Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi

Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi

Hindari Masuk Bui, DPR Tak Kelola Sendiri Dana Aspirasi Rp 20 M

By Silvanus Alvin on 13 Jun 2015 at 10:50 WIB

Liputan6.com, Jakarta – DPR berusaha untuk menggolkan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota dewan. Wacana ini pun menuai pro-kontra karena masyarakat takut dana tersebut disalahgunakan. Anggota DPR Komisi VI Muhammad Sarmuji menuturkan, dana aspirasi itu tidak akan dikelola oleh anggota dewan. Hal ini untuk menghindari pelanggaran hukum, yang berujung pada penjara. “Ini juga perlu diklarifikasi, andaikan Rp 20 miliar itu tembus, itu dianggarkan di APBN. Keluarnya itu melalui APBD. Yang kerjakan tetap eksekutif. Kita hindari itu dan ramai-ramai masuk penjara,” kata Sarmuji, dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi, di Jakarta, Sabtu (13/6/2015). “Ini bukan serangan fajar, atau serangan sore. Ini untuk atasi lack (kekurangan) saja. Ada jembatan di Banten di mana anak-anak menyeberang dengan taruhan nyawa,” tambah dia. Politisi Partai Golkar ini me‎njelaskan, dana aspirasi ini memiliki landasan hukum, tepatnya diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 80 huruf J, ditegaskan anggota dewan harus memperjuangkan daerah pemilihannya (Dapil). “‎Di Pasal 80 huruf J itu memperjuangkan aspirasi dapil. Keluhan, kendala-kendala masyarakat harus diketahui betul. Kalau hanya tahu dan tidak bisa menindaklanjuti, kita artinya tidak perform,” imbuh Sarmuji. ‎Mantan anggota DPR Fraksi PAN M Yasin juga mendukung dana aspirasi ini. Dana aspirasi sudah tepat diberikan tiap anggota, meski jumlah anggota dewan lebih banyak berasal dari Pulau Jawa. “Kalau diserahkan pada orang (anggota DPR), lebih baik. Mereka lebih tahu kebutuhan di Dapil apa saja,” tandas Yasin. DPR mengajukan dana aspirasi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Jumlah dana tersebut fantastis, yakni Rp 20 miliar per anggota dewan. Jika ditotal, negara harus menghamburkan Rp 11,2 triliun untuk dana aspirasi daerah pemilihan (dapil). (Mvi/Ein)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Formappi: Dana Aspirasi Kacaukan Tatanan Politik

By Silvanus Alvin on 13 Jun 2015 at 11:26 WIB

Liputan6.com, Jakarta – DPR berencana mengajukan dana aspirasi Rp 20 milliar per anggota dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, landasan hukum untuk mengajukan dana aspirasi ini merupakan hasil ‘selundupan’ dari anggota dewan periode 2009-2014. “DPR periode kemarin begitu halus memasukkan poin itu dalam UU MD3 sampai tidak disadari terkait dana aspirasi. Ini proses penyeludupan begitu halus, sampai publik tidak sadar,” ‎kata Sebastian, dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi, di Jakarta, Sabtu (14/6/2015). Sebastian mengatakan, hampir 2 periode DPR terdahulu berupaya untuk memasukkan pasal yang mengatur dana aspirasi, tapi gagal karena mendapat penolakan dari masyarakat. “Tiap periode dibahas ini kan seksi. Kalau sampai publik tidak sadar artinya luar biasa canggihnya penyeludupan ini. Orang jadi kaget dan itu pegangan bagi DPR periode ini,” tutur dia. ‎Sebastian menilai, dana aspirasi ini bisa mengacaukan tatanan politik yang ada. Sebab, anggota dewan yang bertugas di bidang legislatif, dapat tumpang tindih menjalankan tugas eksekutif. Apalagi, dana aspirasi untuk menjalankan program-program di dapil itu, tidak akan dipegang langsung oleh anggota DPR. Dana itu akan langsung diserahkan ke kepala daerah di dapil yang membutuhkan. “Dana aspirasi bisa kacaukan banyak hal. Siapa yang tanggung jawab pada kualitas proyek itu, DPR atau pemerintah? Ini kompleksitas di mana DPR persulit sendiri.‎ Kalau ini dianggap benar APBN dibagi 2 saja, eksekutif dan DPR. Tapi, ini cara pikir keliru,” tandas Sebastian. Ketua DPR Periode 2009-2014, Marzuki Alie tidak bersepakat dengan rencana dana aspirasi. Sebab, yang perlu adalah program aspirasi, di mana anggota DPR bisa duduk bersama dengan masyarakat di dapilnya dan bicara bersama. “Saya enggak sepakat yang namanya dana aspirasi. Yang perlu itu program aspirasi. Di mana anggota DPR dapat mengusulkan program dari dapilnya, untuk dibahas,” ujar Marzuki kepada Liputan6.com, Kamis 11 Juni. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, mekanisme dan forum untuk program dari daerah sudah ada dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau yang lebih dikenal dalam Musrenban‎g. (Mvi/Ein)

Link berita:   KLIK DISINI 

 

Ekonom: DPR Jangan Main-main dengan Dana Aspirasi

By Silvanus Alvin on 13 Jun 2015 at 13:16 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Pengelolaan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR tidak boleh dikelola sembarangan. Dana tersebut merupakan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan tiap pengeluarannya. “Tidak boleh main-main dengan dana masyarakat, harus dipertanggungjawabkan secara baik-baik,” kata ekonom Didik J Rachbini, dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema ‘Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi’, di Jakarta, Sabtu (14/6/2015). Dana aspirasi ini mendapat penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didik menilai penolakan tersebut wajar‎, karena tidak disertai penjelasan rinci oleh DPR terkait penggunaan dana aspirasi. “‎Mungkin Pak Wapres tidak diberi informasi utuh soal dana aspirasi. Sekarang beliau tidak setuju, dan KPK juga memperingatkan soal dana aspirasi, tapi itu wajar saja karena ini dana publik,” tutur Didik. Politisi PAN ini menjelaskan, tujuan dari program dana aspirasi ini sebenarnya baik. Namun, hal ini menjadi polemik serta menimbulkan pro-kontra karena publik terlanjur tidak percaya dengan DPR. “‎Inisiatif DPR sebenarnya bagus, untuk melayani masyarakat tapi implementasi juga harus bagus pula. Ini hal biasa tapi terlalu ribut. Ributnya karena ketidakpercayaan pada DPR. DPR harus memperbaiki kepercayaannya,” imbuh dia. Didik mengatakan, polemik dana aspirasi ini timbul karena hubungan masyarakat (Humas) DPR tidak bekerja dengan baik. Seharusnya, Humas DPR bisa memberikan penjelasan detail tentang dana aspirasi dan manfaat yang ditimbulkan bila hal ini disahkan. “Humas DPR atau PR fraksi harus baik, sekarang itu buruk sekali. Saya usul Humas DPR dibubarkan saja, diganti sama yang profesional. Mereka harus belajar dari humas BI. Sumber krisis itu di BI tapi jejaknya tidak kelihatan, karena humasnya bagus,” tandas Didik. DPR mengajukan dana aspirasi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Jumlah dana tersebut fantastis, yakni Rp 20 miliar per anggota dewan. Jika ditotal, negara harus mengeluarkan Rp 11,2 triliun untuk dana aspirasi daerah pemilihan (dapil). Dana aspirasi untuk menjalankan program-program di dapil itu, tidak akan dipegang langsung oleh anggota DPR. Dana itu akan langsung diserahkan ke kepala daerah di dapil. (Mvi/Ein)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Didik Rahbini: Program DPR Bagus Humasnya Yang Jelek, Bubarkan Saja

Sabtu, 13 Juni 2015 – 13:34:10, Oleh Bara Ilyasa, TEROPONGSENAYAN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Pengamat ekonomi senior Didik J Rachbini mengatakan program pembangunan infrastruktur daerah pemilihan (Dapil) yang diusulkan DPR merupakan program bagus untuk pembangunan nasional. Tapi Didik mengkritik humas DPR yang tidak bisa menyampaikan program tersebut dengan baik. Akibatnya, masyarakat melihat program tersebut hanya sebagai bancakan anggota DPR. “Humas DPR atau PR (Public Relation) fraksi harus baik, sekarang itu buruk sekali. Saya usul Humas DPR dibubarkan saja, diganti sama yang profesional,” ujar Didik J Rachbini saat diskusi Populi Center dengan tema Dana Aspirasi Apa Lagi?, Jakarta, Sabtu (13/6/2015). Politisi PAN ini menyebutkan, dana aspirasi yang dianggarkan per anggota DPR Rp20 M merupakan hal penting. “Bukan hanya dana aspirasi, dana apa saja bagi anggota DPR itu penting untuk program masyarakat. Untuk jalankan program perlu dana, apalagi bukan hanya dana ini, dana lain-lain juga penting,” ungkapnya.(ss)

Link berita:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.