Cukupkah Hanya Reshuffle?

Cukupkah Hanya Reshuffle?

Reshuffle Kabinet Jokowi Merupakan Keniscayaan

JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle selalu timbul-tenggelam mengikuti jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah satu kali melakukanreshuffle beberapa waktu lalu, perombakan selanjutnya masih menjadi misteri.

Peneliti senior dari LIPI, Syamsuddin Haris, berujar bahwa reshuffle kabinet merupakan suatu keniscayaan lantaran banyak kepentingan yang ada di sekeliling Jokowi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri diskusi dengan tema ‘Cukupkah Hanya Reshuffle?’ di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

“Fenomena Pak Jokowi ini beda. Kita tidak bisa memastikan, karena sekeliling Jokowi ada Bu Mega yang mungkin lebih berkuasa dalam menentukan kompisisi kabinet. Pak JK (Jusuf Kalla) yang mengawasi apa yang diputuskan dan ada ketua parpol (partai politik) pendukung Jokowi,” tutur Syamsudin.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa posisi Jokowi yang bukan ketua umum dari parpol, membuat Jokowi perlu memperhitungkan kepentingan dari banyak pihak dan tidak menepikan kepentingan publik.

“Di satu pihak Beliau bukan ketum partai. Oleh sebab itu, Pak Jokowi mesti menghitung begitu banyak kepentingan,”  ujarnya.

Syamsudin melanjutkan, reshuffle kabinet di Indonesia merupakan isu seksi yang berdampak demikian besar pada naik-turunnya ekonomi negara. Karena itu, keputusan dan kepastian akan hal ini penting untuk dipercepat.

“Isu reshuffle kabinet selalu jadi isu seksi. Sebab itu yang berdampak pada kehidupan ekonomi kita. Makin tinggi intensitas isu, makin tidak pasti kehidupan ekonomi. Maka dari itu, makin cepat diputuskan makin baik,” jelasnya.

Isu kocok ulang kabinet ini belakangan kembali santer terdengar seiring dengan digelarnya pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah petinggi parpol, salah satunya dengan Ketum Partai Hanura Wiranto belum lama ini. (fzy)

Link:  KLIK DISINI 

 

Tiga Kriteria Ini Bisa Jadi Alasan Jokowi Lakukan Reshuffle

 

JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka setelah sempat tenggelam. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan beberapa hal terkait reshuffle.

Ada setidaknya tiga kriteria atau patokan yang bisa digunakan Presiden Jokowi guna mencopot menteri-menterinya.

“Pertama kinerja. Kalau kinerja enggak fokus, tidak jelas dalam mengimplementasikan nawacita, copot saja,” kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk “Cukupkah Hanya Reshuffle” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Faktor kedua yakni kerjasama dan loyalitas. Untuk bisa membangun pemerintahan yang kuat, diperlukan sinergi yang tinggi.

Syamsuddin menyarankan, agar menteri yang gemar membuat gaduh dan tak mampu bekerjasama, dicopot dari jabatannya.

Faktor terakhir adalah soal integritas sebagai pejabat publik. “Kalau pejabat tersebut diragukan, minta dilayani, memanfaatkan jabatan untuk sesuatu yang bertentangan dengan revolusi mental,” imbuh Syamsuddin.

Ia pun mengatakan, jika Jokowi hendak mengganti salah satu menteri, semestinya tidak harus bertolak pada jatah kursi parpol di kabinet. Meskipun parpol memiliki kepentingan dan telah mendukung pemerintahannya, tetapi Syamsuddin melihat tidak ada kesepakatan politik apapun antara Jokowi dengan sejumlah partai pendukungnya. Hal ini tak seperti yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana ada kesepakatan politik tertulis dengan partai pendukung.

“Itu bukan sesuatu yang mengikat. Tidak ada kesepakatan politik Jokowi untuk tunduk pada parpol, PDI P harus sekian (kursi di kabinet), Nasdem harus sekian,” pungkasnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Dinilai Tak Berjalan Seiring dengan Menterinya

 

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Erik Satrya Wardhan berpendapat bahwa ada yang tidak sinkron antara visi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kinerja para menterinya di Kabinet Kerja. Hal ini akibat sistem rekrutmen menteri yang dianggap belum efektif.

