Pemilihan Rektor Harus Setor?

Pemilihan Rektor Harus Setor?

JAKARTA. Menjadi rektor yang memimpin institusi pendidikan seyogyanya mengedepankan asas idealisme. Berbagai praktik korupsi dan nepotisme dalam pemilihan pucuk tertinggi pendidikan lanjutan ini tidak boleh ditolerir.

Untuk membahas ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network menyelenggarakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Pemilihan Rektor Harus Setor?” di Gado-Gado Boplo Menteng, Sabtu (29/10). Dalam diskusi ini hadir Ombudsman RI Dr. Laode Ida, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Bappenas Dr. Amich Alhumami, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan dalam beberapa tahun terakhir terdapat 37 kasus yang melibatkan korupsi di perguruan tinggi. ICW mensinyalir kerugian negara yang terjadi dari 37 kasus tersebut mencapai Rp 218 miliar. Suap ini menyangkut pada 12 hal seperti suap dalam pemilihan pejabat internal perguruan tinggi, korupsi pada pengadaan barang dan jasa, korupsi pada penerimaan mahasiswa baru, dan suap dalam kegiatan riset akreditasi.

Menurut Donal, angka korupsi di sektor pendidikan termasuk dalam kategori yang paling tinggi. Melihat fenomena ini, korupsi rektor merupakan pintu masuk ke ke 12 hal korupsi lainnya. “Kalau rektor dipilih dari hasil korupsi bisa dibayangkan hasil pendidikan kita 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Pendidikan di perguruan tinggi menuntut value yang lebih tinggi. Moralitas menjadi elemen penting. Maka dari itu, Donal bilang, ICW mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut orang-orang yang menjualbelikan posisi rektor.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Bappenas Dr. Amich Alhumami menjelaskan, pemerintah mempunyai preferensi 35% voting blok. Artinya, Menteri Pendidikan mempunyai persentase suara sebesar 35% dalam memilih rektor perguruan tinggi dan kebijakan ini sudah dilaksanakan sejak Mohammad Nuh.

Dirinya berpendapat kebijakan ini wajar-wajar saja dan tidak bisa dihindari. Hanya saja bagaimana proses politik kebijakan ini tidak dicederai oleh transaksi uang. Orang yang menempati posisi rektor haruslah orang dengan kapabilitas yang tinggi dan tidak bisa menggunakan beragam koneksi tersebut untuk mengingkari akademik.

Pemerintah mempunyai tuntutan untuk meningkatkan layanan pendidikan tinggi. Setiap tahun jumlah siswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi terus meningkat. Akibatnya daya tampung universitas harus diperluas dan investasi dalam jumlah besar mau tidak mau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Kita harus menjaga marwah perguruan tinggi ini. Jangan dikotori praktik-praktik tercela,” terangnya.

Ombudsman RI Dr. Laode Ida menambahkan, berapapun persentase jumlah suara menteri tidak akan menjadi masalah asalkan ada syarat yang akuntabel. Yang perlu dilakukan adalah semua pihak perlu merefleksi apa yang menjadi tujuan perguruan tinggi. Saat ini, dirinya melihat universitas adalah kantor proyek.

Maka dari itu, menteri sebagai pemimpin harus bersikap tegas terhadap universitas-universitas yang melakukan praktik negatif. “Menteri harus take over sementara, benahi lalu lakukan perekrutan rektor yang ideal. Kalau tidak lakukan ini, penyakit tersebut tidak akan pernah selesai,” imbuh Laode.

Tags:
No Comments

Leave a Reply