PERSPEKTIF INDONESIA: JALAN BERLIKU PERPU – 6 DESEMBER 2014

PERSPEKTIF INDONESIA: JALAN BERLIKU PERPU – 6 DESEMBER 2014

Politisi Golkar: SBY Memang Telah Dikhianati KMP soal Perppu Pilkada

Sabtu, 06/12/2014 10:28 WIB

Septiana Ledysia

detikNews Jakarta – Politisi Golkar Agun Gunanjar menilai tuduhan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kalau dirinya dikhianati memang benar. Karena, saat dilakukan perjanjian memang ada kepentingan terselubung di tubuh KMP. “Memang dikhianati Pak SBY. Karena tidak adanya inkonsistensi tadi dan kepentingan pemilihan pimpinan DPR,” ujar Agun di acara Perspektif Indonesia Smart FM di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014). Agun menilail, sifat kekecewaan SBY memang beralasan, karena perjanjian itu memang memiliki kepentingan. Selain itu, memang ada kesepakatan yang terjadi di dalam keputusan balik badan Partai Golkar. “Jadi ada gula-gula yang ditawarkan kalau tidak segera distop bisa jadi dinasourus,” jelas Agun. Di lain pihak, politisi PD Irawadi Syamsudin mengatakan memang sudah ada kesepakatan yang ditandatangi semua partai KMP. Lalu, tiba-tiba ada perubahan yang dilakukan Ketum Golkar Aburizal Bakrie saat Munas di Bali. “Sudah disepakati semua, ditandatangani semua yang di KMP. Ketum baru ini hanya kepentingan politik sesaat. Dari partai demokrat akan berjuang terus. Mudah-mudahan ini hanyalah dinamika dan seharusnya tidak boleh dinamika kalau sudah ditandatangani harusnya mengikat,” tutupnya.

Link berita: KLIK DISINI

 

Golkar Tolak Perppu Pilkada, Pengamat: Demokrat Tidak Konsisten

Septiana Ledysia-Sabtu, 06/12/2014 11:00 WIB

detikNews – Munas Golkar di Bali yang memutuskan menolak Perpu Pilkada Jakarta – Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Padahal Golkar sudah menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang yang menerbitkan Perppu saat masih menjabat Presiden. Pengamat politik dari Populi center Niko Haryanto menilai sikap penolakan yang ditunjukkan Partai Golkar merupakan buah dari ketidakkonsisten Partai Demokrat. Dari awal semestinya Demokrat mendukung Undang-undang Pilkada langsung, dan tidak melakukan aksi walk out sehingga tak perlu ada Perppu. “SBY selalu berkara I’m Democrat (saya seorang demokrat) pasti menjunjung tinggi politik rakyat namun terlihat hanya seperti statement kosong saja, yang seharusnya dapat dibuktikan nyata. Namun, saat voting fraksinya malah keluar,” ujar Niko dalam acara Perspektif Indonesia Smart FM, Sabtu (6/12/2014). Niko mengatakan, ketidakkonsistenan ini membuat Demokrat dikhianati oleh Partai Golkar. “Pengkhianatan Golkar kelanjutan sikap politik mereka (Demokrat) yang tidak konsisten,”ujarnya. Niko menilai, perlawanan keras penolakan Perppu Pilkada tidak hanya dari KIH dan KMP tapi rakyat juga menolak. Kalau tidak adanya kepentingan-kepentingan dan adanya konsistensi perpu ini tidak perlu. “Perpu tidak perlu kalau konsisten dari awal. Tidak perlu adanya perpu ini untuk demokrasi yang baik,” terang Niko.

Link berita: KLIK DISINI

 

Pengamat : Pengkhianatan Golkar Buah Sikap Tak Konsisten Demokrat

Minggu, 07 Des 2014 – 09.00 WIB

Centroone.com – Sikap ‘galau’ Partai Demokrat terkait Peraturan Pemerintah ?Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) ditenggarai menjadi salah satu sebab Partai Golkar menghianati partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Partai berlambang bintang Mercy itu juga diniai plin-plan mengenai polemik penyelenggaran pilkada secara langsung atau melalui DPRD. Hal itu menurut Ketua Populi Center Nico Harjanto juga karena kesalaha Demokrat sendiri. “Masalah yang dihadapi Demokrat dengan pengkhianatan Golkar itu unitendded konstistency. Itu karena sikap Demokrat yang tidak konsisten,” ucap Nico dalam diskusi bertajuk ‘Jalan Berliku Perppu’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014). Peraturan Pemerintah ?Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) sendiri dikeluarkan SBY sewaktu masih menjabat Presiden terkait polemik pilkada lewat DPRD. Nico menenggarai, apa yang dilakukan SBY dan Demokrat terkait terbitnya Perppu itu karena hanya mengandalkan kalkulasi politik jangka pendek. Demokrat sendiri diketahui menjadi fraksi terbesar di mana DPRD di daerah dikuasai oleh mereka. “Kalau lewat DPRD itu ada kemungkinan keuntungan menang di daerah. Itu pemikiran sempit. Kemudian mereka galau karena tidak seperti yang diperkiraka n. Ketika pembahasan RUU Pilkada kemudian muncul walk out. Itu menunjukkan inkonsistensi,” tutur Nico. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebelumnya meminta para kadernya agar menolak Perppu Pilkada secara langsung yang dikeluarkan SBY sewaktu jadi Presiden. Hal itu dikatakan Ical saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra

Link berita: KLIK DISINI

No Comments

Leave a Reply