DPD Terbelah

DPD Terbelah

Bingung Tafsirkan Tatib, DPD Terbelah Soal Irman Gusman

SABTU, 01 OKTOBER 2016 | 17:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta  – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia belum satu sikap dalam memutuskan nasib ketuanya, Irman Gusman, yang telah ditetapkan tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, anggota DPD belum satu suara dalam menafsirkan isi tata tertib (tatib). “DPD belum punya basis kuat dalam hal tata aturan, masih bingung tatib mana yang digunakan (atas kasus Irman Gusman),” ujar Refly dalam diskusi Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2016.

Refly menuturkan DPD masih terpecah antara yang setuju Irman diberhentikan dan hanya non-aktif. Keputusan memberhentikan Irman adalah hasil rapat pleno Badan Kehormatan (BK) DPD pada 19 September 2016.

Sehari kemudian hasil pleno yang dibacakan Ketua BK A.M. Fatwa itu dipaparkan dalam sidang paripurna DPD. Pemberhentian Irman disebut mengacu pada Pasal 52 ayat 3 huruf c Tata Tertib DPD. Di situ dinyatakan bahwa pimpinan DPD dapat diberhentikan karena berstatus tersangka dalam perkara pidana.

Pengambilan keputusan pemberhentian Irman juga diambil dari Pasal 119 ayat 4 Tata Tertib tersebut. Menurut pasal itu, jika indikasi pelanggaran yang berlanjut penyelidikan pada pimpinan DPD, BK bisa menyampaikan keputusan tentang penonaktifan.

“Dari tatib yang saya baca, harusnya diberhentikan, tapi itu ada pasal rehabilitasi. Namun yang terjadi kan (Irman) terkena operasi tangkap tangan (OTT) dan bukan indikasi,” ujar Refly.

Menurutnya DPD perlu menyamakan perspektif internal sebelum membicarakan pergantian ketuanya.  Anggota DPD  Muhammad Asri Anas yang hadir dalam diskusi yang sama membenarkan internal DPD masih silang pendapat. “Sulitnya di konsolidasi pengambilan keputusan. Kami ada 132 orang, dengan 132 usulan,” ujar Asri.

Dia mengatakan pengambilan keputusan menyeluruh atas nasib Irman  harusnya pada paripurna. Sebab keputusan BK dinilai belum final dan tidak mengikat.

Setelah Irman ditangkap KPK, internal DPD membentuk tim pengkaji khusus  yang dinamakan tim 10. Sejumlah pihak menilai pembentukan tim 10 ini tak memiliki dasar hukum yang memenuhi asas legalitas.

Ketua BK DPD A.M. Fatwa adalah salah satu yang menentang pembentukan tim 10. Dia menyebut kasus Irman seharusnya diserahkan sepenuhnya pada KPK. Fatwa tak setuju tim ini untuk menghindari kesan publik bahwa lembaganya melindungi satu anggota yang terjerat korupsi.

“Ini inisiatif dari pimpinan DPD, untuk kepentingan yang tidak jelas dan tidak jelas legal standingnya,” kata Fatwa saat dihubungi pada 29 September 2016.

YOHANES PASKALIS

Link:  KLIK DISINI 

 

Gara-Gara Irman Sikap DPD Terbelah

Sabtu, 01 Oktober 2016 | 15:25 WIB | Hukum

JAKARTA,NETRALNEWS.COM – Ketua DPD RI Irman Gusman tengah terbelit kasus suap gula impor. Saat ini senator asal Sumatera Barat tersebut tengah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai tersangka.

Kasus yang dihadapi Irman tak dipungkiri mempengaruhi lembaga negara yang dipimpinnya. Sikap para anggota DPD pun terbelah. Hal ini diakui anggota DPD RI, Asri Anas dalam diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/10/2016).

“Sekarang mengapa DPD terbelah? Ada satu kubu katakan putusan BK (terkait Irman) final dan mengikat. Dan ada yang menyatakan bahwa putusan BK tidak final dan mengikat,” kata Asri, Sabtu (1/10/2016).

Asri menuturkan, sebenarnya perdebatan menyikapi kasus Irman Gusman dan punishment terhadap yang bersangkutan sudah dimulai dari beda pendapat memahami tata tertib DPD.

Dikatakannya, pada saat Irman ditetapkan sebagai tersangka semua orang berlomba-lomba mencari tata tertib DPD.

“Tatib DPD itu sendiri ada dua ada yang tahun 2014 dan revisinya tahun 2016. Tatib tersebut menyatakan bahwa Ketua atau alat kelengkapan yang ditetapkan jadi tersangka harus mundur dari jabatannya, tapi di tatib baru tidak dijelaskan seseorang tersangka terkait rehabilitasi apabila menang dalam praperadilan,” ujarnya.

Semua ketua maupun anggota, kata dia sepakat untuk bersama-sama memerangi korupsi yang terjadi di negeri ini. DPD dan KPK menurutnya sudah melakukan agreement bersama untuk memberantaskk korupsi.

“Tapi untuk yang memberikan jaminan kepada Irman Gusman adalah hal yang tidak melanggar KUHAP, itu personal. Jadi jangan ada pandangan bahwa kita memihak korupsi,” tuturnya.

Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka pada 17 September 2016. Irman diduga menerima Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, untuk pemberian rekomendasi Badan Urusan Logistik agar menambah kuota gula untuk perusahaan itu.

Penetapan tersangka terhadap Irman Gusman diduga erat melibatkan pejabat dari Bulog. Laode menilai ada kemungkinan bisa menyeret pihak Bulog apabila ada bukti yang mengarah ke keterlibatan pejabat Bulog dalam kasus tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo

Editor : Hila Japi

Link:  KLIK DISINI 

 

DPD Cenderung Terbelah Terkait Irman Gusman

Rakhmatulloh, Sabtu,  1 Oktober 2016  −  17:13 WIB

JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum memiliki aturan yang solid. Pasalnya, di lembaga senator itu masih terdapat tata tertib yang lama yakni tahun 2014 dan tatib baru yakni tahun 2016.

Sehingga, kata Refly, DPD cenderung berkembang dua versi dalam memutuskan status Irman Gusman‎ sebagai Ketua DPD. “Di tatib itu tidak harus ada pengambilan keputusan. Tapi sampai sekarang DPD berkembang dua versi, ada yang mengatakan sudah diberhentikan, ada yang mengatakan non aktif‎,” kata Refly dalam diskusi di Warung Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2016).

Refly mengatakan, idealnya DPD tidak bingung dalam menyikapi status Irman. Sebab, dalam tatib DPD sudah sangat gamblang dijelaskan bahwa pejabat negara, apalagi level pimpinan bisa diberhentikan jika ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun terkait pembuktian apakah tepat atau tidaknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Irman biar dibuktikan di pengadilan. Termasuk apakah kasus Irman tersebut, diduga karena adanya rekayasa.

“Jadi soal apes atau tidak nanti akan kita buktikan di pengadilan, mudah-mudahan ini adalah kasus yang apes itu,” tandasnya.

(kri)

Link:  KLIK DISINI 

 

Asri Anas Bantah DPD Terbelah

POLITIK  SABTU, 01 OKTOBER 2016 , 11:18:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

RMOL. Koordinator Tim 10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Asri Anas, membantah lembaga wakil daerah itu tengah terpecah belah setelah penangkapan terhadap Irman Gusman (IG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asri Anas dalam diskusi “DPD Terbelah”, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10), menekankan bahwa semua anggota DPD satu suara dalam hal anti korupsi.

Setelah penangkapan Irman dan penetapannya sebagai tersangka, sebagian anggota DPD mengumpulkan tanda tangan sebagai tanda menjamin agar penahanannya ditangguhkan KPK. Menurut Asri, gerakan penjaminan tersebut sesungguhnya berdasar kedekatan personal.

“Hal yang sama terjadi ketika dulu ada komisioner KPK yang kita sebut dikriminalisasi. Ternyata banyak teman-teman yang menjamin. Sebenarnya dalam wilayah hukum, ini normal saja,” jelasnya.

Menurut dia, DPD terkesan terbelah karena ada perbedaan pandangan dalam Tata Tertib (Tatib). Ada anggota DPD yang bersikeras menganggap keputusan Badan Kehormatan (BK) yang memecat Irman adalah final dan mengikat.

Ada pula sebagian yang mengatakan bahwa keputusan BK belum final mengikat dan harus dibawa ke paripurna luar biasa.

“Dimulai dari pembahasan tata tertib. Karena itu yang menjadi rujukan sekarang perdebatannya,” jelasnya. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Kasus Irman Gusman, DPD Terbelah dengan Pemecatan dan Penonaktifan

Editor: Azairus Adlu – Oct 1, 2016 15:10

 

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga kini belum memutuskan nasib posisi yang ditinggalkan Ketua DPD Irman Gusman karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyikapi hal itu, Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan, ada babarapa hal yang menyebabkan ‘kegalauan’ DPD dalam memutuskan status Irman Gusman di pemerintahan.

“Ada dua hal yang harus kita bedakan, yaitu bagaimana memberikan sanksi etik terhadap OTT (OperasiTangkap Tangan) Pak Irman, kedua ialah pemberhentian. Dalam perspektif saya ada pembelahan di DPD. Ada yang memutuskan pemberhentian, ada yang memutuskan penonaktifan. Ini yang membuat maju mundur,” jelas Refli di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/16).

Menurut Refli, jika keputusannya adalah pemberhentian, maka posisi ketus DPD bisa di isi oleh anggota DPD lain. Namun, jika keputusannya adalah penonaktifan, maka posisi Irman Gusman sebagai ketua DPD, tidak bisa digantikan oleh anggota lain.

“Kedua hal tersebut harus diselesaikan di internal DPD dulu, baru kita membicarakan penggantian, karena kalau masing-masing memiliki perspetif, kelompok yang terbelah ini tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa diganti,” demikian Refli.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.