Indonesia perlu meniru Brazil. Nur bilang, Brazil tidak menggantungkan diri pada subsidi dan proteksi. Brazil melakukan mekanisasi pertanian. Produktivitas beras di negeri sepak bola tersebut 1 hektarnya adalah 7 juta ton. Sementara Indonesia baru 5,1-5,2 juta ton.

Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan Medrial Alamsyah menambahkan, antar unit organisasi dalam satu Direktorat Jenderal saja bisa mengalami perbedaan. Data dibuat berdasarkan kepentingan yaitu untuk menunjukkan prestasi atau mendapatkan anggaran.

Selain itu, Indonesia sudah harus memikirkan big data yaitu era digitalisasi. “Perlu ada restrukturisasi besar-besaran,” tandasnya. Untuk mengakomodir itu, harus ada suatu jabatan dan figur yang kuat untuk mengkonsolidasi data.