Permisi, Pelaku Korupsi Dapat Remisi

Permisi, Pelaku Korupsi Dapat Remisi

JAKARTA. Pemberian remisi menjadi ritual yang ditunggu-tunggu oleh para penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas). Pengurangan masa tahanan ini hendak dipukul rata kepada semua pelaku kejahatan, termasuk pelaku tindak pidana korupsi.

Persoalan kemudahan remisi ini menjadi perbincangan hangat yang diangkat oleh Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network dalam diskusi Perspektif Indonesia “Permisi, Pelaku Korupsi Dapat Remisi” di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta, Sabtu (20/8). Dalam diskusi ini hadir Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti, Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto, dan Editor Buku “Mencuri Uang Rakyat” Hamid Basyaib.

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti mengatakan remisi adalah suatu kebijakan untuk mengurangi hukuman dari seorang narapidana. Banyak orang berpendapat remisi adalah hak narapidana, namun dalam dunia hukum remisi adalah kebijakan dari pemerintah atau “belas kasihan”. Remisi biasanya diberikan karena beberapa sebab seperti pada perayaan 17 Agustus atau hari raya keagamaan.

Dalam konteks remisi ini, Bivitri melanjutkan terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang di dalamnya mengatur pemberian remisi. Dalam PP ini pemberian remisi dibatasi untuk tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme. “Remisi dibuat sulit. Sekarang ini ribut mengapa diberikan remisi dan melanggar PP,” ujarnya.

Argumentasi pemerintah adalah kondisi penjara yang penuh sehingga pemberian remisi kepada pelaku korupsi dipermudah. Bivitri menjelaskan, pada 2016 terdapat lebih dari 187 ribu penghuni lapas di mana kapasitas total penampungannya hanya 120 ribu. Persoalan ini tidak bisa dilihat solusinya hanya dengan memberikan kemudahan remisi. Pemerintah harus memberikan argumentasi yang lebih baik.

Peneliti ICW Emerson Yunto menjelaskan persoalan remisi ini mempunyai dua permasalahan. Pertama, proses penyusunan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak jelas urgensinya. Kedua, mengenai substansi yang dilihat sebagai upaya memudahkan koruptor untuk segera keluar dari penjara. Padahal, kejaksaan, kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersusah payah menangkap pelaku korupsi.

“Ini malah pemerintah berlomba-lomba untuk mengeluarkan koruptor. ICW menolak pelonggaran pemberian remisi,” terangnya. Mengenai persoalan PP tersebut hendak direvisi, Emerson mengaku sah-sah saja asal di luar perkara kasus korupsi.

Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menjelaskan para narapidana memiliki hak-hak minimal sebagai orang yang tidak bebas. Mereka berada dalam suatu kondisi yang mengikat kebebasan mereka. Permasalahannya adalah remisi yang diberikan jangan diobral.

Pembahasan revisi PP jangan hanya melibatkan kalangan internal seperti kepala penjara lapas dan petugas kemenkumham. “Harusnya juga ada dari elemen masyarakat,” akunya. Pemerintah harus melihat biaya dan keuntungan dari revisi PP tersebut. Apabila permasalahan lapas yang penuh menjadi alasan maka persoalan tersebut harus diletakkan pada kerangka yang struktural.

Editor Buku “Mencuri Uang Rakyat” Hamid Basyaib menambahkan, para aparat hukum seperti polisi dan KPK telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menangkap koruptor. Ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan para koruptor tidak bisa diperlakukan setara dengan kejahatan lainnya. “Mestinya ini ditempatkan sebagai titik masuk untuk menyusuri masalah-masalah yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply