Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub

Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub

Bila Tak Mampu Gelar Munaslub di Bali, Golkar Disarankan Pakai Asrama Haji

Danu Damarjati – detikNews

Jakarta – Lagi-lagi Partai Golkar menggelar Musawarah Nasional, kali ini ada embel-embel ‘Luar Biasa’, di Pulau Dewata. Padahal kondisi keuangan sedang cekak yang berujung pada kewajiban iuran Rp 1 miliar bagi caketum. Kenapa harus memaksakan diri menggelar Munaslub di Bali lagi?

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung punya saran. Bila memang Golkar tak mampu menggelar hajatan di Bali, seharusnya Golkar mencari tempat lain yang lebih murah.

“Kalau Partai tidak punya kemampuan, kenapa tidak dicari di tempat lain?” kata Akbar di diskusi bertajuk ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

Akbar memisalkan, Golkar bisa mencari tempat yang masih di dalam Pulau Jawa saja. Toh juga Asrama Haji di banyak tempat juga bisa digunakan untuk menggelar Munaslub. Kenapa harus di Bali?

“Kenapa tidak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Kenapa tidak dicari tempat yang biasa digunakan, misalnya Asrama Haji?” kata Akbar.

Namun kondisi yang nyata terjadi, kini Golkar malah mewajibkan iuran kisaran Rp 1 miliar dari para calon ketua umum yang akan berlaga di Munaslub. Akbar tak setuju solusi iuran sebesar itu.

“Saya tidak setuju ada kontribusi (Rp 1 miliar) itu. Kalau Partai tidak punya kemampuan, kenapa tidak mencari tempat lain (selain Bali)?” kata Akbar. (dnu/tor)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jadwal Munaslub Partai Golkar Maju Mundur, Akbar Tanjung Sebut karena Alasan Teknis Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepastian penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar mengalami dinamika. Sebelum dipastikan akan diselenggarakan pada 15-17 Mei mendatang, jadwal penyelenggaraan Munaslub sempat maju mundur.

Awalnya, penyelenggaraan Munaslub dijadwalkan pada awal Mei 2016. Jadwal pun telah disusun. Namun, akhirnya jadwal itu diundur menjadi 23 Mei dengan alasan libur panjang dan menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo.

Belakangan, jadwal yang telah ditentukan dimajukan kembali menjadi 15-17 Mei.

“Perubahan itu menurut saya karena alasan teknis, apalagi secara formal Golkar sudah menyatakan diri sebagai partai yang mendukung kabinet,” kata Ketua Dewan Pertimbangan PartaiGolkar Akbar Tanjung saat diskusi bertajuk “Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub” di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut Akbar, kehadiran Presiden Jokowi dalam membuka Munaslub merupakan hal yang penting sehingga Partai Golkarperlu menyesuaikan jadwal kegiatannya dengan agenda Presiden.

“Apalagi saya dengar jadwal Presiden itu sibuk sekali. Katanya dalam waktu dekat ada lawatan ke Korea. Bahkan setelah membuka Munaslub pagi, langsung terbang ke Korea,” kata dia.

Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yuda menilai, maju mundurnya penyelenggaraan Munaslub merupakan implikasi gabungnya Partai Golkar ke pemerintahan.

“Sehingga kehadiran presiden dalam pembukaan dan wapres dalam penutupan merupakan hal penting,” kata Hanta.

Link:  KLIK DISINI 

 

Akbar Tanjung: Saya Tak Pernah Setuju Sumbangan Rp 1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pertimbangan Partai GolkarAkbar Tanjung menyatakan sejak akan dirinya tidak menyetujui iuran atau kontribusi kepada partai sebagai syarat administrasi pendaftaran calon ketua umum Golkar.

“Sejak awal saya nyatakan, saya tidak pernah setuju,” kata Akbar dalam Diskusi Populi Center, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

Menurut dia, iuran tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi partai ke depannya. Tidak dipungkiri, iuran itu bisa berlaku berjenjang sampai ke tingkat bawah.

“Nantinya bisa menjadi bertingkat. Di tingkat satu bisa ada iuran Rp 500 juta, di bawahnya juga sama sampai pada tingkat kecamatan bisa dipungut kontribusi sebesar Rp 150 juta,” tambahnya.

Akbar menilai bahwa kontribusi ataupun iuran bagi kader justru akan membawa Golkar sebagai partai yang bernuansa uang dan memengaruhi citra Golkar ke depannya.

“Hal ini bisa mempengaruhi citra Golkar di masyarakat dan akanGolkar akan ditinggalkan,” kata Akbar.

Selain itu, mantan Ketua Umum Golkar ini juga sangat menyayangkan bila setiap acara penting Golkar selalu digelar di Bali. Dia tidak mengatahui alasan panitia menggelar Munaslub di Bali.

“Soal di Bali, saya tidak tahu persis. Namun, jika partai tidak mampu kenapa harus di Bali. Kan masih banyak tempat di daerah lain yang lebih menjangkau,” ujarnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Akbar Tanjung: Daripada di Bali Mahal, Kenapa Munaslub Tidak di Asrama Haji Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan Munaslub Golkar di Bali mensyaratkan kepada semua bakal calon ketua umum untuk membayar sumbangan sebesar Rp 1 miliar. Namun, sumbangan itu justru dianggap dapat menjadi preseden buruk bagi Golkar ke depan.

“Saya tidak setuju dengan adanya kontribusi itu (Rp 1 miliar). Kalau tidak punya kemampuan, kenapa tidak dilangsungkan di tempat lain?” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung saat diskusi bertajuk “Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub” di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Dia mengatakan, dengan adanya syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi saat pergantian pimpinan di level daerah dengan besaran sumbangan yang bervariatif.

Dengan demikian, lanjut Akbar, kesan politik uang di tubuhGolkar akan semakin kental. Meski demikian, Akbar mengatakan, preseden buruk itu dapat dihindari dengan mengganti lokasi penyelenggaraan Munaslub.

Menurut dia, banyak lokasi seperti di Jawa yang menyediakan tempat perhelatan Munaslub dengan biaya yang lebih murah.

“Kenapa tidak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Kenapa tidak dicari tempat yang biasa digunakan, misalnya asrama haji?” tuturnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Tipe Pemilih Ketum Golkar, dari Ideologis hingga Transaksional

Regina Fiardini

JAKARTA – Sebanyak enam kandidat sudah lulus verifikasi bursa pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Mereka adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, dan Setya Novanto.

Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai ada empat karakter pemilih dalam menentukan pemenang dari perebutan kursi ketum partai beringin.

Pertama adalah pemilih yang melihat kandidat berdasarkan ideologis, cita-cita, gagasan, dan ide. Akhirnya, calon yang dipilih adalah yang bisa membawa Golkar menjadi partai yang lebih besar. Visi dan misi yang dipaparkan juga dianggap bukan sekadar basa-basi.

“Kedua, dia memilih karena ekonomi politik transaksional, siapa yang bisa melakukan transaksi uang,” kata Hanta dalam diskusi tentang ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

Tipe ketiga, lanjutnya, adalah pemilih yang mementingkan jaminan legal protection. Misalnya, jika si A menjadi ketua umum maka posisinya sebagai kepala daerah tidak akan mendapat intervensi.

Terakhir atau yang keempat adalah soal kekuasaan. Kandidat yang terpilih diharapkan mampu memberikannya berbagai jabatan.

“Jadi, munaslub ini adalah momentum bagi Golkar, bergantung bagaimana mekanismenya. Tapi kalau munaslub ini basisnya masih transaksional agak sulit,” tutupnya. (day)(sus)

Link:  KLIK DISINI 

 

Akbar Tandjung: Kalau Tidak Mampu, Kenapa Tidak Cari Tempat Lain?

By Galuh Anindita – Saturday, 7 May 2016 – 11:27

Barometer Indonesia – Pada kondisi keuangan yang sedang cekak yang berujung pada kewajiban iuran Rp 1 miliar bagi caketum, Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional di Pulau Dewata.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung awalnya menyarankan agar Golkar mencari tempat lain yang lebih murah, bila memang tak mampu menggelar hajatan di Bali.

“Kalau Partai tidak punya kemampuan, kenapa tidak dicari di tempat lain?” kata Akbar di diskusi bertajuk ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

“Kenapa tidak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Kenapa tidak dicari tempat yang biasa digunakan, misalnya Asrama Haji?” lanjut Akbar.

Namun nyatanya, diskusi telah terjadi dan sekarang Golkar mewajibkan iuran Rp 1 M dari para calon caketum yang akan berlaga di Munaslub, yang ditantang dan tidak disetujui oleh Akbar sendiri.

“Saya tidak setuju ada kontribusi (Rp 1 miliar) itu. Kalau Partai tidak punya kemampuan, kenapa tidak mencari tempat lain (selain Bali)?” kata Akbar.

Link:  KLIK DISINI 

 

Salim Said: Dulu Golkar Tenang-tenang Saja, yang Cari Uang Pak Harto

Sabtu, 7 Mei 2016 10:21 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Dr Salim Said tidak heran jika saat ini diberlakukannya sumbangan Rp 1 miliar oleh panitia Munaslub kepada calon ketua umum ‎Partai Golkar.

Karena tidak dipungkirinya, semenjak reformasi Golkar agak kesulitan mencari dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai.

“Dulu Golkar tenang-tenang saja, karena yang cari uang Pak Harto melalui yayasannya. Pas reformasi, Golkar harus mencari uang sendiri,” kata Salim dalam ‎diskusi Smartfm bertajuk ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

‎Salim menuturkan, setelah Soeharto lengser, maka Yayasan yang menopang dana untuk kegiatan Golkar tidak dapat difungsikan.

Dikatakannya, dana yayasan tersebut tidak dapat digunakan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut seiring berakhirnya masa kekuasaan Soeharto.

Masih kata Salim, dengan tidak adanya dana yayasan warisan orde baru yang dapat digunakan oleh Golkar maka paradigma di partai tersebut pun berubah.

Menurutnya, siapa yang memiliki uang adalah dia yang bisa menang di Golkar.

“Pak Akbar (Tandjung) saja digulingkan oleh yang punya uang. Orang yang punya duit banyak yang bisa memenangkan,” katanya.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Akbar Tandjung: Karena ‘Uang’ Golkar Kemungkinan Ditinggalkan Pemilih

By Galuh Anindita – Saturday, 7 May 2016 – 11:09

Barometer Indonesia – Terkait masalah uang politik atau uang iuran yang harus disetorkan oleh calon Ketua Umum di Musyawarah Nasional Luar Biasa, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung khawatir partainya benar-benar ditinggalkan pemilihnya.

“Jangan-jangan nanti rakyat bisa semakin menjauhi Partai Golkar karena uang terus yang dibicarakan,” kata Akbar di diskusi bertajuk ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

“Saya sudah beberapa kali mengatakan tidak setuju uang iuran itu, apalagi Rp 1 miliar. Di tingkat daerah nanti bisa Rp 500 juta, di tingkat kecamatan bisa Rp 150 juta. Nanti bisa-bisa Partai Golkar bicaranya tentang uang, uang, uang terus,” keluh Akbar.

Akbar sendiri mengaku di kalangan penggawa Dewan Pertimbangan Golkar, ia telah menyatakan aspirasi ketidaksetujuan terhadap politik uang.

Memang bila dibanding era Orde Baru, saat itu Golkar tak kesulitan keuangan, berbeda dengan sekarang Golkar tidak terlalu mudah dalam hal ‘mencari uang’. Kini, para pengurusnya harus menyokong masalah keuangan. Namun bukan berarti wujudnya itu iuran dari caketum yang akan berlaga di Munaslub hingga Rp 1 miliar.

Link:  KLIK DISINI 

 

Iuran Rp 1 M, Akbar Tandjung: Golkar Bisa Ditinggal Pemilih

Jakarta – Rapat Pleno Partai Golkar telah memutuskan bahwa setiap caloh ketua Umum Partai Golkar wajib menyerahkan iuran Rp 1 miliar untuk membiayai penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung merasa khawatir partainya bakal ditinggalkan pemilihnya gara-gara uang Rp 1 miliar tersebut.

“Jangan-jangan nanti rakyat bisa semakin menjauhi Partai Golkar karena uang terus yang dibicarakan,” kata Akbar di diskusi Populi Center bertajuk ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta, Sabtu (7/5).

Diskusi ini dihadiri pula guru besar Universitas Pertahanan Salim Said, pengamat politik dari Poltracking Indonesia Hanta Yudha, dan pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang.

Akbar mengatakan sejak awal dirinya tidak setuju dengan iuran Rp 1 miliar tersebut. Pasalnya, ketentuan ini akan diikuti oleh tingkat daerah sehingga Golkar dicitrakan partai yang berbicara uang terus.

“Di tingkat daerah nanti bisa Rp 500 juta, di tingkat kecamatan bisa Rp 150 juta. Nanti bisa-bisa Partai Golkar bicaranya tentang uang, uang, uang terus,” tandas dia.

Akbar sendiri menyatakan aspirasi ketidaksetujuan terhadap politik uang sudah dibicarakan di kalangan penggawa Dewan Pertimbangan Golkar.

Memang, untuk saat ini Golkar tidak terlalu mudah dalam hal ‘mencari uang’, misalnya bila dibanding era Orde Baru, saat itu Golkar tak kesulitan keuangan. Kini, masalah keuangan perlu disokong oleh para pengurusnya.

“Namun bukan berarti wujudnya adalah iuran Rp 1 miliar dari caketum yang akan berlaga di Munaslub,”pungkasnya.

Yustinus Paat/YUD

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.