Perlukah Satgas Ekonomi?

Perlukah Satgas Ekonomi?

Lanskap kehidupan di berbagai bidang termasuk ekonomi dipastikan berubah akibat pandemik Covid-19. Para pelaku ekonomi mendesak agar dibentuk Satgas Ekonomi untuk menangani kedaruratan situasi sekarang dan menyiapkan mitigasi agar serangan wabah ini segera tertangani. Kebijakan negara lain dalam menangani pandemi tersebut perlu di telisik untuk memberikan gambaran penanganannya di negeri ini.

Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Perlukah Satgas Ekonomi?”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 16 April 2020 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertempat di kantor pusat Smart FM. Diskusi Perspektif Indonesia dilakukan secara daring, mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas.

Diskusi kali ini menghadirkan empat pembicara yakni Chris Kanter (Dewan Penasihat KADIN), Dendi Ramdani, PhD (Ekonom Bank Mandiri), Dr. Anggawira, MM (Wakil Ketua Umum BPP HIPMI), dan Hardy Hermawan (Jurnalis Senior, Pengamat Ekonomi). Diskusi dipandu oleh host Perspektif Indonesia, Ichan Loulembah.

Mengawali diskusi, Anggawira menyatakan bahwa situasi saat ini cukup kompleks dan kita belum pernah mengalaminya sebelumnya. UMKM sangat terdampak, kita percaya pemerintah sangat serius untuk mencoba mengatasi pandemi, namun ada beberapa hal yang masih gagap. Dari HIPMI perlu adanya delivering hope kepada masyarakat dan pelaku usaha. Memang secara global sudah ada upaya, tapi dalam implementasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terlihat cukup baik dan harapan kami perlu ada entitas secara khusus untuk menangani persoalan ekonomi secara konkret, seperti menjaga stabilitas harga sembako.

Chris Kanter mengatakan sepenuhnya setuju dengan kehadiran satgas ekonomi. Kita ini mengalami tiga masalah besar yakni, kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial. WHO menyatakan 2021 vaksin baru akan ditemukan dan butuh waktu yang lama juga untuk kemudian nantinya serve all the whole world. Selama belum ada vaksin maka tatanan hidup ini jelas berubah, dan kita tidak mungkin melakukan lockdown secara permanen. Selama ini banyak kementerian juga punya kebijakan sendiri-sendiri sehingga perlu dikoordinasikan.

Dendi Ramdani menyampaikan perlu adanya identifikasi kerja-kerja atau tugas-tugas yang perlu dikerjakan untuk menghadapi pandemi ini. Banyak negara pun juga tergagap-gagap menghadapi persoalan ini, bukan hanya Indonesia. Baru kemudian kita berbicara masalah pengorganisasian dan siapa yang perlu mengerjakan. Ini ada masalah klasik dan sepertinya ada masalah koordinasi antar kementerian dan daerah. Mungkin ini juga karena adanya ketidakpercayaan kepada organisasi pemerintahan. Hal ini perlu dijawab dulu sebelum kita mendiskusikan perlukah satgas atau tidak.

Hardy Hermawan dalam kesempatan ini mempertanyakan efektivitas PSBB dan bantuan sosial. Selama ini ada masalah data khususnya terkait bantuan sosial. Ini perlu adanya pendekatan yang luar biasa karena ini situasi yang luar biasa bahkan melebihi kejadian tsunami di Aceh. Ini dari kacamata ekonomi pun situasi ketidakpastian ini akan berlangsung lama.

Di akhir diskusi, Hardy Hermawan mengatakan bahwa seharusnya ada lima gugus tugas dan salah satunya adalah gugus tugas ekonomi selain gugus tugas kesehatan; bantuan sosial dan ketahanan pangan; keamanan, ketertiban, transportasi, logistik; dan kemasyarakatan, pendidikan, agama, dan budaya. Ini semua harus dilakukan dengan cara extraordinary. Ini perlu direncanakan jangka pendek, menengah dan panjang mengingat pemerintahan pak Jokowi ini pemerintahan darurat.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.