Alhamdulillah Lewat 100 Hari

Alhamdulillah Lewat 100 Hari

100 Hari Presiden Joko, Ini Pandangan Pakar Politik, Fachry Ali

KONFRONTASI – Popularitas Joko Widodo (Jokowi) melebihi parpol dan elite politik lainnya. Kekuatan utama Jokowi berasal dari luar partai politik. Hal ini penting dikaji untuk menilai 100 hari kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut pakar politik, Fachry Ali, yang paling penting untuk dilihat, pertama, ada semacam revolusi dari bawah ketika parpol tidak mampu melaksanakan atau merealisasikan preferensi politiknya. “Jokowi diciptakan kelompok pendukung di luar parpol yang terpaksa diakui parpol. Itu kekuatan Jokowi sebetulnya dalam kontestasi politik, dukungan paling riil,” jelas Fahry dalam diskusi Perspektif Indonesia, yang disiarkan langsung oleh smartfm, beberapa saat lalu (Sabtu, 31/1). Persoalan Jokowi, lanjut dia, adalah para pendukungnya kurang terorganisasi dan tidak bisa ditransformasikan ke dalam kekuatan politik. “Akibatnya, ketika Jokowi jadi presiden dia tergantung pada parpol koalisi yang mendukungnya, ketika dia maju resmi para pendukungnya tak bisa punya ‘cantelan’ untuk mengontorol dia,” kata Fachry. Menurut dia lagi, ketimpangan politik terjadi ketika seluruh energi keabsahan politik yang resmi berasal dari parpol. “Ini menarik kita lihat karena DPR adalah representasi parpol. Di Indonesia ini, yang kuasai DPR itu bisa kuasai 30 persen kekuasaan.  Masalahnya, Jokowi hanya didukung separuh kekuatan di DPR itu. Sedangkan di pemerintahan, tekanan parpol itu kuat,” ujarnya. “Inilah yang menyebabkan Jokowi dalam struktur keresmian politik tidak punya kaki dan akar. Itu menyebabkan apa yang dilakukan Jokowi tidak asli sebagai pemegang otoritas tertinggi,” tambahnya menegaskan.[rm]

Link berita:  KLIK DISINI 

 

100 Hari Pertama Jokowi-JK, 70 Persen Masyarakat Puas

Renatha Swasty – 31 Januari 2015 10:44 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Berbagai kisruh dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 100 hari kerja pertamanya tidak merubah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Bahkan, 70,1 persen masyarakat mengaku puas akan kepemimpinan Jokowi. Hal ini terungkap dalam survei Populi Center sejak 16-22 Januari 2015 kepada 1.200 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. “Temuan penting yang dihasilkan dari survei ini adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi di mana 70,1 persen responden mengaku puas,” kata peneliti Populi Center, Nico Harjanto, dalam diskusi Perspektif Indonesi ‘Alhamdullilah Lewat 100 Hari’ di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015). Survei dengan teknik wawancara ini juga menemukan hanya 25,8 persen responden yang menyatakan kurang puas kepada Jokowi-JK. Sementara 4,1 persen masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab. Nico menjelaskan tingkat kepuasan tersebut menunjukkan gonjang-ganjing politik terkait pencalonan Kapolri dan pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi. “Presiden Jokowi mestinya mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara secara independen, tanpa harus tersandera oleh kepentingan sempit oligarki partai pendukungnya,” pungkas Nico. Sementara itu, survei ini mengungkap ada 33,3 persen responden yang menilai Jokowi-JK membawa sedikit perubahan bagi Indonesia ketimbang pemerintah sebelumnya. “Sedang 27,8 persen responden menyatakan ada perubahan. Sementara 3 persen merasakan ada perbaikan, dan sebaliknya 5 persen responden menyatakan terasa ada kemunduran,” lanjut Nico. Survei yang dilakukan di 34 provinsi ini menemukan pula keyakinan masyarakat, pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi lebih baik. Ada 65 persen responden yang menyatakan hal tersebut. Sebanyak 59,2 persen responden memprediksi perlu waktu 1-3 tahun untuk mellihat perubahan. “Ini merupakan modal politik paling berharga, karena publik memiliki harapan tinggi akan adanya perbaikan di masa depan di bawak pemerintahan Jokowi. Karena itu, political positioning presiden paling tepat adalah mengikuti kehendak rakyat,” jelas Nico.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

100 Hari Pertama Jokowi Mengubah Pondasi Ekonomi SBY-Boediono

Sabtu, 31 Januari 2015 , 11:43:00 WIB, Laporan: Aldi Gultom

RMOL. Terlalu dini menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam persepektif ekonomi di masa 100 hari pemerintahannya. Demikian dikatakan ekonom, Fadhil Hasan, dalam diskusi Perspektif Indonesia yang disiarkan langsung oleh smartfm, Sabtu pagi (31/1). “Kalau dari perspektif ekonomi terlalu dini menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Jokowi ini dalam melaksanakan agenda ekonomi yang pernah dijanjikan semasa kampaye. Kebijakan itu butuh waktu cukup lama untuk bisa dirasakan masyarakat,” kata Fadhil. Namun, jika dilihat dari program-programnya di masa kampanye Pilpres 2014 lalu, lanjut Fadhil, Jokowi sebenarnya menawarkan gagasan besar yang amat beda dengan paradigma kebijakan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009-2014). Menurut Fadhil, gagasan besar itu mulai terlihat di awal masa kerja pemerintahannya. “Dalam konteks ini saya melihat bahwa dalam 100 hari pertama Pak Jokowi sudah berhasil mengubah pondasi daripada apa yang jadi kebijakan pemerintahan sebelumnya,” katanya. [ald]

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Sindo.JAKARTA – Meski kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri meruncing, namun dinilai belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimipan Preiden JokoWidodo (Jokowi). Maka itu, Jokowi diharapkan segera bersikap terhadap kisruh dua lembaga penegak hukum itu tanpa dipengaruhi tekanan dari partai politik (parpol) pendukungnya. “Temuan survei ini tingkat kepuasan responden terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 70,1 persen‎, yang tidak puas 25,8 persen dan responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 4,1 persen,” ujar peneliti utama Populi Center Nico Harjanto saat merilis hasil survei terkait 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Jokowi-JK‎ dalam diskusi Perspektif Indonesia “Alhamdulillah Lewat 100 Hari” di kawasan Menteng, Jakarya Pusat, Sabtu (31/1/2015).‎ Survei Populi Center dilakukan pada tanggal 16 hingga 22 Januari 2015 di 34‎ provinsi di Indonesia bertepatan munculnya kontroversi calon Kapolri dan isu pelemahan KPK. Survei dilakukan dengan metode acak bertingkat dengan margin of error -/+ 2,98 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

LSPEU: Jokowi-JK Ungguli SBY-Boediono di Bidang Ekonomi

Noor Aspasia Hasibuan, CNN Indonesia, Sabtu, 31/01/2015 15:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memasuki 100 hari masa kerja sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi yang diambil keduanya dinilai lebih unggul dibandingkan dengan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. “Jokowi dan ekonomi atau Jokowinomic mampu mengubah dan mereformasi sistem ekonomi yang ada saat ini. Mulai dari pengalihan subsidi agar fiskal lebih besar hingga mempermudah perizinan penanaman modal,” ucap Pengamat Politik Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Fachry Ali dalam forum diskusi ‘Perspektif Indonesia’ di Jakarta, Sabtu (31/01). Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kata Fachry, merupakan gebrakan Jokowi-JK yang mampu mempermudah investasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi otoritas tunggal yang berwenang melayani proses perizinan investasi melalui sistem PTSP ini.  “Dari 22 Instansi dibuat menjadi satu atap, ini tentu akan sangat permudah investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara,” jelasnya. Ekonomi Indonesia di tangan Jokowi, lanjut Fachry, sejauh ini relatif memiliki daya tahan yang kuat dari tekanan pasar maupun sentimen negatif negara lain. Subjektifitas Fachry Ali juga menilai Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi-JK berhasil menjaga sumber daya ekonomi, dengan fokus pembangunan pada ketahanan pangan, transportasi, dan infrastruktur. “Seperti Menteri Susi, Menteri Jonan, dan Menteri Rini yang juga membantu bagaimana menjaga sumber daya dan membantu pembangunan,” ucapnya.

Link berita:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply