Duhh…, Pendidikan Tak Pernah Sepi Persoalan…

Duhh…, Pendidikan Tak Pernah Sepi Persoalan…

DPR Diminta Ingatkan Mendikbud untuk Penuhi Standar Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan, seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tegas menjalankan delapan standar pendidikan. Termasuk dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga bersama DPR.

Ia pun menyayangkan DPR yang jarang menyinggung soal delapan standar pendidikan tersebut dalam rapat kerja bersama Kemendikbud. Akibatnya, masih banyak ditemukan kasus di dunia pendidikan dan ketidaksesuaian kebijakan dengan delapan standar pendidikan tersebut.

Kasus terbaru yaitu kasus pemukulan guru dan polemik kebijakan sekolah kokurikuler yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Mbok sekali-kali DPR tanya ke Pak Menteri tentang delapan standar pendidikan. Sebelumnya kan enggak ada. Sepanjang saya ikut ya,” kata Ibnu, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Delapan standar pendidikan tersebut, lanjut Ibnu, seharusnya juga menjadi agenda bersama Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Ibnu mencontohkan misalnya ia berada di Pandeglang, Banten dan ingin daerahnya bebas dari sekolah reot. Maka harus mulai diatur tahapan untuk menemukan solusinya.

“Dinas pendidikan di sana gimana, di Jakarta gimana, Mendikbudgimana. Kalau semua in line seperti itu, 2020 tinggal dievaluasi. Tapi niatnya saja saya belum lihat,” ucap Ibnu.

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : Indra Akuntono

Link:  KLIK DISINI 

 

Gagasan Sekolah Kokurikuler Dinilai Bagus, tetapi…

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad menilai ide sekolah kokurikuler merupakan gagasan bagus.

Namun, ia menilai perlu ada grand design sebagai pedoman untuk penyelenggaraan gagasan tersebut.

Pemikiran sekolah kokurikuler dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Pernyataan Pak Menteri saya rasa perlu direspons staf ahli menteri, biro perencanaan, serta para dirjen untuk menyusun grand design. 5W+1H sampai bagaimana caranya ini dilaksanakan,” ujar Ibnu seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Menurutnya, ide awal kokurikuler sebetulnya baik lantaran sekolah bisa menjadi “one stop service” pendidikan.

Sekolah bisa jadi tempat menimba ilmu yang tak hanya menjadi sarana pembelajaran namun juga tempat bermain, berkembang, dan lainnya.

Proposal grand design sekolah kurikuler, lanjut dia, perlu disusun secara serius dan terperinci baru kemudian dapat dilempar ke publik.

Ibnu menilai, banyak hal yang perlu dipikirkan bahkan mulai hal terkecil seperti kelayakan kamar kecil.

“Kondisi kamar mandi gimana? Airnyavmengalir enggak? Lalu sekolahnya ada shift pagi dan petang enggak? Makan siangnya bagaimana? Siapa yang akan membiayai? Dalam BOS (Bantuan Operasional Selolah) tidak ada skema makan siang,” tutur Ibnu.

“Jadi ide bagus ini mestinya dilanjutkan dengan grand design dulu. Bukan pak menteri menarik kembali gagasannya,”, lanjut dia.

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : Krisiandi

Link:  KLIK DISINI 

 

Kekerasan di Sekolah Dianggap Terjadi karena Makna Pendidikan Gagal Dipahami

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan implementasi pendidikan di Indonesia belum mengacu pada dua prinsip pendidikan, yaitu membangun masyarakat yang baik dan memfasilitasi seseorang untuk tumbuh kembang. Ia melihat dua prinsip itu saat ini cenderung diabaikan.

Amich menilai, diabaikannya dua hal tersebut merupakan pemicu masih banyaknya kasus kekerasan di dunia pendidikan di Indonesia.

“Soal kekerasan guru sebetulnya tanda-tanda kegagalan kita dalam memaknai, apa sih yang kita maksudkan dengan pendidikan,” ujar Amich, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Siapapun yang diamanatkan untuk mengelola pendidikan, kata Amich, seharusnya memahami problem mendasar dunia pendidikan. Salah satunya adalah soal pemerataan pendidikan yang belum terpenuhi. Amich juga menganggap kompetensi dan mutu pengajar masih belum merata.

“Lembaga-lembaga pendidikan yang bertanggungjawab melahirkan guru, tidak sepenuhnya bisa meluluskan guru yang memenuhi kompetensi,” kata dia.

Saat ini, ia melihat lembaga-lembaga pendidikan tersebut kerap kalah saing dengan sejumlah perguruan tinggi unggulan di Indonesia. Padahal, seharusnya murid-murid unggulan juga mengisi lembaga-lembaga pendidikan tersebut karena mutu pengajar juga menentukan masa depan dunia pendidikan Indonesia.

“Lembaga pendidikan guru, seharusnya juga bisa menelurkan guru-guru andalan. Diambil dari murid-murid unggulan, seperti ITB, IPB, UGM, kan bisa,” ucapnya.

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : Indra Akuntono

Link:  KLIK DISINI 

 

Full Day School, Mendikbud Diminta Dalami Masalah Mendasar di Pendidikan

Idham Kholid – detikNews

Jakarta – Konsep full day school yang dilontarkan Mendikbud Muhajir Effendy menuai kontroversi. Sebagai menteri baru, Muhajir diminta lebih dulu mendalami permasalah mendasar dunia pendidikan sebelum memunculkan konsep baru.

“Kita itu, kala seseorang yang ditunjuk sebagai orang pertama di kementerian, ada kecenderungan tidak lebih dulu mendalami apa sih sebenarnya permasalahan mendasar di dunia pendidikan,” kata Antropolog Sosial yang juga Direktorat Pendidikan Bappenas Amich Alhumami.

Amich menyampaikan itu dalam diskusi ‘Duhh… Dunia Pendidikan, Tak Pernah Sepi Persoalan’ di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

“Tapi lebih terdorong untuk menyampaikan sesuatu yang dibawa oleh yang bersangkutan sendiri,” sambungnya.

Ditambahkannya, agenda yang belum kokoh konsepnya tapi disampaikan ke publik akan memicu kontroversi. Konsep full day school sebenarnya bisa bagus, tapi karena tidak disiapkan secara maksimal sehingga tidak bisa menghadapi polemik.

Amich mengatakan salah satu permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan saat ini adalah soal pemerataan. Menurut data, Indonesia saat ini memiliki 50 jutaan anak usia sekolah mulai SD hingga SMA, tapi belum semua merasakan pemerataan pendidikan.

“Kalau SD merata. Tingkat SMP sampai SMA mulai kelihatan kesenjangan penurunannya,” urainya. (idh/aan)

Link:  KLIK DISINI 

 

Banyak Sarana Prasarana yang Belum Memadai Dijadikan Tempat Belajar

Sabtu, 13 Agustus 2016 , 13:00:00

JAKARTA – Pendidikan sangat penting diterapkan. Untuk menunjang kebutuhan anak sekolah perlu ada perbaikan yang dilakukan. Misalnya, pemenuhan sarana dan prasarana, serta guru yang berkualitas.

Direktorat Pendidikan Bappenas Amich Alhumami mengatakan, ‎pemenuhan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, lab, dan perpus, menjadi hal yang paling dasar. Dengan begitu, anak-anak bisa belajar dengan baik di sekolah.

Amich menuturkan, Kemendikbud sudah mencoba mengidentifikasi mengenai permasalahan terkait pendidikan. Salah satunya ‎adalah persoalan sekolah yang rusak, baik itu parah atau sedang.

Upaya perbaikan terhadap sekolah yang rusak sudah dilakukan. Namun, seiring bergantinya tahun, sekolah-sekolah itu mengalami kerusakan.

“‎Cukup banyak sarana prasarana yang masih belum memadai dan layak untuk dijadikan tempat belajar bagi murid-murid,” kata Amich dalam diskusi ‘Duh, Pendidikan Tak Pernah Sepi Persoalan’‎ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/8).

Selain itu, Amich menambahkan, perlu ada peningkatan terhadap kualitas guru. Ini bisa dilakukan dengan cara mendidik calon guru dengan baik.

“Kita harus melahirkan calon guru yang memenuhi kualifikasi sebagai pendidik. Calon guru yang masuk ke LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) itu mesti calon guru terbaik,”‎ ungkap Amich. (gil/jpnn)

Link:  KLIK DISINI 

 

Soal Pendidikan, Inilah Harapan Masyarakat

JAKARTA – Pendidikan pasti diperlukan oleh masyarakat. Menurut mantan juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad, ada beberapa keinginan yang diperlukan masyarakat terkait pendidikan.

“Kalau dari masyarakat ingin pendidikan mudah aksesnya, terjangkau biayanya, dan kualitas bagus,” kata ‎Ibnu dalam diskusi bertajuk Duh, Pendidikan Tak Pernah Sepi Persoalan’ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/8).

Menurut Ibnu, kebutuhan masyarakat tersebut bisa dijawab oleh pemerintah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah harus mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan delapan standar pendidikan.

“Bagaimana kebutuhan itu dijawab dengan program-program yang mengacu pada UU yang tersedia. Misalnya dalam hal akses, gimana sarana prasarananya, dalam hal kualitas gimana gurunya, termasuk penggunaan anggaran,” ucap Ibnu.

Sementara, Direktorat Pendidikan Bappenas Amich Alhumami mengatakan, ‎pemenuhan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, menjadi hal yang paling dasar. Dengan begitu, anak-anak bisa belajar dengan baik di sekolah.

Amich menuturkan, Kemendikbud sudah mencoba mengidentifikasi mengenai permasalahan terkait pendidikan. Salah satunya ‎adalah persoalan sekolah yang rusak, baik itu parah atau sedang.

Upaya perbaikan terhadap sekolah yang rusak sudah dilakukan. Meski begitu, seiring bergantinya tahun, sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan. “Seolah tidak selesai-selesai,” ujar Amich.

Selain itu, Amich menyatakan, perlu ada perbaikan kualitas guru. Ini dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang baik kepada calon guru. (gil/jpnn)

Link:  KLIK DISINI 

 

Kasus Guru Dasrul: Guru itu Pendidik, Beri Kepercayaan Mendidik Anak

Idham Kholid – detikNews

Jakarta – Peristiwa pemukulan terhadap guru Dasrul oleh orangtua dan siswa di SMKN 2 Makassar disebut harus dilihat dari dua sisi. Baik sisi murid, orangtua, maupun guru.

“Ada dua yang ingin saya sampaikan. Orangtua, termasuk saya, empati kita kepada guru itu bukan tukang, tapi dia kan pendidik kita, kita harus punya kepercayaan kepada para guru,” kata Mantan Juru bicara Kemdikbud, Ibnu Hamad.

Ibnu menyampaikan itu dalam diskusi bertajuk ‘Duhh… Dunia Pendidikan, Tak Pernah Sepi Persoalan’ di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Selain itu, lanjut Ibnu, kompetensi guru juga harus dilaksankan. Yaitu kompetensi pedagogi, profesional, personal serta kompetensi sosial yang di dalamnya terdapat kompetensi komunikasi.

“Kalau gurunya tidak komunikatif dengan murid dan orangtua, mohon maaf, (akan dapat) menimbulkan ketegangan. Jadi dua hal ini harus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, praktisi pendidikan Antarina F Amir menyatakan, kasus guru Dasrul lagi-lagi merupakan contoh bahwa kita sebagai orang dewasa tidak mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan kebutuhan anak.

“Pertama, kalau sampai si anak dilakukan tindakan fisik, itu jelas si gurunya tidak punya kompetensi,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sebab, lanjutnya, proses pembelajaran dan pembangunan karakter itu sangat bergantung bagaimana interaksi antara guru dan murid. Penelitian menunjukkan bahwa pengayaniayaan secara fisik kepada murid akan berakibat pada anak menjadi tidak percaya diri, ketakutan, serta mematikan kreativitas.

Di lain sisi, Antarina juga menyangkan orangtua yang mengambil tindakan bermusuhan dengan guru. Seharusnya, antara orangtua dan guru harusnya harus terjalin kolaborasi yang positif.

“Lakukan yang terbaik untuk anak, bukan untuk sekolah, guru dan untuk siapa. Kita harus lakukan yang terbaik untuk murid,” tutupnya.

(idh/dra)

Link:  KLIK DISINI 

 

Praktisi: Agenda Politik Tak Boleh Menjerat Dunia Pendidikan

13 Agustus 2016 – 21:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo harus bisa membebaskan pendidikan dari agenda politik. Untuk itu, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan‎, harus berpusat kepada anak.

Oleh karena itu, keputusan tersebut benar-benar bisa memberikan manfaat untuk anak. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh praktisi pendidikan Antarina SF Amir.

“Pendekatan saya sangat menekankan pada student center, murid yang jadi pusat untuk mengambil keputusan. Setiap melakukan apa-apa yang terbaik bagi murid,” kata Antarina dalam diskusi ’Duh, Pendidikan Tak Pernah Sepi Persoalan’‎ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/8/2016).

Di sisi lain, menurut mantan juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan pendidikan dari agenda politik.

Pertama, dengan memperbaiki program yang dinilai belum baik “Hal yang sudah baik dari pendahulu teruskan saja, yang kurang diperbaiki,” kata Ibnu.

Berikutnya adalah mengatur hal-hal yang normatif, misalnya undang-undang. “Yang belum diamalkan menurut standar pendidikan, lakukan,” pungkas Ibnu‎. (gil)

Sumber: JPNN

Editor: Boy Riza Utama

Link:  KLIK DISINI 

 

Gagal Paham Penyebab Terjadinya Kekerasan di Sekolah

Sabtu, 13 Agustus 2016 12:30

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  – Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan implementasi pendidikan di Indonesia belum mengacu pada dua prinsip pendidikan, yaitu membangun masyarakat yang baik dan memfasilitasi seseorang untuk tumbuh kembang.

Ia melihat dua prinsip itu saat ini cenderung diabaikan.

Amich menilai, diabaikannya dua hal tersebut merupakan pemicu masih banyaknya kasus kekerasan di dunia pendidikan di Indonesia.

“Soal kekerasan guru sebetulnya tanda-tanda kegagalan kita dalam memaknai, apa sih yang kita maksudkan dengan pendidikan,” ujar Amich, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Siapapun yang diamanatkan untuk mengelola pendidikan, kata Amich, seharusnya memahami problem mendasar dunia pendidikan.

Salah satunya adalah soal pemerataan pendidikan yang belum terpenuhi. Amich juga menganggap kompetensi dan mutu pengajar masih belum merata.

“Lembaga-lembaga pendidikan yang bertanggungjawab melahirkan guru, tidak sepenuhnya bisa meluluskan guru yang memenuhi kompetensi,” kata dia.

Saat ini, ia melihat lembaga-lembaga pendidikan tersebut kerap kalah saing dengan sejumlah perguruan tinggi unggulan di Indonesia.

Padahal, seharusnya murid-murid unggulan juga mengisi lembaga-lembaga pendidikan tersebut karena mutu pengajar juga menentukan masa depan dunia pendidikan Indonesia.

“Lembaga pendidikan guru, seharusnya juga bisa menelurkan guru-guru andalan. Diambil dari murid-murid unggulan, seperti ITB, IPB, UGM, kan bisa,” ucapnya.

Penulis : Nabilla Tashandra

Link:  KLIK DISINI 

 

Sekolah Kokurikuler Dinilai Bisa Dilaksanakan Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menilai, gagasan sekolah kokurikuler atau yang sebelumnya dikenal dengan Full Day School sebaiknya diterapkan secara terbatas.

Kokulikuler, kata dia, bisa diterapkan di sekolah-sekolah negeri yang sudah siap melaksanakan. Sebab, sekolah seharian penuh sebetulnya telah diberlakukan di beberapa sekolah swasta.

“Sebenarnya bisa dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang sudab siap. Karena faktanya, ada sekolah yang sudah melaksanakan. Enggak usah tengok di luar negeri, di Jakarta dan luar Jakarta ada,” ujar Amich seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Konsep sekolah kokurikuler, kata Amich, harus dimatangkan dan diperjelas baru diterapkan pada sekolah-sekolah yang memang sudah siap. Salah satu hal penting yang perlu dipikirkan dalam penerapan sekolah kokurikuler, menurutnya adalah soal pembiayaan.

Dengan memperpajang jam sekolah tentunya harus dipikirkan tentang siapa yang akan mengelola kegiatan pembelajaran.

“Kalau tidak disiapkan juga tidak bisa diterapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad tak masalah dengan pemberlakuan sekolah kokurikuler karena memang pada beberapa sekolah sudah diberlakukan.

Namun, untuk turut diberlakukan pada sekolah-sekolah negeri, gagasan sekolah kokurikuler perlu diperjelas menggunakan proposal grand design agar tak menyulitkan dalam implementasinya.

“Kalau baru ucapan kan menimbulkan berbagai macam persepsi. Tapi kalau sudah ada proposal grand design, sudah tidak perlu takut,” kata Ibnu.

Kompas TV”Full Day School” Cocok Diterapkan di Indonesia?

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : Krisiandi

Link:  KLIK DISINI 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.