Diplomasi dan Hukuman Mati

Diplomasi dan Hukuman Mati

Dua Hal yang Perlu Dipikirkan Pemerintah Pasca Hukuman Mati

Sabtu, 7 Maret 2015 13:25 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akademisi dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama mengatakan pemerintah perlu berpikir panjang terkait pelaksanaan hukuman mati yang kini mendapat kritik dari beberapa negara. Menurut Tirta, ada dua hal yang perlu dipikirkan pemerintah Indonesia pascapelaksanaan hukuman mati dan dampaknya bagi hubungan diplomasi dengan negara-negara lain maupun sistem hukum di dalam negeri. “Kalau kita tarik satu konteks tentang eksekusi, setelah ini apa. Kita pikir perlu dua hal, keabsahan kedepan sistem hukum kita tolerir hukuman mati. Kedua, bicara diplomasi,” ujar Tirta dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Populi Center dan SMART FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015). Tirta yang juga sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional ini mengatakan yang perlu menjadi fokus pemerintah Indonesia yaitu mengenai diplomasi dengan negara lain. “Misalnya diplomasi mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Ini pengejawantahannya bagaimana, bukan hanya TKI di luar negeri, tapi juga warga negara di dalam. Kemenlu saya yakin mereka revitalisasi terus,” kata Tirta.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Didesak Segera Eksekusi Bali Nine

SABTU, 07 MARET 2015 | 12:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Koin untuk Australia, Andi Sinulingga, berharap pemerintah segera melaksanakan rencana eksekusi mati duo gembong narkoba Bali Nine asal Australia. Hal itu, menurut dia, bisa meredakan polemik tentang hukuman mati yang sempat memanas akhir-akhir ini. Dengan pelaksanaan hukuman mati itu, kata politikus Golkar ini, bisa memperlihatkan sikap Australia terhadap Indonesia selanjutnya. “Apakah akan tetap marah dan terus membela gembong narkoba atau mencoba menjaga hubungan baik dengan Indonesia,” katanya dalam acara diskusi bertema “Diplomasi dan Hukuman Mati” di Menteng, Jakarta, Sabtu ,7 Maret 2015. Hal serupa dikatakan peneliti Populi Center, Nico Harjanto. Menurut Nico, ini merupakan salah satu bentuk tindakan tegas Presiden Joko Widodo. Diplomasi seperti ini sangat berbeda dengan diplomasi yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau politik SBY itu politik zero enemy, terlalu main aman,” katanya. Nico menambahkan, eksekusi mati ini sudah melalui prosedur hukum, sehingga sudah tidak perlu lagi diragukan pelaksanaannya. “Ini soal kedaulatan Indonesia,” katanya. Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Binus Tirta Mursitama pun pro dengan eksekusi hukuman mati itu. Ia meminta agar pelaksanaan hukuman itu secepatnya dilaksanakan. Alasannya, proses hukumnya sudah selesai. “Ini positif untuk Indonesia karena akan terlihat lebih tegas,” katanya. Hal itu membuat pandangan terhadap Indonesia akan lebih baik karena Indonesia dinilai lebih tegas. “Negara lain yang bermasalah dengan Indonesia akan lebih segan dengan kita,” katanya.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Hukuman Mati Berimbas terhadap Hubungan Diplomatik

Rakhmatulloh

JAKARTA – Direktur Pascasarjana Universitas Paramadina, Dinna Wisnu menilai eksekusi hukuman mati terpidana narkoba berdampak terhadap hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Akibat dari eksekusi terhadap sejumlah warga negara asing, kata dia, Indonesia akan menghadapi perlawanan cukup keras dari negara lain. Contohnya protes dari Australia terhadap rencana Indonesia mengeksekusi dua terpidana mati anggota Bali Nine. “Itu yang saya katakan konsekuensinya. Negara lain akan melihat negara kita lebih keras,” ujar Dina usai berbicara dalam diskusi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015). Dia menambahkan jangankan soal eksekusi mati, relevansi dari penerapan hukuman mati pun terus menuai kecaman dari negara lain. Oleh sebab itu, lanjut dia, Indonesia harus berani menghadapi risikonya.”Jangan lagi kita cengeng di tengah jalan (dengan mengatakan) oh negara lain memusuhi kita,” katanya. Dinna menyarankan kepada presiden untuk kembali mempertimbangkan tentang penerapan hukuman mati di Indonesia. Termasuk soal relevansi hukuman mati dengan dampaknya terhadap hubungan internasional. “Enggak bisa dibiarkan retorika yang semakin panas. (Hukuman mati) ini sama sekali tak menyelesaikan masalah,” tuturnya. Kebijakan Pemerintah Indonesia menghukum mati terpidana kasus narkoba mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Australia, Brazil bahkan organisasi PBB sebagai pihak yang menolak keras rencana eksekusi terpiana mati kasus narkona.

