Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015

Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015

JAKARTA. Kurang dari 14 hari tahun 2015 akan segera berakhir. Sepanjang tahun penuh pemerintahan Jokowi-JK ini banyak terjadi persoalan baik dari sisi sosial, ekonomi ataupun politik.

Berbagai persoalan ini penting untuk diperbincangkan sebagai modal menatap 2016. Maka dari itu, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network menggelar diskusi bertemakan “Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015” di Gado-Gado Boplo Jakarta.

Dalam diskusi ini hadir Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryani SF Motik, Pengamat Politik Islam Ali Munhanif, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dan Ketua Populi Center Nico Harjanto.

Wakil Ketua Kadin Suryani SF Motik mengatakan harapan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi-JK selama 2015 terbilang tinggi. Menteri kabinet kerja Jokowi berlomba-lomba membuat kebijakan namun kebijakan yang dibuat aneh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi membuat kebijakan tidak boleh rapat di hotel. Sementara, trend daya beli masyarakat sedang menurun. “Banyak sekali (kebijakan) yang tidak sinkron,” ujarnya, Sabtu (19/12).

Suryani bilang, pemerintah mempunyai arah kebijakan ingin menghidupkan industri. Arah kebijakan seperti ini bahaya. Pasalnya, negara yang industrialisasinya cepat tidak diimbangi dengan serapan tenaga kerja.

Dari sisi dunia usaha, pengusaha ingin pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat. Ada dua syaratnya, pemerintah menggelontorkan uang dan daerah bisa menyerap uang tersebut dengan baik. Kedua, investasi.

Jika ekonomi mau berkembang maka investasi harus masuk. Ekonom INDEF Berly Martawardaya menjelaskan selama 2015 ini ada tiga masalah yang perlu diselesaikan. Pertama, asap.

Rp 200 triliun uang negara habis untuk asap. Kedua, beras. Hasil kajian INDEF menunjukkan beras menjadi faktor utama kenaikan kemiskinan tahun ini.

Ketiga, kegaduhan kabinet. Kabinet kerja ribut di luar sehingga mengganggu ekonomi. “Intinya kekompakan kabinet Apa masalahnya dan solusinya bagaimana,” terangnya.

Dari sisi non ekonomi, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menekankan pada belum adanya upaya yang kuat dari Jokowi untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu upaya makin lemahnya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, terpilihnya pengurus baru KPK yang mana hanya 1 di antara 4 berasal dari arena independen yaitu dosen patut dipertanyakan.

“Yang paling parah itu titik lemahnya ada pada cara pandang mereka terhadap tindak pidana korupsi. Menganggap biasa saja,” tandas Ray.

Pengamat Politik Islam Ali Mundanif melihat selama 2015 fenomena intoleransi masyarakat masih terjadi. Terdapat dua peristiwa besar intoleransi yang terjadi yaitu pembakaran rumah ibadah di Tolikara Papua dan pembakaran gereja di Aceh Singkil.

Secara keseluruhan, peraturan daerah (perda) bernuansa Islam semakin sedikit. Namun, desakan organisasi Islam untuk masuk dalam perda tetap terjadi. “Ini memang kecil tapi kalau kita tidak beri perhatian akan jadi persoalan serius,” akunya.

Ketua Populi Center Nico Harjanto menambahkan Indonesia saat ini sedang menuju pada ekuilibrium baru. Pada masa lalu, Indonesia hanya terpuasat pada pembagian antar Jawa dan luar Jawa, sipil dan militer, dan sebagainya.

Namun sekarang ini terdapat multi aktor atau pusat. Setidaknya ada 5 pusat yaitu istana, senayan, wilayah pemimpin parpo, ranah publik, dan daerah. “Dinamika terbentuk di sini,” ungkap Nico.

Catatan lainnya yang tidak kalah penting adalah kebijakan politik Indonesia yang masih belum bisa menunjang suatu sistem ekonomi yang efisien. Misalnya, pemerintah pusat ingin menyederhanakan perijinan investasi.

Untuk menyederhanakan ijin investasi butuh waktu berbulan-bulan. Simplifikasi ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dan menjadi sebuah keharusan.

Tags:
No Comments

Leave a Reply