Kenapa Blokir Situs Online?

Kenapa Blokir Situs Online?

Antisipasi Situs Radikal, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Cyber Nasional

Sabtu, 4 April 2015 | 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat masalah cyber, Fami Fahruddin, mengusulkan agar pemerintah membentuk badan cyber nasional yang khusus mengawasi situs-situs yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Salah satunya, menurut Fahmi, untuk menangkal situs-situs yang berisi konten paham radikalisme. “Pemerintah seharusnya bisa membuat semacam badan cyber nasional. Itu bisa digunakan untuk tindakan pencegahan masuknya situs-situs ,” ujar Fahmi dalam diskusi Perspektif Indonesia di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015). Menurut Fahmi, badan cyber nasional sudah dimiliki oleh sejumlah besar negara, seperti Korea dan Israel yang baru-baru ini membentuk badan cyber nasional. Menurut Fahmi, badan tersebut digunakan untuk melakukan deteksi dini, memberikan semacam peringatan bagi otoritas yang berwenang. Beberapa yang bisa dilindungi selain situs yang bermuatan paham radikal, menurut Fami, seperti data perbankan, listrik, hingga data kependudukan. Menurut Fahmi, data-data tersebut wajib diberikan proteksi. Sebab, jika terjadi kebocoran data, dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan sosial, dan politik. “Jadi pemerintah harus bisa melakukan pencegahan. Karena, sekarang ini, hampir semua negara maju memiliki badan yang mengelola cyber, khususnya mengangisipasi kejahatan cyber,” kata Fahmi. Melalui surat Nomor 149/ K.BNPT/3/2015, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sejumlah situs web. Pemblokiran itu dilakukan karena situs-situs tersebut dianggap sebagai penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme. Saat ini setidaknya terdapat 22 situs yang diduga memiliki konten paham radikalisme yang diblokir oleh Kemenkominfo. Berikut 22 situs yang diblokir:

1. arrahmah.com

2. voa-islam.com

3. ghur4ba.blogspot.com

4. panjimas.com

5. thoriquna.com

6. dakwatuna.com

7. kafilahmujahid.com

8. an-najah.net

9. muslimdaily.net

10. hidayatullah.com

11. salam-online.com

12. aqlislamiccenter.com

13. kiblat.net

14. dakwahmedia.com

15. muqawamah.com

16. lasdipo.com

17. gemaislam.com

18. eramuslim.com

19. daulahislam.com

20. mshoutussalam.com

21. azzammedia.com

22. Indonesiasupportislamicstate.blogspot.com

Link:  KLIK DISINI 

 