Link:  KLIK DISINI 

 

Soal Eksekusi Mati, Jokowi Harus Hati-Hati Jebakan Abbott

JAKARTA – Director Paramadina Graduate School of Diplomacy, Dinna Wisnu, menduga Australia sedang memainkan peran untuk menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia melalui penolakan terhadap pembatalan eksekusi mati dua warga negaranya. “Australia ini jatuhkan citra Indonesia di mata dunia dalam ranah demokrasi. Mereka ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak memedulikan HAM, karena demokrasi berkaitan dengan HAM,” tuturnya saat diskusi ‘Diplomasi dan Hukuman Mati’ di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015). Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus sangat berhati-hati dengan politik yang sedang dimainkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Hal itu lantaran Negeri Kanguru sedang memainkan “kartu licin”, yakni isu demokrasi. “Jadi, harus hati-hati. Indonesia bisa masuk jebakan ini dan bisa kita lihat Australia sedang memainkan kartu licinnya (demokrasi). Jangan sampai salah langkah Indonesia,” jelasnya. Lebih jauh Dinna membeberkan tentang gaya kepemimpinan dua kepala pemerintahan itu dalam menanggapi isu eksekusi mati yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia. “Gayanya (Jokowi dan Abbott) sama-sama keras dan cuek. Abbott tipe yang cuek, sama halnya dengan Jokowi dalam menanggapi masalah. Karena, mereka berdua selalu langsung menuju ke pokok masalah,” tandasnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Halangi RI hukum mati Bali Nine, Australia pakai strategi licik

Reporter : Muchlisa Choiriah | Sabtu, 7 Maret 2015 12:15

Merdeka.com – Pakar hubungan internasional Pascasarjana Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, menilai strategi diplomasi Presiden Joko Widodo yang berkukuh menghukum mati warga asing terpidana narkoba sudah benar. Apalagi jika dikaitkan dengan konflik Bali Nine, yang mana Australia sudah mengintervensi pemerintah. Dia menilai, kisruh melingkupi eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran karena Perdana Menteri Tony Abbott ingin mencari popularitas politik di dalam negerinya. “Mengenai hukuman mati, beberapa warga Australia pun tidak setuju dengan sifat keras Tony Abbot yang menentang hukuman tersebut,” kata Dinna dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu (7/3). Dinna menjelaskan, semakin manuver-manuver politik luar negeri Australia diladeni, maka yang untung justru Abbott dan Partai Liberal-nya. Pemerintahan konservatif di Negeri Kanguru beberapa bulan terakhir pamornya sedang turun karena kebijakan yang tidak berjalan di bidang ekonomi. Dalam situasi saat ini, salah membuat pernyataan bisa saja mengangkat popularitas atau bahkan menjatuhkan nama negara masing-masing. “Australia sedang memainkan kartu licik, jika kita tidak hati-hati, maka kita akan masuk ke dalamnya. Pak Jokowi harus mengambil keputusan yang benar, bukan yang populer,” ungkapnya. Sedangkan Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tirta Mursitama menilai hubungan RI-Australia, selama ini memang dipenuhi simbol. Dia optimis, konflik fisik antara kedua negara tidak akan pernah benar-benar terjadi. Di luar itu, Tirta menyarankan pemerintah segera menggelar eksekusi 8 WNA yang terlibat kasus narkoba. Dari sisi ekonomi, Australia akan tetap mendekati Indonesia walau memprotes eksekusi mati Bali Nine. “Jika dilihat, pasar Indonesia hampir 60 persen hubungannya dengan Australia. Dengan begitu terdapat banyak ketergantungan antara orang Indonesia dengan Australia. Ini seperti main api,” ujar Tirta.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply