Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik

Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik

Deparpolisasi Dinilai Menihilkan Peran Parpol di Indonesia

Rakhmatulloh, Sabtu,  12 Maret 2016  −  17:21 WIBIlustrasi. (Sindonews)

JAKARTA – Pengamat Politik dari Populi Center Tommi Legowo mengatakan, deparpolisasi telah meniadakan atau menihilkan peran partai politik (Parpol) dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Deparpolisasi menjadi perbincangan, parpol pilar utama demokrasi, artinya demokrasi nggak jalan,” kata Tommi saat diskusi bertajuk ‘Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik?’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/3/2016).

Menurut Tommi, partai politik kini harus bekerja keras membangun kepercayaan publik pasca mencuatnya isu deparpolisasi. Dia khawatir sebagai instrumen demokrasi, parpol lambat laun akan ditinggalkan konstituen.

Apalagi, sistem demokrasi khususnya pilkada di Indonesia menganut asas keadilan dimana setiap orang berhak untuk dipilih melalui jalur partai maupun perseorangan.

Menurutnya, praktik deparpolisasi pernah diterapkan di zaman Orde Baru Soeharto, dimana terdapat pengurangan parpol menjadi tiga partai.

“De-merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan. Kenapa isu muncul? Jalan untuk pemilu demokratis melalui parpol. Tapi karena ada calon independen, maka ada saingannya, maka peran parpol berkurang,” pungkasnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pencalonan Basuki Sebagai Deparpolisasi Dianggap Terlalu Dini

Jakarta – Belakangan ini, perbincangan terkait deparpolisasi semakin hangat dibicarakan sebagai respon atas pencalonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui jalur perseorangan atau independen. “Teman Ahok” mendorong Ahok memilih jalur independen secepat mungkin agar syarat pencalonan bisa dipenuhi dengan pengumpulan KTP.

Menanggapi wacana deparpolisasi, Pengamat Politik dari Populi Center Tommy Legowo memilai terlalu dini menyebutkan langkah Ahok melalui  jalur independen sebagai bentuk deparpolisasi. Menurut Tommy, apa yang terjadi sebenarnya kekhawatiran “Teman Ahok” atas pencalonannya dan ketakutan teman parpol atas langkah politik Ahok.

“Deparpolisasi ungkapan terlalu dini merespon pencalonan Ahok melalui jalur independen. Deparpolisasi yang menjadi pembicaraan pekan ini hanya bentuk kepanikan teman dari partai politik, ya kaget saja dengan move politik Ahok,” kata Tommy di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (12/3).

Deparpolisasi, menurut Tommy merupakan upaya atau proses sengaja atau tidak sengaja untuk menihilkan peran partai politik. Deparpolisasi, kata dia menjadi perhatian serius karena partai politik merupakan pilar demokrasi.

“Pada zaman pak Harto (era Orde Baru) dulu ada deparpolisaasi dalam pengertian penyederhaann parpol atau usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan partai politik. Pada saat itu, muncul isu deparpolisasi karena jalan untuk pemilu demokratis melalui parpol,” ungkap dia.

Sekarang isu deparpolisasi muncul kembali dengan pencalonan Ahok melalui jalur independen. Menurut Tommy, adanya calon independen seolah-olah menjadi saingan calon kepala daerah dari parpol.

“Sebenarnya dalam realitas Ahok maju melalui jalur independen, terlalu dini dikatakan deparpolisasi. Baik jalur independen dan jalur parpol atau gabungan parpol sama-sama dilindungi undang-undang sebagai bentuk kesamarataan setiap warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik,” jelas Tommy.

Yustinus Paat/YUD

Link:  KLIK DISINI 

 

Isu Deparpolisasi Muncul, Partai Demokrat Sebut PDIP Panik

NBCIndonesia.com – Isu deparpolisasi alias pengurangan peran partai politik dalam demokrasi, belakangan ini, makin sering dibahas sejumlah partai politik. Terlebih isu deparpolisasi muncul sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan ikut pemilihan kepala daerah 2017 lewat jalur independen, yang membuat sejumlah partai angkat bicara.

“Terlalu dini kalau kita sebut ada deparpolisasi,” ujar politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, dalam diskusi publik yang diadakan lembaga Populi Center dan Radio Smart FM di Menteng, Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016. “Memunculkan istilah itu malah menunjukkan kepanikan.”

Menurut Didi, jika partai memiliki kader bagus yang disiapkan untuk pilkada, yang perlu dilakukan hanyalah menerjunkannya ke masyarakat.”Kalau punya calon baik, ya sodorkan saja, tak perlu melempar isu,” ucapnya.

Didi menilai permainan isu secara berlebihan dalam sebuah pilkada malah akan menjadi bumerang bagi partai. Pasalnya, masyarakat sekarang sudah lebih bijak dalam mencerna informasi.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Erico Sutarduga membantah adanya kepanikan dalam tubuh partainya. Hal itu menanggapi pernyataan politikus PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, bahwa isu deparpolisasi kini menjadi perhatian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Jangan dibesar-besarkan,” katanya.

Istilah deparpolisasi, menurut Erico, merupakan hal yang wajar. “Mungkin yang dikhawatirkan itu adalah kesan masyarakat bahwa sekarang sudah sedikit calon pemimpin baik yang berasal dari partai. Itu salah,” katanya dalam diskusi tersebut, Sabtu ini.

Menurut Erico, saat ini masih banyak pemimpin baik yang berasal dari partai. “Misalnya Pak Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) atau Bu Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya). Mereka orang partai semua,” ucapnya.

Yang diperlukan semua partai, kata Erico, adalah introspeksi. “Lihat lagi, apakah parpol memang sudah mewakili aspirasi rakyat? Parpol harus jadi dewasa agar masyarakat dewasa,” katanya.

Ahok saat ini memilih jalur independen dan menggandeng Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur. Ahok, yang semula tetap ingin bersama Djarot Saiful Hidayat, memilih meninggalkan kader PDIP itu.

Kondisi ini kabarnya sempat menjadi perhatian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Seperti disampaikan Prasetyo, yang bertemu dengan Megawati pada Senin malam, 7 Maret 2016, di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, mereka membahas masalah deparpolisasi.(tp)

[NBCIndonesia.com]

Link:  KLIK DISINI 

 

Demokrat Sebut Deparpolisasi Sebagai Bentuk Introspeksi Partai

 

NBCIndonesia.com –  Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin, mengatakan deparpolisasi merupakan instrospeksi semua partai. Apakah selama ini sudah menyerap aspirasi rakyat atau belum. Pasalnya, rakyat yang tidak puas menginginkan pemimpin independen.

“Seperti di DPR. Ada isu tidak prorakyat. Misal dana aspirasi, isu Budi Gunawan. Sebagian pihak mengatakan penguatan KPK, tapi masyarakat kritis pasal tersebut merupakan pelemahan. Jadi apakah parpol sudah menyerap aspirasi rakyat?,” ujar Didi dalam dalam diskusi bertajuk ‘Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik’ di Jakarta, Sabtu (12/3).

Didi menilai, wacana deparpolisasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, terlalu dini disebutkan. Sebab, terbukti calon independen diyakini lebih menyerap aspirasi rakyat.

“Deparpolisasi Ahok saya rasa terlalu pagi. Kalau independen menang diberapa tempat, itu bukti rakyat pilih yang terbaik,” ucapnya.

“Kalau makin banyak independen menang, ini instrospeksi parpol, apakah sudah perjuangkan aspirasi rakyat sebaik mungkin baik pusat maupun daerah atau belum,” katanya.(akt)

[NBCIndonesia.com]

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Mahar Politik Sudah Jadi Rahasia Umum

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan pernyataan, jika partai politik (parpol) kerap meminta mahar kepada para kader yang diusungnya.

Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Populi Center, Tommi Legowo mengatakan, mahar di dunia poltik sudah menjadi rahasia umum yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu.

“Memang mahar politik adalah suatu cerita yg berkembang di masyarakat. Mahar itu masuk ke kas parpol, walaupun kita tidak bisa melihat secara pasti jumlah besaran maharnya,” ucap Tommi dalam diskusi ‘Deparpolisasi: Koreksi Atau Sanksi Politik?’, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Dirinya menambahkan, memang ada oknun-oknum yang diduga sebagai calo politik yang menawarkan jasanya, kemudian meminta imbalan. “Di lapangan, kita tak bisa menampik adanya calo-calo politik, yang suka menghubungi orang-orang yang punya potensi maju dan minta uang stimulus,” tambah Tommi.

Pernyataan dari Tommi tersebut juga diamini oleh Politisi PDI Perjuangan, Erico Sotadurga. Menurut Erico, masyarakat jangan menilai jika jalur independen atau perorangan lebih baik dari pada melalui parpol, terkait dengan mahar politik serta ‘setiran-setiran’ yang dilakukan oleh parpol ke para kadernya. Sebab, tidak semua melakukan hal tersebut, hanya oknum-oknum kecil yang melakukannya.

“Terkait dengan masyarakat yang menyangka kalau jalur independen lebih baik daripada melalui Parpol, itu tidak bisa seperti itu, tidak boleh men-genelalisir. Memang saya tidak memungkiri ada beberapa oknum dari parpol yang melakukan itu. Karena tujuan kita berkuasa itu untuk rakyat,” tukasnya.

(fds)

Link:  KLIK DISINI 

 

Wasekjen PDIP Ini Tak Sepakat Jika Ahok Dikatakan Lakukan Deparpolisasi

Sabtu, 12 Mar 2016 – 16:00:00 WIB, Syamsul Bachtiar, TEROPONGSENAYAN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Erico Sotarduga mengaku kurang sependapat jika ada anggapan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan deparpolisasi karena keputusannya untuk maju melalui jalur independen di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017.

“Tidak ada deparpolisasi. Kalau deparpolisasi saya kurang sependapat. Karena pada dasarnya hak masing-masing untuk maju mencalonkan,” kata dia dalam diskusi bertajuk ‘Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (12/3/2016).

Sebab, lanjut dia, pada dasarnya UU menjamin ada dua cara untuk maju menjadi calon. Pertama melalui partai politik, kedua melalui perseorangan.

Memang, kata dia, jika maju melalui jalur independen memang membutuhkan waktu untuk menggalang dukungan. Sehingga, perlu diusung oleh parpol.

Sementara, PDIP sendiri belum melakukan proses penjaringan.

“Ini dilindungi UU. Kembali pada esensi utama kalau perseorangan harus dapat tanda bukti dukungan. Dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Sementara batas waktu dalam perkiraan, tahapan belum di buka aturan KPU belum ada. Pengajuan UU atas inisiatif pemerintah kita masih menunggu di DPR. Di baleg belum masuk. Rencana April. Jadi tahapan masih panjang,” pungkas dia. (mnx)

Link:  KLIK DISINI 

 

PDIP Buka Pintu Bagi Siapa Saja yang Ingin Maju DKI 1

 

JAKARTA – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Erico Sotarduga mengatakan, siapa saja boleh mendaftar untuk menjadi Calon Gubernur maupun Wakil Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Erico menambahkan, PDIP membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun untuk melakukan pendaftaran, termasuk kepada petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, PDIP akan menjaring calon-calon menurut pendapat masyarakat.

“Kami membuka bagi siapa saja, termasuk bagi Pak Ahok, bilamana beliau ingin mendaftar di dalam proses penjaringan PDIP,” ucap Erico usai diskusi ‘Deparpolisasi: Koreksi Atau Sanksi Politik?’, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Ia menambahkan, banyak figur-figur kuat untuk dapat maju ke DKI 1 jika melihat survei popularitas. “Dari Mas Ganjar, Bu Risma, bahkan kalau kita lihat popularitasnya Pak Rano Karno juga tinggi, ini semua masih memungkinkan,” tambah Erico.

Namun, menurut Erico, PDIP masih belum menyiapkan calon untuk melawan Ahok di pertarungan menuju DKI 1 nantinya. “Belum ada kami membahas sampai ke situ, tidak ada yang harus diburu-buru terkait hal itu, semua masih memungkinkan,” pungkasnya.

(fds)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jalur Perseorangan Ataupun Parpol Sama-sama Konstitusional

Saturday, 12 March 2016 15:40 WIB

fokusmedan : Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati meminta publik tidak memperdebatkan keputusan calon kepala daerah untuk menempuh jalur independen atau partai politik. Dia menegaskan kedua jalur tersebut sah karena sudah tercantum dalam undang-undang.

“Warga negara yang ingin mengisi jabatan di lingkup eksekutif bisa lewat jalur independen maupun parpol. Kita dukung antusiasme masyarakat yang maju lewat jalur perseorangan atau parpol, itu sama-sama ada dalam konstitusi,” ungkap Ida dalam diskusi dengan topik ‘Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik?’ di Jakarta Pusat, Sabtu.

Ida menjelaskan pertarungan calon kepala daerah dengan jalur independen sudah terbukti pada tahun 2012. Dia menyampaikan, di beberapa daerah di Sumatera Barat, Aceh, dan beberapa daerah lain malah menang tanpa dukungan penuh dari partai politik.

Dengan demikian, Ida menilai wajar-wajar saja calon kepala daerah memilih jalur independen seperti yang akan ditempuh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurutnya, parpol bukan satu-satunya jalur.

Di samping itu, Ida melihat dalam Undang-Undang Pilkada saat ini ada beberapa ketentuan yang harus disempurnakan dalam sistemnya. Antara lain mengenai metode pencalonan, yakni bagaimana pemenuhan syarat pencalonan menggunakan data penghubung, dan berikutnya data pemilih.

Dilansir merdeka.com, mengenai undang-undang ini, KPU sudah menyerahkan draf poin-poin yang direkomendasikan untuk revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam rekomendasinya, KPU meminta ada penegasan aturan yang memuat sanksi tegas terhadap politik uang dan sengketa pasangan calon.(yaya)

Link:  KLIK DISINI 

 

Apa Itu Deparpolisasi? Ini Penjelasannya

SABTU, 12 MARET 2016 | 15:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat dari Lembaga Opini Masyarakat Populi Center, Tommi Legowo, menjelaskan istilah deparpolisiasi yang mencuat sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju ke pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.

“Deparpolisasi adalah upaya disengaja atau tidak disengaja mengurangi, atau bahkan menihilkan peran partai politik dalam demokrasi,” ujar Tommi dalam diskusi publik bertajuk “Deparpolisasi; Koreksi atau Sanksi Politik?” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Maret 2016.

Tommi menuturkan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi. Sehingga dalam konteks demokrasi, menihilkan peran parpol berarti melemahkan demokrasi. “Di era Orde Baru, deparpolisasi dilakukan berbeda, yaitu lewat penyederhanaan parpol. Saat itu jumlah parpol dibatas menjadi tiga saja,” ujar Tommi.

Istilah deparpolisasi yang heboh diperbincangkan akhir-akhir ini, menurut Tommi, muncul karena Ahok yang memutuskan ikut Pilkada 2017 secara independen dianggap sebagai saingan parpol yang dominan dalam Pilkada. “Jalan Ahok yang tadinya lewat parpol, sekarang jadi perorangan. Parpol jadi ada saingannya, peran parpol dianggap agak berkurang,” kata Tommi.

Kata Tommi, setiap parpol memiliki prinsip loyalitas. “Kalau loyalitas semakin hilang, parpol hilang,” ujarnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiarti mengatakan ada sejarah panjang terkait regulasi pemilihan kepala daerah yang memperolehkan calon menempuh jalur independen. “Dulu ada anggota DPRD di Nusa Tenggara Barat yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang mengatur tata cara pencalonan pilkada. Uji materi itu dikabulkan,” kata Ida.

Ida melanjutkan, uji materi tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena mengedepankan asas keadilan dan norma. “Sehingga jalur perseorangan (independen) dimulai sejak pilkada tahun 2008, sudah legal dan ada payung hukumnya, ” kata dia.

Namun, bila terjadi pelanggaran politik, sanksi yang diterima calon pemimpin yang maju lewat jalur independen maupun yang diusung partai tak akan berbeda. “Kalau ada money politics, biasanya calon yang bersangkutan kena sanksi, parpol yang mengusungnya juga. Independen juga akan sama, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana,” ujarnya.

Sanksi administrasi, kata Ida, saat ini yang terberat adalah berupa diskualifikasi pasangan calon yang maju dalam pilkada.

Ahok memilih jalur independen dan menggandeng Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur. Ahok, yang semula tetap ingin bersama Djarot Saiful Hidayat, memilih meninggalkan kader PDI Perjuangan itu.

Kondisi ini kabarnya sempat menjadi perhatian Ketua Umum PDIP Megawati. Seperti yang disampaikan politikus partai tersebut, Prasetio Edi Marsudi yang bertemu dengan Megawati pada Senin malam, 7 Maret 2016, di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng. PDIP membahas masalah deparpolisasi.

YOHANES PASKALIS

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.