Berebut Desa

Berebut Desa

Anggaran Desa Rp20 Triliun Sesuai Janji Politik

16 Februari 2015 – 02:44:59 WIT

JAKARTA – Pakar Ekonomi Didik J Rachbini menyambut baik anggaran desa sebesar Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah. Didik mengatakan, itu sesuai janji-janji Parpol ketika kampanye. “Secara ekonomi pembangunan Rp20 triliun ini injeksi ke desa. Ini luar biasa besar tapi bagus. Ini sesuai dengan janji-janji partai politik,” jelas dia dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/02/2015). Menurut dia, anggaran dengan jumlah besar itu harus diawasi secara benar pelaksanaannya karena rawan konflik. “Nah, baik secara ideal ini, secara niat ini bagus tapi kalau cuma diberikan begitu saja bisa perang ini,” ujar dia. Berita sebelumnya, terkait dana desa Rp 20 triliun, dua Kementerian sempat berebut ‘lahan’ pengelolaan dana tersebut. Yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing kementerian punya alasan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi beralasan saat urusan desa berada dibawah kementeriannya. Sedangkan Kemendagri sendiri memiliki Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga merasa punya kewenangan. Terkait adanya sedikit polemik dana desa ditingkat pusat, Didik berharap hal itu tidak mengganggu jalannya kebijakan pemerintah. “Lebih baik ditempat yang salah tapi dijalankan dengan benar daripada di tempat benar tapi disalahgunakan,” tandas dia. (int)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Anggaran Desa Rp20 Triliun Sesuai Janji Politik

Oleh : Aris Danu Cahyono | Sabtu, 14 Februari 2015 | 11:38 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pakar Ekonomi Didik J Rachbini menyambut baik anggaran desa sebesar Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah. Didik mengatakan, itu sesuai janji-janji Parpol ketika kampanye. “Secara ekonomi pembangunan Rp20 triliun ini injeksi ke desa. Ini luar biasa besar tapi bagus. Ini sesuai dengan janji-janji partai politik,” jelas dia dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/02/2015). Menurut dia, anggaran dengan jumlah besar itu harus diawasi secara benar pelaksanaannya karena rawan konflik. “Nah, baik secara ideal ini, secara niat ini bagus tapi kalau cuma diberikan begitu saja bisa perang ini,” ujar dia. Berita sebelumnya, terkait dana desa Rp 20 triliun, dua Kementerian sempat berebut ‘lahan’ pengelolaan dana tersebut. Yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing kementerian punya alasan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi beralasan saat urusan desa berada dibawah kementeriannya. Sedangkan Kemendagri sendiri memiliki Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga merasa punya kewenangan. Terkait adanya sedikit polemik dana desa ditingkat pusat, Didik berharap hal itu tidak mengganggu jalannya kebijakan pemerintah. “Lebih baik ditempat yang salah tapi dijalankan dengan benar daripada di tempat benar tapi disalahgunakan,” tandas dia. [aji]

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Kucuran Dana Desa Harus Diawasi Ketat

Agus Setyawan

JAKARTA – Kucuran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 meningkat dari Rp9,1 triliun menjadi Rp20 triliun. Hal ini dinilai positif karena dalam rangka memajukan Indonesia. “Jadi Rp20 triliun itu dana tetap yang diberikan untuk desa. Jadi, ini sesuai dengan Undang-Undang Desa. Sebenarnya postur APBN kita itu memang larinya ke desa, tidak hanya Rp20 triliun dari dana desa,” ujar Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi dalam diskusi bertajuk ‘Berebut Desa’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). Viva menjelaskan, untuk mencegah terjadinya kebocoran, alokasi dana desa ini akan melibatkan pengawasan langsung dari pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dana desa itu akan melibatkan pengawasan dari BPKP dan BPK. Ini menjadi tugas berat pemerintah mengalokasikan dana desa hingga sampai kesasaran,” jelasnya. Politikus PAN ini menuturkan, aliran dana langsung yang besar ini ke desa akan diberikan pemerintah melalui perangkatnya. Kemudian, mereka harus membuat dan membangun road map dalam mengimplementasikan dana tersebut. “Jadi (pemerintah) harus serius dalam membangun road map terkait dana desa ini. Jangan nantinya desa bisa menjadi pertarungan politik elite saja,” ujarnya. Viva mengatakan, sejauh ini memang masih ada masalah besar di tingkat desa yang belum menyiapkan badan atau institusi untuk mengelola kucuran dana langsung dari pemerintah pusat ini. Sehingga, hal tersebut perlu dibenahi agar tidak menjadi persoalaan ke depannya. “Memang ada problem besar di tingkat desa, dalam Undang-Undang Desa memang ada Badan Usaha Milik Desa, tapi tidak semua. Jika ekonomi di desa tidak tertata, maka akan bisa terjadi konflik, karena dana itu tidak masuk ke pemerintah desa saja,” pungkasnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Penggunaan Dana Desa Akan Diawasi BPK dan BPKP

Doddy Rosadi , Dwi Bowo Raharjo : Sabtu, 14 Februari 2015 11:39 WIB

Suara.com – Kucuran dana desa dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negera (APBN) 2015 meningkat sangat tajam dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp20 triliun. Hal ini dalam rangka memajukan Indonesia desa. Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengatakan dari tingginya anggaran dana desa ini akan melibatkan pengawasan langsung dari pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dana desa itu akan melibatkan pengawasan dari BPKP dan BPK. Ini menjadi tugas berat pemerintah mengalokasikan dana desa hingga sampai kesasaran,” ujar Viva Yoga dalam diskusi ‘Berebut Desa’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). Dia juga menerangkan anggaran besar itu merupakan dana tetap, melainkan kata Viva juga akan ada dana yang masuk ke desa dari APBN. “Jadi Rp20 triliun itu dana tetap, yang diberikan untuk desa, jadi ini sesuai dengan UU Desa. Sebenarnya postur APBN kita itu memang larinya ke desa, tidak hanya Rp20 triliun dari dana desa,” tambah dia. “Jadi (pemerintah) harus serius dalam membangun road map terkait dana desa ini. Jangan nantinya desa bisa menjadi pertaurangan politik elit saja,” politikus PAN ini. Viva mengatakan masih ada masalah besar di tingkat desa yang belum menyiapkan badan atau institusi untuk mengelola kucuran dana langsung dari pemerintah pusat ini. “Jika ekonomi di desa tidak tertata, maka akan bisa terjadi konflik, karena dana itu tidak masuk ke pemerintah desa saja,” tutup Yoga.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Dana Desa Berpotensi Besar Gagal

Rep: C82/ Red: Indira Rezkisari, Musiron/Republika, Didik J Rachbini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengusulkan dana desa sebesar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mengkritisi kebijakan tersebut. Menurut Didik, dana desa tersebut berpotensi besar mengalami kegagalan. Bahkan, ia menyebut kebijakan tersebut hanya bermodalkan niat baik yang belum tentu berujung pada pelaksanaan yang baik. “Anggaran desa ini anggaran coba-coba yang kemungkinan gagalnya besar. Secara politik bagus karena orientasinya publik luas. tapi kalau dari kaedah kebijakan ekonomi, ada gap yang harus dicari solusi oleh pelaksana,” kata Didik dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Berebut Desa’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Didik menilai, kebijakan tersebut akan gagal karena belum melewati tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui oleh sebuah kebijakan. Ia menyebutkan, seharusnya, satu kebijakan yang baik harus melewati hingga belasan tahap. “Jadi banyak langkah yang bolong-bolong. Desa itu butuh pendampingan, kantor, sistem tatanan, sistem rekrutmen. Dari segi tahap-tahap ini tidak benar. Jadi sekarang secara politik bagus, tapi ilmunya kurang,” ujarnya. Selain itu, Didik mengatakan, tidak semua desa kreatif dan bisa memanfaatkan dana desa tersebut dengan baik. Apalagi tidak ada model dan percontohan sebelumnya.  Ia pun menyinggung tentang Badan Usaha Milik Desa yang ada di dalam UU Desa. Didik mengatakan, tidak semua desa di Indonesia memiliki badan usaha sehingga akan sedikit sulit untuk kebijakan dana desa tersebut. “Ada baiknya sebagai kerangka ada tapi tidak semua desa harus ada. Kalau berharap seluruh desa ada kan tidak mungkin. Kebijakan yang bagus harus diikuti birokrasi,” ujarnya. “Secara kebijakan ini tidak layak tapi secara politik bagus. Tapi pemerintah harus siap,” kata Didik lagi. Selain itu, Didik menilai pemberian dana desa dengan nilai rupiah yang besar tanpa membangun sumber daya manusia besar kemungkinan akan memunculkan praktik korupsi.

Link:  KLIK DISINI 

Disetujui, Dana Desa Jadi Rp 20 Triliun

14/02/15, 10:19 WIB

JAKARTA – Dana anggaran pembangunan desa Rp 20 triliun dalam RAPBNP 2015 telah disetujui rapat paripurna DPR, Jumat (13/2). Anggota DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, anggaran itu meningkat sekitar 102 persen. “APBN sebelumnya hanya Rp 9,1 Triliun,” kata Yoga dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/2). Yoga menambahkan, dana yang mengalir ke setiap desa adalah Rp 1,4 miliar per tahun. Dengan anggaran yang terbilang besar itu, menurut dia, merupakan era baru bagi pemerintah desa untuk membangun Indonesia melalui pembangunan desa. Ekonom Didik J. Rachbini mengatakan, pemerintah perlu mengalirkan anggaran desa secara adil dan jujur. Dia juga menilai dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal tidak perlu saling berebut. “Lebih baik dikelola di tempat yang salah asal dijalankan dengan benar,” katanya. D menambahkan, dana 20 Triliun itu bisa disalurkan untuk berbagai sektor desa. Misalnya untuk beasiswa dan irigasi sawah. (Putri Annisa/sof)

Link:  KLIK DISINI 

 

Dana Desa Rp20 Triliun Bisa Picu Konflik Politik

Sabtu, 14 Februari 2015 | 13:33 WIB, Oleh : Syahrul Ansyari, Romys Binekasri

VIVA.co.id –  Anggaran dana pembangunan desa sebesar Rp20 triliun telah disetujui DPR pada rapat paripurna Jumat, 13 Februari 2015 kemarin. Ekonom senior, Didik J Rachbini meragukan efisiensi penggelontoran dana tersebut lantaran institusi desa yang belum siap, bahkan berpotensi akan memicu konflik politik. “Masalahnya jika institusi tidak tertata maka akan ada konflik politik. Karena dana pusat selain masuk kas desa juga masuk ke kelompok masyarakat, petani, nelayan dan ormas-ormas desa,” ujar Didik di ‘Gado-gado Boplo’, Menteng, Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015. Di sisi lain, Didik menilai, institusi desa belum siap untuk menampung dana desa sebesar Rp1,4 miliar. ‎”Di desa ada Badan Usaha Milik Desa, namun tidak seluruhnya ada inovasi, SDM, teknologi, termasuk sektor mana yang digarap, belum jelas karena pemerintah tidak serius,” imbuhnya. Ketidaksiapan institusi desa ini yang akan memicu konflik politik. Sebab itu, pemerintah harus bisa menguatkan eksistensi BUMD, selanjutnya secara serius membangun road map membangun institusi-isntitusi penyangga di desa. “Jadi fungsi pemerintah secara politik sebagai pemberi dana. Namun, jika institusi tidak terbangun, maka desa akan menjadi ajang pertarungan elite saja,” tutur mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta itu. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Nico Harjanto dari Populi Center mengatakan, dengan adanya dana desa ini, demokrasi di tingkat bawah akan semakin kompetitif. Selain itu, dapat meningkatkan persaingan politik dalam memperebutkan jabatan kepala desa. “Di Yogya saja, ada dua desa kaya raya, untuk pemilihan kepala desa saja bisa habis Rp10 miliar‎. Bayangkan saja, kalau di desa ada uang fresh masuk, maka akan semakin banyak efeknya,” ujarnya. (art)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply