MENUJU PEMILU BERMUTU

MENUJU PEMILU BERMUTU

JAKARTA – Proses jelang Pemilihan Umum 2019 ramai disangkakan bakal panas. Baik itu pemilu legislatif ataupun pemilu Presiden. Baru kali ini pula pemilu berlangsung serentak dan dibayangkan lebih rumit. Masih adakah harapan me-mutu-kan dan meredakan ketegangannya?

Populi Center bekerjasama dengan Smart FM dan didukung the Atjeh Connection membahasnya dalam acara diskusi radio Perspektif Indonesia dengan tema “Menuju Pemilu Bermutu”. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 09.00 – 11.00 WIB bertempat di the Atjeh Connection di Gedung Sarinah, Lantai UG di Jl. MH. Thamrin No.11,  Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun diskusi ini menghadirkan empat pembicara, yakni Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM (DPP Partai Demokrat), Prof. Firmanzah (Rektor Universitas Paramadina), Sigit Pamungkas, MA (Direktur Eksekutif NETGRIT, Komisioner KPU 2012-217), dan Ulla Nuchrawaty (DPP Partai Golkar). Diskusi ini dipandu oleh host Perspektif Indonesia, Ichan Loulembah.

Pada kesempatan pertama, Sigit Pamungkas men gatakan bahwa dari sisi beban penyelenggaraan, saat ini tekanan politik jauh lebih tinggi. Di masa lalu, tekanan politik dibagi karena pelaksanaan pemilu tidak serentak, sedangkan saat ini prolematika menumpuk. Sehingga beban penyelenggara menjadi berat, termasuk persoalan tekis pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut Sigit Pamungkas mengatakan “Saat ini banyak kasus yang diserang ke KPU, termasuk isu 7 kontainer hingga persoalan disabilitas, bahkan hingga masalah kenapa KPU harus menggunakan nomor 01 dan 02. Hal yang disasar/diserang adalah bahwa KPU tidak dapat dipercaya publik, untuk teknikalitas dari KPU sudah dapat dijawab dengan baik sejauh ini. Hanya saja tekanan politiknya masih terlalu tinggi.”

Terkait dengan hal ini, Ulla Nuchrawaty mengatakan bahwa KPU seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada publik terkait persoalan-persoalan yang mempertanyakan integritas penyelenggara pemilu. Karena bagaimanapun juga, pemilu bermutu harus berpusat pada penyelenggara pemilu yang berintegritas, masyarakat yang beradab dan juga calon dari legislatif maupun Presiden. Hal ini diamine oleh Didi Irawadi  Syamsuddin yang mengatakan “KPU harus dapat memberikan komunikasi yang baik ke masyarakat, karena kelas intelektualnya berbeda-beda. Seperti isu terkait dengan orang gila yang memiliki hak suara, seharusnya KPU dapat memberikan penjelasan terkait dengan hal ini.”

Dari perspektif yang berbeda, Firmanzah menekankan masyarakat yang masih terbelah pas Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Padahal control dari masyarakat paska pemilu menjadi penting. Lebih lanjut, Firmazah mengatakan “Saat ini terdapat masyarakat yang hypersensitive yang dikarenakan growing distrust antar masyarakat, akibat dari residu Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Padahal hal yang paling diperlukan adalah bagaimana pengawasan paska pemilu, jangan kemudian suasana paska pemilu tetap terbelah seperti pada masa-masa pemilu, sehingga kontrol publik menjadi lemah.”

Di akhir diskusi, Sigit Pamungkas menenkankan bahwa pemilu bukanlah segalanya namun menentukan, oleh karenanya penyelenggara pemilu harus lebih responsif dalam menghadapi pertanyaan dari publik. Senada dengan poin tersebut, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil pelajaran bagaimana pemerintahan sebelumnya (masa pemerintahan SBY) mengelola pemerintahan, dalam situasi banyak fitnah dan hoax. Meski diakuinya, tantangan pemerintahan Jokowi tidak sama dengan pemerintahan SBY.

Pada kesempatan yang lain, Ulla Nuchrawaty mengingatkan penting regenerasi elit. Pemilu yang bermutu tidak akan terwujud apabila keadaban politik tidak didorong, dengan masih bekerjanya politik dinasti dalam setiap kontestasi politik. Dengan nada yang sama, Firmanzah menekankan pentingnya sikap kerelaan dan kelegowoan (ikhlas) paska kontestasi politik. Karena bagaimanapun juga, perlu untuk mengontrol pemerintahan paska pemilu dilaksanakan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.