Ini Dia Kepala BIN Baru

Ini Dia Kepala BIN Baru

Analis: Kepala BIN Lebih Tepat dari Militer daripada Polisi

SABTU, 03 SEPTEMBER 2016 | 15:23 WIB

TEMPO.CO,Jakarta- Analis intelijen Connie Rahakundini mengatakan jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) lebih tepat diberikan kepada orang berlatar belakang militer.

Menurut Connie, pendekatan intelijen militer bekerja untuk mendeteksi adanya ancaman. Hal itu berbeda dengan intelijen kepolisian yang bekerja saat suatu peristiwa sudah terjadi untuk mencari pembuktian. “Intelijen kepolisian lebih kepada investigasi setelah kejadian. BIN harus sebelumnya,” ujarnya dalam diskusi “Ini Dia Kepala BIN Baru” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 3 September 2016.

Selain itu, BIN dituntut mampu mengamankan posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Terlebih, Indonesia ingin menjadi poros maritim. Hal ini bisa saja akan memicu respons dari negara lain. “Cara meng-counter-nya secara politik, ekonomi, dan ideologi harus dilakukan. Tugas yang begitu besar, perlu dukungan militer,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, Meutya Hafid, mengatakan pemerintah harus menghapuskan dikotomi militer dan polisi dalam urusan penunjukan Kepala BIN. “Kecakapannya yang lebih perlu ditingkatkan ketimbang ini orang militer atau polisi,” ucapnya.

Ia menuturkan BIN memiliki fungsi sebagai koordinator dari lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi intelijen. Badan Intelijen Strategis yang ada di TNI ataupun intelijen di kepolisian harus dalam satu atap koordinasi dengan BIN. “Nanti yang memiliki keahlian di tentara ya koordinasi dengan Bais,” kata Meutya.

Peran koordinator ini, dirasa Meutya, akan menutup polemik yang berkembang soal kepantasan polisi memimpin BIN.

Presiden telah mencalonkan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN. Surat usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

AHMAD FAIZ

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR Segera Proses Surat Presiden soal Pergantian Kepala BIN

Rakhmatulloh, Sabtu,  3 September 2016  −  12:34 WIB

JAKARTA – Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan segera ditindaklanjuti DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, surat itu akan dibacakan dalam sidang paripurna. Berikutnya akan diserahkan kepada Komisi I untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

‎”Kalau minggu depan paripurna, mungkin akhir minggu ini (fit and proper test) atau awal minggu depan,” kata Meutya‎ dalam diskusi bertema ‘Ini Dia Kepala BIN Baru’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Menurut politikus Partai Golkar ini, Komisi I dalam fit and proper test nanti akan lebih mengutamakan kemampuan dan kapabilitas calon untuk untuk memimpin organisasi ‘mata-mata’ negara itu. Sehingga, pihaknya sangat menghindari dikotomi TNI-Polri.

“Secara umum DPR menyambut baik. Latar belakangnya memang kepolisian, bukan militer, tapi saya ingin hindari dikotomi TNI atau Polri di BIN,” ujarnya.

Ia mengingatkan, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, hasil fit and proper test nanti akan berupa pertimbangan yang diberikan ke Presiden.

“Kepala BIN diberhentikan dan diangkat Presiden berdasarkan pertimbangan DPR. Perintah UU juga, Presiden juga hanya ajukan satu nama,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat usulan pergantian posisi Kepala BIN Sutiyoso kepada pemimpin DPR, Jumat (2/9/2016). Surat itu diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Adapun nama yang diusulkan untuk menggantikan Sutiyoso adalah Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

“Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu Bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR, karena harus mendapatkan pertimbangan dari DPR,” ujar Pratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

(zik)

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Kepala BIN Seharusnya dari Militer

JAKARTA – Pengamat Intelijen dan Pertahanan, Connie Rahakundini mengatakan bahwa calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus dari kalangan militer. Menurutnya, militer sudah terdidik untuk melakukan deteksi dini terhadap suatu ancaman.

“BIN seharusnya militer. Intelijen berarti bicara soal keamanan negara. Militer itu investigasi sebelum kejadian,” kata Connie dalam diskusi “Ini Dia Kepala BIN Baru” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Militer, menurut dia, kerap bekerja di belakang layar mengantisipasi ancaman yang ada di masa datang. Mulai ancaman dari dalam negeri, hingga luar negeri. BIN mendeteksi ancaman tersebut melalui sinyal-sinyal atau sandi yang ada.

“Sementara polisi kita tahu, kerja ketika ada masalah baru melakukan investigasi. Ini dua konteks yang berbeda,” ujar dia.

Sehingga, ia meminta agar DPR mempertimbangkan untuk meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.(mg4/jpnn)

Link:  KLIK DISINI 

 

Dicalonkan Jadi Kepala BIN, Ini Keunggulan Budi Gunawan

Sabtu, 3 September 2016 – 11:59 wibJurnalis – Regina Fiardini

JAKARTA – Surat penunjukkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah masuk ke parlemen. Anggota Komisi 1 DPR, Meutya Hafid memaparkan keunggulan jenderal bintang tiga itu.

“Kami tidak melihat militer dan polisinya. Yang saya pribadi lihat beliau lulusan terbaik, polisi terbaik, unggul, punya teman yang banyak, bisa collecting informasi. Itu poin unggul,” kata Meutya dalam diskusi bertajuk ‘Ini Calon Kepala BIN Baru’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Kemungkinan besar, Wakapolri itu akan mulai melakukan fit and proper test pekan depan. Meutya mengaku pihaknya akan mengawal keputusan Presiden itu.

Kendati demikian, BG sapaan akrab Budi Gunawan harus segera belajar ketika nanti sudah menjabat sebagai kepala BIN. Karena ke depan, tantangan yang akan dihadapi intelijen akan semakin berat.

“Intinya, BG harus cepat belajar bukan berarti dia masuk lalu 100 persen mudah. Dia harus adjudge diri bahwa ini adalah BIN, dia merangkul berbagai elemen tidak hanya polisi atau TNI tapi termausk sipil dan analis handal. Kita berhadapan dengan tantangan zaman yang beda, karena perang teknologi cyber ini harus di adjuge BG,” tukasnya. (wal)

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR Hanya Beri Pertimbangan soal Pencalonan Kepala BIN

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan bahwa DPR hanya memberikan pertimbangan terkait pencalonan dan pemilihan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Presiden. Menurut Meutya, hal ini berbeda dengan pemilihan kepala TNI dan kapolri, di mana DPR harus memberikan persetujuan atas pilihan Presiden.

“DPR hanya memberikan pertimbangan dan biasanya Presiden hanya menyodorkan satu nama,” ujar Meutya dalam acara bertajuk “Ini Dia Kepala BIN Baru” di Menteng, Jakarta, Sabtu (3/9).

Selain Meutya, hadir Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said, pengamat pertahanan dan intelijen Connie Rahakundini dan wartawan senior Derek Manangka.

Meutya menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan kepala BIN diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada DPR. Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan diterima DPR dari Presiden. Artinya, DPR tidak menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden, tetapi sekadar memberi catatan dan pertimbangan.

Pimpinam DPR, kata Meutya sudah menerima surat usulan pergantian kepala BIN dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat wakil kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

“Nanti, surat dari Presiden akan dibacakan di rapat paripurna. Kemudian, paripurna menugaskan Komisi I untuk melakukan fit and proper test terhadap pak Budi Gunawan. Jika paripurnanya minggu di depan, maka fit and proper test minggu depan atau paling lambat 2 minggu setelah ini,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan adanya surat dari Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR telah memberikan kepastian hukum akan pergantian kepala BIN dengan nama yang diajukan.

Yustinus Paat/WBP

Link:  KLIK DISINI 

 

BIN Harus Perkuat Kecakapan di Bidang Informasi dan Teknologi

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid mendesak Badan Intelijen Negara (BIN) memperkuat kecakapan institusinya di bidang informasi dan teknologi (IT). Pasalnya, kecakapan di bidang IT sangat dibutuhkan sekarang di mana dunia sudah tergantung pada kekuatan informasi dan teknologi.

“Yang perlu ditingkatkan ke depan adalah BIN tidak hanya orang-orang TNI dan Polri, tetapi juga diperlukan orang-orang yang cakap di bidang IT dalam mengantasipasi tantangan global ke depan,” Meutya dalam diskusi bertajuk “Ini Dia Kepala BIN Baru..” di Gado-Gado Bobplo, Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng – Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Selain Meutya, hadir juga Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said, Pengamat Pertahanan dan Intelijen Connie Rahakundini dan Wartawan Senior Derek Manangka.

Kecakapan di bidang IT, kata dia akan mampu membantu tugas BIN dalam melakukan tugas deteksi dini, mencegah terjadi persoalan. BIN benar-benar menjadi mata dan telinga negara untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait kepentingan bangsa dan negara.

“Karena itu, memang penting Kepala BIN adalah orang terbaik dan dipercaya oleh presiden untuk mendeteksi berbagai informasi sejak dini,” tandas politisi Golkar ini.

Terkait pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo, Meutya menilai itu hak Presiden Jokowi dalam memilih orang-orang terbaik, dapat dipercaya dan bekerja sama dengannya. Menurut Meutya, Budi Gunawan adalah polisi terbaik, lulusan dari akademi terbaik juga dan mempunyai jaringan yang luas.

“Yang terpenting Pak Budi harus cepat belajar dari intelijen polisi menjadi intelijen negara. Dengan jaringannya yang luas, bisa mengordinasikan semua intelijen di berbagai institusi,” ungkap dia.

Partai Golkar, lanjut dia akan mengkawal proses fit and proper test Budi Gunawan. Partai Golkar juga, kata dia tidak mau mendikotomikan kepala BIN dari TNI atau polisi serta berpolemik mengapa Budi Gunawan yang dipilih dan Sutiyoso diganti.

“Kita jangan berpolemik lagi, tetapi mendorong kepala BIN yang baru untuk segera bekerja untuk bangsa dan negara,” pungkas Meutya.

Yustinus Paat/CAH

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Fungsi BIN untuk Lindungi Warga, Jangan Jadi Alat Politik

Niken Purnamasari – detikNews

Jakarta – Pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon kepala BIN mendapat kritik dan masukan. Diharapkan, Komjen BG tidak membawa BIN untuk kepentingan politik tertentu.

“BIN tidak hanya menjadi tempat menaruh orang tertentu. Jangan dipolitisir. Fungsi BIN mem-backup negara untuk melindungi warga. Namanya intelijen jadi wikipedia negara. Semua informasi disana. Kuncinya adalah bagaimana diartikan, diolah sehingga menjadi strategi,” jelas pengamat pertahanan dan intelijen Dr. Connie Rahakundini dalam diskusi Smart FM dan Populi Center di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Kendati demikian, ia tidak keberatan soal penunjukkan BG sebagai calon kepala BIN. Asalkan, BG nantinya mampu fokus mengamankan negara dari sejumlah masalah yang ada. Utamanya dalam menghadapi konstelasi politik jelang pemilu 2019 mendatang.

“Sekali lagi, saya tidak ada keberatan terhadap Budi Gunawan untuk jadi BIN. Tapi yang saya khawatirkan itu soal institusi. Saya melihat instusi bukan perorangan ya. Saya melihat kepentingan Badan Intelijen harus berfungsi maksimum,” ujar Connie.

“Yang saya khawatirkan menjadi posisi intelijen seolah-olah dalam analisa saya pribadi, hanya jadi bargaining politik, hanya untuk menempatkan posisi seseorang. Padahal BIN sekarang dalam konstelasi 2019, dan posisi strategis BIN harus jadi ujung tombak terhadap negara bagaimana intelijen bisa dijalankan, masalah-masalah bisa dicounter sejauh ini, seperti terorisme dll,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang turut hadir dalam diskusi bertajuk ‘Ini Dia Kepala BIN Baru’ menyampaikan, agar BG dapat merangkul semua elemen baik militer, polisi maupun sipil untuk mengoptimalkan fungsi BIN.

“Kepala BIN harus bisa merangkul semua elemen. Itu kemampuan yang kita dorong dan kawal, supaya Pak Budi Gunawan nanti mau merangkul semua elemen yang ada di dalam BIN. Jadi kita harapkan, tidak ada perubahan struktural yang besar. Ada keseimbangan di dalamnya baik mereka yang berlatar belakang militer, berlatar belakang sipil murni,” kata Meutya.

(nkn/dra)

Link:  KLIK DISINI 

 

“PR” Budi Gunawan Jadi Kepala BIN: Menghindari Dominasi Polisi di Intelijen

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPR RI Komisi I fraksi PartaiGolkar Meutya Hafid mengatakan, Komjen (Pol) Budi Gunawanpunya pekerjaan rumah jika akhirnya menjadi epala Badan intelejen Negara (BIN). Budi harus membuktikan TNI-Polri dapat harmonis dalam bekerja.

Oleh sebab itu, Meutya menyarankan Budi untuk merangkul unsurTNI dan Polri usai menjabat Kepala BIN definitif.

“Saran saya, Kepala BIN baru merangkul semua agar ada wujud keharmonisan di tubuh BIN,” ujar Meutya saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Mantan jurnalis itu melanjutkan, salah satu cara supaya keharmonisan itu terwujud, adalah dengan tetap menyeimbangkan komposisi dan jumlah personel BIN yang berasal dari institusi Polri dan TNI.

“Kalau kepalanya Polisi, maka militer harus diberi tempat untuk saling mengisi. Tidak boleh kemudian hanya didominasi oleh Polisi atau didominasi oleh militer,” ujar Meutya.

Kepemimpinan Budi dalam BIN, lanjut Meutya, sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa yang terpenting di dalam kerja-kerja intelijen bukanlah pada asal institusi, melainkan lebih ke arah kecakapan bekerja.

“Bisa dianggap ini pembuktian bahwa yang utama dari seorang Kepala BIN itu adalah Polisi atau militer, tetapi kecakapan,” ujar dia.

Meutya yakin Budi menyadari pentingnya keharmonisan itu. DPR, khususnya Komisi I pun berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal kerja BIN agar selalu harmonis di internalnya.

Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai Kepala BIN. Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI, Jumat (2/9/2016) pagi. Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin memastikan, uji kepatutan dan kelayakan Budi rencananya akan dilangsungkan Rabu (7/9/2016) pekan depan.

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR Segera Proses Surat Presiden soal Pergantian Kepala BIN

Rakhmatulloh, Sabtu,  3 September 2016  −  12:34 WIB

JAKARTA – Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan segera ditindaklanjuti DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, surat itu akan dibacakan dalam sidang paripurna. Berikutnya akan diserahkan kepada Komisi I untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

‎”Kalau minggu depan paripurna, mungkin akhir minggu ini (fit and proper test) atau awal minggu depan,” kata Meutya‎ dalam diskusi bertema ‘Ini Dia Kepala BIN Baru’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Menurut politikus Partai Golkar ini, Komisi I dalam fit and proper test nanti akan lebih mengutamakan kemampuan dan kapabilitas calon untuk untuk memimpin organisasi ‘mata-mata’ negara itu. Sehingga, pihaknya sangat menghindari dikotomi TNI-Polri.

“Secara umum DPR menyambut baik. Latar belakangnya memang kepolisian, bukan militer, tapi saya ingin hindari dikotomi TNI atau Polri di BIN,” ujarnya.

Ia mengingatkan, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, hasil fit and proper test nanti akan berupa pertimbangan yang diberikan ke Presiden.

“Kepala BIN diberhentikan dan diangkat Presiden berdasarkan pertimbangan DPR. Perintah UU juga, Presiden juga hanya ajukan satu nama,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat usulan pergantian posisi Kepala BIN Sutiyoso kepada pemimpin DPR, Jumat (2/9/2016). Surat itu diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Adapun nama yang diusulkan untuk menggantikan Sutiyoso adalah Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

“Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu Bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR, karena harus mendapatkan pertimbangan dari DPR,” ujar Pratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

(zik)

Link:  KLIK DISINI r

 

Meutya Hafid Minta Latar Belakang Kepolisian Budi Gunawan tak Dipersoalkan

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid meminta sejumlah pihak tidak memperdebatkan perihal latar belakang calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Hal ini menyusul keraguan sejumlah pihak terhadap lKomjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kabin menggantikan Sutiyoso.

“Saya kurang sepakat kita terus membandingkan antara militer atau polisi, janganlah berpolemik, mestinya kita melihat kecakapan perlu ditinggikan, di atas orang ini dari militer atau dari polri,” kata Meutya dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk ‘Ini Dia Kepala BIN Baru’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Menurut dia, penunjukkan Budi Gunawan oleh presiden Joko Widodo merupakan hak prerogratif Presiden. Terlebih ia meyakini, Presiden telah mengkaji betul penunjukkan Budi sebagai Kepala BIN.

“Presiden juga sudah kaji betul pasti, karena ini sudah dipikirkan cukup lama juga pastilah melihat dengan cermat, ini orang yang ckup baik, dan bisa koordinasi dengan presiden,” kata Meutya.

Terkait latar belakang kepolisian Budi Gunawan yang menjadi keraguan sejumlah pihak, Meutya menilai berbeda. Menurut dia, jajaran di bawah Kepala BIN diisi oleh orang yang berasal dari beragam latar belakang.

“Dia kan eselon satu dibantu eselon-eselon yang didalamnya beragam dengan latar belakang berbeda, artinya bukan karena dia dari polisi, lalu dibebankan ke polisi saja,” kata dia.

Link:  KLIK DISINI 

 

Komisi I Hindari Dikotomi TNI-Polri Untuk Kepala BIN

POLITIK  SABTU, 03 SEPTEMBER 2016 , 09:27:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Komisi I DPR memperkirakan bakal melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Pol Budi Gunawan, sekitar dua minggu mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu pagi (3/9).

“Surat sudah masuk dan langkah berikutnya akan dibacakan dulu di forum paripurna, setelah itu ditugaskan ke komisi I dan baru bisa menggelar fit and proper test. Ada kemungkinan fit and propers test akan dilakukan dua minggu lagi,” jelas Meutya.

Dia katakan, Komisi I menyambut baik pencalonan dari Presiden Joko Widodo tanpa melihat latar belakang calon itu TNI atau Polri.

“Secara umum DPR menyambut baik. Bagaimana DPR melihat sosoknya? Saya mungkin ingin hindari dikotomi TNI atau Polri di tubuh BIN karena BIN ini institusi sipil,” tegasnya.

Dia juga tegaskan, “bahasa” di dalam UU 17/2011 tentang intelijen negara menyebut Kepala BIN diberhentikan dan diangkat oleh Presiden atas pertimbangan DPR.

“Presiden ajukan satu nama. Bedanya dengan Panglima TNI, butuh persetujuan DPR. Tapi kalau kepala BIN hanya butuh pertimbangan,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya penempatan seseorang di jabatan Kepala BIN tidak membutuhkan pertimbangan atau persetujuan DPR.

“Sebelumnya sepenuhnya hanya hak presiden, jadi sekarang ini baru akan kedua kali kita gelar uji kelayakan calon Kepala BIN, sebelumnya Pak Sutiyoso,” tambahnya. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Nilai kinerja Sutiyoso tak maksimal, politisi Golkar dukung BG KaBIN

Reporter : Juven Martua Sitompul | Sabtu, 3 September 2016 12:45

Merdeka.com – Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid meminta Budi Gunawan bisa bekerja dengan cepat dan maksimal jika nantinya resmi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Sutiyoso. Sebab, diakui dia beberapa bukan terakhir kinerja BIN di bawah kepemimpinan Sutiyoso tidak maksimal.

“Beberapa bulan ini BIN tidak gencar kerjanya atau tidak cepat. Dengan ada surat penunjukan Kepala BIN masuk ke DPR, seharusnya BIN bekerja apa yang harus ditangani. Catatan-catatan sebelumnya harus segera dikoreksi,” ujar Meutya dalam diskusi bertajuk ‘Ini dia Kepala BIN baru’ di Jakarta, Sabtu (3/9).

Dia mengklaim DPR menyambut baik pencalonan Budi Gunawan sebagai KaBIN yang baru. Politikus Golkar ini pun mengaku kalau anggota DPR tidak mempersoalkan latar belakang polisi atau TNI sebagai KaBIN.

“DPR menyambut baik. Saya menghindari dikotomi TNI-Polri di tubuh BIN. Presiden mengkaji betul bahwa orang ini adalah yang terbaik yang dipilih oleh presiden,” ucap dia.

Dia menambahkan surat penunjukan Budi Gunawan akan dibacakan di forum paripurna dan kemudian ditindaklanjuti Komisi I.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9). Pratikno menjelaskan pertemuan tersebut untuk menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

“Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR karena harus mendapat kan pertimbangan dari DPR, kata Pratikno di Gedung DPR, Jumat (2/9).

Link:  KLIK DISINI 

 

Salim Said: Penunjukkan BGBargaining Politik Jokowi untuk Pemilu 2019

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penunjukkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai sejumlah pihak sebagai upaya bargaining politik Presiden Joko Widodo menuju Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Salah satunya diungkapkan, Guru Besar Universitas Pertahanan Prof. Dr. Salim Said. Menurut Said penunjukkan Budi Gunawan untuk memperkuat dan mengamankan posisi Jokowi di Pemilu 2019 mendatang.

“Saya tidak bisa mengatakan kental. Tapi saya nggak bantah sinyal itu. Menurut saya, biasa aja itu, dalam keadaan presiden membutuhkan dukungan, dia harus melakukan bargaining,” kata Salim dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk ‘Ini Dia Kepala BIN Baru’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Menurutnya, bargaining politik merupakan hal yang biasa dilakukan untuk mengamankan kekuasaan dengan cara mempertukarkan kekuasaan. Begitu pun halnya dengan bargaining politik yang dilakukan Jokowi dari penunjukkan Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Salim menila hal tu lantaran sosok Budi Gunawan yang sering disebut dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara Jokowi merupakan presiden yang diusung PDI-P pada pemilu sebelumnya.

“Jokowi harus canggih mengatur agar kekuatannya bertambah dan sedikit mungkin antagonisme antara dia dengan kompetitornya, dalam rangka bargaining ini saya dapat apa, you dapat apa. And that’s politic,” kata Salim.

Hanya saja, Salim mempersoalkan jika jabatan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. Karena itu, Salim meminta DPR untuk mengawasi kekhawatiran publik agar tidak terjadi  politik ‘dagang sapi’ dalam penunjukan pengganti Sutiyoso tersebut.

“Masalahanya kalau nanti ada penyalahgunaan kekuasaan tergantung rakyatnya, tergantung masyarakat. DPR mewakili masyarakat. Kalau DPR tidak melakukan apa-apa, BIN seperti itulah jadinya,” kata dia.

Link:  KLIK DISINI 

 

Kepala BIN Harus dari Militer

Sabtu, 3 September 2016 18:42 WIB Penulis: Astri Novaria

PENGAMAT pertahanan dan militer dari Universitas Indonesia (UI), Connie Rahakundini Bakrie mengatakan meski penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN menggantikan Sutiyoso adalah hak sepenuhnya Presiden. Namun ia berharap Komisi I DPR RI tetap bisa memberikan pertimbangannya secara komprehensif.

“Kalau bisa gunakan hati nurani untuk mempertimbangkan sebenar-benarnya supaya konstelasi politik tidak terlalu memanas. Jangan sampai ini sarat kepentingan politiknya (Pemilu 2019). BIN tidak boleh menjadi tempat untuk bargaining politik,” ujar Connie di sebuah diskusi bertemakan “Ini Dia Kepala BIN baru” di Jakarta, Sabtu (3/9).

Selain itu, Connie juga menyoroti soal status Budi Gunawan yang tidak berasal dari kalangan militer. Sementara menurutnya, dalam konteks Indonesia dibutuhkan pemimpin intelijen yang berlatar belakang militer. Senan. ia berpandangan intelijen polisi dan intelijen militer itu berbeda.

“Intelijen polisi itu baru dilakukan setelah kejadian. Tapi kalau intelijen militer harus tahu sejak sebelum kejadian terjadi. Latar belakang intelijennya harus kuat dan itu hanya dimiliki oleh orang militer. Bukan berarti saya mengunggulkan hanya militer. Saya tidak bilang bahwa polisi tidak sanggup, tapi kerjaannya sudah terlalu banyak, mulai dari SIM sampai mengurusi penindakan keamanan. Sudah besar jadi maha besar,” tandasnya. (OL-2)

Link:  KLIK DISINI 

 

Salim Said: Sah-sah Saja Ada Unsur Politis dalam Pencalonan Kepala BIN

Jakarta – Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said menyatakan bahwa sah-sah saja jika ada unsur politis dalam pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Salim, Presiden tentunya memilih orang yang dipercayai menjadi Kepala BIN

“Sah-sah saja jika ada unsur politis dalam pemilihan kepala BIN, karena Presiden akan memilih orang dipercayainya. Jika Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan, berarti dia mempercayainya dan bisa saja ada unsur politisnya,” ujar Salim dalam diskusi bertajuk “Ini Dia Kepala BIN Baru..” di Gado-Gado Bobplo, Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng – Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Selain Salim, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Pengamat Pertahanan dan Intelijen Connie Rahakundini dan Wartawan Senior Derek Manangka.

Pencalonan kepala BIN, kata Salim sangat tergantung pada Presiden Jokowi. DPR, kata dia hanya memberikan pertimbangan melalui fit and proper test. Meskipun DPR mengatakan tidak cocok, namun kalau dibutuhkan Presiden Jokowi, maka yang bersangkutan tetat dipilih.

“Jika Presiden Jokowi mengatakan saya butuh dia (Budi Gunawan), maka DPR tidak bisa menolak karena DPR hanya memberi pertimbangan,” tandas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai partai politik dan tidak mempunyai kekuatan di DPR. Presiden Jokowi juga bukan seperti Mantan Presiden Soeharto yang didukung militer dulu.

“Bisa jadi ini bargaining politik atau bagian dari lobi jika betul BG dekat dengan Megawati yang menjadi Ketum PDIP. Apalagi dulu Bu Mega ingin BG jadi calon Kapolri, tetapi karena ada penolakan publik akhirnya tidak jadi,” terang Salim.

Yustinus Paat/FMB

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat : Bagaimanapun, Intelijen Itu Harus dari Militer…

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat pertahanan dan intelejen Connie Rahakundini berpendapat bahwa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus dijabat oleh seseorang berlatar belakang militer.

Pendapat tersebut menyusul keputusan Presiden Joko Widodoyang menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

“Melihat sejarahnya, bagaimanapun intelejen itu harus dari militer,” ujar Connie dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Alasan pertama, institusi Polri telah mempunyai wewenang luar biasa di bidang intelijen. Apalagi, personel Polri juga sudah diberikan wewenang melakukan penindakan.

“Fungsi Polisi di Indonesia itu sudah paling hebat di dunia. Sudah menguasai dari Turki sampai London,” ujar Connie.

Maka dari itu, seseorang berlatar belakang Polisi yang jadi Kepala BIN malah dikhawatirkan akan berdampak tumpang tindih dengan fungsi-fungsi intelejen yang sudah melekat pada Polisi sendiri.

Alasan kedua, TNI dinilai lebih memiliki jaringan intelijen yang lebih luas dibandingkan institusi Polri. Skalanya pun internasional. Oleh sebab itu, sosok militer dianggap akan lebih mampu menggerakkan jaringan-jaringan itu.

“TNI itu punya atase pertahanan, ada di luar negeri. Jadi ya bukan hanya pengalaman, tetapi juga bagimana juga memiliki jaringan dan membuka jaringan. Di situ kuncinya,” ujar Connie.

“Anda boleh sehebat apapun dan bagaimanapun, tetapi kalau enggak punya jaringan, apalagi jaringan di luar negeri, forget it. Berarti anda enggaka akan jalan,” lanjut dia.

Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai Kepala BIN. Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI, Jumat (2/9/2016) pagi. Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, jika proses fit and proper test Budi di DPR RI berlangsung mulus, maka pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri itu akan dilantik tepat setelah kepulangan Presiden Jokowi dari rangkaian kunjungan kerja di Tiongkok dan Laos.

“Mudah-mudahan dalam fit and proper test di DPR tidak ada permasalahan sehingga dengan demikian kalau memang semuanya berjalan lancar, maka setelah kembali dari acara G20 dan KTT ASEAN, Presiden akan segera melantik (Budi) menjadi Kepala BIN,” ujar Pramono di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, Jumat sore waktu setempat.

Pramono menjelaskan, surat penunjukan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso itu ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (1/9/2016) lalu. Saat itu, Budi dan Sutiyososama-sama dipanggil ke Istana.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Kepala BIN dari Kalangan Militer Sesuai Sejarah

Sabtu, 3 September 2016 10:14 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Pertahanan dan Intelijen, Connie Rahakundini menilai Kepala Badan Intelijen Negara selayaknya dipegang oleh orang dari latar belakang militer.

“Melihat sejarahnya, bagaimanapun intelijen itu harus di militer,” ujar Connie dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Populi Center terkait Kepala BIN di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Pernyataan Connie tersebut terkait kabar bahwa Presiden Joko Widodo telah secara resmi mencalonkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN ke Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Selain dari faktor sejarah, Connie mengatakan, aparat kepolisian pada umumnya bergerak melakukan investigasi ketika terjadi suatu peristiwa.

Sementara, kata Connie, Intelijen memiliki sifat pekerjaan yang berbeda, yakni mengumpulkan informasi untuk bagaimana meredam peristiwa tersebut terjadi.

“Kalau di intelijen yang betul itu kan sebenarnya pra terjadi, jangan sampai terjadi,” ujar Connie.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Analis Pertahanan Nilai TNI yang Paling Tepat Kepala BIN

Sabtu, 3 September 2016 12:45 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis Pertahanan dan MiliterConnie Rahakundini menjelaskan mengapa orang yang berlatar belakang TNI yang lebih tepat mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara.

“Ini (dari kalangan TNI) menjadi lebih logis,” ujar Connie di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Connie mengatakan, seorang intelijen tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelijensi saja, namun juga harus memiliki jaringan.

“Bicara intelijen bicara jaringan. Anda boleh hebat seperti bagaimanapun tapi kalau anda tidak punya jaringan, apalagi jaringan di luar negeri, bagaimana aktifkan sel-sel jaringan di luar, forget it, berarti anda tidak jalan,” ucap Connie.

Menyoal jaringan, Connie mengatakan di tubuh TNI telah memilikinya, yakni Atase Pertahanan yang ada di beberapa negara.

Menurut Connie, Atase Pertahanan inilah yang menjadi ‘mata dan telinga’ di negara-negara lain.

“Jadi Athan (Atase Pertahanan) itu betul-betul diaktifkan fungsinya sehingga menjadi corong, mata-mata kita di luar, sama seperti halnya semua orang asing yang punya Athan di sini sudah jelas jadi mata-mata mereka,” kata Connie.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Connie: Jokowi Politisasi Jabatan Kepala BIN

POLITIK  SABTU, 03 SEPTEMBER 2016 , 10:00:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pakar pertahanan dan intelijen, Connie Rahakundini, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadikan jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai wadah kepentingan politik.

“Seharusnya jabatan Kepala BIN tidak hanya untuk menempatkan orang tertentu di waktu tertentu atau sederhananya  jangan dipolitisir. BIN adalah lembaga yang harus mem-back up negara dan melindungi rakyat,” kata Connie dalam diskusi di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu pagi (3/9).

Dia mengomentari dari berbagai aspek terkait pencalonan Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Budi Gunawan, untuk jabatan Kepala BIN. Pertama, melihat sejarahnya, bagaimanapun juga kekuatan intelijen lebih kuat berada di militer, bukan di kepolisian yang kebanyakan tugasnya hanya memverifikasi kejadian yang sudah terjadi.

“Yang kta bicarakan adalah bagaimana fungsi BIN mengantisipasi sesuatu sebelum terjadi, peran intelijen adalah bagaimana sesuatu tidak sampai terjadi,” tegasnya.

Dia tidak eksplisit menolak jabatan Kepala BIN dipegang oleh perwira tinggi berlatar kepolisian. Namun dia berpendapat tugas BIN sangat berat, yang ia istilahkan sebagai “wikipedia negara”.

“BIN harus mengoordinasi semua intelijen, dan itu sesuai amanat undang-undang intelijen negara. Jangan sampai jadi tempat menampung politisi,” jelasnya.

Bukti Jokowi menjadikan Kepala BIN sebagai tempat menampung kepentingan politik tercermin lewat kebijakannya pada Juli tahun lalu dengan memilih Sutiyoso yang berlatar belakang ketua umum partai politik.

Ketika moderator diskusi mempertanyakan apa dasar memvonis Budi Gunawan yang notabene adalah perwira Polri sebagai “politisi”, Connie menjawab latar belakang politik Budi terlalu kuat.

“Kita semua tahu siapa yang ada di samping Budi Gunawan,” singkatnya.

Selama ini, Budi Gunawan sangat dikenal memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuanga, Megawati Soekarnoputri. Budi pernah bertugas sebagai ajudan Mega ketika menjabat Presiden RI. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.