Ada Apa Lagi KPK?

Ada Apa Lagi KPK?

Politikus Demokrat: Negara Harus Kuat dengan Lembaga KPK

SABTU, 13 FEBRUARI 2016 | 11:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sesuatu hal yang tabu. Namun ia menganggap perlu melihat apakah substansi perubahan itu membuat KPK menjadi lebih baik. “Kalau menurut saya ini potensi besar untuk penyalahgunaan revisi Undang-undang KPK. Kami melihat banyak pasal-pasal yang melemahkan KPK,” kata Didi dalam acara diskusi Perspektif Ada Apa Lagi  KPK?, Sabtu, 13 Februari 2016 di Menteng, Jakarta Pusat. “Pertama harus kita pikirkan dulu, apakah korupsi itu masalah kecil atau besar. Kalau saya lihat ini perkara besar. Berarti negara harus kuat dengan lembaga ini.” Dalam draf revisi UU KPK, terdapat empat poin yang akan direvisi, yakni penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penyelidik dan penyidik independen KPK, serta pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Partai Demokrat dan Partai Gerindra sejauh ini menyatakan menolak revisi. Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan ada upaya pelemahan secara pelahan terhadap KPK. KPK satu-satunya lembaga hukum negara yang mampu menerobos kekakuan dalam menindak koruptor. “Kan substansinya tidak ada orang yang suka diawasi, apalagi diawasi KPK, karena itu selalu ada upaya menghilangkan eksistensi KPK,” kata dia.

Link:  KLIK DISINI 

 

Revisi UU KPK Menghilangkan Eksistensi KPK

13 Februari, 2016 – 14:37

JAKARTA, (PRLM).- Merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini jelas memperlemah KPK. Politik legislasi dalam merevisi UU ini pun jelas, dalam jangka waktu pendek memperlemah KPK dan dalam jangka waktu menengah menghilangkan eksistensi KPK. Hal ini dikemukakan parktisi hukum Refly Harun dalam diskusi “Ada Apa Lagi KPK?”‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu (13/2/2016). Refly menjelaskan tesis pernyataannya itu sederhana. Sasaran objek KPK hanya dua, penyelenggara negara dan penegak hukum. Sehingga penyelenggara negara dan penegak hukum dipastikan tidak senang dengan keberadaan KPK yang bekerja seperti sepak terjang KPK-KPK sebelumnya. Tidak ada orang yang suka gerak geriknya diawasi. Karena itu, selalu ada upaya menghilangkan eksistensi KPK, “Kalau bicara perspektif kekuasaan, tidak ada orang yang suka diawasi. Tidak ada orang yang suka gerak geriknya diawasi. Karena itu, selalu ada upaya menghilangkan eksistensi KPK,” kata Refly. Apalagi, secara politik semua bisa melihat hanya KPK yang bisa menerobos rambu-rambu, pakem-pakem atau tonggak-tonggak kekuasaan. Baik itu kekuasaan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. “Kita sukar menyaksikan, kalau harus bicara anggota DPR, tidak mungkin rasanya penegak hukum lain menangkap anggota DPR. Rasanya belum pernah apalagi anggota komisi III,” kata Refly. Dia memandang dalam hal itu ada relasi politik dan relasi kekuasaan sehingga satu-satunya institusi yang bisa menerobos kekuasaan, kebekuan, dan ketakutan itu sejauh ini, hanya KPK. Menurut Refly, ada indikator merevisi UU. Salah satunya, UU itu menyebabkan institusi yang diatur sudah tidak efektif atau tidak efisien dalam bekerja. Namun, jika dilihat, di balik revisi ada upaya yang dilakukan pihak lain agar KPK semakin tidak efektif dan semakin tidak efisien. Refly setuju UU tidak sempurna karena pasti ada celahnya. Namun, dia masih mempertanyakan apakah celah itu harus diselesaikan dengan merevisi UU. Menurutnya masalah bisa diatasi tanpa harus mengubah UU. Apalagi, mengubah UU membutuhkan energi. “Saya katakan penyelenggara negara dan penegak hukum tidak akan happy (senang) dengan KPK kalau KPK bekerja seperti KPK-KPK yang kemarin, menangkapi orang, menyadap orang, dan melakukan operasi tangkap tangan. Itu yang bisa buat orang kena dan termasuk Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi),” kata Refly. (Arie C. Meliala/A-170)

Link:  KLIK DISINI 

 

UU KPK Tak Perlu Dirombak

ANITA YOSSIHARA DAN STEFANUS OSA TRIYATNA, Siang | 13 Februari 2016 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK memang belum sempurna. Namun, merombak UU KPK bukanlah jalan yang tepat untuk menutupi kekurangan atau celah dalam regulasi yang mengatur lembaga anti rasuah tersebut. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Ada Apa Lagi KPK?” di Jakarta, Sabtu (13/2/2016). Hadir sebagai narasumber pakar hukum tata negara Refly Harun, politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti, serta pengacara Maqdir Ismail. Dalam diskusi itu, Refly mengatakan, tidak ada satu pun UU yang sempurna, termasuk UU KPK. Namun, tidak semua kekurangan atau celah dalam UU bisa dijawab dengan melakukan revisi. Bivitri menambahkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengubah UU. Salah satunya ada hal yang mendesak sehingga sebuah UU harus diubah. Kemendesakan bisa dilihat dari adanya masalah konstitusional serta lembaga yang diatur dalam UU tidak efektif. “Dua-duanya tidak terpenuhi. Sejauh ini KPK cukup efektif. Kalau dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, KPK menang dong!” kata Bivitri. Oleh karena itu, DPR diminta untuk menghentikan proses revisi UU KPK. Jika DPR tetap memaksa melanjutkan revisi, Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mencegah pembahasan RUU KPK bersama DPR. “Kalau DPR tidak mau mendengarkan masukan masyarakat untuk menghentikan pembahasan RUU KPK, Presiden Jokowi harus rasional dan tidak mengeluarkan surat persetujuan pembahasan RUU KPK,” tutur Bivitri. Sementara itu, Didi kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat menolak revisi UU KPK. Sebab, Partai Demokrat melihat pasal-pasal perubahan dalam draf RUU KPK yang disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR cenderung melemahkan KPK. Pelemahan salah satunya terlihat dari usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut Didi, keberadaan Dewan Pengawas akan membuat KPK tidak independen. Apalagi usulannya, Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. “Kalau dilihat usulannya, Dewan Pengawas diseleksi oleh Pansel yang ditunjuk Presiden. Yang menetapkan Dewan Pengawas juga Presiden. Jadi, apakah ada jaminan bagi independensi KPK?” ujarnya. Mantan anggota Komisi III DPR itu menegaskan, KPK seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan. Sebab, saat ini, korupsi semakin marak dan merupakan ancaman bagi bangsa dan negara.

Link:  KLIK DISINI 

 

Tolak Revisi UU KPK, Politikus Demokrat: Negara Harus Kuat Berantas Korupsi

Sabtu, 13 Februari 2016 10:48 WIB, Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus Demokrat, Didi Irawadimenegaskan revisi sebuah undang-undang bukan lah hal yang tabu dan bukan yang dilarang. Namun menurutnya, jika revisi UU dilakukan tidak berdampak positif hendaknya tidak perlu dilaksanakan. Pernyataan Didi tersebut menanggapi revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PartaiDemokrat, kata Didi tegas menolak dilakukannya revisi UU KPK tersebut.

“Masalah korupsi bagi saya masih cukup besar di negara ini, negara harus kuat berantas korupsi. Kalau dilihat pasal-pasal yang direvisi dalam UU KPK justru tidak memperkuat KPK,” kata Didi dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa Lagi KPK?’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).

Mantan Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, adanya dewan pengawas yang diwacanakan dalam revisi UU KPK tidak membuat pemberantasan korupsi berjalan lancar.

Bahwa ke depannya KPK harus lapor terlebih dahulu ke dewan pengawas saat ingin melakukan penyadapan adalah tidak tepat.

“Apa jaminannya bahwa dewan pengawas nanti akan independen? Saya kira dewan pengawas bukan tidak mungkin menghambat kinerja KPK,” tuturnya.

Dalam draft revisi UU KPK, pembentukan dewan pengawas diatur dalam pasal 37A-37F.

Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas, tugas pokok dan fungsi, syarat-syarat untuk menjadi anggota dewan pengawas serta pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas.

Link:  KLIK DISINI 

 

 

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Dinilai 90% Melemahkan KPK

Rakhmatulloh, Sabtu,  13 Februari 2016  −  14:21 WIB

JAKARTA – Praktisi Hukum Refly Harun mengaku sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai bahwa revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK melemahkan lembaga tersebut.

“Kalau kita lihat 90% melemahkan (KPK). Publik tidak bod‬oh,” ujart Refly dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa Lagi  KPK?’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).

Refly mengaku kurang yakin revisi UU akan memperkuat KPK. Dia khawatir jika revisi tersebut ‘goal’ maka akan memangkas pemberantasan korupsi.

“100% yang didakwa KPK itu bersalah. Bodoh hakim kalau memutuskan berdasarkan opini publik,” ujarnya.

Refly enggan berkomentar terkait pihak yang mendukung maupun yang menolak. Namun, dia khawatir adanya revisi itu akan mengurangi ‘daya gedor’ KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Terlepas apapun (alasan), kita mengapresiasi (partai) yang menolak. Kalau satu tujuan tidak apa-apa kita,” tukasnya.

Sebelumnya, Badan legislasi (Baleg) DPR sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU KPK atas keputusan sembilan fraksi minus Fraksi Gerindra yang menolak. Belakangan Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan mencabut dukungan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Kondisi Darurat Korupsi, KPK Tak Perlu Kewenangan SP3

Rakhmatulloh, Sabtu,  13 Februari 2016  −  14:44 WIB

JAKARTA – Praktisi Hukum Refly Harun merasa ragu poin-poin yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat lembaga tersebut.

Sebaliknya, dia sependapat dengan KPK yang menilai revisi UU justru akan memperlemah kewenangan lembaga antikorupsi itu. Dia mencontohkan, soal rencana pemberlakuan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK.

Menurutnya, dalam kondisi ‘darurat’ korupsi seperti yang terjadi sekarang ini, maka SP3 tidak perlu diterapkan di lembaga superbodi tersebut.

“Dalam situasi normal, maka SP3 tidak dibutuhkan lagi. Bahkan KPK tidak dibutuhkan lagi,” ujar Refly saat diskusi bertajuk ‘Ada Apa Lagi  KPK?’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).

Refly beralasan, kenapa dirinya tetap setuju SP3 tidak dimiliki KPK? Pasalnya, dia menilai sangat mudah untuk mendefinisikan seseorang telah dianggap melakukan perbuatan korupsi. Oleh karenanya, posisi KPK tetap harus diperkuat dalam kewenangan yang sudah melekatnya.

“Di republik ini bisa ditersangkakan meskipun tidak punya niat buruk,” kata Refly.

Link: KLIK DISINI 

 

Politik Legislasi dalam Revisi UU KPK Tak Jelas

JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat bahwa upaya DPR untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memiliki tujuan atau politik legislasi yang jelas. Menurutnya, fungsi izin penyitaan dan penyadapan idealnya dipegang oleh lembaga pro yustisia, yakni melalui pengadilan bukan dewan pengawas.

“Saya kira yang harus diperhatikan politik legislasi dari revisi ini tidak jelas. Soal kontrol KPK saya kira kontrol harus dilakukan melalui pengadilan, idealnya dalam konteks penyadapan, izin diperoleh dari pengadilan, ada praperadilan dan sebagainya,” kata Bivitri dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Ada Apa Lagi KPK?’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (13/2/2016).

Bivitri menjelaskan, jika tujuan dari revisi UU ini adalah untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia, maka solusinya tidak hanya merevisi UU. Hukum acara pidana dan UU yang mengatur penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan harus pula dipertimbangkan untuk direvisi.

“Apakah semua kelemahan harus selalu diatasi dengan membuat atau merevisi UU? Kan tidak, banyak hal yang bisa dilakukan pembenahan. Seperti mengaktivasi hal-hal yang sudah ada di hukum acara pidana kita,” lanjut dia.

Bivitri berpendapat, draf revisi UU KPK yang saat ini tengah dibahas di DPR, tak sesuai dengan konteks kondisi kebutuhan pemberantasan korupsi saat ini. Bahkan, cenderung melemahkan. Ia menegaskan, jika pun haris direvisi, drafnya harus dikaji bersama berbagai elemen masyarakat.

“Betul untuk saat ini bahwa perlu ada revisi, ayo kita kaji sama, harus kaji (bersama),” tukas dia.

Untuk diketahui, salah satu poin usulan revisi UU KPK yang saat ini tengah diajukan DPR RI menyebut perlunya dibentuknya dewan pengawas yang bertugas memberi izin penyitaan dan penyadapan. (fzy)

Link: KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.