Gaya Reaktif Pemerintah Atasi Radikalisme

Minggu, 05 April 2015 , 00:00:34 WIB – Politik

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Upaya pemerintah menangkal kelompok radikal masih bersifat reaktif. Seharusnya pemerintah memiliki program jangka panjang untuk menekan penyebaran radikalisme. Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ali Munhanif menilai pemerintah belum memiliki program jangka panjang untuk menangkal kelompok radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mulai menyusupi Indonesia. Langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum efektif menangkal paham terorisme dan radikalisme di Indonesia. “Ada baiknya BNPT punya program jangka panjang sehingga apabila ada ruang publik yang disusupi kampanye kekerasan dan kebencian bisa dihindari lebih dulu,” tutur Ali dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik Mengapa Blokir Situs Online? di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4). Menurut Ali, dalam mengatasi penyebaran paham radikalisme, respons pemerintah cenderung fluktuatif. “Setelah ada ISIS tiba-tiba paranoid, nanti jika ISIS hilang pasti diam lagi,” tegasnya. Pemerintah seharusnya fokus untuk menjadi fasilitator dalam menghadapi upaya-upaya yang bisa merusak identitas nasional, termasuk melalui situs. Begitu juga dikaitkan dengan otoritas kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikal yang mengancam keamanan nasional. Kata Ali, mengajarkan nilai-nilai agama, anjuran berbuat baik dan ideologinya merupakan hak yang dimiliki setiap agama. Namun ketika menyentuh keamanan atau membahayakan orang lain maka perlu diambil tindakan tegas untuk menghentikannya. Masalahnya seberapa jauh BNPT, sebagai pengusul pemblokiran itu, bisa memastikan situs-situs itu menjadi sarana melakukan kekerasan, menyebarkan nilai radikal yang mengancam keamanan nasional serta menyebarkan kebencian di muka umum. “Langkah Kemenkominfo melalui usulan BNPT untuk menutup tersebut ada benarnya tapi perlu kriteria yang jelas,” jelasnya. Menurutnya, ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah situs tersebut harus ditutup. Pertama, situs digunakan sebagai sarana untuk menyebar paham radikalisme. Kedua, menyebar kebencian serta menafsirkan keliru tentang ajaran agama. Akan lebih bijaksana, lanjut Ali, ketika penutupan itu diawali dengan prosedur hukum yang benar dan memenuhi syarat sehingga masyarakat bisa menerimanya sebagai kebijakan untuk keamanan nasional. Selanjutnya, harus didahului proses komunikasi melalui dialog yang lebih persuasif antara pemerintah dengan pengelola atau penanggung jawab situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme. Termasuk melibatkan organisi-organisasi keagamaan, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, menurut Ali, hal ini berbeda dengan penutupan situs pornografi yang juga ditutup, tetapi mendapat sambutan mayoritas masyarakat. “Saya pikir 22 situs merupakan jumlah yang sangat besar,” tegasnya. Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desk Cyber Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam), Edmon Makarim menegaskan, pemblokiran, bukan menutup, sejumlah situs yang dianggap menyebar paham radikal sudah sesuai aturan dan mekanisme sebagai langkah pencegahan. Seperti diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi. Ada juga yang mengatur mengenai muatan media yang mengandung kekerasan, dan penyebaran paham radikalisme yang disesuaikan dengan Undang-Undang Terorisme. Selain itu, menurut Edmon, sebelum dilakukan pemblokiran, Kemenkominfo telah membentuk tim panel yang berjumlah empat orang. Masing-masing anggota panel ditugaskan melakukan kajian terhadap konten situs yang dianggap bertentangan dengan regulasi. “Pemfilteran tidak dilakukan secara mendadak, atas dasar suka atau suka, tetapi karena ada kepentingan umum yang lebih besar,” kata Edmon di acara yang sama, Sabtu (4/4). Dijelaskannya, pengajuan pemblokiran situs tersebut dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), sebagai badan negara yang melihat pada substansi masalah. BNPT, lanjutnya, meminta kepada Kemenkominfo untuk memblokir sejumlah situs web melalui surat Nomor 149/ K.BNPT/3/2015. Hal ini menurutnya, sejalan dengan fungsi dan kewajiban BNPT  untuk menjaga keamanan nasional. Sementara terkait pemberitahuan ke pengelola konten atau situs, menurut Edmon, pemerintah tak perlu memanggil mereka. Hal ini bisa dilakukan pemerintah jika sudah terbukti situs yang mereka kelola telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pemanggilan terhadap pengelola itu tergantung karakteristik konten.

Link: http://www.gresnews.com/berita/politik/0054-gaya-reaktif-pemerintah-atasi-radikalisme/

 

‘Tingkat kejahatan cyber di Indonesia nomor satu di dunia’

Reporter : Putri Artika R | Sabtu, 4 April 2015 16:05

Merdeka.com – Tingkat kejahatan cyber di Indonesia merupakan yang paling tinggi di dunia. Kejahatan cyber di Indonesia mengalahkan China yang menduduki peringkat dua. “Sekarang Indonesia menjadi negara yang traffic cyber crime-nya tertinggi, sebanyak 40 persen, nomor dua Tiongkok, 38 persen,” ujar Pengamat Cyber Fami Fahruddin dalam diskusi Perspektif Indonesia SMART FM di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/4). Fami mengatakan jenis kejahatan cyber yang terjadi bermacam-macam Dari penjebolan institusi keuangan, penyebaran virus, dan peretas situs pemerintah. Untuk itu, Fami meminta pemerintah harus bertindak serius menangani kejahatan cyber ini dengan membuat peraturan tentang keamanan dunia cyber secara rigid, bukan hanya memblokir situs tersebut. “Saya lebih tertarik diperlukannya pemerintah lebih serius mendalami kriteria-kriteria untuk melakukan pemblokiran sebuah situs,lebih rigid tidak faktor like and dislike faktor mute, paham radikalisme kan tidak bisa dibincangkan bahwa itu tidak boleh disebarluaskan,” ujar Fami. [eko]

Link:  KLIK DISINI 

 

Blokir Situs Online Tak Efektif Tangkal ISIS

Situs yang diblokir tetap dapat diakses dengan mengakali proxy.
Sabtu, 4 April 2015 | 12:08 WIB, Oleh : Suryanta Bakti Susila, Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Pengamat isu keamanan dunia cyber, Fami Fachrudin menganggap tindakan pemblokiran terhadap 22 situs web yang dicurigai bermuatan konten Islam radikal oleh Kemenkominfo tidak akan memberikan dampak yang sepenuhnya efektif. Menurutnya, dengan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, masih ada saluran yang memungkinkan ke-22 situs web yang diblokir atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu masih bisa diakses. “Saya contohkan, ketika sebuah situs diblokir, saya tidak bisa mengaksesnya dengan jaringan tertentu. Tetapi, ketika saya berpindah operator, atau mungkin menggunakan aplikasi browser yang berbeda, saya masih bisa masuk,” ujar Fami dalam acara diskusi ‘Mengapa Blokir Situs Online?’ yang diselenggarakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 4 April 2015. Fami mengatakan, secara teknis, hal tersebut karena belum adanya hal yang bisa menjamin kebijakan pemerintah itu bisa diterapkan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pemerintah harus bisa mengambil langkah tegas yang membuat kebijakan tidak berlaku setengah-setengah. Dia mencontohkan, penerapan sistem proxy nasional seperti yang sudah dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya, sistem tersebut menjamin konten yang bisa diakses oleh masyarakat adalah konten yang sudah disetujui oleh pemerintah. “Ini harus jadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus bisa memiliki alat yang melindungi jaringan internet yang kita gunakan,” ujar Fami. (asp)

Link:  KLIK DISINI 

 

Langkah Pemerintah Blokir Situs Berpaham Radikal Dinilai Tepat

Sabtu, 4 April 2015 13:02 WIB, Tribunnews.com/Ferdinand Waskita

Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Ali Munhanif menilai kebijakan Kemenkominfo memblokir 22 situs Islam yang diduga berisi paham radikal ada benarnya. “Langkah kemenkominfo melalui usulan BNPT ada benarnya. Yang harus kita pastikan kriteria penutupan situs memenuhi tiga syarat,” kata Ali dalam diskusi SMART FM ‘Mengapa Blokir Situs Online?’ di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/4/2015). Ali menggarisbawahi mengenai otoritas dan kewenangan sebuah lembaga menyensor, menutup atau memberangus situs yang dianggap mengancam keamanan nasional. “Disini harus kita sadari benar. Langkah pemerintah dalam hal ini kemenkominfo untuk menutup situs-situ itu melalui usulan BNPTsoal penanggulangan terorisme. Memang harus kita hormati sebagai kebijakan yang pas,” tuturnya. Namun, Ali mengingatkan BNPT harus dapat memastikan situs itu telah menjadi sarana untuk melakukan hasutan.  “Misalnya hasutan melakukan kekerasan, menyebarkan nilai-nilai yang dianggap radikal yang ancam keamanan nasional, dan ketiga menyebarkan kebencian di muka umum,” tuturnya. Ali menegaskan setiap agama menganjurkan perbuatan baik. Tetapi bila menyentuh hal yang membahayakan keselamatan orang lain maka dapat diambil tindakan tegas untuk menghentikannya. “Kita mengamati banyak sarana publik yang dimanfaatkan orang untuk menyebarkan kekerasan, memberi arti keliru tentang jihad. Ini bukan yang pertama, situs adalah satu contoh kecil radikalisme bisa menyusup dalam perangkat ini,” ujarnya.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply