Peretasan Dunia Maya

Peretasan Dunia Maya

Media daring milik Tempo kena retas. Akun media sosial beberapa tokoh juga kena bajak. Bagaimana memahami peretasan tersebut dalam kerangka kebebasan berpendapat dan ketertiban masyarakat? Populi Center dan Smart FM Network serta didukung The MAJ Senayan akan membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan tajuk “Peretasan di Dunia Maya”.

Diskusi dilakukan menggunakan aplikasi Zoom pada Sabtu 22 Agustus 2020 mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Dipandu Ichan Loulembah, diskusi kali ini menghadirkan empat narasumber, antara lain Prof. Dr. Ibnu Hamad (Guru Besar Ilmu Komuniksasi UI), Nasihin Masha (Dewan Kehormatan PWI), Setri Yasra (Pemimpin Redaksi tempo.co), dan Hariqo Wibawa Satria (Direktur Eksekutif Komunikonten).

Setri Yasra sebagai perwakilan dari Tempo dalam diskusi ini mengawali diskusi dengan menjelaskan kronologi peretasan yang dua kali dialami pada dini hari sebelumnya, atau 21 Agustus 2020. Menurutnya, peretasan ini cukup unik karena sebelumnya Tempo menurunkan berita terkait RUU Omnibus Law, dan tidak lama setelah peretasan, hal tersebut sudah menjadi perbincangan oleh di Twitter oleh sebuah akun anonim. Akun anonim tersebut, menurut Setri Yasra, memang sebelumnya mempersoalkan liputan Tempo terkait pihak-pihak yang menjadi influencers RUU Omnibus Law. Setri Yasra menambahkan, kejadian ini seperti sebuah rangkaian, karena sebelumnya akun media sosial milik beberapa tokoh/aktivis yang mengkritisi RUU tersebut juga mengalami peretasan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pihaknya berpendapat bahwa kejadian ini merupakan bentuk pembungkaman pers dan hak dalam berpendapat.

Hariqo Wibawa Satria agaknya setuju dengan Setri Yasra, bahwa peretasan yang terjadi pada Tempo dan akun media sosial milik beberapa orang yang kritis kepada pemerintah merupakan tindakan yang terorganisir. Ia mencontohkan tidak lama setelah peretasan Tempo, muncul komentar-komentar yang seolah membenarkan tindakan pelaku. Menurutnya ada semacam mobilisasi dalam kolom komentar di media online yang mengangkat peretasan Tempo. Sayangnya, ia tidak menjelaskan lebih jauh apakah komentar tersebut dilakukan oleh akun nyata atau akun palsu, termasuk komentar di platform digital Tempo di Googlestore. Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang melakukan peretasan.

Nasihin Masha dari Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia menyampaikan bahwa penelusuran besarnya anggaran pemerintah dalam memanfaatkan pihak ketiga dalam mengkampanyekan suatu kebijakan, yang kemudian juga diangkat oleh Tempo dalam pemberitaannya, harus dipandang sebagai bentuk keresahan publik terhadap perilaku buzzer atau influencer yang sering melibatkan sentimen dan mengabaikan etika. Apa yang dilakukan oleh buzzer atau influencer tidak berpijak pada kebenaran sebagaimana layaknya pemberitaan pers, melainkan bentuk propaganda yang cenderung mengesampingkan fakta-fakta tertentu. Sayangnya baik buzzer atau influencer belum diakui secara resmi sebagai sebuah profesi, sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan mereka.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UI Ibnu Hamad menilai pelibatan buzzer atau influencer dalam mengkampanyekan agendanya menunjukkan tidak bekerjanya fungsi komunikasi atau kehumasan yang dimiliki. Di sisi lain apa yang menimpa Tempo dan akun tokoh di media sosial memang sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi, karena dalam demokrasi mensyaratkan adanya proses yang diskursif. Dengan demikian, apabila peretasan terhadap Tempo merupakan bentuk kritik atas pemberitaannya, seharusnya pelaku menunjukkan dimana letak kesalahan atau kekeliruan Tempo, sehingga jelas apa yang menjadi duduk perkaranya.

Di akhir sesi diskusi para narasumber menyampaikan pernyataan penutupnya. Bagi Heriqo, kepercayaan terhadap pemerintah yang tengah menurun akibat Covid-19 saat ini dapat diperbaiki salah satunya dengan mengungkap dan menindak pelaku peretasan Tempo dan akun beberapa tokoh di media sosial. Setri Yasra mengingatkan pada seluruh pihak bahwa saat ini Tempo yang menjadi korban, namun di kemudian hari akan ada korban-korban lain. Oleh karena itu perilaku peretasan harus menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan hak berpendapat. Ibnu Hamad menekankan mengenai pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi agar tercipta kehidupan berbangsa yang sehat. Nasihin Masha menyatakan ke depan perlu adanya unsur pidana dalam tindakan-tindakan seperti peretasan dan sebagainya.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.