Gempar Nama dalam Dokumen Panama

Gempar Nama dalam Dokumen Panama

Jokowi Tak Akan Berani Ungkap Daftar Nama Panama Papers, Karena Ada Menteri Rini?

Oleh Busthomi, 9 April 2016 7:11 PM

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak akan berani membuka nama-nama dalam Panama Papers (dokumen Panama) yang terindikasi melakukan pengemplangan pajak dan pencucian uang.

Pasalnya, disinyalir daftar nama-nama tersebut memuat banyak pejabat teras pemerintah saat ini, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Sebetulnya, munculnya dokumen daftar pengemplang pajak itu bukan baru saat ini (dengan adanya Panama Papers), tapi pemerintah belum pernah serius untuk membukanya ke publik,” sebut peneliti dari Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG)‎, Mohamad Mova Al Afghani, saat diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Menurut Mova, sebelum dokumen ini muncul, juga sempat mecuat juga daftar perusahaan yang ada dalam offshore company list, yang dianggap juga melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum.

Bahkan belum lama ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga pernah bilang ada ribuan perusahaan modal asing (PMA) yang selama 10 tahun tidak bayar pajak. Namun, tetap saja datanya tidak dibuka ke publik.

“Yang jelas pemerintah selalu tidak berani membuka dokumen pengemplang pajak ke publik. Bahkan Panama Papers yang kata Jokowi mau dibuka ke publik Mei nanti, saya ragu Jokowi berani,” papar Mova.

Ia menduga, bisa jadi ada orang kuat di dokumen itu, sehingga Jokowi tidak berani membukanya ke publik. Jokowi malah mengklaim punya data pengemplang pajak, sebelum Panama Papers ini mencuat ke publik.

Memang disebut-sebut, tak hanya pengusaha hitam yang ada di daftar nama Panama Papers itu, tapi juga banyak politisi dan pejabat yang tercatat di sana. Salah satunya, Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Untuk itu, kata Mova, semua kepentingan di belakang itu harus diungkap oleh Jokowi, apalagi pejabat. Jadi tidak cukup hanya dengan menyampaikan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Tak cukup hanya melaporkan LHKPN saja, berupa mobil, tanah, aset saham, dan lainnya. Tapi juga kontrak bisnis pun harus diungkap ke publik,” pinta dia.

Kontrak bisnis yang dia maksud adalah, kontrak-kontrak yang bernilai besar, meski bukan pemegang saham, tapi pendapatan dari kontrak bisnis itu bisa nilainya sebesar pemegang saham. Termasuk juga jelaskan ke publik siapa saja keluarga pejabat yang berbisnis di sektor tertentu.

“Ini saya sebut pengungkapan kepentingan. Karena misalkan dia sebagai pejabat di sektor pertambangan, dan ada saudaranya yang berbisnis di sektor itu, maka akan ada kepentingan yang disitu,” terang Mova.

Keterbukaan terhadap publik itu, tidak hanya bagi pejabat tapi juga direktur BUMN pun harus membukanya ke publik.

“Tidak hanya soal kekayaan saja, tapi juga soal keterkaitan kepentingan dia ketika menduduki posisi tersebut,” ujarnya.

Termasuk juga di tingkat kementerian yang mengantongi badan hukum di sektor bisnis perlu juga mengungkap daftar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. “Sehingga ketika terjadi hal seperti ini (Panama Papers) akan mudah diketahui, perusahaan ini terkait dengan negara-negara tax havens atau tidak?” pungkasnya. (Karel Stefanus Ratulangi)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Tak akan Berani Ungkap Daftar Nama Panama Papers, Karena Menteri Rini Terlibat?

 

POSMETRO INFO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak akan berani membuka nama-nama dalam Panama Papers (dokumen Panama) yang terindikasi melakukan pengemplangan pajak dan pencucian uang.

Pasalnya, disinyalir daftar nama-nama tersebut memuat banyak pejabat teras pemerintah saat ini, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Sebetulnya, munculnya dokumen daftar pengemplang pajak itu bukan baru saat ini (dengan adanya Panama Papers), tapi pemerintah belum pernah serius untuk membukanya ke publik,” sebut peneliti dari Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG)‎, Mohamad Mova Al Afghani, saat diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Menurut Mova, sebelum dokumen ini muncul, juga sempat mecuat juga daftar perusahaan yang ada dalam offshore company list, yang dianggap juga melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum.

Bahkan belum lama ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga pernah bilang ada ribuan perusahaan modal asing (PMA) yang selama 10 tahun tidak bayar pajak. Namun, tetap saja datanya tidak dibuka ke publik.

“Yang jelas pemerintah selalu tidak berani membuka dokumen pengemplang pajak ke publik. Bahkan Panama Papers yang kata Jokowi mau dibuka ke publik Mei nanti, saya ragu Jokowi berani,” papar Mova.

Ia menduga, bisa jadi ada orang kuat di dokumen itu, sehingga Jokowi tidak berani membukanya ke publik. Jokowi malah mengklaim punya data pengemplang pajak, sebelum Panama Papers ini mencuat ke publik.

Memang disebut-sebut, tak hanya pengusaha hitam yang ada di daftar nama Panama Papers itu, tapi juga banyak politisi dan pejabat yang tercatat di sana. Salah satunya, Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Untuk itu, kata Mova, semua kepentingan di belakang itu harus diungkap oleh Jokowi, apalagi pejabat. Jadi tidak cukup hanya dengan menyampaikan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Tak cukup hanya melaporkan LHKPN saja, berupa mobil, tanah, aset saham, dan lainnya. Tapi juga kontrak bisnis pun harus diungkap ke publik,” pinta dia.

Kontrak bisnis yang dia maksud adalah, kontrak-kontrak yang bernilai besar, meski bukan pemegang saham, tapi pendapatan dari kontrak bisnis itu bisa nilainya sebesar pemegang saham. Termasuk juga jelaskan ke publik siapa saja keluarga pejabat yang berbisnis di sektor tertentu.

“Ini saya sebut pengungkapan kepentingan. Karena misalkan dia sebagai pejabat di sektor pertambangan, dan ada saudaranya yang berbisnis di sektor itu, maka akan ada kepentingan yang disitu,” terang Mova.

Keterbukaan terhadap publik itu, tidak hanya bagi pejabat tapi juga direktur BUMN pun harus membukanya ke publik.

“Tidak hanya soal kekayaan saja, tapi juga soal keterkaitan kepentingan dia ketika menduduki posisi tersebut,” ujarnya.

Termasuk juga di tingkat kementerian yang mengantongi badan hukum di sektor bisnis perlu juga mengungkap daftar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. “Sehingga ketika terjadi hal seperti ini (Panama Papers) akan mudah diketahui, perusahaan ini terkait dengan negara-negara tax havens atau tidak?” pungkasnya. [akt]

Link:  KLIK DISINI 

 

Panama Papers, Ini Motif Pengusaha ke Negeri Surga Pajak

SABTU, 09 APRIL 2016 | 19:07 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Lebih dari 800 nama pejabat dan politisi dunia yang tercantum namanya dalam Panama Papers memiliki bisnis offshore di negeri surga pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat bahwa Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, khususnya Indonesia.

Menurut Prastowo, setidaknya ada tiga alasan para pebisnis tersebut memilih membangun bisnisnya di negara tax havens.

Pertama, pengusaha memang murni melakukan aksi korporasi di Panama. Biasanya, lanjut Prastowo, mereka memilih negara tax havens karena administrasinya mudah. Apalagi jika digunakan untuk menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis.

“Selain administrasinya mudah, pengusaha juga mempertimbangkan kerahasiaan yang terjamin serta untuk antisipasi kebangkrutan,” kata Prastowo dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 April 2016.

Kedua, menurut Prastowo, para pengusaha memang membangun bisnis mereka di sana untuk menghindari pajak, sehingga perusahaan bisa lebih efisien. Karena, mereka hanya dibebankan biaya pajak yang murah.

Ketiga, pengusaha tersebut mendirikan bisnis di Panama atau negara tax havens lainnya secara sengaja untuk menyembunyikan aset dari hasil bisnis ilegal, seperti korupsi. Menurut Prastowo, motof ini jelas melanggar hukum. Dia juga mendiga motif ini banyak dilakukan oleh pengusaha, politisi, dan pejabat Indonesia.

“Ini adalah modus dari pengusaha untuk menyembunyikan uangnya dengan menyimpan di negara tax havens. Selain aman juga tidak kena pajak,” katanya.

Prastowo menambahkan, untuk mengetahui motif masing-masing pengusaha yang namanya tercantum dalam Panama Papers, Direktorat Jenderal Pajak perlu menguji terlebih dahulu untuk mengetahui pasti apakah pengusaha teraebut melanggar hukum atu tidak.

“Caranya bisa dengan mencari tahu aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan itu. Jika tidak ada, maka itu bisa diindikasikan praktik tax evasion dan dapat dikenakan sanksi,” ujar Prastowo.

Link:  KLIK DISINI 

 

Alasan Perusahaan Ekspansi ke Negara Surga Pajak

JAKARTA – Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation) Yustinus Prastowo mengatakan, ada tiga alasan perusahaan atau pelaku usaha menaruh sebagian kekayaannya di negara bebas pajak atau tax heavens.

Seperti yang terungkap dalam Panama Papers, Prastowo menyebutkan, alasan pertama perusahaan murni untuk melakukan aksi korporasi dengan membuat perusahaan baru di negara-negara bebas pajak.

“Karena disitu mereka menikmati administarasi, kerahasian dan juga mengantisipasi kebangkrutan,” kata Prastowo di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

Alasan yang kedua, kata Prastowo, pendirian perusahaan atau melakukan bisnis di negara bebas pajak untuk melindungi sekaligus menyembunyikan aset.

“Ini adalah modus, dari pengusaha untuk merahasiakan uang mereka di tax havens, ini banyak pengusaha, politisi, dan pejabat menyimpan uangnya disana,” tambahnya.

Sedangkan alasan yang ketiga, kata Pras, guna menghindari pajak. Sehingga, perusahaan yang berada di luar negeri bebas meraup untung sebesar-besarnya.

Prastowo mengimbau, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bisa memvalidasi data dan informasi yang selama ini dimiliki oleh pemerintah, terutama mengenai para pelaku yang datanya tercatat dalam Panama Papers.

“Saya kira Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, termasuk di Indonesia,” pungkasnya. (rzy)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Ditantang Beberkan Nama Pengemplang Pajak

Husen Miftahudin    •    09 April 2016 19:29 WIB

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Publik meminta pemerintah segera membeberkan nama-nama pengusaha terduga pengemplang pajak dan pencucian uang. Ini lantaran publik menilai pemerintah kurang tegas terhadap dokumen Panama Papers yang tersebar karena didalamya menyimpan 2.961 nama-nama pengusaha yang melarikan dananya ke luar negeri.

“Saya harap Presiden secepatnya merespons nama-nama yang ada di Panama Papers ini dengan merilis ‘Jokowi Papers’. Jadi siapa saja daftar nama orang kaya yang tidak bayar pajak itu,” tantang Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto, dalam sebuah diskusi, di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Jokowi, kata dia, harus transparan memberi informasi nama-nama pengemplang pajak kepada publik. Karena, menurutnya, era keterbukaan informasi membuat pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupi apa yang terjadi saat ini.

“Masalahnya, mau tidak ya pemerintah membeberkan itu. Kita kan ada aturan mainnya. Kita saat ini masih dalam proses menuju keterbukaan informasi,” imbuh Erwan.

Di tempat yang sama, jurnalis ekonomi senior Uni Zulfiani mengungkapkan, pemerintah harusnya menyusun kebijakan yang lebih tegas kepada kalangan pengusaha. “Karena Jokowi harus mampu bangun kedepankan gerakan korektif. Dia harus berani untuk mengungkap ke publik siapa saja pengusaha nakal yang terindikasi pengemplang pajak itu,” tegas dia.

Bagi Uni, gerakan korektif Jokowi melalui dirilisnya Jokowi Papers ini penting. Karena ini sebagai senjata Jokowi untuk bisa membuktikan bahwa dia memang berani terhadap para pengusaha kotor ini.

“Jika Jokowi tidak berani, maka akan menguatkan publik bahwa selama ini dia tersandera oleh kekuatan bisnis yang besar. Maka dia harus berani mengeluarkan kebijakan korektif,” papar Uni. (ABD)

Link:  KLIK DISINI 

 

Menkeu Dinilai ‘Bunuh Diri’ Umbar Data Rp11.000 Triliun di Tax Haven

Husen Miftahudin    •    09 April 2016 15:27 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menilai tindakan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengumbar dana pengusaha dan perusahaan RI di negara-negara bebas pajak (tax haven) sebanyak Rp11 triliun merupakan upaya ‘bunuh diri’. Pasalnya, pemerintah mengetahui potensi tersebut namun tidak pernah bisa menggenjot penerimaan pajak sedari dulu.

“Menteri (Menkeu) terlalu bombastis bilang ada dana di tax haven Rp11 ribu triliun. Itu menurut saya bunuh diri karena kalau dia bilang sebesar itu artinya kan punya data dan besar. Kenapa tidak dari dulu lakukan penegakan hukum saja dan harus tax amnesty (pengampunan pajak) sekarang,” ujar Pras, di Diskusi Populi Center di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Selain itu, sambung dia, pemerintah akan dianggap gagal oleh publik dalam menggenjot penerimaan negara di sektor perpajakan. Ini karena potensi dana di luar negeri itu tidak akan bisa dibawa pulang semua ke dalam negeri sehingga pajak yang diterima negara pun tak akan terlalu besar.

Pras memberi contoh pada Italia yang memiliki data akurat lengkap terkait dana-dana mereka yang ada di luar negeri. Negeri pizza itu hanya mampu menarik dana yang ada di luar negeri pulang kampung ke negaranya sebesar 20 persen.

“Katakanlah kita ada Rp11 ribu triliun, kalau pulang cuma Rp1.000 triliun atau 10 persen dia kan gagal. Saya tidak yakin dana luar negeri akan balik sebanyak itu, paling Rp500 triliun. Itu juga sudah bagus,” tutur Pras.

Sebelumnya, Menkeu Bambang mengakui dana-dana warga RI yang ada di luar negeri lebih dari Rp11.400 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari uang yang diinapkan di luar negeri sejak 1970. Angka tersebut berasal dari akumulasi atau perhitungan harta kekayaan pengusaha-pengusaha kaya Indonesia yang sudah memarkir uangnya di luar negeri sejak 1970-an. (ABD)

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Pemerintah bunuh diri umbar dana bombastis di tax haven

Reporter : Siti Nur Azzura | Sabtu, 9 April 2016 17:00

 

Merdeka.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui dana-dana warga RI yang ada di luar negeri lebih dari Rp 11.400 triliun. Angka tersebut berasal dari akumulasi atau perhitungan harta kekayaan pengusaha-pengusaha kaya Indonesia yang sudah memarkir uangnya di luar negeri sejak 1970.

Sayangnya, pengakuan besaran dana pengusaha dan perusahaan RI di negara surga pajak (tax haven) tersebut justru menjadi langkah bunuh diri untuk pemerintah. Sebab, saat ini, pemerintah dinilai lamban dalam menggenjot penerimaan pajak, padahal sudah mengetahui banyaknya dana yang dititipkan di luar negeri.

“Menteri (Menkeu) terlalu bombastis bilang ada dana di tax haven Rp 11.000 triliun. Itu menurut saya bunuh diri karena kalau dia bilang sebesar itu artinya kan punya data dan besar. Kenapa tidak dari dulu lakukan penegakan hukum saja dan harus tax amnesty (pengampunan pajak) sekarang,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Dia menambahkan, dengan dana sebesar itu, pemerintah tidak akan bisa menarik dana secara keseluruhan ke dalam negeri, sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah tidak akan terlalu besar. Seperti Italia yang hanya mampu menarik 20 persen dana para pengusaha asal negara mereka dari tax haven.

“Katakanlah kita ada Rp 11.000 triliun, kalau pulang cuma Rp 1.000 triliun atau 10 persen, dia kan gagal. Saya tidak yakin dana luar negeri akan balik sebanyak itu, paling Rp 500 triliun. Itu juga sudah bagus,” imbuhnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

UGM dorong Jokowi cepat terapkan tax amnesty agar pengusaha tak lari

Reporter : Siti Nur Azzura | Sabtu, 9 April 2016 11:00

 

Merdeka.com – Bocornya data dari firma hukum internasional Mossack Fonseca yang dihasilkan oleh kerja kolaborasi jurnalis lintas negara bernama ‘Panama Papers’ mengguncang dunia. Perusahaan konsultasi pemindahan dana legal terbesar keempat sedunia itu terbukti kerap membantu pengemplang pajak serta praktik pencucian uang para pesohor.

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Erwin Agus Purwanto mengatakan, di dunia bisnis, kegiatan pemindahan dana ke negara dengan pajak 0 persen bukan hal mengejutkan. Sebab, banyak pengusaha ingin agar pendapatannya tidak berkurang.

Erwin mengimbau agar pemerintah bisa mempercepat terbentuknya kebijakan agar para pengusaha tidak melarikan diri ke luar negeri. Salah satunya dengan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) yang saat ini masih tertahan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Para pengusaha membutuhkan karakter bisnis yang cepat dan murah tapi pemerintah tidak mengarah kesana. Ini yang membuat pengusaha lari. Makanya pemerintah harus buat kebijakan supaya mereka tidak lari. Salah satunya tax amnesty,” kata Erwin dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Meski begitu, dia menambahkan yang harus dicermati adalah jika dalam data tersebut ada nama publik figur yang berhubungan dengan pemerintahan.

“Yang penting dicermati apakah ada figur publik di daftarnya. Kalau ada, ini jadi isu penting baik secara individual atau korporasi yang mempunyai kontrak dengan pemerintah,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dengan adanya skandal ini, maka pemerintah harus mulai berpikir lebih canggih. Sebab menurutnya, selama ini pemerintah hanya membuat kebijakan yang bersifat teritori. Padahal, kebijakan yang mampu mencakup masalah secara global sangat diperlukan masyarakat, terutama pengusaha.

Link:  KLIK DISINI 

 

Ini Tiga Modus Perusahaan di Panama Papers

Husen Miftahudin    •    09 April 2016 13:44 WIB

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan dan pengusaha yang ada di dalam data Panama Papers dinilai tidak semua ilegal. Ini karena ada tiga modus utama perusahaan yang menaruh uangnya di negeri bebas pajak atau tax haven.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pertama adalah murni mendirikan perusahaan untuk keperluan seperti menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis. Praktek ini, kata dia, merupakan praktek bisnis yang sah atau legal.

“Pertama untuk aksi korporasi di mana mereka menikmati administrasi, kerahasian dan juga mengantisipasi kebangkrutan,” ujar Pras, dalam Diskusi ‘Populi Center’, di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Kedua, lanjut dia, pendirian perusahaan di negara suaka pajak adalah dengan tujuan menyembunyikan aset hasil bisnis ilegal seperti korupsi. Hal ini jelas adalah pelanggaran hukum.

“Ini adalah modus, dari pengusaha untuk merahasiakan uang mereka di tax haven, ini banyak pengusaha, politisi, dan pejabat menyimpan uangnya di sana, karena engga mau bayar pajak,” tuturnya.

Ketiga, mereka yang melakukannya dengan tujuan menghindari pajak sehingga perusahaan dapat lebih efisien karena membayar pajak lebih rendah. Menurut Pras, pemerintah harus melakukan uji pada kategori pertama dan ketiga, apakah perusahaan itu melanggar atau tidak.

Caranya, tambahnya, dengan mengidentifikasi ada tidaknya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di negara tax haven tersebut. Jika tidak ada, maka itu bisa diindikasikan termasuk praktektax evasion (praktek pengempangan pajak) dan dapat dikenakan sanksi.

“Saya kira Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, termasuk di Indonesia,” pungkas Pras. (ABD)

Link:  KLIK DISINI 

 

Dampak Panama Papers, ekonomi terancam saat banyak dana pulang ke RI

Reporter : Siti Nur Azzura | Sabtu, 9 April 2016 16:00

 

Merdeka.com – Bocornya data dokumen ‘Panama Papers’ dari firma hukum internasional Mossack Fonseca dikhawatirkan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Pemerintah diminta waspada saat pengusaha Tanah Air justru berniat ‘mengamankan’ dananya ke Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya persiapan agar uang yang telah ditarik tidak membawa dampak negatif bagi Indonesia.

“Perekonomian kita justru akan bahaya kalau banyak duit yang pulang,” kata Yustinus dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Dia menjelaskan, Rupiah akan menguat sangat tajam jika banyak valas kembali ke Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Selain itu, perbankan harus melakukan penyesuaian dengan menurunkan suku bunga. “Kalau suku bunga bank turunnya terlalu cepat, bank bisa collapse. Bank itu bisa banyak yang bangkrut,” imbuhnya.

Yustinus menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan kebijakan terkait efek dari kepulangan uang ke Indonesia. “Kita tidak bisa nampung duit banyak, mau imbal hasil apa. Suku bunga kita nggak cukup ngasih mereka. SUN (surat utang negara) kita space-nya cuma Rp 300 triliun. Jadi jangan terlalu bombastis,” pungkasnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Tiga alasan pengusaha taruh uang di negara surga pajak

Reporter : Siti Nur Azzura | Sabtu, 9 April 2016 13:00

 

Merdeka.com – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan terkait bocoran data ‘Panama Papers’ dari firma hukum internasional Mossack Fonseca tak selalu diartikan sebagai bisnis ilegal. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa para pengusaha menaruh uangnya di negara-negara surga pajak (tax haven).

Pertama, para pengusaha murni melakukan aksi korporasi di mana seseorang mendirikan perusahaan di negara tax haven untuk keperluan tertentu. Seperti menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis.

“Untuk aksi korporasi. Di mana karena mereka (pengusaha) di situ menikmati kemudahan administrasi, kerahasiaan dan juga mengantisipasi kebangkrutan. Kategori ini termasuk praktik legal,” kata Yustinus dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Kedua, adanya pendirian perusahaan di negara surga pajak bisa bertujuan untuk menyembunyikan aset hasil bisnis ilegal seperti korupsi. Tentunya, hal ini jelas adalah pelanggaran hukum.

“Ini adalah modus, dari pengusaha untuk merahasiakan uang mereka di tax haven, ini banyak pengusaha, politisi, dan pejabat menyimpan uangnya di sana, karena tidak mau bayar pajak,” imbuhnya.

Alasan ketiga, para pengusaha melakukan pemindahan dana untuk menghindari pajak sehingga perusahaan dapat lebih efisien karena membayar pajak lebih rendah.

Dengan begitu, pemerintah harus jeli memastikan alasan-alasan para pengusaha memindahkan dananya ke luar negeri. Seperti untuk alasan pertama dan ketiga, Ditjen Pajak harus melakukan pengujian terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut melanggar aturan atau tidak.

Misalnya melalui identifikasi ada tidaknya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di negara tax haven tersebut. “Jika tidak ada, maka itu bisa diindikasikan termasuk praktik tax evasion dan dapat dikenakan sanksi, saya kira Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, termasuk di Indonesia,” tandasnya.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.