“Ada gap antara visi Pak Presiden dengan misi yang dijalankan masing-masing menteri. Problemnya di soal rekrutmen, harusnya memenuhi ada kesamaan visi. Apakah semua pembantu Presiden sekarang ini visinya sama? Saya kira sebagain besar enggak jelas,” kata Erik dalam diskusi bertajuk “Cukupkah Hanya Reshuffle” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Erik melanjutkan, keberhasilan sebuah kabinet akan sangat ditentukan oleh proses rekrutmen menteri. Erik berpendapat, faktor kelompok profesional dan parpol seharusnya tidak menjadi patokan presiden dalam merekrut menteri. Terkadang, lanjut Erik, kalangan profesional belum tentu memiliki visi yang sejalan dengan presiden.

“Itu bagian dari proses politik. Karena keberhasilan kabinet akan sangat ditentukan oleh proses rekrutmen, kalau salah memilih orang, sulit lah,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Syamsuddin Haris, peneliti senior LIPI yang mengatakan bahwa kinerja sejumlah menteri cenderung tidak bisa mengikuti langkah cepat presiden Jokowi.

“Sebagian menteri kita tidak bisa mengikuti langkah cepat Pak Jokowi, khusunya di bidang ekonomi. Sebagian menteri juga masih bekerja atas dasar petunjuk, sinyal, dan instruksi presiden, di mana itu seharusnya sudah banyak ditinggalkan,” jelas Syamsuddin.

Kinerja para menteri ini sangat berkaitan dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle, di mana dalam hal ini telah menjadi isu yang timbul tenggelam mengiringi pemerintahan Presiden Jokowi.

Syamsuddin menegaskan bahwa reshuffle kabinet jilid dua adalah hal yang niscaya. Ia meyakini akan segera terjadi perombakan komposisi pembantu presiden.

“Bagaimanapun, sudah ada sinyal Pak Jokowi beberapa waktu lalu bahwa akan adareshuffle. Beliau mengatakan sedang dilakukan evaluasi kinerja kebinet,” pungkas dia. (fzy)

Link:  KLIK DISINI 

 

Ketua DPP Hanura Sebut Visi Menteri Kabinet Kerja Tidak Jelas

Suci Sedya Utami    •    02 April 2016 11:34 WIB

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Visi misi yang dijalankan menteri Kabinet Kerja dinilai berbeda dengan Presiden Jokowi. Banyak menteri yang bekerja keluar dari visi misi Presiden yang tertuang dalam nawa cita.

Ketua DPP Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakaan, masih banyak menteri yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga mereka kebingungan untuk bertindak dan menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden.

“Sekarang masalahnya, apakah semua pembantu Presiden visinya sama ? Yang terlihat malah enggak jelas,” kata Erik dalam sebuah diskusi bertajuh cukupkah hanya reshuffle di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Partai Hanura menilai reshuffle merupakan sebuah kebutuhan, sehingga harus diputuskan Presiden Joko Widodo secepatnya. “Kalau mencoba menyelami, hati nurani rakyat bilang reshuffle kebutuhan,” kata Erik.

Menurut Erik, reshuffle menjadi sebuah kebutuhan karena ada perbedaan visi dan misi yang dijalankan Presiden Jokowi dan menterinya. Permasalahan ini, kata Erik, karena tidak matangnya proses recruitment dalam memilih pembantu Presiden.

“Jika prosesnya dilakukan secara matang, visi misi antara pemimpin dan pembantunya akan memiliki kesamaan. Saya lebih setuju proses recruitment lebih panjang untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya. (FZN)

Link:  KLIK DISINI 

 

Hanura sebut reshuffle yang terburu-buru hasilnya tak bagus

Reporter : Pipit Silvia | Sabtu, 2 April 2016 14:02

 

Merdeka.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Erik Satria Wardana mengungkapkan reshuffle yang terjadi di dalam sebuah kabinet pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, jika dilakukan secarqa terburu-buru maka, hanya akan membuahkan hasil yang tidak baik.

“Reshuffle itu perlu namun tidak usah terburu-buru. Karena jika perputarannya terlalu cepat, maka hasilnya tidak bagus,” ujar Erik dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, JakartaPusat, Sabtu (2/4).

Erik menilai pemilihan menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berdasarkan proses seleksi politik.

“Saya ragu proses seleksi tidak terjadi, partai diminta dua nama, pos dimana, itu diserahkan seluruhnya ke presiden dan wakil, kemudian proses seleksi harus dilakukan, menetukan kalau salah pilih orang,” tuturnya.

Pasalnya, lanjut Erik, tak sedikit menteri pembantu Presiden Jokowi yang tidak cakap di sektornya masing-masing. “Kemudian soal pemahaman masalah, apakah semua menteri bermasalah, menurut saya tidak sepenuhnya, masyarakat awam juga menilai, paling tidak secara umum, misal pertanian, kalau tidak mengerti siklus tanam, itu kan repot, tidak bisa seorang menteri punya kapasitas dibidangnya,” tandasnya. [rhm]

Link:  KLIK DISINI 

 

Alasan Reshuffle Harus Jelas

Oleh: Arie C. Meliala, 2 April, 2016 – 20:28

 

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo memang memiliki hak prerogatif dalam melakukan pergantian menteri-menteri dalam kabinet kerja pemerintahannya itu. Namun, haruslah ada alasan yang jelas, mengapa menteri-menteri itu diganti.

Bagaimana evaluasi kinerjanya, sehingga dia akhirnya diganti? Artinya bukan hanya melakukan rekrutmen tetapi evaluasinya juga harus jelas.

Ketua Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, evaluasi menteri ini harusnya jauh lebih mudah dibanding melakukan rekrutmen. Soalnya ada dokumen yang menjadi catatan kinerjanya selma menjadi menteri. “Ini harusnya lebih mudah karena kita punya semua dokumen yang memberikan target atau pun juga action plan (rencana kerja) yang ada,” katanya dalam diskusi “Cukupkah Hanya Reshuffle?”‎ di Jakarta, Sabtu, 2 April 2016.

Rencana kerja itu, kata Yose seperti rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) atau rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan. Semuanya bisa dicek apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau ditargetkan, atau belum. Pihak yang tepat melakukan evaluasi selain presiden menurutnya, Kantor Staf Kepresidenan. Dulu, kata Yose, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan hal itu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Apakah targetnya atau pun mungkin targetnya susah dicapai, kita lihat dari action plan-nya sudah dijalankan atau tidak. Kalau rencana kerjanya ke kanan lalu kejadiannya arahnya ke kiri atau ke belakang,ini merupakan suatu evaluasi. Yang menjadi masalah adalah mungkin evaluasi sudah dijalankan ya tetapi tidak sitematis,” kata Yose.

Bagaimana pun penilaian evaluasi yang dijalankan, Yose berharap evaluasi itu dilakukan dengan jelas dan terukur untuk menentukan indikator kinerja dari pemerintahan dan menteri-menteri yang ada. Artinya, kata Yose, jangan sampai ada pergantian orang-orang dalam kabinet tetapi tidak jelas alasannya. “Akhirnya nanti tidak ketahuan juga kesalahannya di mana,” katanya.***

Link:  KLIK DISINI 

 

Wapres Pulang, Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet

Oleh: Arie C. Meliala, 3 April, 2016 – 01:00

 

JAKARTA, (PR).- Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap perombakan susunan (reshuffle) kabinet dapat segera dilakukan. Paling tidak segera setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla pulang dari kunjungan kerjanya di Amerika Serikat.

Semakin cepatreshuffle dilakukan,ketidakpastian dapat segera berakhir.

“Tentu menunggu saat Pak JK pulang. Saya kira kalau JK pulang, langsung reshuffle diumumkan. Positifnya, kepastian reshuffle menghentikan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam politik dapat berdampak pada ekonomi, pengaruhnya bisa ke mana-mana,” kata Syamsuddin saat ditemui usai diskusi bertajuk “Cukupkah Hanya Reshuffle?” di Jakarta, Sabtu, 2 April 2016.

Syamsuddin memberi masukan, ada tiga alasan yang dapat menjadi alasan kuat Jokowi melakukan reshuffle. Pertama, kinerja menteri-menteri yang tidak fokus melakukan implementasi nawacita.

“Yang tidak jelas tugas dan tanggung jawabnya, ya copot saja,” kata Syamsuddin.

Alasan kedua, kemampuan kerja sama dan loyalitas menteri. Menurutnya, menteri yang tidak bisa bekerja sama dan ditambah lagi cenderung tidak loyal, sebaiknya dicopot.

“Misalnya menteri yang terlalu berisik dan bikin gaduh, itu contoh saja,” katanya.

Alasan ketiga, integritas menteri sebagai pejabat publik. Menurutnya, hanya pejabat publik yang benar-benar punya langkah reformasi birokrasi yang konkret yang patut dipertahankan.

“Tentu saja integritasnya sebagai pejabat publik yang minta dilayani, memanfaatkan kekuasaan untuk sesuatu yang bertentangan dengan revolusi mental Jokowi. Ya, sebenarnya sudah kelihatanlah,” katanya.***

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.