MENIMBANG CALEG EKS KORUPTOR

MENIMBANG CALEG EKS KORUPTOR

Pertarungan pemilu legislatif (pileg) 2019 kembali mengalami sorotan karena masuknya calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai otoritas terkait pun telah mengumumkan caleg bekas terpidana korupsi kepada publik. Lantas, bagaimana dampak caleg mantan koruptor ini terhadap mutu demokrasi di Indonesia?

Populi Center bekerjasama dengan Smart FM dan didukung oleh The Atjeh Connection membahas topik tersebut dalam acara diskusi radio Perspektif Indonesia dengan tema “Menimbang Caleg Eks Koruptor”. Diskusi ini dilaksanakan pada 2 Februari 2019 pukul 09.00 – 11.00 WIB dengan menghadirkan empat narasumber, yakni Erwin Moeslimin Singajuru (Anggota DPR PDI Perjuangan), Miftah Nur Sabri (Politisi Partai Gerindra), Bivitri Susanti (Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Jentera), dan Emerson Yuntho (Peneliti ICW).

Dengan panduan Ichan Loulembah sebagai host Perspektif Indonesia, Ichan membuka diskusi dengan memaparkan adanya perdebatan antara menjadi caleg anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden. Caleg anggota DPR boleh calon narapidana, namun calon anggota DPD dan Presiden tidak boleh calon narapidana. Artinya, kualifikasi DPD dan Presiden lebih tinggi daripada DPR.

Bivitri Susanti memulai diskusi pada kesempatan pertama dengan memberikan pendasaran. Menurutnya, sedari awal dirinya mendorong tidak diperbolehkannya tiga kelompok mantan narapidana masuk dalam perhelatan legislatif, yaitu mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kekerasan terhadap anak. Tiga kejahatan tersebut adalah kejahatan yang dikategorikan dalam kejahatan Hal ini dilakukan karena DPR adalah otoritas yang akan membuat Undang Undang (UU).

Dalam UU Pemilu sendiri (UU Nomor 7 Tahun 2017), Bivitri menjelaskan, terdapat syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Terkait dengan persyaratan bakal calon DPR, DPRD dan DPD, boleh-boleh saja narapidana menjadi caleg asalkan mengumumkan kepada masyarakat status dirinya. Sementara itu, untuk syarat presiden dan wakil presiden ketat dan sangat kaku, yakni tidak boleh sama sekali melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan berat lainnya.  “Di luar UU Pemilu pun, misalnya UU Kementerian Negara, menteri itu tidak boleh kalau pernah dipidana lima tahun atau lebih. Sebenarnya tidak logis, apakah anggota DPR itu seakan-akan lebih rendah dari menteri, ASN ataupun presiden. Ini yang menjadi pertanyaan kita,” ujar Bivitri.

Sependapat dengan Bivitri, Emerson Yuntho mencatat terdapat krisis integritas di hampir semua partai politik (parpol). Dalam upaya menjadikan legislatif yang berkualitas, parpol cenderung tidak terlalu suka. Tolak ukur sederhananya, terang Emerson, adalah masih ada 40 persen anggota legislatif yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permasalahan integritas ini tidak hanya dari sisi individu, namun juga dari parpol itu sendiri.

Untuk memperbaiki persoalan ini, menurut Emerson, belum terlambat. Parpol bisa memaksa caleg koruptor untuk mundur atau menyatakan caleg koruptor ditarik atau dicopot dari pencalonan. Kondisi ini mau tidak mau juga berhubungan dengan buruknya kaderisasi partai. “Mengapa orang yang diduga bermasalah atau memang bermasalah dicalonkan kembali? Apakah tidak ada orang lagi? Mereka (parpol) hanya berbicara mengenai kemampuan finansial dan loyalitas. Ini yang memunculkan fenomena korupsi,” terang Emerson.

Data ICW mencatat, pada periode 2014-2019 lalu terdapat total 49 anggota DPR, DPRD, dan DPD narapidana koruptor yang terpilih. Untuk periode 2019-2024 sendiri terdapat 49 caleg DPR mantan koruptor yang tercalonkan. Membaca fenomena ini, Erwin Moeslimin selaku anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan melihat sistem hukum di Indonesia. Partai melihat UU Pemilu membolehkan caleg narapidana korupsi untuk masuk kembali dalam kontestasi. Kecuali, syarat terpidana lima tahun dan syarat tidak pernah terpidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan anak dicantumkan.

Itu pun, setelah lima tahun dihukum dan bebas, bakal calon baru bisa dicalonkan lagi. Persyaratan ini pun dengan catatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu caleg tersebut harus mengumumkan status dirinya sebagai mantan narapidana di dalam iklan. Jika tidak, akan didiskualifikasi oleh KPU. “Ketika masih saja partai mencalonkan mereka (mantan narapidana koruptor), secara legal formal sah. Tetapi, ada hak-hak masyarakat yang dirampas yaitu hak kebenaran dan hati nurani,” tukas Erwin.

Miftah Nur Sabri yang juga kesehariannya bertugas sebagai aktivis Partai Gerindra mengakui dalam internal partainya sendiri terdapat perdebatan. Yang tampak di luar adalah keputusan dari Ketua Umum Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju terus dengan caleg mantan koruptor. Menurutnya, jika masyarakat tidak hanya harus tahu perihal nama caleg mantan koruptor, namun juga kader partai yang terbanyak menjadi koruptor dalam lima tahun terakhir.

Sebagai penutup diskusi, keempat narasumber mempunyai benang merah yang sama yaitu bagaimana memutuskan lingkaran setan yaitu korupsi. Maka dari itu, perlu ada reformasi dari sisi hulu yaitu parpol dan sisi hilir yaitu sistem pemilunya. Perubahan regulasi terkait kasus korupsi perlu dilakukan, semisal dengan pencabutan hak politik yang bisa lebih dari lima tahun atau seumur hidup.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.