Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital

Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital

Kisruh Uber, Taksi Konvensional Harus Menyesuaikan Zaman

Perkembangan teknologi digital tak bisa dibendung.

Sabtu, 26 Maret 2016 | 11:25 WIB, Oleh : Dedy Priatmojo, Lilis Khalisotussurur

VIVA.co.id – Pangamat Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital, Fahmi Fahruddin menilai Blue Bird memang belum siap dengan kecanggihan teknologi aplikasi. Pasalnya, jika dibandingkan aplikasi pemesanan taksi online antara Blue Bird dan Uber atau Grab, aplikasi Blue Bird masih kurang bagus.

“Jadi Uber memberikan satu informasi instan yang utuh. Kita sudah tahu bayarnya berapa, berapa menit driver akan datang. Beda dengan ketika pesan Blue Bird. Kadang telat dan tidak tahu kepastian datang atau tidaknya,” kata Fahmi dalam diskusi ‘Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital’ di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu 26 Maret 2016.

Senada dengan Fahmi, Pelaku Online Business, Naufal Firman Yursak mengatakan, transportasi konvensional memang harusnya menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini.

“Saya pengguna Blue Bird dengan aplikasi. Muncul Uber, Grab dan Gojek. Ini jauh lebih sederhana, cepat. Tantangannya di situ. Kenapa tidak sesuaikan diri dengan dunia digital yang berlangsung? Kenapa pengguna smartphone makin tinggi, hal yang bersifat digital tidak bisa ditahan,” ujar Naufal.

Blue Bird  sendiri mengklaim pihaknya menjadi moda transportasi taksi pertama yang memiliki fasilitas pemesanan berbasis aplikasi online di Indonesia. Aplikasi yang bernama MyBlueBird ini telah ada sejak tahun 2011 lalu.

Direktur Blue Bird Group, Sigit Priawan Djokosoetono mengatakan aplikasi yang dimiliki perseroan mampu di-download di BlackBerry, atau pun Android.

“Kami ini sebenarnya yang punya aplikasi pertama di Indonesia, bisa di BlackBerry dan kemudian di Android. Antisipasi ya, kami sebenarnya sudah ada,” kata Sigit di Jakarta, Jumat 18 Maret 2016.

Dari sejak dikeluarkannya aplikasi tersebut, Sigit menyebut, pengguna jasa Blue Bird yang melakukan pemesanan melalui aplikasi terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatannya tidak sebesar moda transportasi lainnya.

Sebelumnya, sejumlah sopir angkutan umum resmi berdemo meminta agar dihapuskan aplikasi taksi berbasis online. Pasalnya, aplikasi berbasis online ini dianggap telah melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan karena tidak mematuhi izin penyelenggaraan angkutan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Tak Terapkan Detail Layanan Bikin Pasar Taksi Konvensional Kabur

Suci Sedya Utami    •    26 Maret 2016 10:54 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Perkembangan transportasi khususnya taksi berbasis digital atauonline membuat kecemburuan sosial pengusaha transportasi konvensional yang merasa pangsa pasarnya direbut, sehingga menimbulkan kisruh besar dan menjadi perdebatan.

Pengamat IT dan Digital Ekonomi, Fami Fahruddin memandang perkembangan transportasi berbasis online saat ini tak bisa dibendung oleh siapa pun. Fami mengatakan pangsa pasar kabur karena basis konvensional kalah menerapkan layanan secara rinci.

Dirinya memandang, transportasi online menawarkan servis dengan detail aplikasi yang membuat konsumen akhirnya beralih dan memilih untuk menggunakan moda transportasionline.

“Uber, Grab, Gojek memberikan informasi yang utuh seperti harga, nama driver saat memesan sehingga konsumen tahu detailnya sebelum dijemput,” kata Fami, dalam diskusi bertema ‘Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital’, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Dia mengambil contoh perusahaan taksi Blue Bird, meskipun punya layanan online, namun Fami menganggap layanannya kurang bagus dan tak sederhana. Menurut dia, perusahaan tak siap dengan serangan digital yang lebih matang dan massal. Apalagi, aplikasi online saat ini menciptakan desentralisasi karena tersebar di mana-mana dan tak terpusat.

“Kalau di dunia It trennya dari sentralisasi ke distribusi menyebar. Jadi enggak ada lagi itucentrelized. Tren ke sana akan terus berkembang dan tak bisa dilawan,” jelas dia. (AHL)

Link:  KLIK DISINI 

 

Revolusi Digital, Perlu Dibentuk Badan Khusus Cyber

SABTU, 26 MARET 2016 | 15:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah disarankan membuat badan khusus yang menangani dunia digital atau cyber. Kasus perseteruan sopir transportasi online dan konvensional menunjukan bukti sedang terjadinya revolusi digital yang mengharuskan pemerintah turun tangan mengatasinya.

“Pemerintah perlu membuat badan khusus di bawah presiden untuk mengawasi dan meregulasi dunia digital,” kata pelaku bisnis online Naufal Firman Yursak, Sabtu, 26 Maret 2016, dalam diskusi bertema Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta.

Firman  mengatakan sikap pemerintah yang tidak antisipasif dalam perkembangan digital terlihat dalam kasus transportasi online dan konvensional. Ini ditunjukan dengan perbedaan sikap antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Naufal mengatakan badan khusus ini nantinya diberi kewenangan mengawasi dan meregulasi dunia digital. Dari sisi perdagangan, manfaat yang bisa yang ambil adalah badan ini bisa jadi big data atau pengumpul data yang bisa disupply ke Kementerian Perdagangan. Dari sisi politik, big data itu bisa disupply ke Kemenko Polhukam.

Menurut Naufal, keberadaan badan khusus ini sangat penting dalam konteks Indonesia. Saat ini,  ada 83 juta orang yang terhubung dengan internet, 69 juta user terhubung facebook, dan 45 juta user terhubung Twitter. “Ini perlu perhatian khusus, artinya perlu dibikin badan khusus karena aspeknya bisa meruntuhkan suatu pemerintahan.”

Bahkan dalam konteks yang lebih luas, aksi terorisme saat ini dijalankan melalui dunia digital. “Stabilitas negara bisa dipengaruhi stabilitas digital,” Naufal berujar.

Hal senada diungkapkan pengamat IT dan ekonomi digital Fami Fahruddin. Dia mengatakan badan khusus ini nantinya semacam lembaga koordinasi yang berada di bawah presiden. Dalam kasus transportasi online, badan ini membawahi Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Perhubungan. Jika terkait perdagangan, Kementerian Perdagangan juga ikut dalam lembaga ini.

AMIRULLAH

Link:  KLIK DISINI 

 

Semakin Tinggi Penggunaan Smartphone, Gojek Cs Tak Bisa Dibendung

Sabtu, 26 Maret 2016      17:27 WIB

 

Jakarta — Bisnis transportasi berbasis online makin tak bisa dibendung dan tentu akan menggerus transportasi konvensional yang mencari pasar secara ‘door to door’.

Pelaku bisnis online, Naufal Firman Yursak memandang seiring dengan penggunaan smartphone yang makin tinggi, maka pertumbuhan layanan transportasi online seperti Gojek, Uber, dan Grab tak bisa ditahan.

“Seiring dengan makin banyak jumlah pembelian smartphone. Artinya orang kalau sudah pakai smartphone batas-batas ruang dan waktu menjadi hilang. Dia terhubung terus dengan media sosial,” kata Firman, dalam diskusi bertema ‘Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital’, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Menurut dia, ketika orang terhubung dengan media sosial baik terhubung dengan sistem iOs maupun android, maka orang tersebut menjadi target pasar bagi siapapun yang mau jualan. Bagi siapapun yang ingin menjajakan jasanya. Apalagi jika produk yang ditawarkan merupakan kebutuhan dasar seperti transportasi, layanan pijat, layanan pembersih rumah, layanan antar makan dan lain sebagainya.

“Sehingga penjual jasa akan kejar pembeli mereka atau menjanjikan pengguna smartphone jadi konsumen mereka bagaimanapun caranya. Nah ketika ini terjadi enggak bisa dibendung,” jelas Firman.

Link:  KLIK DISINI 

 

Polemik Aplikasi Online, Jokowi Diusulkan Bentuk Lembaga Khusus

By Taufiqurrohman, on 26 Mar 2016 at 13:27 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo diusulkan membentuk lembaga khusus untuk menangani berbagai persoalan di dunia digital. Pemerintah diminta tidak tinggal diam untuk menyelesaikan persoalan seperti yang terjadi antara sopir taksi konvensional dan layanan transportasi berbasis aplikasi digital atau online.

“Pemerintah perlu membuat unit khusus yang mendalami ini. Implikasi digital akan membangun implikasi sosial dan politik,” ucap Komisaris Utama Balai Pustaka Hamid Basyaib dalam diskusi bertajuk ‘Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif dan Revolusi Digital’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Menurut Hamid, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perhubungan bisa mengatur dari segi teknis. Namun, tetap dibutuhkan lembaga khusus yang mengawasi dan mengkaji setiap persoalan dunia digital.

Persoalan yang dihadapi pengemudi taksi biasa, menurut Hamid, adalah dampak dari ketidakmampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan peradaban dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelesaian masalah tersebut tak hanya bisa dengan mengubah regulasi.

Dalam kesempatan yang sama, seorang pelaku usaha digital, Naufal Firman Yursak mengatakan, dunia digital sangat berpengaruh pada keutuhan suatu negara. Menurut dia, dunia digital dapat memberi keuntungan, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi kesatuan sebuah negara.

Misalnya, imbuh Firman, penggunaan aplikasi digital dapat meningkatkan persaingan usaha dan menaikkan kesejahteraan rakyat. Namun, media sosial dan semacamnya juga bisa digunakan untuk mengubah situasi politik.

Firman meminta agar pemerintah berkontribusi lebih dalam menangani persoalan terkait dunia digital dengan lebih bijaksana. Menurut dia, mencegah perkembangan dunia digital bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan.

“Ini aspek ekonomi yang enggak bisa ditahan, konvensional ke digital. Kalau misalnya ini ditimpangi kebutuhan dasar transportasi, layanan murah, perkembangan media sosial enggak bisa dibendung, justru harus ada reputasi yang adaptif,” imbuh Firman.

Menurut dia, seharusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan aplikasi online. Sebab, pertumbuhan pengguna smartphone tak bisa dibendung.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat Transportasi Sebut Blue Bird Belum Siap dengan Kecanggihan Teknologi Aplikasi

MONITORDAY.com, Jakarta – Perkembangan transportasi berbasis digital atau online membuat kecemburuan sosial pengusaha transportasi konvensional yang merasa konsumennya di rebut sehingga menimbulkan perdebatan.

Pangamat Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital, Fahmi Fahruddin menilai Transportasi konvensional seperti Blue Bird memang belum siap dengan kecanggihan teknologi aplikasi, pasalnya transportasi online memberikan informasi yang utuh.

“Transportasi online ini memberikan kemudahan bagi konsumen karena memberikan informasi yang detail, seperti, harga hingga nama driver,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital’, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (26/3).

Sebelumnya, sejumlah sopir angkutan umum berdemo meminta agar dihapuskan aplikasi transportasi berbasis online. Pasalnya, aplikasi berbasis online ini dianggap telah melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan karena tidak mematuhi izin penyelenggaraan angkutan. (Hendrik Sugara)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.